Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT"
:
9 Documents
clear
PEMBARUAN KURIKULUM SEJARAH
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.28 KB)
      Sekitar satu bulan yang lalu saya diminta memberikan presentasi mengenai perkembangan pendidikan di hadapan para pejabat Departe-men Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) di Jakarta. Dari sekian banyak pejabat yang hadir waktu itu adalah Kepala Pusat Kurikulum Djamil Ibrahim, Kepala Pusat Pengujian Yahya Nasution, Direktur Pendidikan Dasar Achmad D.S., dan sebagainya.      Ketika pembicaraan menyangkut kurikulum saya sampaikan pen-dapat saya bahwa sekarang ini Kurikulum 1994 belum perlu dirombak atau dikutak-kutik; bahkan secara kelakar saya kemukakan Kurikulum 1994 tidak perlu "diobok-obok". Alasannya, bukan karena kurikulum itu telah sempurna tetapi secara metodologis masih diperlukan waktu bagi Kurikulum 1994 itu sendiri untuk membuktikan kehandalannya. Saya mengingatkan bahwa umur Kurikulum 1994 sebenarnya belum genap tiga tahun mengingat dahulu sistem implementasinya dilakukan secara bertahap. Secara teoretik-akademis tidak lazim kurikulum yang masa berlakunya belum genap lima tahun harus diperbarui, apalagi harus dirombak total.      Meskipun dalam diskusi yang sangat dinamis dan transparan saat itu banyak pendapat yang berkembang misalnya ada salah satu peserta menginginkan kita ini hendaknya memiliki lebih dari satu kurikulum untuk setiap periodenya, tetapi ketika itu tidak ada informasi tentang rencana pemerintah untuk memperbarui kurikulum kita. Pak Djamil sendiri selaku Kepala Pusar Kurikulum tidak menyampaikan rencana pembaruan kurikulum.      Informasi itu kiranya perlu ditransparansikan untuk mendasarkan rasa surprise saya demi mendengar adanya rencana pemerintah kita untuk memperbarui kurikulum yang sedang diaplikasi sekarang ini di sekolah dasar dan menengah; dalam hal ini tentu saja yang dimaksud adalah satuan SD, SLTP sampai SMU.
MEMBENAHI PERATURAN PENDIDIKAN KITA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.775 KB)
Mengapa pendidikan nasional Indonesia berjalan sangat lamban dan terkesan kurang energi? Ya, karena banyak peraturan pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan alam dan jaman! Itulah salah satu manifestasi dari "Teori Legalistik" yang dapat kita kembangkan untuk membuat klarifikasi (bukan pemeriksaan) atas berbagai perma-salahan menyangkut lambannya perjalanan pendidikan nasional kita.      Seperti sudah kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa sesung-guhnya perjalanan pendidikan nasional kita relatif lamban, baik kalau dibandingkan dengan perjalanan pendidikan di negara-negara manca pada umumnya maupun kalau dibandingkan dengan tuntutan kemajuan masyarakat.     Secara konkret kita bisa membandingkannya dengan tetangga kita yang paling dekat; Malaysia misalnya. Sekarang penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, sedangkan penduduk Malaysia hanya sepersepuluhnya saja. Meskipun demikian ternyata jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Amerika Serikat (AS) setara dengan jumlah mahasiswa Malaysia. Padahal, seharusnya jumlah mahasiswa Indonesia mencapai sepuluh kali lipat daripada mahasiswa Malaysia. Sepuluh s/d dua puluh tahun lalu banyak mahasiswa Malaysia yang bersekolah dan menempuh studi lanjut di Indonesia; misalnya UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bandung dan UI Jakarta. Sekarang justru banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh studi lanjut di Malaysia; misalnya di Universiti Malaya (UM) Kuala Lumpur, Universiti Pertanian Malaysia (UPM) Selangor, Universiti Sains Malaysia (UKM) Pulau Pinang, dan sebagainya.      Dari ilustrasi konkret tersebut tergambar jelas betapa lambannya perjalanan pendidikan nasional kita; dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari materi peraturan pendidikan yang oleh banyak kalangan dinilai tidak antisipatif dan tidak lagi produktif.
MENGANTISIPASI MENURUNNYA ANGGARAN PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.161 KB)
      Menurut jadual nanti malam, hari Selasa tanggal 6 Januari 1998, Presiden Soeharto akan menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1998/1999 di depan Sidang Paripurna DPR RI. Momentum seperti ini memang sudah menjadi tradisi politik yang konstruktif di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu.       Tradisi politik tersebut memang sangat konstruktif karena dengan diketahuinya rancangan anggaran negara, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja, maka seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mengerti betul kekuatan dan kelemahan ekonomik kita sebagai suatu "keluarga besar". Selanjutnya masyarakat pun dapat berfikir lebih cermat, kegiatan-kegiatan mana yang memang pantas mendapat prioritas dan kegiatan-kegiatan mana yang dapat dinomer-sekiankan. Sudah barang tentu semua itu dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional kita.     Banyak kalangan yang menanti-nantikan pidato Presiden Soeharto malam nanti dengan perasaan yang pesimistik; cemas, was-was, dan bahkan sepertinya ada sedikit rasa takut. Mengapa demikian? Karena banyak orang tahu bahwa formulasi RAPBN 1998/1999 kali ini disusun dalam kondisi ekonomik yang memprihatinkan. Gejolak moneter yang sudah muncul sejak beberapa bulan lalu sampai sekarang belum dapat teratasi secara tuntas.      Keadaan tersebut nampaknya disadari benar oleh pemerintah kita sampai-sampai Presiden Soeharto memberi petunjuk kepada Pak Gi-nardjar Kartasasmita selaku Ketua Bappenas agar dalam penyusunan RAPBN 1998/1999 benar-benar dilakukan secara realistik, apa adanya dan jangan ditutup-tutupi.
MENGANTISIPASI DAMPAK SIBERKOMUNIKASI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.084 KB)
      Pada peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari yang lalu Presiden Soeharto secara implisit mengingatkan jajaran pers kita agar tidak terjebak pada sistem pemberitaan bermuatan rendah karena hal itu dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Nampaknya beliau tengah meneropong pers kita dari sisi perangkat lunak. Dan itulah "bahaya" yang dihadapi oleh pers nasional kita sekarang ini. Seandainya beliau sempat melihat dari sisi perangkat keras sebenarnya ada "bahaya" lain yang perlu kita waspadai bersama; yaitu "bahaya" yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi komunikasi.      Bahwa teknologi komunikasi telah dan akan berkembang pesat di akhir tahun 1900-an dan di awal tahun 2000-an telah diprediksi oleh banyak pakar komunikasi dan pakar teknologi; setidak-tidaknya oleh Wilbur Schramm dalam karya tulisnya The New Media : Memo to Educational Planners (1965) serta oleh Michael Hacker dan Robert Barden dalam bukunya Technology in Your World (1985).       Khusus tentang perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia telah dilaporkan dan diprediksi oleh Franqois Raillon, seorang "pakar Indonesia" versi lembaga internasional French National Center for Scientific Research (FNCSR) dalam bukunya Indonesia 2000 : The Industrial and Technological Challenge (1990). Dalam salah satu bagian uraiannya, Raillon telah membahas perkembangan teknologi komunikasi di negara kita sejak dari diaksesnya teknologi komputer, dipergunakannya satelit sampai dengan kontribusi industri pendukung utamanya PT INTI dan LEN, untuk kemudian memprediksinya.      Prediksi para pakar teknologi dan pakar komunikasi tersebut ter-nyata memang benar; perkembangan teknologi komunikasi memang berjalan cepat dan hal ini telah berdampak secara nyata pada perkembangan pers di suatu negara, sudah barang tentu termasuk didalamnya pers nasional Indonesia.
POTRET BURAM PTS (DAN PTN)
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.539 KB)
      Belum lama ini menteri pendidikan Juwono Sudarsono membuat pernyataan yang kontroversial, sensitif dan sedikit bombastis bahwa dari 1400-an PTS di Indonesia hanya 20 persen saja yang benar-benar layak disebut perguruan tinggi; sedangkan yang 80 persen selebihnya tidak layak disebut sebagai perguruan tinggi. Pernyataan ini melukiskan penilaian seorang menteri pendidikan mengenai begitu rendahnya kualitas mayoritas PTS yang menjadi tanggung jawab pembinaannya.      Bagi sementara pengelola PTS pernyataan tersebut dianggap agak kontroversial karena diucapkan oleh seorang menteri pendidikan yang memang seharusnya ikut memikul tanggung jawab. Di tengah-tengah gencarnya upaya untuk meningkatkan mutu terdapat pernyataan yang dapat mengendorkan usaha-usaha tersebut. Pernyataan tersebut cukup sensitif bagi kebanyakan pengelola dan penyelenggara PTS; meskipun sensitivitas ini dapat dikelola secara profesional untuk diubah menjadi motivasi meningkatkan diri. Di sisi lain pernyataan tersebut agak-agak bersifat bombastis karena seolah-olah kebanyakan PTS kita bukanlah perguruan tinggi dalam pengertian yang sesungguhnya.      Meskipun pernyataan Pak Juwono tersebut kontroversial, sensitif dan agak bombastis tetapi hal itu sekaligus merupakan suatu pengaku-an yang jujur dan transparan. Pernyataan itu jujur karena apabila kita mau mengevaluasi diri dan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada maka sesungguhnya memang demikianlah keadaannya. Mayoritas PTS kita kualitasnya memang jauh dari maksimal; daya kompetisinya rendah dan performansinya pun tidak memadai.     Pernyataan tersebut cukup transparan; tidak harus menutup-nutupi kekurangan yang ada karena kekurangan tersebut toh kasat mata yang gampang diditeksi oleh masyarakat luas. Bangunan fisik yang terkesan seadanya, profesionalitas dosen yang pas-pasan, dsb, kiranya bagian dari kekurangan PTS secara umum yang tidak lagi menjadi rahasia.
'RUSUH MASSAL' DI MATA ILMUWAN SOSIAL
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.043 KB)
Akhir-akhir ini banyak bermunculan kritik tajam yang ditujukan kepada para ilmuwan sosial kita; mereka itu dinilai kurang tanggap terhadap berbagai fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga daya prediksi dan daya antisipasinya rendah. Berbagai kasus dan peristiwa yang "meletus" di masyarakat sangat sering luput dari pengamatan ilmuwan sosial kita; akibatnya mereka tidak dapat mem-berikan kontribusi yang memadai dalam proses solusi. Pada bagian yang lain ilmuwan sosial kita dinilai hanya sanggup memberikan analisis ketika suatu peristiwa, khususnya peristiwa antisosial, sudah terjadi; yang dalam ilmu sosiologi disebut analisis pasca peristiwa (post moment). Ilmuwan sosial dinilai tidak pernah mampu memberikan analisis ketika suatu peristiwa, khususnya peristiwa anti-sosial, belum terjadi; yang di dalam ilmu sosiologi disebut analisis pra peristiwa (pre moment). Dengan demikian kehebatan ilmuwan (dan ilmu) sosial menjadi sirna dikarenakan tidak pernah mampu mencegah terjadinya peristiwa antisosial yang seringkali membuat masyarakat takut dan/atau memakan banyak korban. Ketika "Peristiwa Sanggau" terjadi misalnya, yaitu perkelahian massal di Sanggau Kalimantan Barat yang banyak memakan korban, maka tidak satu pun ilmuwan sosial kita yang memprediksi sebelum peristiwa itu muncul. Para ilmuwan sosial baru memberikan analisis sosiologisnya ketika peristiwa tersebut sudah terlanjur "meletus"; jadi mereka dianggap gagal mencegah terjadinya peristiwa itu. Seandainya sebelum peristiwa itu terjadi sudah ada semacam warning dari ilmu-wan sosial kita maka peristiwa antisosial itu dapat dicegah; meskipun secara teknis bukan oleh ilmuwan sosial itu sendiri. Meletusnya "rusuh massal" pada berbagai daerah di Indonesia konon juga terlepas dari pengamatan para ilmuwan kita; sehingga pen-cegahan dini atas peristiwa tersebut tidak dapat dilaksanakan.
SUDAH SAATNYA EBTANAS DIHAPUS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.137 KB)
Baru saja saya diminta untuk memberikan presentasi di hadapan para pengambil keputusan di departemen pendidikan tentang berbagai isu pendidikan yang sedang aktual di masyarakat, salah satunya ialah tentang pelaksanaan Ebtanas di sekolah. Seperti yang kita ketahui ber-sama bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengaplikasi sistem Ebtanas untuk menyelenggarakan evaluasi belajar terhadap siswa SD, SLTP, SMU dan SMK. Dalam kesempatan tersebut saya sampaikan pendapat dan usulan yang sangat jelas bahwa sudah waktunya Ebtanas di SD, SLTP, SMU dan SMK segera diakhiri. Penyelenggaraan Ebtanas seyogyanya tidak diperpanjang lagi sebelum nantinya timbul problematika edukasional pada umumnya dan problematika evaluasional pada khususnya yang lebih kompleks. Bahwa konsepsi Ebtanas itu sangat konstruktif, yaitu menyamakan dan meningkatkan kualitas sekolah yang sederajat dan sejenis, kiranya memang tidak dapat dipungkiri; namun demikian di tingkat operasional ternyata pelaksanaannya amat destruktif. Dampak negatif Ebtanas sudah melampaui batas-batas toleransi edukatif. Dasar pemikiran atas usulan menghapus Ebtanas tersebut tentunya lebih pada aspek akademis namun di sisi yang lain argumentasi politis pun tidak jelek dipertimbangkan. Ilustrasi konkretnya sbb: seandainya saja sekolah-sekolah swasta (besar) seperti Tamansiswa, Muhammadiyah, Katolik, dsb, merasa keberatan untuk mengikuti Ebtanas dan menarik diri dari kegiatan evaluasi belajar tersebut dan siap menanggung risiko, misalnya tidak lagi memakai STTB versi Depdikbud bagi lulusannya, hal itu akan menambah kompleksitas pendidikan di negara kita. Tentu hal ini mutlak perlu dipertimbangkan oleh karena di era reformasi sekarang ini sesuatu yang dulunya dianggap tidak mungkin menjadi sangat mungkin terjadi.
MENGAMATI SITUASI PERBUKUAN NASIONAL KITA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.467 KB)
Sekitar tiga tahun yang lalu atau tepatnya pada Januari 1995 saya diundang ke Philippina oleh suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan global dan perdamaian, Peaceful Council and Philippine Global Education (PCPGE). Disamping diminta memberi presentasi di dalam suatu seminar internasional di Manila, saya pun juga diminta untuk mengunjungi pabrik kertas yang ada di Kota Pampangga dekat Quezon City, memerlukan sekitar dua jam perjalan darat dari Manila. Rupanya pimpinan PCPGE ingin menunjukkan pada saya bahwa di Philippina telah memiliki pabrik kertas yang di samping berkapasitas internasional juga sangat memperhatikan lingkungan. Ketika tiba di tujuan saya pun mengakui bahwa pabrik kertas tersebut, namanya Trust International Paper Corporation (TIPCO), memang memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik. Saya dibawa ke suatu kolam besar berisi banyak jenis ikan yang airnya dialirkan dari limbah pa-brik. Oleh "orang pabrik" saya disilakan memancing dan membakar sendiri ikan hasil pancingan tersebut untuk digunakan sebagai "extra fooding" dalam acara santap siang. Selanjutnya dalam pertemuan dengan direksi TIPCO saya tanyakan masa depan pabrik kertas tersebut. Saat itu saya nyatakan bahwa masyarakat dunia sekarang ini, termasuk masyarakat Indonesia serta negara-negara lain di Asia termasuk Philippina sendiri, sedang berada dalam masa transisi dari ketergantungan pada media tulis ke media elektronik khususnya televisi dan komputer. Dengan keadaan seperti itu apakah pabrik-pabrik kertas tidak akan "gulung tikar" nantinya. Jawaban dari direksi ternyata di luar "perhitungan" saya; beliau mengatakan bahwa kemajuan teknologi apapun, termasuk teknologi elektronika selalu diiringi dengan kebutuhan kertas. Kalau hal ini tak diperhitungkan masak-masak maka suatu saat negara Anda pun, mak-sudnya Indonesia, bisa-bisa akan mengalami kekurangan kertas.
MENGAPA HASIL AKREDITASI BAN DISAMBUT DINGIN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.372 KB)
Pada pertengahan minggu yang lalu terjadi peristiwa yang cukup penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu diumumkan hasil akreditasi akademik terhadap PTN dan PTS untuk tahapan yang kedua kalinya. Hasil akreditasi akademik ini merupakan "karya" dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dibentuk oleh pemerintah c/q menteri pendidikan beberapa tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui bersama hasil akreditasi BAN untuk tahapan yang pertama sudah diumumkan tahun yang lalu, dan tahun ini telah diumumkan hasil akreditasi tahapan yang kedua. Untuk pengumuman tahun ini berisikan lebih dari 200 program studi dari berbagai pergu-ruan tinggi, sedangkan pada tahun yang lalu berisikan lebih dari 1.000 program studi. Dari segi jumlah memang terjadi penurunan program studi yang diakreditasi oleh BAN; hal ini disebabkan oleh adanya ber-bagai kendala, antara lain terbatasnya anggota tim, terbatasnya dana, dsb. Meskipun demikian ada pula kendala lain yang menarik disimak, yaitu adanya perguruan tinggi yang tidak mau diakreditasi oleh BAN. Hasil akreditasi BAN sebenarnya ada sedikit "kemajuan", yaitu terdapatnya beberapa program studi pada PTS yang berhak membina program studi sejenis baik di PTS lain maupun di PTN. Kalau selama ini ada anggapan masyarakat bahwa program studi pada PTN selalu lebih baik daripada PTS maka (semestinya) anggapan tersebut gugur sudah. Sekarang terbuktikan bahwa memang tidak selalu kualitas PTN lebih unggul daripada PTS; meskipun hal ini juga harus dilihat dari kasus per kasus. Bahwa hasil akreditasi BAN merupakan hal yang sangat penting sebenarnya tidak bisa dipungkiri lagi; namun demikian mengapa hasil akreditasi BAN yang diumumkan pada pertengahan minggu lalu tidak disambut secara "gegap gempita", bahkan terkesan pengumuman itu disambut dingin-dingin saja.