cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 35   36   37   38   39 
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN Upik Hamidah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2010)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v4no3.88

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan
KEDUDUKAN DANA ALOKASI UMUM(DAU) DALAM HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI Yuswanto Yuswanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.527

Abstract

As a fiscal policy within the framework of regional autonomy, the allocation of DAU is an act that very important. It was meant to address financing capability gap between regions. The reason is because the DAU is the largest component of balance funds, namely the lack of 26% of the net domestic income in the state budget the amount of DAU scheme is not limiting, because it can only grow with the size of the authority delegated to the regions. DAU legal standing as a regional income in the financial relationship between the center and the regions based on the principle of autonomy is as a subsidy coming from the state revenue in the state budget that is allocated to local revenue in the budget based on fiscal decentralization. Keywords: General Allocation Fund, autonomy, regional autonomy
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG Muhammad Idran
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.336

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya, dan juga untuk mengetahui putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara pendekatan normative dan emperis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban, sedangkan tidak ada alasan yang meringankan bagi terdakwa. Disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila atas diri terdakwa tidak ada hal yang meringankan, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu selama 15 tahun bukan selama 12 tahun, dan juga harus menjatuhkan hukuman denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kata kunci : tindak pidana, pemerkosaan anak kandung, dan sanksi pidana
Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Pringsewu 2011 (Studi Pada Siswa/i SMUN di Kabupaten Pringsewu) Robi Cahyadi Kurniawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.361

Abstract

Orientasi memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sd Agustus 2011 , pada siswa/siswi di empat SMU Negeri (pemilih pemula) yang ada di Pringsewu dengan 200 sampel. Metode yang dipakai adalah kuantitatif deskriftif dengan teknik sampel penarikan sampel bertingkat (stratified purposive sampling). Hasil penelitian Pilkada Pringsewu akan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi , sebesar 92 %. Calon Bupati yang diharapkan berasal dari tokoh agama, berusia 41-50 tahun dan beragama Islam. Juga berasal dari putra daerah Pringsewu dan menetap disana. Berjenis kelamin laki-laki. Popularitas calon Bupati, tertinggi dipegang oleh pasangan Ririn K dan pasangan Sujadi.Kata Kunci : Orientasi Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Pringsewu
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami) NAEK SIREGAR
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.65

Abstract

Radiasi nuklir Jepang pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah berdampak buruk bukan hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara lain seperti Korea Selatan. Peristiwa kecelakaan yg menyebabkan radiasi nuklir tersebut terjadi karena dua factor, yaitu factor yang murni sebagai akibat langsung karena gempa bumi danTsunami atau  bencana alam, serta factor adanya tindakan operator instalasi nuklir membuang limbah ke laut. Terhadap factor bencana alam, hukum internasional mengatur bahwa Jepang tidak dapat dibebani tanggung jawab, namun terhadap  factor perbuatan atau tindakan, Jepang dapat dikenakan tanggung jawab karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.
MEMBANGUN POLITIK KRIMINAL PADA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI SARANA NON-PENAL Arif Firmansyah; Euis D. Suhardiman
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.601

Abstract

In Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, states earth water and natural resources contained therein controlled by the state and used for the welfare of the people. The realization of such mastery by delegating the authority to manage the natural resources of the state to the company is to provide state Mining Permit or Special Mining Permit. In protecting and overseeing the company that is engaged in coal mining government passed Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In Article 162 of Law Number 4 of 2009 states that every person who impede or interfere mining activities from business license holders of mining and business permit of the mining specifically penalized by fines or imprisonment. The article shows a process of criminalization an action (criminal policy), which aim to protect the companies that already have a Mining Permit, but the criminal policy is contrary to the purpose of the criminal policy is an effort for the welfare of society and policies the protection of society, the existence of Article 162 of Law Minerals coal and coal mining communities can impede convicted. In the case of the counteraction form caused they want to protect the environment or their ancestral lands from exploration activities. So it is activity is not uncommon form of criminal policy by means of criminal law that gives rise to new conflicts. Therefore the criminal policy should be shifted from penal facilities to non-penal policy more accommodating community participation, so that the purpose of the criminal policy, namely the welfare of society and protect the community can be realized.Keywords: Political Criminal, Mining, Non-Penal
NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT Zulkarnain Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.56

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).
Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia zulqadri Anand
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.386

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan.Penulisan bersifat normatif dengan menempatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai rujukan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa terdapat implikasi yang nyata dalam sistem ketatanegaraan berupa perubahan di berbagai bidang kehidupan bernegara. Perubahan tersebut secara positif mengarah kepada pembentukan negara Indonesia yang lebih demokratis.Kata kunci : Implikasi, perubahan UUD, dan sistem ketatanegaraan.
PERJANJIAN BELI SEWA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU Siti Nurhasanah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no2.542

Abstract

Legal status of the parties to the agreement to buy rental car as standard contracts, showing the rights and obligations that are not balanced between sellers and buyers lease rent. The obligation to lease buyers, more dominant than the rights that should be owned. This happened contrary to the rights and obligations for employers. Keywords: Buy Lease, Raw Agreements
PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT Deni Achmad
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.585

Abstract

The role of law students in the implementation of legal aid is divided into two, namely the implementation of legal aid litigation and non-litigation legal aid. The role of students in the provision of legal aid services, urgent existence, considering many people who are not capable of, marginalized and legally blind in Indonesia is difficult to get access to justice, especially a dense population and spread across a wide area so it is not proportional to the number Advocates are available and include high student awareness of the legal issues faced by the community/communities are not able to. Students have contributed significantly in their communities by providing legal aid services, running the advocacy work and organizing in their communities in order to encourage growth is growing awareness of the laws of society and realize access to justice (acces to justice) for everyone, especially people not being able to obtain a guarantee in the fulfillment of their rights as citizens, especially equality before the law (equality before the law) as mandated by the constitution in Article 28D paragraph (1) and Article 28H paragraph (2) of the constitution of 1945 .Keywords: Student, Legal Aid, Role

Page 37 of 66 | Total Record : 655

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue