cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
KONFLIK PERBATASAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri) Sari, Ira Permata
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government district of Blitar and Kediri around 2001-2002 years ago until now (2013) is conflicting to gain Kelud by claim as the legal owner of Kelud. Each of the government district, draw up a budget fund conflict in the budget revenue and public spending for win the conflict. This conflict was facilitated by the East Java government with Decree Issued governor number 188/113/KPTS/013/2012 in date 28 February 2012 about firmness of boundaries which mention that Kelud is include in Kediri District. In fact, Decree Issued governor 188 get some rejection from Blitar District Government. Meanwhile now have been firmness by governor that conflict of Kelud is still in the status quo. This study raised two important points, first, on the border conflict between the local government district of Kediri and Blitar with explanations to obtain the conflict process is still vague. Secondly, about the factors which hinder and support the process of the resolution conflict. Then data was taken by conducting the interview, documentation, and observation, by used purposive sampling, more over the result of this study is analyzed by used Ralf Gustav Dahrendorf Theory Conflict. In the absence of conflict is found the firmness from the home ministry of boundaries between regions in Indonesia, legislators who support the conflict in order to pursue Kelud as its territory without considering other aspects, NGOs in two districts mutually reinforcing movement to defend the interests of the region instead of the interests of the people of both counties, leadership governor is less open and decisive for decided. There is no agreement rules about the employing of border forest in Kelud between forestry service of Blitar and Kediri. Both governments want Kelud as his own, whereas Kelud were among three districts, namely Malang. Moreover, role of local newspapers in this conflict was not as the turbid conflict, but only help to create public opinion for realize the importance. Inhibiting the process of conflict resolution, namely, first, the governor authority functions as a facilitator not openly assertive and, secondly, the extent of autonomy is only understood it just run to get a revenue decentralization and welfare of their own society without understanding the Homeland and understanding of democracy . The third attitude organizers prestige governments retreat from conflict. The arrangement of this conflict can be supported by consolidated between NGOs in both government district, and the movement from the civil society for give voice to their desire without politic element from the government district.   Key Words: Conflict, Government, Kelud, Process, Hindering Factors and   Supporting
KEMENANGAN ANTON-SUTIAJI (AJI) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA (PILWALI) KOTA MALANG TAHUN 2013 Anwartinna, Mimin
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang tahun 2013 menghadirkan wajah baru dengan terpilihnya Mochamad Anton (Abah  Anton) dan Sutiaji.  Anton-Sutiaji (AJI) di usung oleh PKB dan Partai Gerindra, keduanya  berhasil mengalahkan lima pasangan calon  lain. PKB dan Partai Gerindra yang notabene merupakan partai minoritas, nyatanya mampu menggunakan mesin partai dengan baik hingga dapat memenangkan pasangan Anton-Sutiaji.  Kemenangan Anton-Sutiaji akan dilihat melalui konsepsi modalitas  oleh Pierre Bourdieu. Modalitas yang dimaksud kemudian di klasifikasikan menjadi lima bagian yaitu, modal sosial, modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya dan modal politik.  Di samping  itu,  peneliti juga menggunakan teori strategi politik sebagai teori pendukung. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.  Modalitas yang dimiliki Anton-Sutiaji nyatanya mampu dimanfaatkan secara maksimal dengan di dukung penggunaan strategi politik yang tepat sehingga keduanya berhasil memenangkan Pilwali. Adanya inovasi kampanye yang dilakukan Anton-Sutiaji seperti program ziarah wali dan program bedah rumah juga berpengaruh terhadap kemenangan Anton-Sutiaji. Kata Kunci : Pilwali Kota Malang, Abah Anton, Modal Sosial, Strategi Politik.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) Subekti, Tia
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umumkhususnya melihat turn of voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MagetanTahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapatdilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teoripartisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalampenelitian ini, pertama, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam PemilihanUmum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013?. Kedua, bagaimana rasionalitasmasyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah KabupatenMagetan tahun 2013? Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dariKPUD, Partai Politik, Media massa, dan civil society dalam meningkatkan partisipasi politik.Kedua, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukanpartisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalampartisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi missi juga tidak bisa diabaikandalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.Kata kunci: Pemilukada, Partisipasi Politik, Pilihan Rasional,
EKSISTENSI CALON INDEPENDEN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 (STUDI KASUS PASANGAN DWI – UDDIN) Novita, Amalia Herin
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran calon independen dalam pemilukada dewasa ini cukup menarik perhatian bagi beberapa kalangan masyarakat. Tidak bisa di tolak lagi hadirnya calon independen dalam pemilukada membuat dinamika baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Terbukti dari beberapa daerah selalu terdapat calon independen sejak lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2008 revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Eksistensi calon independen sudah tidak dapat dipungkiri kembali. Banyak masyarakat yang tertarik terhadap calon independen. Tidak hanya memilih, namun ikut sebagai mencalonkan sebagai calon independen. Kota Malang baru melakukan perhelatan pemilihan walikota untuk kedua kalinya dan salah satu calon berangkat dari jalur independen, yakni pasangan Dwi-Uddin. Tema ini menjadi menarik dibahas adalah karena calon independen baru pertama kali, tetapi antusias masyarakat terhadap calon independen cukup bagus. Perolehan suara dari pasangan Dwi-Uddin berada diposisi keempat dengan persentase 5,8% suara. Dwi-Uddin unggul atas pasangan DOA atau Agus Dono-Arief HS. Dapat dikatakan bahwa eksistensi calon independen dalam pemilukada Kota Malang ini sangat bagus dengan selisih 1,9% suara dari pasangan usulan parpol. Mendapatkan suara yang cukup bagus terutama baru pertama kali bagi calon independen membutuhkan strategi politik yang cukup matang dan baik. Kemampuan membaca peluang sangat diutamakan disini. Untuk mengetahui eksistensi dari calon independen dalam pemilukada Kota Malang, dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara sebagai data primer dan analisis terhadap dokumen dan buku-buku sebagai data pendukung. Informasi primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh utama terkait. Data berupa dokumen-dokumen dipergunakan sebagai pendukung atau data sekunder. Teori demokrasi dan strategi politik digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan calon independen hadir sebagai wujud pemberian hak politik untuk dipilih bagi setiap warga negara sesuai dengan UUD 1945 dan atas kekecewaan masyarakat terhadap parpol. Selama ini parpol dinilai kurang maksimal dalam melakukan fungsinya. Demikian pula yang terjadi di Kota Malang, adanya kekecewaan masyarakat terhadap parpol membuat dukungan masyarakat terhadap calon independen semakin besar. Eksistensi Dwi-Uddin dalam pemilukada Kota Malang sebagai calon independen sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Mengingat latar belakang dari keduanya sebagai tokoh pemuda yang cukup berpengaruh di Kota Malang.   Kata Kunci: Eksistensi, Calon Independen, Pemilukada Kota Malang
MERASIONALISASI GAGASAN KEBANGSAAN TAUFIQ KIEMAS Christian Permadi, Angga Sukmara
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya berbagai permasalahan diberbagai daerah yang berujung padakonflik di daerah-daerah yang diakibatkan gesekan antar suku, golongan, danbahkan atas nama Agama, dapat mengancam integritas bangsa. Redupnyapemahaman tentang kebangsaan pada setiap elemen bangsa dan Negara Indonesiadapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Permasalahanpermasalahantersebut membuat Taufiq Kiemas (TK) yang berjiwa nasionalismenjadi resah. Keresahan tersebut diresponnya dalam gagasan kebangsaan yangselalu dia dengung-dengungkan. Lalu muncul pertanyaan tentang gagasankebangsaan Taufiq Kiemas (TK) dan apa relevansinya terhadap IndonesiaKontemporer. Pertanyaan tersebut kemudian dikaji dengan menggunakanmetodologi kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan boigrafi denganaliran alternatif historis untuk mendapatkan jawabannya. Gagasan KebangsaanTaufiq Kiemas (TK) tersebut kemudian dikenal dengan istilah Empat PilarKehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang terdiri dari Pancasila, Undang-UndangDasar 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), danBhineka Tunggal Ika. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diberbagaidaerah tersebut, Bhineka Tunggal Ika hadir sebagai penerang panji-panjipersatuan bangsa dan Negara Indonesia untuk menyelesaikan masalah denganmengingatkan secara sadar bahwa kita semua bersaudara.Kata Kunci: Empat Pilar, Indonesia Kontemporer, Pancasila, Bhineka TunggalIka
EFEKTIFITAS PROGRAM AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALIZATION DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 F.A., Vury Ayunindya
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are many things affecting the approval of a budgeting draft. However, one thing predominantly related is its relationship with the executive as the equal partner. Executive and legislative as the local government organizers have diverse political interests. Given the executive and legislative is similarly through political process called the election. Therefore, the coordination between the executive and the legislature in drafting documents related to the planning and budgeting is disturbed, then it affects on the unpunctuality of the budgeting draft endorsement.The problem has triggered AIPD, as a donor institution with special emphasis on decentralization in Indonesia, to deal with the existing problems. The AIPD effort to help the parliament is by building partnerships between AIPD and the Parliament. The partnership program is realized through the provision of a number of trainings aimed to enhance the capacity of Parliament in planning and budgeting.This study uses Capacity Building and Effectiveness Theory. This research is conducted at the Parliament of Situbondo Regency on period of 2009-2014. The type of this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques used are interviews and documentation. Selection of informants uses purposive sampling technique.The analysis shows that the process of the parliament capacity building in planning and budgeting given by AIPD can enhance the capacity of members of the Parliament in planning and budgeting. The increase of capacity has created a punctuality of the Parliament members of Situbondo at the period of 2009-2014 in legitimating the budgeting draft for the subsequent years.According to the results of the research, program of the Parliament capacity building in planning and budgeting is considered effective. Therefore, the programs that have positive impact on the development of Situbondo Regency, mainly for the Parliament of Situbondo at 2009-2014 period is expected to implement a sustainable partnership.Keywords: partnership, capacity building
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK PESAN SINGKAT PENDUDUK (PESDUK) DI KOTA CIMAHI Larasati, Dini
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Cimahi is a new administrative region established in 2002. As a new city, the Cimahi government attempt to provide the best public service to people. It is due to the absence of specified complaining media for the people. Furthermore, in the context of regional autonomy, public space and social involvement in the government is highly expected. Due to these reasons, Population Short Message (Pesduk) program is established to bring the government to get closer to the people, in order to carry out the development together. It cannot be separated from the social will and solidarity, both from leader and bureaucracy. In addition, the Cimahi municipal government expects the Pesduk program could increase the community participation through indirect means of communication. The media used are also quite simple and very common among people, through short messages (SMS) and the website. Moreover, for urban people, the use of technology is not new anymore. This study is examined through two perspectives, political communication and participation. The theory of participation aimed to examine the increased community participation in governance through Pesduk program. The quite simple mechanism ofPesdukprogram is analyzed through the theory of political communication. Therefore, Pesduk mechanism involves two parties, by which people make a complaint and the government responds. Indirect communication occurs, but it is perceived by the user and the provider. The process of data collection is conducted by interview and literary study. Through simple mechanism of Pesduk, people can communicate directly with the government without any representative or conventional mechanisms. Pesdukis also shown to be effective in improving community participation to build the Cimahi City.However, Pesdukis still need for improvement because there still many deficiencies to be corrected, such as regulatory, resource, and service standards. Key Words:Cimahi City, PesanSingkatPenduduk, Participation, and Political Communication.
Bambang Pur Tuan Guru Bajang, Terpilih Kembali Pratama, Dedi Zulkarnain
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Gubernur (pilgub) secara langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berlangsung pada tanggal 13 Mei 2013. Dalam pilgub ini, Tuan Guru Bajang (TGB) terpilih untuk kedua kalinya. Sepanjang sejarah pemilihan Gubernur secara langsung, kemenangan petahana di NTB baru pertama kalinya. TGB merupakan figur petahana yang menjadi representasi politik kaum muda dan juga agamawan yang terkenal di NTB. Hal ini karena dukungan Nahdlatul Wathan (NW) sebagai organisasi non-politik juga diklaim sebagai salah satu mesin politik yang bekerja maksimal untuk kemenangan TGB. Selain itu, dukungan gabungan partai politik besar di Indonesia, seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, dan Gerindra sangat membantu sebagai pendulang suara sang petahana.Pendekatan modalitas yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu menjadi dasar analisis utama dalam karya ini dengan didukung oleh teori modalitas dari Kacung Maridjan, khususnya modal politik. Selain itu, digunakan pula kerangka pilkada sebagai batasan arena dalam penggunaan modalitas juga habitus atau karakter masyarakat yang telah dibentuk oleh struktur menjadi pilar utama yang harus disangga oleh modalitas. Modalitas yang dimaksud modal politik, modal ekonomi, modal sosial & budaya, dan modal simbolik. Selain itu, karya ini menggunakan tiga teknik pengambilan data, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka.Hasil penelitian membuktikan bahwa modalitas politik memberikan pengaruh dominan, karena TGB sebagai petahana merupakan kesempatan lebih besar untuk menunjukkan prestasi atau kinerja sehingga mampu mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Selain itu, modalitas akan berfungsi optimal apabila diorganisir dengan baik dan sejalan dengan karakter masyarakat. Pengorganisasian modalitas menjadi penting dilakukan, karena masing-masing modalitas yang dimiliki oleh TGB dapat berfungsi optimal. Selain itu, mencermati karakter masyarakat agar modalitas bisa diterima perlu dilakukan. Oleh karena itu, keselarasan modalitas dan karakter masyarakat dalam arena Pilgub menjadi poin utama dalam studi ini.Kata Kunci : Modalitas, Petahana, Optimalisasi, dan Karakter Masyarakat.
Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014 Syahputra, Hikmawan
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammadiyah is the society organization that focuses on socio-religious area. Ascivil society, Muhammadiyah since birth has committed to contribute in building thenation and is shown through accelerating intelligence, religious enlightenment, andcommitment to humanity. As Alexis de Tocqueville described the concept of civil societythat the position of civil society has its own political power of the State as a countervailingforce. Muhammadiyah is not a political organization nor have organizational ties to anypolitical party, but Muhammadiyah has a strategic vision from birth to actively participatein politics, form and function development and empowerment, as well as the position itselfin the presence of state/government, Muhammadiyah always develops the attitude ofcommanding the good and forbidding the evil in the sense of providing support to positivepolicies, otherwise criticizes wisely to policies that are not well regarded. Entering secondcentury of its age, which starts from the 46th Congress in 2010 until late 2014 election,Muhammadiyah will continue to build the nation by increasing the role of nationality tothe community, state and nation. Carrying out the role of national commitment to runearly, the current age Muhammadiyah does such activities; First, increasing empowering,coaching, development and political education, second, increasing the involvement andparticipation of the actual nationality of the problems and issues of contemporarynationality, third, strengthen networks, communication and relationships betweenorganizations and government agencies, and the fourth, increasing the advocacy functionincluding action and service to the public interest.Keywords: Muhammadiyah, Civil Society, Role of Politics.
Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Dalam Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Penderita Intellectual Disability Di Kampung Idiot (Studi Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) Putri, Megayani
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan yang prima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo merupakan idaman semua masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang menderita intellectual disability di Kampung Idiot salah satunya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sebagai sebuah institusi yang terikat pada tugas pokok dan fungsi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam mengatasi permasalahan di Kampung Idiot yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dan menganalisis implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori organisasi formal dan pelayanan prima dimana dinas kesehatan sebagai sebuah organisasi bekerja dimulai dari menetapkan rencana strategis yang memiliki visi, misi, dan kebijakan terkait pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dinas kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat penderita intellectual disability adalah meningkatkan akses keterjangkauan obat dan pelayanan kesehatan. Dinas kesehatan melalui unit pelaksana teknis dinas yaitu Puskesmas Jambon memiliki inovasi mengadakan Posyandu bagi masyarakat penderita intellectual disability yang betempat di Rumah Kasih Sayang dengan mengontrol kesehatan dan memberikan vitamin bagi masyarakat disabilitas karena lokasi Rumah Kasih Sayang lebih strategis dan lebih dikenal oleh masyarakat disabilitas. Sedangkan implementasi pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan kepada masyarakat intellectual disability sendiri kurang dan dapat dikatakan tidak prima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam indikator yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban yang berhasil dipenuhi hanya indikator akuntabilitas dan kondisional. Dinas kesehatan seharusnya membuat kebijakan yang dilandasi payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat intellectual disability di Kabupaten Ponorogo sehingga dinas kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat penderita intellectual disability.Kata Kunci : intellectual disability, organisasi formal, pelayanan prima.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)