cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 43   44   45   46   47 
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Johari Johari
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.334

Abstract

Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (predicate offences). Namun, Peranan PPATK akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan, industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa, masyarakat bekerjasama secara terorganisir dan terpadu dalam pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar dan disita maka negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan terorganisir, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Sofyan Jailani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.360

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yakni kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Key word: Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan, dan Hakim
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG NURMAYANI NURMAYANI
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.63

Abstract

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil Penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung Kasmawati Kasmawati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.395

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen listrik di Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan tegangan listrik tinggi di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung telah sesuai dengan UUPK dimana PT PLN selaku pelaku usaha bersedia mengganti kerugian yang dialami warga di tanjung Karang. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung yaitu dengan meminta bantuan pihak YLKI. Ada tiga hal yang telah disepakati bersama antara pihak PT PLN, YLKI dan warga yaitu Pihak PT PLN Cabang Tanjung Karang bersedia memperbaiki seluruh barang-barang elektronik warga, terutama warga yang tercantum dalam daftar pengaduan, mengganti semua lampu bohlam yang pecah dengan lampu yang baru dan akan ditanam grounded di rumah-rumah warga untuk mengantisipasi tegangan listrik tinggi.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tegangan tinggi, Listrik
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Alfan Alfian
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.603

Abstract

Human trafficking is increasingly organized, the more troublesome the government to provide protection to the victim, because the crime became transnational, structured and systematic. From this incident it is important to be studied more deeply about the protection of victims of crime of trafficking in persons. The objective is to determine how the protection of victims of human trafficking crimes / human and determine the factors that constrain the government in protecting victims of human trafficking/ human. Legal protection against the crime of trafficking in persons in Indonesia is already regulated in such a way, but in terms of implementation of law enforcement, officials and government are still not seriously implies. Legal product that became a major locomotive and excellent law enforcement that the Criminal Code still not yet gives tendencies favor of the victim, because the product is still offering an abstract clause related casualties represented only by the state. Factors causing the difficulty of protection is not only on the government alone but the victims themselves who sometimes do omission because the first one is not able to react to deviations, the second, the victim or entity other controls may fear there will be a result of the more serious because of such conflict, the third, indifference has become a social climate that is caused by the absence of extensive reaction.Keywords: Crime, Legal Protection, Human Trafficking 
53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945 Rudy Rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.383

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setelah menguraikan teori-teori kedaulatan, pembukaan dan batang UUD 1945 dibedah secara substansi untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk-bentuk kedaulatan yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat-kalimat seperti “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” dan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Oleh karena itu dilihat dari pembukaan UUD 1945, bentuk kedaulatan rakyat dan kedaulatan tuhan tercermin jelas bagi dalam Pembukaan UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 dalam batang tubuhnya terutama dalam hal pembagian kekuasaan menegaskan dasar kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita. Dalam konteks ini bentuk kedaulatan rakyat harus menjadi acuan dalam membaca konstitusi kita. Dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat, konstitusi kita menyandingkannya dengan negara hukum sehingga sangatlah tepat jika NKRI mempunyai dasar kedaulatan rakyat dalam koridor kedaulatan hukum. Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Demokrasi konstitusional ini pun mempunyai dasar kedaulatan tuhan dalam ruh-nya. Kata kunci : kedaulatan dan UUD Tahun 1945
FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA Aprilianti Aprilianti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2010)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v4no3.274

Abstract

Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA BERDASARKANUU No. 32TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusdianto Yusdianto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no2.540

Abstract

Under the provisions of Law No. 32 of 2004, the Village is a community unit either by law or by customary law which occupies a territory, led by a village chief and aided by some people as helpers to carry out the administration of the village. Village Government consists of Village Administration and Village Consultative Body (BPD), which serves the village with the rules set village head, accommodate and channel the aspirations of the people. Rural finance encompasses all the rights and obligations of the village which can be valued in money and everything in cash or goods that can be owned by the village related to the implementation of rights and obligations. Cooperation between villages and villages with third parties carried out in accordance with the authority of the village by the legislation.Keywords Village Government, Law 32 of 2004
URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Rahmat Hi. Abdullah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.587

Abstract

In the new system of coaching inmates, inmate treatment is applied as a subject as well as the object. The subjects here as similarities, parallels, equally as human beings, are equal as creatures of God, both as a specific creature, capable of thinking and able to make decisions. As objects because basically there is no difference in the coaching position, the difference in coaching and not as human beings. Based on the information, the classification of prisoners according to the correctional objectives with regard to the guidance and upbringing. Guidance and education will be maximized if no classification of prisoners. For example, the classification of inmates by age. Prisoners who are still children or aged under 18 years (correctional education of children), coaching and education in contrast to older age. They got special treatment and should be fostered in children's prisons.Keywords: Inmates, Correctional Institutions, Classification
Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung) Dianne Eka Rusmawati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.349

Abstract

Tujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet. Namun sebelum standar prosedur tersebut diterapkan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah(kredit macet) tersebut baru dilakukan.Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Kredit

Page 45 of 66 | Total Record : 655

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue