Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"1988: HARIAN WAWASAN"
:
11 Documents
clear
RESEP MENCETAK TENAGA SIAP MANDIRI
Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.031 KB)
      Problematika kualifikasi lulusan sekolah kejuruan sampai sekarang senantiasa menarik untuk didiskusikan. Permasalahannya memang cukup kompleks, sebab kualifikasi lulusan sekolah kejuruan tidak pernah dapat dilepaskan dari kesempatan kerja di lapangan.       Kalau kita berbicara tentang dunia sekolah kejuruan memang ada sisi lain yang senantiasa menyertainya; ialah dunia ketenagakerjaan.      Masalah pendidikan kejuruan dengan masalah ketenagakerjaan memang tidak bisa dipisahkan karena keduanya bagaikan sekeping mata uang. Apabila yang satu sisinya merupa kan sisi kejuruan, maka sisi yang lainnya merupakan sisi ketenagakerjaaan. Hal ini menandakan betapa eratnya keterkaitan antara dunia keju-ruan dengan dunia kerja.      Di beberapa negara, sekolah kejuruan (vocational school) sering disebut sebagai "sekolah kerja" (accupational school), oleh karena sekolah ini memang bertugas menyiapkan para lulusannya untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja. Disini pulalah letak perbedaan yang khas dengan jenis sekolah umum, sekolah yang menyiapkan para lulusannya untuk melanjutkan studi.
MASALAH KEBEBASAN AKADEMIK MAHASISWA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.863 KB)
      Semenjak pemerintah kita membuka kesempatan pada masya-rakat luas untuk memberi masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasio nal (RUUPN), maka masalah kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi perguruan tinggi menjadi topik yang banyak dibicarakan orang.      Pada waktu Panitya Khusus (Pansus) mulai membuka pertemuan atau sidang tentang pembahasan RUUPN beberapa hari yang lalu maka masalah kebebasan akademik, terutama bagi para mahasiswa, ternyata menjadi hangat kembali. Beberapa fraksi yang setia mengikuti jalannya sidang dengan cukup gencar telah mengajukan pendapatnya tentang kebebasan akademik tersebut.      Apabila Fraksi ABRI dalam sidang tersebut menilai bahwasanya rumusan yang terkandung dalam Pasal 25 RUUPN, yaitu pasal yang mengatur tentang kebebasan akademik, maupun penje-lasannya belum mencerminkan dijaminnya unsur kebebasan yang dimiliki oleh para mahasiswa di perguruan tinggi; maka Fraksi PDI menilai bahwa rumusan tersebut masih kurang mendasar dan terinci, sehingga masih perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan perumusannya.      Sementara itu Fraksi PPP juga menilai bahwa rumusan Pasal 25 RUUPN belumlah menggambarkan permasalahan yang sebenarnya. Selanjutnya fraksi ini mengusulkan agar dibedakan antara pengertian kebebasan akademik dengan kebebasan mimbar; sekaligus mengusulkan agar mahasiswa dapat menikmati kebebasan yang pertama.
MENCERMATI GEJALA PENYAKIT LANGKA EKSAKTA
Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.722 KB)
      Dunia pendidikan kita dewasa ini nampaknya tengah dihadapkan pada satu fenomena yang sudah menjadi semacam "penyakit", ialah Penyakit Langka Eksakta (PLE); sebuah fenomena akademik yang ditandai dengan adanya disbalansi proporsi antara pecinta dan pengembang ilmu eksakta dengan pecinta dan pengembang ilmu non-eksakta.      Menggejalanya fenomena akademik tersebut sangat mudah kita amati. Manakala kita menyempatkan diri, tentu saja dengan seijin "birokrasi", untuk terjun ke sekolah-sekolah menengah maka akan kita dapati kenyataan tentang masih kurangnya jumlah guru bidang studi eksakta; Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Pada hal, pada sisi yang lain persediaan guru non-eksakta seringkali lebih dari cukup, untuk tidak mengatakan berlebihan.      Ada contoh konkrit: bila dibanding dengan wilayah propinsi lain maka Daerah Istiwewa Yogyakarta dan Bali kiranya termasuk "kaya" guru SMTA. Pada kedua daerah ini mempunyai rasio tertinggi untuk SMA, ialah 2,6 guru tiap kelas. Bahkan kalau Kepala Sekolah dan Guru Tidak Tetap masuk hitungan maka tahun ini ratio guru kelas di DIY mencapai angka 3,8, artinya tiap kelas rata-rata memiliki 3,8 guru. Bandingkan dengan ratio serupa di Maluku (1), NTB (1), Kalimantan Barat (1,1), Bengkulu (1,2), dsb (data diambil dari beberapa sumber).
MASALAH INDEKS PRESTASI DAN KUALITAS PT
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.083 KB)
      Baru-baru ini Inspektur Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, R. Soedjoko, mengemukakan bahwa Depdikbud merupakan dunia yang benar-benar sangat rumit karena lembaga ini memiliki 1,7 juta pegawai dengan unit kerja yang mencapai 170.000 buah. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pihaknya saat ini sedikitnya memantau 130.000 SD, 6.000 SMTP, 3.000 SMTA, serta berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.      Apa yang dikemukakan Irjen Depdikbud tersebut di atas kiranya banyak benarnya. Sampai saat ini Depdikbud memang masih memegang rekor jumlah pegawai. Dibandingkan dengan lembaga lainnya, departemen maupun nondepartemen, maka pegawai di lingkungan Depdikbud tetap menunjukkan angka yang paling tinggi.      Dewasa ini jumlah pegawai (negeri) di negara kita sekitar 3,6 juta orang, sedangkan dari jumlah tersebut 1,7 juta di antaranya bernaung pada Depdikbud. Jadi Depdikbud telah menyita sekitar separuh jumlah keseluruhan pegawai yang ada, sedangkan separuh lainnya terdistribusi di berbagai lembaga lainnya; baik lembaga departemen maupun nondepartemen.      Itulah sebabnya apabila Depdikbud dibuat "pusing" oleh urusan kepegawaian di lingkungannya, di luar urusan kependidik-annya itu sendiri, maka hal tersebut nampaknya bisa kita maklumi; meskipun bukan permakluman yang tanpa batas tentunya.
MENENGOK SISTEM PENGADAAN GURU PRAKTEK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.004 KB)
Pamor akademis sekolah kejuruan dalam beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami "degradasi". Kalau kita sempat membuat grafik maka dalam akademis sekolah kejuruan sedang berjalan menurun.      Indikator yang sering digunakan untuk melukiskan penurunan pamor tersebut biasanya terletak di sekitar minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan itu sendiri. Relatif minimnya jumlah siswa sekolah kejuruan bila dibandingkan dengan jumlah siswa sekolah umum menunjukkan betapa tipisnya minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan. Tipisnya minat masyarakat tersebut tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan sekolah kejuruan di dalam mengemban tugas.      Banyaknya para lulusan sekolah kejuruan yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan di satu pihak, serta dimasukinya berbagai pos kerja oleh lulusan sekolah umum yang mestinya menjadi "kapling" lulusan sekolah kejuruan di pihak yang lain; adalah merupakan indikator kekurang berhasilan sekolah kejuruan dalam mengemban tugas.      Seperti kita ketahui tugas sekolah umum (academic school) adalah menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; sementara menyiapkan lulusannya untuk terjun langsung ke lapangan kerja.
TENTANG PENERTIBAN DOSEN MENGAJAR
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.387 KB)
Semenjak kalender akademik tahun 1988 dibuka, maka lembaga pendidikan tinggi di negara kita nampaknya telah dan akan mendapatkan "sentuhan" yang lebih memadahi; dan kiranya ini adalah merupakan angin yang sangat menyejukkan bagi kalangan akademisi pada khususnya serta masyarakat pada khususnya. Dimulai dari wawancara "ekslusif" TVRI yang menampilkan Menteri Pendidikan kita, Prof. Dr. Fuad Hassan, bersama Menteri Luar Negeri, Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja pada awal Januari 1988 yang lalu. Dalam acara ini Mendikbud mengkomunikasikan bahwa pendekatan pendidikan yang ditempuh oleh Depdikbud untuk pendidikan tinggi ialah 'pendekatan kualitatif.
MASALAH TANGGUNG JAWAB SEKOLAH DALAM RUUPN
Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.101 KB)
Meskipun sudah cukup lama Rencana Undang Undang Pendidikan Nasional (RUUPN) dikomunikasikan kepada masyarakat luas, khususnya yang berkecimpung secara langsung dalam dunia pendidikan, akan tetapi pembicaraan tentang "kertas kerja" tersebut masih tetap hangat sampai saat ini. Bahkan semakin hari semakin hangat, karena berbagai diskusi, panel, seminar, pertemuan ilmiah, dsb, untuk membahas masalah tersebut semakin sering dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Keadaan tersebut sebenarnya menjadi bukti betapa besar tanggung jawab masyarakat kita terhadap dunia pendidikan. Setidak-tidaknya mereka telah menganggap bahwa masalah pendidikan adalah masalah setiap orang. Bukan hanya masalah pemerintah, atau masalah segelintir kaum birokrat akademik saja. Fenomena tersebut tentu sangat membanggakan kita, karena hal itu justeru menandakan semakin berkembang dan dewasanya bangsa kita dalam memikul tanggung jawab. Konon salah satu ciri bangsa yang berkembang dan dewasa ialah bangsa yang mampu memikirkan nasibnya dalam perspektif pendek maupun panjang. Pendidikan secara langsung akan bersangkut paut dengan perspektif pendek maupun panjang suatu bangsa; oleh karena itu bangsa yang merasa bertanggung jawab atas masalah-masalah pendidikan di negaranya dapat dikategorikan sebagai bangsa yang sudah berkembang dan dewasa.
PEMBANGUNAN SMTP MEMPEROLEH PRIORITAS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.026 KB)
Kiranya sudah menjadi tradisi yang konstruktif di negara kita, pada setiap nota keuangan dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Bapak Presiden di depan sidang paripurna DPR, maka sektor pendidikan senantiasa mendapatkan perhatian cukup tinggi dari pemerintah; meski tidak berarti dengan mengesampingkan sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tersebut, dapat dilihat pada besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan. Pada beberapa tahun yang terakhir ini sektor pendidikan selalu masuk dalam kelompok "Empat Besar" dalam hal besarnya anggaran yang dialokasikan, bahkan beberapa tahun selalu duduk dalam peringkat teratas; dalam artian jumlahnya adalah paling besar di antara sektor-sektor pembangunan yang lainnya.
MERINDUKAN JURNAL SEAMEC YANG BERWIBAWA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.287 KB)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pprof Dr Fuad Hassan dalam konperensi Dewan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEC) ke-23, tanggal 4 dan 5 Februari lalu di Bali akhirnya terpilih menjadi Presiden SEAMEC yang baru menggantikan presiden lama, Dr. Tony Tan Keng Yam dari Singapura. SEAMEC, yang dulu bernama SEAMEO, (South East Asia Ministers of Education Organization), merupakan "organisasi pendidikan" yang cukup bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini. Seperti kita ketahui, tahun 1965 ini merupakan didikan di negara-negara Asia Tenggara. Salah satu prestasi yang pantas dibanggakan adalah mampu mengadakan kerja sama unttuk meningkatkan pelayanan pendidkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada masing-masing negara anggotanya, dengan mengesampingkan adanya perbedaan ideologi, budaya, sistem sosial-kemasyarakatan, dan sistem politik antar negara anggota. Dipilihnya menteri pendidikan kita, Fuad Hassan untuk duduk dalam jabatan tertinggi SEAMEC kiranya tidak lepas dari harapan para anggota untuk lebih mengintensifkan prestasi organisasi yang telah dicapai selama ini. Pak Fuad sendiri mengemukakan bahwa apa yang dilakukan SEAMEC selama ini dalam menyatukan pandangan serta wawasan untuk kemajuan dunia pendidikan sudah merupakan prestasi tersendiri yang patut dibanggakan.
SIPENMARU 1988 : SEMOGA YANG TERAKHIR
Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.783 KB)
Konon dunia pendidikan merupakan dunia yang penuh dengan pembaharuan. Itu sepenuhnya benar adanya; hingga muncul semacam "pameo", bukanlah dunia pendidikan kalau tidak dijumpai pembaharuan-pembaharuan di dalamnya. Oleh sebab itu hampir semua permasalahan pendidikan mencerminkan adanya kedinamisan; tidak terkecuali dengan permasalahan sistem penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negara kita. Semenjak beberapa tahun yang silam kita sudah bereksperimentasi dengan berbagai pola seleksi masuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru; termasuk pola yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, ialah pola Sipenmaru. Pola Sipenmaru sudah diaplikasikan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru PTN sejak bulan Mei 1984, dan Sipenmaru 1988 adalah merupakan pelaksanaan yang ke lima kalinya. Dengan usia-nya yang sudah relatif "tua" ini, dalam konteksnya sebagai salah satu alat ukur kemampuan, maka wajarlah kalau kemduian muncul pemikiran-pemikiran untuk memodifikasi pola Sipenmaru bahkan menggantinya dengan pola lain yang dipandang lebih efektif. Beberapa waktu yang lalu Prof Pramoetadi selaku Ketua Panitia Sipenmaru Pusat mengemukakan tentang terbukanya kemungkinan untuk mengganti pola Sipenmaru.Dalam pengertian bahwa pola seleksi dengan ujian tulis (Utul) Sipenmaru selama ini akan diganti dengan pola yang lain; Ebtanas Murni (NEM) sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru.