cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2013)" : 12 Documents clear
TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung) Muhtadi Muhtadi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.380

Abstract

Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research) disimpukan bahwa, landasan filosofis adalah bertumpu pada kehendak pembentukan pemerintahan negara yang menghendaki keterjaminan air bersih bagi masyarakat, adapun landasan sosiogisnya adalah adanya kehendak masyarkat agar pemda Kota Bandar Lampung bertanggungjawab terhadap ketersediaan air bersih dengan salah satu cara adanya penyertaan modal bagi PDAM, sedangkan landasan yuridis perda sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang organik yang menjadi dasar pembentukan daerah dan perusahaan daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda tersebut. Kata kunci : Landasan fislosofis, sosilogis, yuridis dan peraturan daerah.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SAMSAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PIIL PESENGGIRI Pairul Syah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.376

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik sampel semi terbuka untuk menganalisis berbagai fenomena proses penyelenggaraan otonomi daerah yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penilaian yang diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Samsat rata-rata dinilai cukup baik dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Pelayanan yang diberikan Samsat baik dalam prinsip nemui nyipah (sopan santun pada pengguna jasa). Penilaian yang kurang baik, terletak pada variabel nengah nyappur, indikator toleransi ( 48,3 %), indikator memegang teguh prinsip ( 55 %), indikator bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik (53,3 % ). Prinsip Sakai Sambayan, beberapa indikator yang dinili kurang baik dalam pelayanan publik adalah indikator kedua mampu menjadi pemersatu ketika ada masalah dalam melayani (dinilai responden kurang mampu dengan skor 40,7 %, dan tidak mampu dengan skor 53,3 %). Indikator ketiga mampu bekerjasama dengan pegawai lain dalam melayani pengguna jasa (dinilai kurang mampu dengan skor 30 %).Kata Kunci : Pelayanan Publik, Samsat , Piil Pesenggiri.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU Khaidir Anwar
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.138

Abstract

Menjelaskan dinamuka dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan filosofis (fhylosofy approach) dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangaan filsafat ilmu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah filsafat tu sendiri, khususnya filsafat barat. perkembangan foilsafat barat dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi yaitu: (a) zaman yunani kuno (b) zaman abad pertengahan (c) zaman abad moderen (d) zaman abad kontemporer.
PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ahmad Saleh
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.381

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, kedua, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal. Kata kunci : insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat.
KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945 Rudy Rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.371

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan arti penting Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tujuan tersebut, tulisan ini memuat diskusi mengenai apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam peradilan konstitusi dan design konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi? Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan, preambule, atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Selain itu juga merupakan pengantar hidmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang norma fundamental negara (staatsfundamental norm), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.Kata kunci : kedudukan, arti penting, dan Pembukaan UUD 1945
PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi) Rilda Murniati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.377

Abstract

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung berbagai dokumen dan prosedur pendirian sebagaimana diatur Undang-undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah. Berdasarkan kajian hukum ekonomi, pembelian atau pengambilalihan saham dilakukan dengan syarat dan prosedur relatif sederhana dan singkat. Pemerintah daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham BPRS tersebut berdasarkan kajian mendalam dan dengan alasan yang menguntungkan dalam peningkatan peran pemerintah daerah bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerahnya dan peningkatan pengelolaan aset agar berhasil guna dan meningkatkan keuntungan bagi keuangan daerah. Kata kunci : Modal, dan BPR Syariah
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES) Zulkarnain Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.382

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daerah
PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.372

Abstract

Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara pemilhan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Dianne Eka Rusmawati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.378

Abstract

Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce adalah tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif, perlindungan hokum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilihat berdasarkan proses transaksinya, yaitu Proses transaksi menggunakan media on-line secara keseluruhan atau proses transaksinya saja yang menggunakan media on-line tapi pembayarannya dilakukan secara manual. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan c UUPK dan Ps 2 serta Pasal 9 UUITE.Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, e-commerce
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Muhammad Iwan Satriawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.373

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum pemerintahan desa. Menggunakan pendekatan sejarah hukum dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum pemerintahan desa dari tahun ke tahun telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil desa telah memiliki peraturannya sendiri yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Hal ini adalah sebagai dasar bahwa sistem organisasi desa langsung dibawah bupati atau walikota. Kata kunci : Politik Hukum dan Pemerintahan Desa

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue