cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT" : 9 Documents clear
ASPEK HISTORIS DAN DINAMIKA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.353 KB)

Abstract

       Sejak berdirinya tahun 1912  Muhammadiyah berada  pada posisi yang sangat strategis dalam peta pendidikan nasional kita. Meskipun organisasi rakyat ini tidak mengkhususkan perilaku organisatoriknya dalam bidang pendidikan akan tetapi Muhammadiyah telah berhasil menangani soal-soal pendidikan secara dinamis-proporsional sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai lembaga yang diperhitungkan.          Secara historis Muhammadiyah memang mencanangkan berbagai amal usaha;  salah satunya amal usaha di bidang pendidikan. Apabila pada awalnya pendidikan di Muhammadiyah dilakukan secara konvensional,  misalnya melalui pengajian rutin di kampung-kampung dengan masjid atau rumah-rumah penduduk sebagai "ajang" pertemuan, maka sekarang ini (sebagian) pendidikan di Muhammadiyah sudah dilakukan secara modern atau setidak-tidaknya nonkonvensional.  Kalau kini pengajian rutin masih dilakukan oleh insan Muhammadiyah saya tidak bermaksud menyatakan semuanya masih serba konvensional.           Pendidikan di Muhammadiyah yang dilakukan secara konvensio-nal pada tempo dulu secara perlahan tetapi pasti telah diubah metode dan pendekatannya secara nonkonvensional tanpa harus menghilangkan esensi dan substansinya.  Dari dimensi tertentu justru dalam hal inilah letak kelebihan dan kehebatan Muhammadiyah.
ABORSI DAN SEKS PRANIKAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.656 KB)

Abstract

       Apabila kita berbicara mengenai NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera,  maka untuk DIY boleh dikatakan hampir tidak ada masalah lagi dengan norma keluarga kecil;  oleh karenanya wajar saja apabila sekarang ini program kependudukan dan KB di DIY lebih diarahkan kepada norma keluarga sejahteranya.          Kesadaran dan kontrasepsi adalah dua kata kunci atas keberhasil-an DIY dalam menurunkan  angka TFR sebagai indikator empirik atas tercapainya pewujudan norma keluarga kecil.  Masyarakat DIY pada umumnya memang telah mengetahui manfaat program norma keluarga kecil sehingga secara sadar mau berusaha untuk merealisasikannya, antara lain dengan pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) yang merasa perlu mengatur dan/atau membatasi kelahiran.          Dari data survei diketahui  bahwa 70 persen PUS di DIY  sedang ber-KB dengan memakai berbagai alat/cara KB,  sebanyak 60 persen di antaranya memakai kontrasepsi modern.  Dengan demikian tingkat partisipasi kontrasepsi di DIY sebesar 70 persen.  Secara nasional ada tiga provinsi di Indonesia yang angkanya tinggi;  masing-masing ialah Sulawesi Utara sebesar 73 persen, DIY 70 persen, dan Bali sebesar 68 persen.  Sebagai catatan ketiga provinsi ini merupakan provinsi pe-ngembangan KB di Indonesia yang ditetapkan sejak awal tahun 70-an.  Sebagai perbandingan angka nasional kita adalah 55 persen.
MASALAH KEPENDUDUKAN DALAM EKOLOGI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.391 KB)

Abstract

       Indonesia yang terbangun dari lebih 13.000 pulau merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia;  letaknya di antara dua benua besar, Asia dan Australia.  Dari ribuan pulau yang membangun negara Indonesia terdapat lima pulau yang besar,  baik besar dari segi fisik maupun besar dari potensi sumber daya alamnya; masing-masing adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Pulau Bali yang sangat terkenal di dunia merupakan bagian dari negara Indonesia; Bali merupakan satu dari banyak pulau di Indonesia, akan tetapi tidak termasuk pulau yang paling besar di Indonesia.          Sebagai negara tropis Indonesia hanya mengenal dua musim; yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Mengenai musim ini sangat erat kaitannya dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan April sampai September arus angin yang bertiup berasal dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air sehingga me-nyebabkan timbulnya musim kemarau; sebaliknya pada bulan Oktober sampai Maret arus angin yang bertiup berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga menyebabkan tim-bulnya musim penghujan.          Beruntung, Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai; dengan kekayaan darat, kekayaan laut,dan kekayaan bumi yang berlebih menjadikan Indonesia telah memiliki keunggulan komparatif yang handal. Keunggulan komparatif Indonesia termasuk paling bagus di dunia sehingga ada yang menganggap Indonesia merupakan potongan tanah surga yang jatuh ke bumi.  Sebaliknya Indonesia pun menyadari atas belum dimilikinya keunggulan kompetitif yang optimal untuk mengantisipasi datangnya era industrialisasi yang melanda dunia. Oleh karenanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia selalu dilakukan dari waktu ke waktu.
SOAL REFERENSI KERAGAMAN SISTEM PERSEKOLAHAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.328 KB)

Abstract

       Bagaimana dengan sistem persekolahan di negara-negara anggota PAPE pada umumnya? Beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, Philipina, dsb, nampaknya lebih condong menganut sistem persekolahan di Jepang; termasuk Indonesia. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya ada pengembangan sistem.          Sistem persekolahan di Indonesia sendiri  boleh dikatakan  persis sama dengan sistem persekolahan di Jepang;  meskipun saya tidak me-nyatakan bahwa kita menjiplak Jepang.  Di Indonesia anak-anak yang berusia 4 s/d 6 tahun diberikan fasilitas TK sebelum masuk SD; mes-kipun TK di negara kita bukan menjadi prasyarat untuk masuk SD. Sebenarnya SD enam tahun dan SLTP tiga tahun di Indonesia merupakan satu "paket" pendidikan dasar; baru setelah itu anak-anak boleh masuk sekolah menengah selama tiga tahun (dalam prakteknya ada yang empat tahun) yang merupakan "paket" pendidikan menengah. Sistem ini sama dengan yang diterapkan di Jepang, yaitu "6-3-3".          Seperti  yang terjadi di negara-negara yang lainnya meski  "main stream" sistem persekolahan kita adalah "6-3-3" tetapi pelaksanaannya ada yang menyimpang;  misalnya sekolah menengah yang mestinya hanya tiga tahun dilaksanakan empat tahun (STM Pembangunan, dll).
TFR DIY PALING RENDAH DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.252 KB)

Abstract

       Dalam upaya  untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan  di bidang kependudukan, KB, dan kesehatan maka pemerintah Republik Indonesia melaksanakan survei yang terkenal dengan sebutan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) atau Indonesia Demo- graphic and Health Survey (IDHS).  Secara operasional pelaksanaan SDKI dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Kantor Menteri Ne-gara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Departemen Kesehatan.          Survei serupa juga dilaksanakan di berbagai negara sehingga  ada beberapa indikator kependudukan,  KB dan kesehatan yang standard untuk skala internasional; misalnya untuk bidang kependudukan dalam mencandra karakteristik penduduk,  bidang KB dalam penghitungan kebutuhan kontrasepsi pada wanita kawin kelompok Unmet Need Spacing (UNS) dan Unmet Need Limiting (UNL), dan untuk bidang kesehatan dalam perhitungan kematian bayi (Infant Mortality Rate).          Oleh para pakar kependudukan, KB,  serta kesehatan telah diakui kemanfaatan survei tersebut;  karena dengan adanya survei itu maka berbagai indikator keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pemba-  ngunan nasional pada ketiga bidang yang saling berkaitan erat tersebut dapat dicermati. Masyarakat dapat melihat hasil pembangunan kita,  sedangkan para praktisi dapat membuat program yang lebih terapan (appropriate) setelah mempelajari hasil survei.
TENTANG EKSISTENSI PENDIDIKAN SWASTA DI BERBAGAI NEGARA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.393 KB)

Abstract

       PAPE,  Pan-Pacific Association of Private Education,  adalah satu asosiasi pendidikan yang menghimpun potensi pendidikan swasta di negara-negara Pasifik.  Asosiasi yang didirikan di Tokyo, Jepang, enam belas tahun yang lalu ini, tepatnya 8 November 1979, tiap tahun mengadakan kongres yang tempatnya diatur secara bergiliran pada kota tertentu di negara anggota.  Indonesia sendiri sebagai pendiri dan anggota PAPE telah dua kali kena "sampur" kongres; masing-masing di Denpasar tahun 1984 dan di Yogyakarta tahun 1990.          Tahun 1995 ini kongres PAPE sudah sampai yang ke-17 kalinya; dan tempat kongres dipilih di Auckland, New Zealand.  Kongres yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober 1995 s/d 3 November 1995 ini mengambil tema "Private Education in the Community".           Tema tersebut di atas diambil dengan pertimbangan bahwa dalam realitasnya sampai kini posisi pendidikan swasta di tengah-tengah ma-syarakat menunjukkan kondisi yang berbeda antar negara; ada yang posisinya di suatu negara masih berada di "pinggiran" akan tetapi ada pula yang posisinya berada di "sentral" sehingga mampu memainkan peran secara optimal.
TATA KRAMA DAN PROBLEMA KULTURAL DISIPLIN NASIONAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.427 KB)

Abstract

       Setelah  Presiden RI Soeharto  berkenan  mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional beberapa waktu yang lalu maka sudah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk berupaya membudayakannya.  Gerakan Disiplin Nasional tidak hanya menjadi slogan kosong belaka tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.          Pada dasarnya  disiplin nasional  merupakan perilaku sosial yang sesuai dengan peraturan serta norma sosio-kultural masyarakat setempat; yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Disiplin nasional merupakan manifestasi atau perwujudan kepatuhan kepada hukum dan ketaatan kepada norma-norma sosial yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Secara politis disiplin nasional mempunyai posisi yang benar-benar sangat strategis.  Apabila sekarang bangsa Indonesia sedang gencar berupaya untuk mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan maka disiplin nasional diformat menjadi salah satu dari delapan faktor dominan yang harus diperhatikan untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional.          Penempatan disiplin nasional sebagai salah satu faktor dominan dalam upaya memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional menunjukkan posisi politis yang benar-benar strategis.  Posisi politis ini makin strategis lagi manakala disiplin nasional menjadi salah satu krida,  tepatnya krida kedua,  dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI yang masih dan sedang berjalan saat ini. Adapun keempat krida yang lain adalah kontinuitas pembangunan nasional (krida pertama), pembudayaan mekanisme kepemimpinan nasional (krida ketiga), pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif (krida keempat), serta pelaksanaan pemilihan umum (krida kelima).
KESEHATAN DI DIY TERBAIK DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.676 KB)

Abstract

       Disiplin kependudukan, KB, dan kesehatan  memang  tiga bidang pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan DIY dalam mengendalikan laju pertum-buhan penduduk yang merupakan kesuksesan di bidang kependudukan tidak terlepas dari suksesnya pembangunan di bidang KB dan bidang kesehatan masyarakat.          Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang mengendalikan laju pertum-buhan penduduk;  masing-masing adalah angka kelahiran (fertility), angka kematian (mortality),  dan perpindahan penduduk (migration). Nampaknya DIY secara demografis dapat mengontrol perkembangan angka fertilitas, mortalitas dan migrasi secara proporsional, meskipun bukan berarti sempurna sama sekali.  Proporsionalisasi seperti inilah yang membuat DIY mencapai keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Adapun implikasi proporsionalisasi dalam bidang kesehatan dapat dijelaskan sbb:  secara matematis sebenarnya tingkat kematian (mortalitas) bayi dan anak yang tinggi dengan sendi-rinya bisa menghambat laju pertumbuhan penduduk,  namun demikian secara demografis dan sosial hal ini tentu tidak dapat dipertanggung-jawabkan.           Apalah  artinya pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan  kalau kesehatan masyarakat tidak terkontrol;  penduduk banyak yang sakit, bahkan banyak pula yang meninggal dunia.  Yang kita inginkan bersa-ma adalah di satu sisi laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, sementara itu pada sisi yang lain kesehatan masyarakat pun terjamin adanya. Dan hal ini ternyata benar-benar dapat direalisasikan oleh dan untuk masyarakat DIY.
PENDIDIKAN INDONESIA DI MATA AUSTRALIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.996 KB)

Abstract

       Di sisi hubungan politik yang makin hari semakin "mesra" antara Indonesia dengan Australia,  di luar isu "sadap-menyadap" informasi di kantor kedutaan kita,  ternyata hubungan pendidikan antara Indone-sia dengan Australia pun makin hari terasa semakin "mesra" pula; hal ini setidak-tidaknya kalau dilihat dari banyaknya putra-putra kita yang menuntut ilmu di "Negara Kangguru".          Sekarang ini diperkirakan ada sekitar 100.000 siswa dan mahasiswa asing di Australia dan 12.000 di antaranya berasal dari negara kita. Mereka ini mengambil studi baik yang bersifat formal, yaitu di sekolah-sekolah dasar dan menengah sampai dengan perguruan tinggi, maupun yang bersifat nonformal,  yaitu kursus-kursus serta program-program pendidikan dan latihan dalam jangka pendek. Mereka belajar di Australia ada yang mendapatkan beasiswa dari berbagai yayasan pendidikan tetapi kebanyakan harus membayar sendiri.          Diakui atau tidak,  sekarang ini Australia memang telah menjadi NTP, "Negara Tujuan Pendidikan" (country for education), sebagai-mana dengan Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman dan Jepang. Tidak semua negara dapat meraih predikat NTP karena hanya negara yang kredibilitas pendidikannya telah diakui oleh dunia internasional yang berhak meraih NTP.  Itu artinya,  apabila sekarang ini Australia telah meraih predikat NTP maka kredibilitas pendidikannya memang sudah diakui oleh dunia internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

1995 1995


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue