cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 16   17   18   19   20 
Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan Putri Intan Ayuningutami; Fatma Ulfatun Najicha
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.12899

Abstract

Indonesia is rich in forestry resources, based on data from the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management (PKTL) of the Ministry of Environment and Forestry, the total forested land area of Indonesia is 94.1 million ha or 50.1% of the total land area. Due to its breadth, it is not uncommon for conflicts to arise in the forestry sector. Therefore, one form of effort in overcoming conflicts related to the scope of forestry is the existence of a government program in the form of Agrarian Reform. The purpose of this paper is to describe the legal basis, forms of programs and obstacles in implementing agrarian reform. The method used is normative juridical by examining secondary data obtained from literature searches that are public and related to the issues taken, namely forestry agrarian reform. The results of the study in this paper are that the form of the agrarian reform program in the form of social forestry has not produced maximum work, even though this movement has been intensified in remote areas. But overall, social forestry is still considered as a symbol of claims in favor of local communities and/or customary law communities.Indonesia kaya akan sumber daya kehutanan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Karena luasnya tersebut, maka tidak jarang timbul berbagai konflik dalam lingkup kehutanan. Maka dari itu, salah satu bentuk upaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terkait lingkup kehutanan yaitu dengan adanya program pemerintah berupa reforma agraria. Tujuan dari tulisan ini yaitu memaparkan mengenai dasar hukum, bentuk-bentuk program dan hambatan dalam melaksanakan reforma agraria. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur yang bersifat publik dan berkaitan dengan isu yang diambil yaitu reforma agraria kehutanan. Hasil kajian dalam tulisan ini yaitu bentuk program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial belum menghasilkan kerja yang maksimal, walaupun gerakan ini sudah digencarkan di daerah-daerah terpencil. Namun, program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial sering diibaratkan sebagai simbol tuntutan keberpihakan pada masyarakat lokal masyarakat hukum adat.
Menyoal Moratorium Sawit : Prospek dan Tantangan Nabila Luthvita Rahma; Muhammad Amien Rois; Amalya Nur Hidayah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13712

Abstract

The government's policy of issuing Presidential Instruction Number 8 of 2018 concerning Suspension and Evaluation of Oil Palm Plantation Permits and Improvement of Oil Palm Plantations can be interpreted as a step in structuring oil palm plantations in Indonesia as well as providing legal certainty. This paper aims to determine the achievements of the palm oil moratorium based on the Presidential Instruction Number 8 of 2018 and to find out the prospects and challenges faced by the government in implementing the palm oil moratorium program. To answer these problems, this paper uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. While the data sources used are secondary data in the form of Presidential Instruction Number 8 of 2018 and others. The results of this study can be concluded that the implementation of the Presidential Instruction regarding the Palm Oil Moratorium has positive implications, especially in preventing the rate of deforestation. The prospect of implementing a palm oil moratorium based on Presidential Instruction Number 8 of 2018 has achieved a conducive business climate and resolved overlapping problems related to palm oil business permits. In addition to these prospects, the government also faces difficult challenges, namely the potential for agrarian conflicts that are still high and law enforcement in a sustainable manner in the oil palm plantation sector it self.Kebijakan pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dimaknai sebagai langkah dalam penataan perkebunaan sawit di Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui capaian moratorium sawit berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan untuk mengetahui prospek dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program moratorium sawit. Untuk menjawab permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan lainnya. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit membawa implikasi positif terutama dalam mencegah laju deforestasi. Prospek dari pemberlakuan moratorium sawit berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 telah tercapainya iklim usaha yang kondusif dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih terkait izin usaha sawit. Selain prospek tersebut pemerintah juga menghadapi tantangan yang tak mudah yakni potensi konflik agraria yang masih tinggi dan penegakan hukum secara berkelanjutan di bidang perkebunan kelapa sawit itu sendiri.
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Muhaimin Muhaimin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14314

Abstract

Natural resources, including minerals, have actually been determined in Islam, which are found in the Qur’an and Hadith. Activities of mining in the general living are carried out for the benefit of the prosperity of civilization. On the other hand however, there’s an unavoidable fact that some mining activities have an impact of which causing significant constant environmental damage. Within that framework, the MUI made a reference of mining activities with the issuance of Fatwa Number 22 of 2011 concerning Environmental-Friendly Mining. This study aims to provide an ethical-juridical basis on how mining should be carried out, through exploring the deepest meaning of the MUI fatwa no. 11 of 2011 using the maqashid al-shari’ah scientific journal article. This research is considered to be categorized as library research (literature study), using descriptive-analytic presentation technique. A detailed explanation of the MUI fatwa on Environmental-Friendly Mining will be presented along with an exploration of legal sources and their arguments. And then that exact exploration is analyzed through the Maqashid Al-Syariah approach. The results of this study indicate that the mentioned MUI Fatwa has based itself on the objectives of Islamic law, that are, efforts to protect and develop the public importance and maintaining of environment which is mandated as mankind’s task on earth.Sumber daya alam termasuk pertambangan sebenarnya sudah diatur dalam Islam, yakni terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Aktivitas dalam pertambangan dalam kehidupan dilakukan demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Namun tidak bisa dihindari bahwa adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak di sisi lain yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan secara terus menerus. Dalam kerangka itu, dibuatlah acuan aktifitas pertambangan oleh MUI dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari fatwa MUI No. 11 tahun 2011 dengan menggunakan kajian maqashid al-syari’ah. Penelitian ini termasuk kategori library research (kajian literatur), dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif-analitik. Paparan secara detail fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan akan dikemukakan dengan disertai eksplorasi sumber hukum dan dalil-dalilnya. Lalu eksplorasi itu dianalisis melalui pendekatan Maqashid Al-Syari’ah. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI tersebut, telah mendasarkan diri kepada tujuan dirumuskannya hukum Islam, yakni upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan umum serta memelihara lingkungan yang diamanahkan sebagai tugas manusia di muka bumi.
Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender) Mochomad Nadif Nasruloh; Taufiq Hidayat
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14325

Abstract

Patriarchy is a perspective that places men as superior over women. The problem lies in understanding the Qur'an Surah An-Nisa 4:34 which causes discriminatory-patriarchal treatment of wives. This article aims to answer 2 (two) main questions. First, about the implications of understanding the text of the Qur'an on patriarchal culture in the household. Second, regarding the meaning of Surah an-Nisa verse 34 in the discourse on the equality of husband and wife. Methodologically, this article uses a qualitative article method with literature study and content analysis techniques. The findings in this article, firstly, the interpretation of classical interpretations strengthen patriarchal culture and give legitimacy to husbands to force their wives to take on the role of domestic workers and only focus on three things, namely wells, mattresses and kitchens. Second, the husband's leadership in the household is not leadership that makes the husband authoritarian, but in the form of leadership that provides protection to his wife. There is no superior and no inferior party.Patriarki merupakan cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Persoalannya terletak pada pemahaman terhadap Al-Qur’an Surat An-Nisa 4:34 yang menimbulkan perlakuan diskriminatif-patriarkis terhadap istri. Artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) persoalan utama. Pertama, tentang implikasi pemahaman teks Al-Qur’an terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga. Kedua, tentang pemaknaan Surat An-Nisa ayat 34 dalam diskursus kesetaraan suami istri. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode artikel kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik analisis isi. Adapun hasil temuan dalam artikel ini, pertama, corak penafsiran tafsir klasik mengokohkan budaya patriarki dan memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkutat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur. Kedua, kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan yang menjadikan suami bersikap otoriter, namun berupa kepimpinan yang memberikan pengayoman kepada  istrinya. Tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior.
Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah Syaikhu Syaikhu; Norwili Norwili; Rabiatul Adawiyah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.12757

Abstract

The urgency of this research arises from the existence of the Ngaju Dayak customary inheritance law which has its own characteristics that are unique to Indonesia, which are different from Islamic law and Western law/positive law. This paper will explain a thought that describes the paradigm of eclecticism of the Dayak Ngaju customary inheritance in regulating the various legal systems used by the Dayak indigenous people. The inheritance eclecticism as a form of accommodation for local customs created legal harmonization. The research approach used was qualitative descriptive and the data collection through interviews and field observations. The eclecticism paradigm of Dayak Ngaju traditional inheritance thinks out three concepts. First, the concept of eclecticism in this text is a concept of a mixture of Dayak Ngaju customs. Second, there is a spirit in Islamic law. Third, the concept of Dayak Ngaju traditional inheritance is an open concept with its plural development with the concept of Islamic law inheritance and positive law.Urgensi penelitian ini muncul karena adanya hukum waris adat suku Dayak Ngaju yang memiliki ciri yang unik di Indonesia yang mana berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat/hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebuah pemikiran yang mendeskripsikan tentang paradigma eklektisime kewarisan adat Dayak Ngaju dalam mengatur berbagai sistem hukum yang dipakai masyarakat adat Dayak. Selain itu, Eklektisisme kewarisan sebagai bentuk akomodir adat lokal sehingga tercipta harmonisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju melahirkan tiga konsep. Pertama, konsep eklektisisme  dalam teks ini merupakan sebuah percampuran adat Dayak Ngaju. Kedua,  ada semangat dalam hukum Islam. Ketiga, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum positif.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional Hariyanto Hariyanto
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16206

Abstract

In general, the product of legislation is a work that is normative. So that everything that is normative is open to legal deviations. This potential deviation from the law will create what is called a legal error (legal gap). Therefore, this paper aims to formulate the character of legal products that are responsive and participatory (democratic) in the reform era. This paper is a library research or normative legal research. The approach used is a normative juridical approach. Data sources such as primary legal materials related to the issue of law formation. While secondary legal materials such as books, journals, and all secondary materials related to the focus of the study. The analysis uses the doctrinal method. This paper concludes that the responsive and participatory character of legal products in the reform era requires a public space that is free from the interests of political elites and power. There needs to be civil society involvement in the formation of laws and regulations, starting from the stage of drafting academic texts to public notification before the ratification of the legislation.Pada umumnya produk legislasi merupakan sebuah karya yang bersifat normatif. Sehingga semua yang bersifat normatif ini terbuka sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. Potensi penyimpangan dari hukum ini akan mencipatakan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (legal gap). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan merumuskan karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif (demokratis) dalam era reformasi. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data seperti bahan hukum  primer yang terkait dengan isu pembentukan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti  buku, jurnal, dan semua bahan sekunder yang terkait dengan fokus kajian. Analisis menggunakan metode doktrinal. Tulisan ini menyimpulkan bahwa karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif dalam era reformasi diperlukan ruang publik yang bebas dari kepentingan elit politik dan dominasi kekuasaan. Perlu adanya keterlibatan masyarakat (civil society) dalam pembentukan peraturan perundang-undangandari menyusun naskah akademik hingga mengadakan public hearing sebelum undang-undang disahkan
Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir dalam Mengeluarkan Zakat di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Shobirin Shobirin; Junaidi Abdullah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17144

Abstract

This research was conducted because the majority religion in Wedung Village Wedung District Demak Regency is Islam. However, zakat is only prioritized to be given to religious leaders, so the poor are excluded. The purpose of this study was to determine the legal awareness of the coastal Muslim community regarding issuing zakat, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data sources were obtained directly from interviews with informants in Wedung Village, and secondary data sources were obtained from relevant books and journals. All data or information obtained is then processed using descriptive data analysis techniques. The results of the research conclusions show that coastal communities in Wedung Village Wedung District Demak Regency have a good level of awareness in issuing zakat fitrah and maal every year because they consider issuing zakat as a religious obligation even though issuing zakat is not through LAZ and BAZNAS. Meanwhile, the factors that influence the formation of community awareness in Wedung Village to issue zakat are knowledge from madrasa benches, recitation assemblies, sermons, or lectures by clerics. Stages of change Legal awareness related to issuing zakat is manifested in the form of choices, actions, goals, and utilization of the local community.Urgensi Penelitian ini dilakukan karena agama mayoritas di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah Islam. Namun demikian, zakat hanya diutamakan diberikan kepada tokoh agama, sehingga orang-orang miskin dikesampingkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Muslim Pesisir terhadap mengeluarkan zakat, dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan secara langsung wawancara dengan para informan Desa Wedung, dan sumber data sekunder berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Semua data atau informasi yang didapat selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan maal setiap tahunnya sebab menganggap mengeluarkan zakat sebagai sebuah kewajiban beragama meskipun dalam mengeluarkan zakat tidak melalui LAZ dan BAZNAS. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat yaitu pengetahuan dari bangku madrasah, majelis-majelis pengajian, khutbah atau ceramah para kyai. Tahapan perubahan Kesadaran hukum terkait mengeluarkan zakat diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan dari masyarakat setempat.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TERHADAP KEWARISAN ISLAM Erkham Maskuri; Endang Sriani
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16215

Abstract

The purpose of this research is to describe the level of public awareness in Sumowono District, Semarang Regency regarding Islamic inheritance law and its problems. This research is a qualitative Field Research with a deeper understanding of the facts or phenomena that arise and occur in the research object. The data were obtained through in-depth interviews with nine key figures in the Sumowono District, then an analysis was carried out by reducing irrelevant data, presenting the findings in the field and drawing conclusions. The results of this study indicate that the knowledge of the community in Sumowono District, Semarang Regency about Islamic inheritance law is relatively low, there are still facts about inheritance distribution that are not in accordance with the rules of Islamic inheritance law. This arises because there is still a lack of legal awareness in the community to carry out inheritance distribution according to Islamic inheritance law and the government and religious leaders have not maximized counseling.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisn Islam dan problematikanya. Penelitian ini merupakan Field Research kualitatif dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi pada objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan tokoh kunci di Kecamatan Sumowono kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data yang tidak memiliki relevansi, memaparkan data temuan di lapangan dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang hukum kewarisan Islam terbilang rendah, masih ditemukan fakta pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Kewarisan Islam. Hal itu muncul karena masih minimnya kesadaran hukum pada masyarakat untuk menjalankan pembagian waris sesuai hukum kewarisan Islam dan belum maksimalnya penyuluhan oleh pemerintah dan tokoh agama.
Implementation of Social Assistance In Communities Affected by The Covid-19 Pandemic In Penawangan District Grobogan Regency Maqasid Al-Syariah Perspective Luqman Nurhisam; Jaenal Arifin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17207

Abstract

One form of government attention to the people affected by the Covid-19 Pandemic is by providing social assistance. The provision of social assistance is intended as an effort by the government to support community needs and restore health and nutrition. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the distribution of social assistance to the community in Penawangan District, Grobogan Regency and examine it from the perspective of maqasid al-syariah. The type of method used in this study is sociological juridical with a qualitative approach. The main data sources were obtained through observation and interviews with informants, while the secondary data sources used books and articles. The data and information obtained were then processed using data analysis techniques in the form of descriptive qualitative. The conclusions of this study indicate that the distribution of social assistance has not been fully effective and fair because some of the assistance provided is not on target. Furthermore, when viewed from the maqasid al-syariah provision of social assistance by the government to the community can be said to be of benefit because it can preserve the soul (hifdz an-nafs) and restore the economy of the people affected by the Covid-19 pandemic in Penawangan District Grobogan Regency.Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah guna menopang kebutuhan masyarakat serta pemulihan kesehatan dan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis efektivitas pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan serta mengkajinya dalam perspektif maqasid al-syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku dan artikel. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan efektif dan adil sebab beberapa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Selanjutnya apabila ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah terhadap pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan bernilai kemaslahatan sebab dapat memelihara jiwa (hifdz an-nafs) dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
Distingsi Trilogi Hukum Terhadap Legalisasi Poligami Masyarakat Madura Sumarkan Sumarkan; Ifa Mutitul Choiroh; Basar Dikuraisyin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16216

Abstract

The issue of polygamy always gives rise to dualism in different contexts of understanding. On the one hand, the permissibility of polygamy has fair conditions that humans cannot do. But on the other hand, there is a value of humanism inherent in the practice of polygamy, which elevates the degree and dignity of women. The female population and high divorce rate cause many widows and abandoned children, thus requiring comprehensive research on polygamy. This study uses a qualitative approach where data is taken from polygamists, young Kiai, and the Pamekasan Regency DPRD as drafters of the Raperda, as well as primary data. Two findings were produced, namely, first, the practice of community polygamy was influenced by the social structure, namely 1) hereditary genetic factors 2) trying to save the fate of widowed women and their children 3) carrying out for legal reasons. Second, the results of the analysis found 1) legally speaking, the practice of polygamy in Pamekasan complies with the provisions of Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 57 and 58 KHI No. 1 the year 1991; 2) sociologically, the practice of polygamy has entered the space of the social structure, its presence has an effect on creating social order; 3) the practice of polygamy aims to create maslahah and reject mafsadah.Persoalan poligami selalu melahirkan dualisme konteks pemahaman yang berbeda. Satu sisi, kebolehan poligami memiliki syarat adilyang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Namun disisi lain, terdapat nilai humanisme yang melakat dalam praktik poligami yakni mengangkat derajat dan martabat perempuan. Populasi perempuan dan angka perceraian yang tinggi, menyebabkan banyak janda dan anak terlantar, sehingga memerlukan penelitian komprehensif tentang poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diambil dari pelaku poligami, kiai muda dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai perumus Raperda, sekaligus sebagai data primer. Dihasilkan dua temuan yaitu pertama praktik poligami masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yaitu 1) faktor genetikal secara turun temurun 2) berupaya menyelamatkan nasib perempuan janda dan anak-anaknya 3) dilakukan karena alasan legal. Kedua, hasil analisis menemukan 1) secara yuridis, praktik poligami di Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 KHI No. 1 tahun 1991; 2) secara sosiologis, praktik poligami telah memasuki ruang struktur sosial, keberadaannya berpengaruh untuk menciptakan keteraturan sosial; 3) praktik poligami bertujuan untuk menciptakan maslahah dan menolak mafsadat.

Page 18 of 25 | Total Record : 246

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 16, No 1 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue