cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 36   37   38   39   40 
Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah Zulkarnain Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.351

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance
Problematics in Handling Criminal Offence on Poor Communities by Advocate (A Study on Gunung Sugih District Court) Marwan Jaya Putra
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1406

Abstract

The provision of legal aid to the poor is one of the actions of the noble profession of advocates and the moral movement that advocates for human rights, in fact, not all advocates are morally aware of their obligations. There are still many deviations found in the provision of legal aid for the poor. This condition is certainly contrary to the noble values of the advocate profession itself, in the presence of this matter, which shows still can be found deviations in practice. The problem examined in this study is why law enforcers such as judges and posbakum have not provided free legal assistance to the poor in Central Lampung Regency, a factor that has caused law enforcement agencies not to offer and provide free legal assistance to the poor and the pattern / model of handling criminal cases against the poor by advocates based on justice. The method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analysed by qualitative analysis method.The results of this study ultimately provide an answer that Advocates who have not yet applied the value of justice in handling criminal cases involving the poor are due to legal substance, legal structure, and legal culture, Not yet applying the value of justice in handling criminal cases against the poor is like the emergence of mistrust of the law, besides the model of handling criminal cases against the poor by advocates based on the value of justice is the implementation of constructive strategies, such as: Legislation Planning, Policies and Activities Related to the Fulfilling Right to Legal Assistance. Suggestions from this research are to Advocates regarding Integrity, morality, idealism, and professionalism of law enforcement officers should be further enhanced, in addition to the restrictions on the provision of legal aid in LBH should also be reviewed to enforce the principle of providing legal assistance as widely and equality before the law.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SAMSAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PIIL PESENGGIRI Pairul Syah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.376

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik sampel semi terbuka untuk menganalisis berbagai fenomena proses penyelenggaraan otonomi daerah yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penilaian yang diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Samsat rata-rata dinilai cukup baik dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Pelayanan yang diberikan Samsat baik dalam prinsip nemui nyipah (sopan santun pada pengguna jasa). Penilaian yang kurang baik, terletak pada variabel nengah nyappur, indikator toleransi ( 48,3 %), indikator memegang teguh prinsip ( 55 %), indikator bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik (53,3 % ). Prinsip Sakai Sambayan, beberapa indikator yang dinili kurang baik dalam pelayanan publik adalah indikator kedua mampu menjadi pemersatu ketika ada masalah dalam melayani (dinilai responden kurang mampu dengan skor 40,7 %, dan tidak mampu dengan skor 53,3 %). Indikator ketiga mampu bekerjasama dengan pegawai lain dalam melayani pengguna jasa (dinilai kurang mampu dengan skor 30 %).Kata Kunci : Pelayanan Publik, Samsat , Piil Pesenggiri.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU Khaidir Anwar
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.138

Abstract

Menjelaskan dinamuka dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan filosofis (fhylosofy approach) dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangaan filsafat ilmu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah filsafat tu sendiri, khususnya filsafat barat. perkembangan foilsafat barat dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi yaitu: (a) zaman yunani kuno (b) zaman abad pertengahan (c) zaman abad moderen (d) zaman abad kontemporer.
ANALISIS HUKUM BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DAN LEMBAGA KEPERCAYAAN Ratna Syamsiar
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.532

Abstract

Bank as an intermediary to channel customer deposits in the form of credit and banking services required to implement the precautionary principle (prudential banking) and signs of health in order to bank in a healthy state. With the implementation of obligations by the bank as an institution of trust as stipulated in Law No. 10 of 1998, Act 23 of 1999 Act No.3 of 2004 and the provisions of BI, customers do not hesitate to save money and use banking services. Thus will be realized the mission of a bank to improve the welfare of society. Keywords: Banks, Institutions Intermediation
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik) Armen Yasir
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.341

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah. Kata kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah.
Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional Wati Rahmi Ria
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.366

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan yang begitu pesat membawa angina segar bagi para pelakunya, karena bank-bank yang pada umumnya operasional di tengah-tengah masyarakat mulai mencoba untuk merambah pada perbankan yang memiliki system syariah. Salah satu wujudnya adalah adanya bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk lebih mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien diperlukan pengaturan mengenai pembukaan bank yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Bank Konvensional, Sistem Syariah, Unit Usaha Syariah.
ANALISIS PERAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN PELAKUTINDAK PIDANA Heni Siswanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.522

Abstract

The role of fingerprint identification in the disclosure of criminal divided into three stages, namely the initial stage of the investigation as evidence or clues to narrow prejudice and strengthen the confidence members of the police against suspected criminals. At this stage of the investigation as early very strong evidence to prove a person as a criminal suspect can be used against a suspect's alibi and make it as a suspect of a crime he did. At the stage of evidence in court as evidence to convince the expert testimony and be considered judges to provide a court ruling against the defendant. Keywords: Fingerprint, Crime Actors Disclosure
UPAYA KONSERVASI INDONESIA ATAS SUMBER DAYA IKAN DI LAUT LEPAS Muhammad Insan Tarigan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.612

Abstract

The principle of freedom of fishing on the high seas was recognized as one of the principles in customary international law, the Geneva Convention on the High Seas1958, and Part VII of UNCLOS 1982. Regarding to thehigh level of utilization of fish led to the crisis of fishery resources, then the responsible fisheries management becomes a common agenda of the international community. Thisresearch is a normative legal research, data collection was done through studyliterature and documentaries on the primary and secondarylegal materials related to this problem.After conductedthe identification and classification of the data, then data was analysed normatively. There are some international conventions as a basis for maintainingthe conservation of fish on the high seas. UNCLOS 1982, the 1993 FAO Compliance Agreement, the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in 1995, the IPOA-IUU Fishing, 2001. The result showed thatIndonesia has had several regulations concerning to fisheries, such as Law Number 31 of 2004 concerning to Fisheries and Law Number 45 of 2009 concerning to Fisheries, and the Minister of Marine and Fisheries Regulation Number PER.03/MEN/2009 on Fishing and/or Transporting Fish on the High Seas and the Ministerial Regulation Number Per.12/Men/2012 concerning toEnterprises Capture Fishery on the High Seas. The Government of Indonesia should be able to take advantage of such participation and to improve the exchange of information, data, research fisheries, combating illegal arrests, and other forms of cooperation.Keywords: High Seas, Fish Resources, Indonesia, conservation
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA Widya Krulinasari
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.332

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap Negara yang bersangkutan terhadap pencemaran udara yang melintasi batas Negara sebagai upaya mencegah global warming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh perusahaan atau individu sekalipun, tetap berada pada Negara yang bersangkutan selain itu bentuk tanggung jawabnya dapat berupa restitusi, kompensasi dan pemuasan. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pencemaran Udara, global warming.

Page 38 of 66 | Total Record : 655

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue