cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 45   46   47   48   49 
Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan Rilda Murniati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.391

Abstract

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bank dan harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan di bank. Keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa akan berhadapan dengan adanya risiko, baik risiko akibat bank mengalami pailit atau dilikuidasi. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, melahirkan kewajiban bagi setiap bank untuk menjaminkan dana nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah badan hukum yang berfungsi menjamin dana nasabah penyimpan yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 2(dua) milyar rupiah per nasabah per bank. Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Pembayaran atas klaim penjaminan wajib dilakukan oleh LPS kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Pengajuan klaim penjaminan sudah wajib dilakukan oleh nasabah penyimpan paling lambat 5(lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.Kata kunci : perlindungan hukum, dana nasabah, lembaga penjaminan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DI DALAM MERGER BANK Dani Amran Hakim
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.607

Abstract

The legal protection of interests of the parties in the merger of banks, which is formulated into the problem as follows a) Is the legal basis for bank mergers? b) How is the legal protection of the parties in a bank merger? Merger is one of the company's development and growth. Merger is also one other alternative for capital investment through internal and organic growth. In banking mergers regulated in Law Number 10 of 1998. In the implementation of the merger must also consider the interests of the parties, namely, 1) the interests of the shareholders, 2) the interests of the depositors, 3) the interest of the bank employees, and 4) the interests of officials. Keywords: Protection Law, the Parties, Bank Merger 
Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Rudi Rudi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan dan materi muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi normatif yang menggunakan batu uji kelembagaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan PMK harus ditinjau dari aspek kelembagaan negara sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan PMK setingkat dengan Peraturan Presiden. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan materi muatan yang harus diatur dalam PMK
The Modus Operandi of Children as the Offender in Committing Human (A study in Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya) Chintya Dewi Saraswati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1508

Abstract

Children who are supposed to be protected by the state, law, and society can be an organised criminal offender such as human trafficking. In Surabaya, there were 32 human trafficking cases since 2011-2018 that was handled by Polrestabes (Capital City Police) Surabaya where the offenders were children. The problem in this research is the Modus Operandi of children as the offender in the act of human trafficking. This research used empirical research method with socio-legal and criminological approach. From the research result, the author found out that children that committed human trafficking were caused by the influence of economic factor, environment, and lifestyle. From those causes, the modus operandi of the children as the offender in committing human trafficking was by getting acquainted in social media like Facebook and Whatsapp and then make an offer to the potential buyer. The National Police has two ways in preventing and tackling children as the offenders of human trafficking which are by prevention and repressive effort Children
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU Rinaldy Amirullah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.379

Abstract

Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kondisi tersebut tentunya membawa implikasi bagi Polri yaitu dianggap kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana.Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan, PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kata kunci : Kewenangan, penyidik, pencurian kayu.
MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH) Yulia Neta
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2010)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v4no3.197

Abstract

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang 12 tahun 2008, maka peluang untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah itu tebuka luas, tinggal bagaimana pihak dewan menyeleksi para calon melalui siding paripurna. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan persoalan cukup serius karena dapat berimplikasi pada berbagai hal, khususnya pada kelancaran jalannya pemerintahan daerahh setempat. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan pergesekan, khususnya dilalanngan parpol terkait siapa yang paling berhak menempati posisi tersebut.
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIDESA KALICINTA KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Erna Sari; Yulia Neta
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no2.536

Abstract

Village Administration System implementation as stipulated in the Act Law Number 32 Year 2004 on Regional Government to give freedom to the village to have a genuine authority in managing the household itself. The village also has a delegated power as deconcentration of the government on it. As the embodiment of democracy, the rule penyelenggarakan village consultative body established villages or other designations in accordance with the culture that flourished in their local village, which serves as the regulatory agencies in the governance of the village. Keywords: Village, Village Governance System Implementation
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Andry Rahman Arif
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.591

Abstract

Legal assistance is implemented through the courts, and legal aid legal aid program is provided in order to alleviate the burden of life for the people who cannot afford in terms of Economics, and is also useful to create justice and legal protection of the general public. Problems in this research is how the implementation of the granting of legal aid to defendants who cannot afford in terms of economy in criminal cases and the factors restricting implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford in terms of economy in criminal cases. Based on the research results, and a discussion of the analysis of the implementation of legal aid to defendants who cannot afford in terms of economy in criminal cases, the implementation of the granting of legal aid can be done with the way through the courts, and the legal aid Institute (LBH) and can also be done by direct initiative of an advocate who voluntarily want to accompany her. Factors restricting implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford in terms of economy in criminal cases among others; factors in law enforcement, community factors, cultural factors, facilities and infrastructure. Advice that can be given is the need for socializing by the court party, and about the implementation of the LBH granting legal assistance free of charge to the defendant who cannot afford, and to the need for sanctions to parties who caused the implementation of the grant of legal aid to the defendants engaged in criminal cases.Keywords: Granting Of Legal Aid, the Defendant, Not Being Able To, Criminal Cases
Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Ati Yuniati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.345

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of city planning office of Bandar lampung in Spatial Utilization Control. This study uses empirical and normative juridical approach. Based on this research, the role of city planning office of Bandar lampung in controlling the spatial utilization is to supervise and control the utilization of space. Control of spatial utilization conducted city planning office of Bandar lampung at this time is good enough to carry out the duties and functions of city planning office as has set in the Bandar Lampung Mayor Regulation No. 17 of 2008 on Duties, Functions and Administration of the City Planning Office Bandar Lampung. Key words: role, control, utilization, spatial.
Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997 Virgayanti Fattah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.369

Abstract

Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemanasan global yang diatur dalam Protokol Kyoto 1997. Hasil kajian disimpulkan bahwa, pertama, negara maju dan berkembang memanggul tanggung jawab berbeda, Artinya Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Perbedaan tanggungjawab tersebut, berdasarkan hal target pengurangan emisi gas rumah kaca dan keadaan ekonomi masing-masing negara. Dalam kenyataan, terlihat aspek ketidak adilan dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab negara dalam pelaksanaan Protokol Kyoto, karena negara maju sebagai penghasil sebagian besar emisi dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, tetapi mereka mengambil porsi tanggungjawab yang tidak sesuai dalam menangani perubahan iklim. Kedua, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations framework Convention on Climate Change dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nation Framework Convention On Climate Change, seperti undang-undang lain di Indonesia, pelaksanaan kedua undang-undang ini juga lemah. Kata kunci : pemanasan global, dan tanggungjawab negara.

Page 47 of 66 | Total Record : 655

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue