cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 9   10   11   12   13 
MEMPROMOSIKAN SEKOLAH JURNALISTIK SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.937 KB)

Abstract

       Kalangan wartawan terutama anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) boleh berbangga hati karena keinginan lama untuk mendirikan seko-lah jurnalis, Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI), pada akhirnya kesampaian juga. Bersamaan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang tanggal 9 Februari 2010 yang lalu resmilah berdirinya SJI.          Kebanggaan itu bisa berlipat ganda karena sang pemberi kuliah perdana adalah orang nomor satu di Indonesia saat ini, yaitu Presiden SBY. Jarang atau hampir tidak pernah pendirian suatu lembaga pendidikan dapat dilan-jutkan dengan kuliah perdana oleh presiden RI.          Apalagi, belum lama ini pun Presiden SBY memberikan kuliah umum (bukan perdana) di Harvard University. Semua orang tahu; Harvard Univer-sity bukan saja merupakan universitas berkelas dunia (world class univer-sity) akan tetapi sekaligus merupakan perguruan tinggi terbaik dunia (the best university) saat ini. Artinya, dalam hal memberikan kuliah, Presiden SBY bukanlah orang sembarangan.
SISTEM KREDIT SEMESTER : ANTARA KEINGINAN DAN KEMAMPUAN PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.225 KB)

Abstract

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0123/U/1979 maka penyelenggaraan perkuliahan di Perguruan Tinggi diarahkan kepada Sistem Kredit Semester. Dengan demikian bagi PTS-PTS yang menyelenggarakan perkuliahannya memakai sistem kenaikan tingkat dan sistem nonkredit semester lainnya boleh berbenah diri di dalam penyelenggaraan perkuliahannya.Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen P dan K telah menerbitkan buku pedoman yang berjudul Penyelenggaraan Pendidikan dan penilaian dalam Sistem Kredit Semester. Buku ini dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan sistem perkuliahan tersebut. Dengan diselenggarakannya Sistem Kredit Semester ini maka kita telah selangkah lebih maju dalam penyelenggaraan perkuliahan untuk mencapai efektivitas yang optimal di dalam kegiatan instruksional. Karena di samping sistem ini memungkinkan penyajian program yang lebih luwes sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan program juga dapat memanfaatkan secara efektif sarana pendidikan di Perguruan Tinggi, juga keuntungan-keuntungan yang lain. Tentu saja juga terdapat kekurangan-kekurangannya.
DESENTRALISASI PENDIDIKAN JANGAN "KEBABLASAN" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.467 KB)

Abstract

       Salah satu tema yang dibahas secara detail oleh para peserta Rakernas Persatuan Tamansiswa Tahun 1999  baru-baru ini adalah tentang desentralisasi pendidikan.  Memang, dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintahan Daerah maka gagasan tentang dikembangkannya model desentralisasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional menjadi semakin nyata dan mendekati pelaksanaan.       Terminologi desentralisasi pendidikan itu sendiri sebenarnya tidak pernah ada di dalam dokumen UU; meskipun demikian dengan memahami semangat dan jiwa UU itu sendiri maka "penurunan" we-wenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam banyak bidang telah memungkinkan, bahkan mewajibkan, dilaksana-kannya desentralisasi pendidikan.       Secara jelas Pasal 11 menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,  pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,  industri dan perdagangan, penanaman modal,  lingkungan hidup, pertanahan,  koperasi dan tenaga kerja. Mengacu pada kalimat ini maka nantinya pelaksanaan pendidikan nasional kita tidak lagi berpusat "di atas" akan tetapi tersebar di berbagai daerah.       Artinya,  kalau kita sekarang memiliki lebih dari 300 daerah tingkat dua maka nantinya kita akan memiliki lebih dari 300 pusat-pusat pendidikan nasional  karena setiap daerah mempunyai otoritas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan menurut kebijakannya masing-masing. Apakah hal seperti ini cukup rasional untuk kondisi objektif pendidikan nasional di Indonesia dewasa ini?  Masalah rasionalitas inilah yang akhir-akhir ini banyak didiskusikan oleh banyak kalangan, termasuk kalangan pendidikan.
SKEMA DEMOGRAFIS PENDUDUK DIY Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.02 KB)

Abstract

Mayoritas atau sebagian besar penduduk pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian dengan luas pemilikan tanah rata-rata sekitar 0,5 hektar (setiap keluarga?); padahal untuk dapat hidup cukup paling sedikit harus mempunyai tanah pertanian seluas 1 (satu) hektar. Keadaan ini yang mendorong penduduk pedesaan mencari tambahan pendapatan di kota. Konklusi ini merupakan hasil pengamatan Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi DIY, Kismo Sukirdo, beberapa waktu yang lalu (KR: 16/11/91). Dari sumber yang sama dinyatakan bahwa pertambah-an penduduk kota madya Yogyakarta yang disebabkan karena mobilitas permanen adalah relatif sedikit; dengan demikian faktor mobilitas nonpermanen diperkirankan memegang peran kunci dalam hal kepadatan penduduk. Pada dasarnya mobilitas permanen itu sendiri bisa dibedakan menjadi mobilitas sirkuler dan mobilitas ulang alik. Dalam hal ini faktor jarak dan biaya transportasi dari daerah asal (pedesaan) ke kota sangat menentukan terjadinya mobilitas nonpermanen tersebut.
Menjadi yang Pertama Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

JACK Trout dalam bukunya Trout On Strategy, salah satu inti dari strategi adalah menjadi berbeda. Menjadi yang pertama, penguasaan atribut, kepemimpinan, senjata, bagaimana produk dibuat, dan kejadian. Jika tidak bisa, maka dengan harga rendah. Michael Dell memutuskan menjual PC dengan cara berbeda, yaitu menjadi pertama yang menjual PC langsung ke konsumen dan merakit pesanan. Michael Dell tidak menjual PC ke distributor. Kini, setiap orang dalam industri ini sedang mencoba meniru strategi Dell, tetapi sudah terlambat. “Ketika hanya ada Anda dan pelanggan, Anda sebenarnya telah memulai hubungan dengan pelanggan “ kata Michael Dell. Harvard adalah universitas pertama di Amerika dan saat ini dianggap sebagai Universitas yang terpandang di dunia, terutama dalam bidang bisnisnya. Harvard Business School didirikan 1908 dan mewisuda gelar master pertama kalinya dalam manajemen di 1910. Harvard Business School merupakan sekolah bisnis pertama yang mensyaratkan gelar universitas untuk memasuki program manajemennya. Untuk mempertahankan kepemimpinannya Harvard Business School meluncurkan The Harvard Business Review, yang menjadi tonggak penerbitan. Selama lebih dari 75 tahun The Harvard Business Review telah berpengaruh dalam membentuk pemikiran manajemen di dunia. Strategi handal untuk bersaing adalah menjadi yang pertama dalam kategori produk yang Anda masuki. Band Aid merupakan plester luka yang pertama. Charles Schwab adalah perusahaan broker saham dengan diskon yang pertama. CNN, jaringan TV kabel yang pertama. Compaq, PC portabel yang pertma. Domino’s, kedai pizza antara yang pertama. ESPN, jaringan TV kabel olah raga yang pertama. Gore-Tex, kain anti air yang pertama. Hewlett-Packard merupakan penghasil printer laser desktop yang pertama. Intel, mikroprosesor yang pertama. Jell-O, agar-agar pencuci mulut yang pertama. Kentucky Fried Chicken, restoran ayam goreng yang pertama. Q-Tips, kapas penyeka pertama. Reynold Wrap, alumunium foil yang pertama. Rollerblate, sepatu luncur yang pertama. Di Yogyakarta, Anda juga dapat mengenal Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai universitas yang pertama di Yogyakara. STMIK AMIKOM Yogyakarta sebagai tempat kuliah orang berdasi yang pertama. Al-Fath toko busana muslim yang pertama. Karita toko busana muslim untuk remaja yang pertama. Primagama merupakan bimbingan tes dengan program jaminan diterima yang pertama. Retjo Buntung merupakan radio swasta yang pertama. Geronimo adalah radio swasta untuk remaja yang pertama. Menjadi yang pertama merupakan salah satu strategi bersaing yang cukup handal
"PAPE", DARI KONGRES 1 SAMPAI 18 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.653 KB)

Abstract

       Salah satu aktivitas rutin dari PAPE  adalah mengadakan kongres tahunan yang dilaksanakan pada bulan November (atau Oktober). Ak-tivitas ini dilaksanakan secara bergiliran dari negara satu ke negara berikutnya. Ada banyak acara yang digelar sebagai rangkaian kongres ini; masing-masing adalah seminar internasional yang diikuti oleh para praktisi pendidikan dari negara-negara anggota,  pertemuan pimpinan (kita memakai istilah Meeting of Directors) untuk membahas berbagai masalah yang berkembang,  kunjungan ke sekolah-sekolah terbaik di negara penyelenggara, serta tukar informasi budaya.       Ketika diselenggarakan Kongres Ke-17 PAPE di Auckland,  New Zealand, misalnya; sehari sebelum acara-acara lain dimulai maka para pimpinan PAPE sudah mengadakan pertemuan untuk membahas ber-bagai masalah yang berkembang.       Di samping pertemuan pimpinan maka di dalam kongres tersebut juga diadakan seminar yang diikuti oleh 205 peserta praktisi pendidik-an dari negara-negara anggota.  Seminar ini menampilkan pakar-pakar pendidikan dari berbagai negara,  di samping pimpinan delegasi (atau orang yang ditunjuk) dari negara-negara yang hadir diminta menyajikan tulisan (country paper) berkenaan dengan topik yang dibahas dan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.  Dalam forum seperti ini tukar menukar informasi dan pengalaman dilakukan secara baik.       Kunjungan lapangan dilaksanakan pada empat sekolah terbaik  di New Zealand; diantaranya Dilworth School yang cukup dikenal. Dari kunjungan ini para peserta kongres yang umumnya para praktisi pen-didikan di negaranya masing-masing dapat mempelajari keunggulan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang dikunjungi. Momentum ini juga penting bagi para peserta.
PEMERINTAH MULAI LANGGAR UUD 1945 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.576 KB)

Abstract

       Sungguh sangat ironis dan menyedihkan!  Belum genap satu bulan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945  hasil amandemen diberlakukan kini pemerintah mulai melanggarnya. Pelanggaran "berat" ini menyangkut  pengalokasian anggaran  untuk memajukan pendidikan nasional yang sekarang sedang terpuruk  dan tidak dimautahui oleh banyak anggota legislatif dan eksekutif di negara kita.          Dalam formulasi UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)  secara eksplisit dinyatakan sbb:  "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan se-kurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara  serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".  Mengacu pada ketentuan ini pemerintah sebagai penyelenggara pen-didikan nasional, dan penyelenggara program-program pembangunan lainnya, harus benar-benar mampu mengalokasi anggaran pendidik-an sesuai dengan tuntutan UUD 1945. Kenyataannya?          Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan di hadapan  Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta 16 Agustus 2002 lalu terungkap  bahwa total pengeluaran negara mencapai  354,1 trilyun rupiah. Mengacu pada angka ini dan berdasarkan amanat UUD 1945 seharusnya pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan sebanyak 70,8 trilyun rupiah; yaitu 20 persen dari 354,1 trilyun rupiah.          Apakah pemerintah mampu menyediakan angka sebanyak itu? Ternyata tidak! Pemerintah hanya mengalokasi anggaran pendidikan sebanyak 13,6 trilyun rupiah atau sekitar 3,8 persen dari total pe-ngeluaran negara. Sungguh jauh bedanya.  
MENEROPONG MUTU PTS DI YOGYAKARTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.485 KB)

Abstract

Mengurus perguruan tinggi negeri, PTN, itu memang bukan pekerjaan yang gampang,  penuh romantika akademik yang cukup rumit; meskipun demikian lebih rumit mengurus perguruan tinggi swasta, PTS, karena di samping romantika akademiknya sendiri sudah rumit maka seringkali harus dihadapkan pada romantika nonakademik yang tidak kalah rumitnya.       Hipotesis tersebut di atas memang masih perlu dikaji secara mendalam lagi tentang  kebenaran empiriknya; akan tetapi sampai sekarang ini hampir tidak pernah ada pakar pendidikan  yang berani "mengcounternya", termasuk para pengelola PTN dan PTS itu sendiri.       Oleh karena rumitnya mengurus lembaga pendidikan tinggi "nonpemerintah" tersebut,  maka banyak cara yang ditempuh oleh para yang berkepentingan (dari tingkat lem baga, yayasan, Kopertis  sampai pengambil kebijakan pada Depdikbud) untuk "menyiasati" hal itu.       Apa yang dilakukan oleh Kopertis Wilayah V dengan "mengancam" beberapa PTS di wilayahnya yang tidak mengalami kemajuan akademik yang berarti (baca: KR, 4/4/1989) kiranya juga merupakan bagian dari cara atau upaya untuk memajukan PTS.  Meskipun suatu ketika pihaknya terpaksa  harus menutup PTS yang sulit berkembang namun saya melihat "ancaman" Kopertis tersebut dari dimensi positif.
MENJUAL GELAR, SIAPA TAKUT ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.982 KB)

Abstract

       Hasil jajak pendapat Pikiran Rakyat tentang praktik jual beli gelar (akademik) yang menyatakan ketidaksetujuan masyarakat kita tidak mengejutkan, bahkan sudah dapat diduga sebelumnya. Begitu pula dengan langkah-langkah penertiban lembaga yang telah mem-perjualbelikan gelar baik dalam bentuk pencabutan ijin, penutupan, pelarangan, atau apa pun bentuknya.       Seperti dikomunikasikan  oleh Pikiran Rakyat  edisi 13 Maret 2000 yang lalu; menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan hanya 2,8 persen anggota masyarakat  yang menyatakan setuju atas kebe-radaan lembaga yang melakukan praktik jual beli gelar,  6,6 persen tidak mengambil sikap,  dan selebihnya 90,6 persen tidak sependapat dengan keberadaan lembaga tersebut.  Di sisi lainnya sebanyak 29,8 persen menyatakan setuju untuk menertibkan lembaga yang melakukan praktik jual beli gelar,  22,6 persen berpendapat perlu-nya penutupan lembaga,  7,2 persen setuju penggabungan lembaga dengan perguruan tinggi,  dan 40,4 persen yang lain menyatakan perlunya pelarangan secara tegas terhadap praktik jual beli gelar.       Masyarakat sekarang ini  memang sudah jenuh dengan praktik "kriminologis" yang amat memalukan tersebut;  apa lagi serenta mengetahui di balik kegiatan tersebut  ada tokoh-tokoh yang menu-rut ukuran intelektual cukup terpandang.       Anehnya pemerintah kita, dalam hal ini utamanya Depdiknas, sepertinya kurang peka terhadap fenomena disktruktif tersebut. Pemerintah kurang memiliki kesungguhan  untuk mengakhiri praktik jual beli gelar.  Depdiknas sepertinya tidak sanggup menumbuhkan tradisi profesional dan cekatan untuk menyelesaikan masalah. Meski makin lama semakin banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut ternyata Depdiknas masih terkesan "slow down".
KB MANDIRI DI INDONESIA : KONSEPSI DAN OPERASIONALISASINYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: MAJALAH POPULASI
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.735 KB)

Abstract

Dahulu orang tidak begitu percaya bahwa bumi  ini begitu cepat dipadati oleh makhluk yang bernama manusia; tetapi ketidakpercayaan itu akhirnya menjadi  kenyataan. Beberapa pakar kependudukan melukiskan bahwa "dunia baru"  sudah mulai tidak sanggup menampung jumlah penduduk yang bertambah dengan tidak henti-hentinya. Tiap minggu lebih dari satu juta bayi lahir di dunia, hal ini berarti bahwa penyediaan makan (fisik) harus meningkat lagi.              Apabila selanjutnya ditanyakan dari manakah asal makanan yang diperlukan oleh manusia, tentu jawaban yang paling tepat adalah dari hasil eksploatasi sumber alam.  Apakah  sumber alam tidak akan habis kalau dieksploatasi secara terus menerus? Disitulah masalahnya!        Thomas R. Malthus  yang hidup tahun 1766 s/d 1834 pernah membuat prediksi bahwa suatu saat jumlah penduduk dunia akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang  diperlukannya.  Hipotesisnya: apabila tidak dilaksanakan pembatasan maka pertumbuhan penduduk cenderung meningkat menurut deret ukur,  bahkan diperkirakan jumlah penduduk akan berlipat dua setiap deret 25 tahun,  sementara  itu pertambahan bahan makanan hanya mengikuti deret hitung.

Page 11 of 160 | Total Record : 1592

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue