cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2018)" : 6 Documents clear
PERUBAHAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA ENCLAVE PASCA PENETAPAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Rouf, Abdul; Hakim, Muhammad Lukman; Utaminingsih, Alifiulahtin
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di tenggah-tenggah Desa Ngadas akan membawa bentuk perubahan sosial dalam struktur masyarakat. Masyarakat yang awalnya bergantung dengan alam sekarang ketergantungan tersebut harus terbatasi dengan bentuk konservasi dari taman nasional. Munculnya konflik kepentingan lahan perbatasan milik masyarakat dengan taman nasional akan memicu terbentuknya perubahan sosial dalam segi mata pencarian masyarakat, selain itu pandangan masyarakat Desa Ngadas yang mengangap bahwa taman nasional merupakan pendatang baru, sedangkan Desa Ngadas sudah ada sejak dulu sebelum taman nasional hadir. Perubahan sosial masyarakat akan terbentuk dari pola tindakan rasional masyarakat. Pola tindakan masyarakat muncul dilihat dari semenjak Desa Ngadas menjadi salah satu desa enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Perubahan sosial masyarakat ini akan ditinjau dengan teori Rasionalisme dari Max Weber. Perubahan sosial tersebut yang akan memunculkan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari perubahan tersebut akan memciptakan kesejahteraan sosial sedangkan dampak negatif akan memicu terbentuknya kesenjangan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial akan ditinjau dengan konsep kesejahteraan sosial dengan mencacu pada indikator kesejahteran dari BPS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, metode yang digunakan adalah study kasus dan teknik pengambilan data dengan mengunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil yang diperoleh di lapangan  Pola tindakan masyarakat yang tradisional serta mengedepankan adat dan tradisi tengger yang berperan besar dalam tidak terbentuknya perubahan, perubahan dalam segi ini terjadi pada segi etika sosial masyarakat. Perubahan pola perkembangan keyakinan masyarakat yang awalnya mengalami penolakan tetapi kini malah kerukunan dan tolerasnsi sangat dijunjung masarakat Desa Ngadas. Pola hubungan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Ngadas dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terjalin kurang baik. Perkembangan mata pencarian masyarakat yang semula pertanian kini berkembang ke sektor pariwisata. Dari sektor kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Ngadas mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, hampir pendapatan perkapita masyarakat mencapai 19 juta. Banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di Desa Ngadas membuat pengganguran tidak ada bahkan tenaga kerja harus di datangkan dari luar desa, tingkat pendidikan yang relatif rendah, akses jalan penghubung antara Dusun Jarak Ijo dan Dusun Ngadas masih berupa jalan tanah yang sewaktu-waktu dapat terputus.
Pengaruh Dimensi Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Pemanfaatan Tata Ruang Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang Wardani, Aditya Pratama Jaya; Utaminingsih, Alifiulahtin; Prantama, Muhammad Barqah
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi kinerja yang terdiri dari hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi serta kualitas pelayanan pemanfaatan tata ruang terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang Bidang Tata Ruang. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan pemanfaatan tata ruang dari bulan Maret-September 2017 sebanyak 1104. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan pengajuan pelayanan pemanfaatan tata ruang yang di lakukan di kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, serta masayarakat yang menerima pelayanan di lapangan. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah karena adanya penurunan peniliaan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Penurunan ini bisa jadi karena adanya banyak pengaduan pelanggaran yang menyebabkan beberapa bencana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa nilai signifikasi variabel hasil kerja 0,039, perilaku kerja 0,074, sifat pribadi 0,389, dan kualitas pelayanan 0,001. Apabila dibawah 0,05 terdapat signifikasi dan apabila lebih tidak ada pengaruh signifikan. Hasil ini kemudian menunjukan bahwa variabel hasil kerja dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan variabel perilaku kerja dan sifat pribadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai F hitung bernilai 49,511 dengan signifikasi 0,000 atau lebih dari nilai F tabel 2,48. Hal ini menunjukan secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan. Nilai R2 pada penelitian ini adalah 0,695, artinya 69,5 % variabel hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi, dan kualitas pelayanan mampu menggambarkan variabel kepuasan masyarakat
TATA KELOLA PRODUKSI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MASYARAKAT DESA WONOCOLO DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE TAHUN 2015-2016 Maulidina, Bella; Rahman, Fathur; Ulfah, Irma Fitriana
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola pertambangan minyak bumi membutuhkan beberapa aktor kepentingan yang dapat menunjang pola hubungan jaringan untuk keberlangsungan koordinasi potensi sumber daya alam. Begitu juga kegiatan tata kelola pertambangan minyak yang berada di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro terdapat relasi antar aktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata kelola dari pertambangan minyak bumi yang berada di Desa Wonocolo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Governance Rhodes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Indikator Governance Rhodes terdiri dari, pengorganisasian diri dikelompokkan dalam peranan dan tugas masing-masing aktor kepentingan yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2012. Jaringan interorganisasional terdapat jaringan-jaringan kelompok kepentingan. Aturan main bersifat informal berjalan sesuai dengan kesepakatan semua pemangku kepentingan. Pertukaran sumber daya semua aktor kepentingan saling ketergantungan. Otonomi fungsi aktor. Berdasarkan kelima indikator tersebut dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan minyak bumi masyarakat di Desa Wonocolo belum berjalan dengan efektif.
INDEPENDENSI MEDIA CETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018 (Analisis Framing Harian Jawa Pos Edisi Februari – Maret 2018) Faradiba, Dalilah Naja; Setiawan, Andi; Tawakkal, George Towar Ikbal
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan isu yang sering diberitakan dalam sebuah media cetak. Hal tersebut dikarenakan isu pemilihan umum merupakan isu strategis dalam masyarakat. Namun, beberapa media cetak dalam pemberitaannya memiliki keberpihakan pada salah satu calon tertentu yang dapat menggiring opini publik untuk memilih calon yang dikehendaki media tersebut. Pada penelitian ini, tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana independensi Harian Jawa Pos dalam memberitakan pasangan calon Gubernur Jawa Timur 2018. Beberapa berita yang dijadikan subjek penelitian adalah sejak bulan Februari hingga Maret 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan Teori Agenda Setting Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw yang berisi lima indikator agenda media yaitu (1) Visibility (visibilitas), (2) Audience Salience, (3) Valency (valensi), (4) Persistensi, dan (5) Persuasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan empat struktur analisis yaitu (1) Struktur Sintaksis, (2) Struktur Skrip, (3) Struktur Tematik, dan (4) Struktur Retoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Jawa Pos masih berupaya untuk berada pada independensi media dalam memberitakan kedua pasangan calon. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberitaan yang dimuat dalam Harian Jawa Pos lebih banyak yang menayangkan kedua pasangan calon sekaligus. Harian Jawa Pos juga membuat citra calon dengan pandangan yang positif serta tidak berusaha menimbulkan provokasi dalam pemberitaannya.
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN CITY BRANDING “BEAUTIFUL MALANG” Pradita, Ignadia; Rahayu, Restu Karlina; Utaminingsih, Alifiulahtin
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini membahas proses formulasi dimana tahapan ini merupakan fondasi awal yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian untuk mengetahui proses formulasi serta melihat faktor pendorong dan penghambat pada proses kebijakan city branding “Beautiful Malang”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Kerangka teori yang digunakan teori formulasi kebijakan dari Budi Winarno dengan menggunakan empat tahapan proses formulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator (1) Pada proses perumusan terdapat empat tuntutan dan masalah yang melandasi akan tetapi, dari keempat permasalah tersebut belum mengidentifikasi potensi yang dimiliki Kota Malang (2) Pada proses agenda setting belum melibatkan stakeholder dalam pembentukan konsep city branding (3)Terdapat tujuh model dalam tahapan pemilihan alternatif akan tetapi model-model tersebut tidak disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan  (4) Penetapan kebijakan yaitu dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor: 556/297/35.73.308/2015 namun pasca penetapan kebijakan terlihat pada proses sosialisasi lebih menekankan pemasangan logo belum pada pemaknaan yang mendalam, kurangnya koordinasi antar OPD dan mendapat cukup banyak mendapat beberapa kritikan dan pertentangan dari stakeholder. Adapun faktor pendukung yakni proses tahapan pembentukkan kebijakan city branding “Beautiful Malang” sudah lebih baik dibandingkan dengan city branding Kota Malang yang sebelumnya sedangkan faktor penghambat yaitu payung hukum dari kebijakan city branding “Beautiful Malang” masih belum kuat, minimnya anggaran, dan adannya tuntutan agar city branding ini segera diimplementasikan.
ANALISIS PROBLEMATIKA PERIZINAN PERTAMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN PASURUAN) Ambarwati, Rizky Dwi Septi; Ulfah, Irma Fitriana; Hakim, Muhammad Lukman
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang problematika perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan new institusionalism berdasarkan institusionalis empiris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deksriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat peran dari aktor yaitu Pemerintah sebagai pemberi izin, swasta sebagai pemohon, dan masyarakat yang menerima dampak. Permasalahan perizinan ini diakibatkan dari perpindahan wewenang dari kabupaten beralih ke provinsi. Permasalahan yang banyak terjadi adalah pada saat peninjauan lapangan. Dimana, dalam proses peninjauan lapangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kurang efektifnya kebijakan baru. Hal ini dilihat dari jarak yang semakin jauh menyebabkan perlunya biaya dan waktu tambahan yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya adalah kurang maksimalnya pengawasan terkait pertambangan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat, ketidaktahuan pemohon terkait proses perizinan yang baru, dan kendala anggaran dan sumber daya manusia dalam mengurus izin tambang. Sehingga, berakibat pada saling menyalahkannya Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap terjalin komunikasi yang baik sebagai bentuk adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang ada.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)