Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami) ]]>
<![CDATA[SIREGAR, NAEK]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Radiasi nuklir Jepang pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah berdampak buruk bukan hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara lain seperti Korea Selatan. Peristiwa kecelakaan yg menyebabkan radiasi nuklir tersebut terjadi karena dua factor, yaitu factor yang murni sebagai akibat langsung karena gempa bumi danTsunami atau bencana alam, serta factor adanya tindakan operator instalasi nuklir membuang limbah ke laut. Terhadap factor bencana alam, hukum internasional mengatur bahwa Jepang tidak dapat dibebani tanggung jawab, namun terhadap factor perbuatan atau tindakan, Jepang dapat dikenakan tanggung jawab karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.]]>
<![CDATA[CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG SECARA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Siregar, Naek]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 1, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[International trade in particular the sale of international goods plays an important role in the economic growth process in addition to affecting directly and indirectly on the course of the overall economy. Therefore, countries have always tried to conduct international trade Buying and selling international goods pose legal problems because the parties in this activity have differences in legal systems, giving rise to the question of state law which applies to the contract between them. This issue becomes complicated menakala in the execution of the contract a dispute, and this dispute must be resolved by means of international dispute settlement. Keywords: Settlement of dispute, the Sale and Purchase of Goods International]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siregar, Naek]]>;
<![CDATA[Syofyan, Ahmad]]>
<![CDATA[ MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN DALAMHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DIINDONESIA]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami) ]]>
<![CDATA[NAEK SIREGAR]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.65
<![CDATA[Radiasi nuklir Jepang pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah berdampak buruk bukan hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara lain seperti Korea Selatan. Peristiwa kecelakaan yg menyebabkan radiasi nuklir tersebut terjadi karena dua factor, yaitu factor yang murni sebagai akibat langsung karena gempa bumi danTsunami atau bencana alam, serta factor adanya tindakan operator instalasi nuklir membuang limbah ke laut. Terhadap factor bencana alam, hukum internasional mengatur bahwa Jepang tidak dapat dibebani tanggung jawab, namun terhadap factor perbuatan atau tindakan, Jepang dapat dikenakan tanggung jawab karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.]]>
<![CDATA[CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG SECARA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Naek Siregar]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.526
<![CDATA[International trade in particular the sale of international goods plays an important role in the economic growth process in addition to affecting directly and indirectly on the course of the overall economy. Therefore, countries have always tried to conduct international trade Buying and selling international goods pose legal problems because the parties in this activity have differences in legal systems, giving rise to the question of state law which applies to the contract between them. This issue becomes complicated menakala in the execution of the contract a dispute, and this dispute must be resolved by means of international dispute settlement. Keywords: Settlement of dispute, the Sale and Purchase of Goods International]]>
<![CDATA[Air Rage Arrangement Between the United Kingdom and Indonesia Based on the Tokyo Convention 1963 ]]>
<![CDATA[Naek Siregar]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1472
<![CDATA[The implementation of international and national civil aviation must refer to applicable international and national legal norms to ensure the safety of passengers, flight crew, aircraft, and goods transported. To meet safety and security standards, each country must regulate flight security programs that refer to the regulations of the International Civil Aviation Organization (ICAO). Indonesia and the UK must meet these standards in dealing with perpetrators of air rage. Indonesia and the United Kingdom are the countries that participated in the ratification of the Convention on Offices and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, commonly called The Tokyo Convention 1963. Both countries have a legal obligation to implement the convention in their national law. A distinctive feature between Indonesia and the United Kingdom makes the implementation of the Tokyo Convention 1963 in that country different but still has the same goal of ensuring flight safety and security.]]>
<![CDATA[Pendampingan Edukasi Penggunaan Internet yang Efektif di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Desy Churul Aini]]>;
<![CDATA[Bayu Sujadmiko]]>;
<![CDATA[Naek Siregar]]>;
<![CDATA[Ahmad Syofyan]]>;
<![CDATA[Isroni Muhammad Miraj Mirza]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3 No 4 (2023): JPMI - Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Infinite Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52436/1.jpmi.1122
<![CDATA[Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan di wilayah Lampung, masih belum memiliki pemahaman utuh tentang cara penggunaan internet yang positif dan sehat. Salah satu desa yang secara pemahaman masih kurang akan hal itu ialah Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Fakta tersebut membuat desa ini sebagai salah satu desa yang secara informasi teknologi masih merlukan sosialisasi & pendidikan terkait penggunaan dan tantangan teknologi ke depannya. Fakta tersebut membuat tim dari Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Jurusan Hukum Internasional untuk melakukan pendampingan dan edukasi agar masyarakat desa dalam penggunaan internet paham akibat hukum yang timbul dari kegiatan di dunia virtual. Sehingga masyarakat dapat secara maksimal menikmati manfaat internet demi peningkatan potensi ekonomi daerah dengan tetap meminimalisir dampak negatif penggunaan internet. Masyarakat yang paham hak dan kewajibannya tidak akan mudah terjerumus ke dalam kejahatan di dunia virtual. Metode yang digunakan ialah pendekatan gabungan normative dan sosiologis secara kualitatif. Hasil dari yang didapat setelah dilakukan penyuluhan di Desa Margodadi ialah terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari warga setempat akan tata cara penggunaan internet yang sehat dan aman.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Siregar, Naek]]>;
<![CDATA[Azizah, Siti]]>
<![CDATA[ AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 4 Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/aiwadthu.v4i1.1940
<![CDATA[Introduction: : Legal counseling on child protection at SMP Negeri 41 Bandar Lampung is an effort to increase the understanding and awareness of students, teachers and parents regarding the importance of protecting children's rights and welfare in the context of education. The counseling covered various aspects, including children's basic rights, violence prevention, safe use of technology, and concrete actions in reporting and responding to situations that threaten children's safety. The counseling began by discussing children's basic rights in accordance with national and international law. Students are given an in-depth understanding of the right to life, education, and protection from various forms of exploitation and violence.Purposes of Devotion: The purpose of this service activity is to provide increased awareness and understanding of legal protection of children in the environment of SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Method of Devotion: The method used in the implementation of activities in the village of SMP Negeri 41 Bandar Lampung, Panjang Subdistrict is in the form of providing material with the speaker explaining all the material in front of the students.Results of the Devotion: Basically, the students of SMP Negeri 41 Bandar Lampung have more or less understood the legal protection of children. This can be seen by the large number of participation and enthusiasm of the students of SMP Negeri 41 Bandar Lampung who asked questions and participated in discussions in the legal counseling. Students have the opportunity to know how legal protection a child has, including the implementation of legal protection of children that occurs at school.]]>
<![CDATA[International Law Review Of Space Debris Mitigation Efforts ]]>
<![CDATA[Ed. Siregar, El Renova]]>;
<![CDATA[Paramita Prabandari, Adya]]>;
<![CDATA[Siregar, Naek]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024 ( Indonesia - Kenya - Libya ) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v5i2.790
<![CDATA[Space debris has become an increasingly pressing issue in space exploration and utilization. This article conducts a comprehensive review of aspects of international law relating to space debris mitigation efforts. This research analyzes existing legal frameworks, including relevant multilateral treaties and international legal principles related to the space environment. With a focus on the principles of shared responsibility and avoidance of damage to the space environment, the study identifies key challenges in managing space junk and reducing the risk of collisions in earth orbit. An in-depth analysis of the role of national space agencies and international organizations in implementing mitigation measures was also carried out. In the context of international cooperation, this article evaluates existing collaborative efforts and proposes new measures to improve the effectiveness of space debris mitigation. A better understanding of legal responsibility and burden-sharing in addressing these issues became a central point in the study. By analyzing recent developments in space law and international environmental regulations, this article provides insight into the direction the global community might take in addressing future space debris mitigation challenges. It is hoped that this research can provide guidance for policymakers, academics, and legal practitioners in their efforts to maintain a clean and sustainable space environment.]]>
<![CDATA[Comparative Analysis of Sensitive Space Technology Regulations in Asean Countries ]]>
<![CDATA[Siregar, Naek]]>;
<![CDATA[Syofyan, Ahmad]]>;
<![CDATA[Aida, Melly]]>;
<![CDATA[Kyrieleison, Eunike Christine]]>
<![CDATA[ Lampung Journal of International Law Vol. 6 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/lajil.v6i1.3312
<![CDATA[Space technology has rapidly evolved due to technological advancements, emphasizing the need for regulatory attention. This paper examines the regulation of sensitive space technology across ASEAN countries through a comparative analysis. Sensitive space technology, a high-stakes field crucial for conducting space activities, requires regulation due to the boundless nature of space. Typically, the regulation of space activities is established within international law, while specific national laws govern these activities in countries actively engaged in the space sector. The research adopts a descriptive qualitative methodology, utilizing literature reviews as the primary data source. This research aims to explore and compare the regulatory frameworks for sensitive space technology in ASEAN countries. This analysis could serve as a guide or benchmark for Indonesia as it develops national regulations on sensitive space technology. The findings reveal that Indonesia has enacted a Space Act dedicated to the space sector. Malaysia similarly regulates its space activities through a Space Act and accompanying Space Regulations. While lacking a specific law for sensitive space technology, Singapore manages these activities under existing legislative frameworks.]]>
