cover
Contact Name
Muchlisin Z.A.
Contact Email
muchlisinza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
muchlisinza@unsyiah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Pencerahan
ISSN : 16937775     EISSN : -     DOI : -
Jurnal Pencerahan adalah jurnal bidang pendidikan yang meliputi semua aspek pendidikan pada semua tingkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Jurnal ini diterbitkan bersama oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala, terbit dua nomor setiap tahun pada tiap Bulan Maret dan September. Paper yang diterbitkan telah melalui proses review oleh editor dan mitra bebestari. Jenis artikel yang dapat dipertimbangkan adalah hasil penelitian murni, kajian kepustakaan dan opini pakar terhadap suatu topic dengan mengacu kepada kaedah-kaedah ilmiah yang berlaku.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013" : 5 Documents clear
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PAKEM DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PEUKAN BADA ACEH BESAR Mawardi Ch. Hamid
Jurnal Pencerahan Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.876 KB) | DOI: 10.13170/jp.7.1.2050

Abstract

Efektivitas Pembelajaran PAKEM adalah pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa, membuat siswa menjadi kreatif, bersifat efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tersebut: (1) Penyusunan perencanaan program pembelajaran, (2) Pelaksanaan program pembelajaran, dan (3) Pelaksanaan evaluasi. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah: Kepala sekolah, guru dan siswa. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: Sekolah telah melakukan penyusunan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang meliputi analisis materi pelajaran (AMP), penyusunan program tahunan (Prota), penyusunan program semesteran (Prosem), penyusunan rencana pelaksanan pembelajaran (RPP), dan pendalaman materi (bahan ajar).Pelaksanaan program pembelajaran dalam penerapan model Pakem, proses belajar mengajar guru masih belum optimal diakibatkan guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan belum maksimal dalam penggunaan media pembelajaran.
OPTIMALISASI KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI ACEH M. Shabri Abd. Majid
Jurnal Pencerahan Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.354 KB) | DOI: 10.13170/jp.7.1.2051

Abstract

Aceh is known as the most religious province in Indonesia, which has been granted by the central government, Jakarta to implement Islamic law in regulating the state affairs. Ironically, the province has been ranked as the third corrupted province in Indonesia. This study analyse descriptively the role of the higher education institutions in combating the corruption in Aceh. The efforts to empower the universities in combating the corruption were proposed in the study. The universities are supposed not only to transfer knowledge but it also to transfer the values. The universities should educate student to become a good citizen, intellectually and spiritually. The values, norms, and Islamic ethics should be inculcated into the students during the studying and learning process at the universities. The content of the curricula needs to be developed, inculcating these Islamic values, i.e., amanah (trustworthy), honesty, responsibility, ikhlas (sincerity), ihsan (benevolent), ‘adil (just), and teaching for the sake of Allah. It is strongly believed that by inculcating Islamic principles and values into the students’ mind, the university graduates will be able to free themselves from any corrupted activities and even they emerge as the heroes who readily stand in forefront to combatcorruption in Aceh.
Tantangan Implementasi Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) di Aceh Rizanna Rosemary; Saiful Mahdi
Jurnal Pencerahan Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1049.736 KB) | DOI: 10.13170/jp.7.1.2052

Abstract

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunankarena dapat mendidik sumberdaya manusia berkualitas yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah.Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh termaktub dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun. Berdasarkan amanat tersebut, disusunlah Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Aceh sebagai salah satu pilar dari empat pilar Sistem Pendidikan di Aceh.Kondisi ini berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional yang hanya memiliki tiga pilar pendidikan, meliputi aksesibilitas, peningkatan mutu dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Berbeda dengan proses perumusan indikator ketiga pilar pendidikan lainnya, penyusun Renstra Pendidikan Aceh mengalami kesulitan dalan menentukan indikator keberhasilan SPBNI yang dituntut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator yang berhasil dirumuskan selama ini hanya berupa pengukuran SPBNI yang bersifat simbolik, misalnya rasio mushalla per sekolah, atau rasio buku pelajaran Agama Islam dengan buku mata pelajaran lainnya.Hal ini telah memunculkan kritikan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya penyelenggara pendidikan yang dianggap belum berhasil merumuskan indikator yang mencerminkan tujuan SPBNI, khususnya indikator-indikator yang mengukur nilai-nilai substantif yang dapat tercermin dalam perilaku peserta didik. Melalui metode penelitian campuran (mixed method), yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (FGD dan interview), diperoleh hasil bahwa stakeholder pendidikan memandang SPBNI lebih tepat dijadikan sebagai fondasi bagi Sistem Pendidikan di Aceh, dan bukan sebagai pilar.Masih belum jelas dan konkretnya konsep SPBNI yang dipahami baik oleh stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan, menjadikan implementasi SPBNI di lapangan berjalan tidak maksimal.Mayoritas responden mengakui bahwa penerapan SPBNI masih sebatas mengukur simbol-simbol keagamaan Islam, bukan mengukur nilai-nilai, khususnya akhlakul karimah peserta didik. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya sosialisasi, dan proses pengrekrutan tenaga pendidik yang tidak tepat, disamping masih lemahnya peran keluarga dan masyarakat yang seharusnya bersinergi dengan pihak sekolah dalam penerapan SPBNI
Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik Nurul Hidayah
Jurnal Pencerahan Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.818 KB) | DOI: 10.13170/jp.7.1.2053

Abstract

Tuntutan terhadap mutu pendidikan menjadi syarat penting guna menjawab tantangan perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya dibutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Salah satu Kebijakan Pemerintah yang dianggap strategis dan mudah dalam memetakan dan  mengukur standar Pendidikan adalah Ujian Nasional yang sejak tahun 2005 pelaksanaannya digulirkan  hampir tak pernah lepas dari berbagai permasalahan dan memicu isu kontraversi. Hal ini kita fahami sebagai fenomena yang lazim terjadi pada tataran normative, dimana permasalahan selalu timbul manakala berbenturan antara kenyataan dengan  harapan (das sein das sollen). Ujian yang dimaksudkan untuk mengukur standar kelulusan dengan pencapaian target nilai yang telah ditetapkan , senyatanya bukan justeru mampu mendongkrak dan memotivasi kualitas lulusan, namun lebih menjadi ajang berbagai kepentingan. Anehnya lagi semua kritikan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional justeru datang dari akademisi, praktisi pendidikan dan berbagai kalangan yang notabene secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap berhasil tidaknya hajat besar nasional tersebut. Sementara masyarakat menanti kepastian sebagai  bentuk pertanggungjawaban publik atas langkah kebijakan yang ditempuh. Ujian Nasional juga sering tergiring dalam ranah yang memancing  isu popular yang ditempatkan pada lokomotif kendaraan politik. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meraih mencapai target nilai yang ditetapkan. Karena hasil akhir menjadi begitu penting dan menggambarkan suksesnya pendidikan disuatu provinsi, kabupaten/kota bahkan sekolah tertentu. Performance proses pendidikan  pun terabaikan bahkan isu meredup seiring lemahnya kompetensi mutu lulusan. Apatah lagi menilik peluang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Nyata sudah plus minus UN dalam masa trial and error sejak 2005 hingga 2013, diwarnai puncak kekisruhan persoalan teknis  seperti kesiapan dan terlambatnya pendistribusian soal yang mengakibatkan ujian tak dapat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang justeru menjadi salah satu syarat dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN. “ruh” Kebijakan strategis terhadap peningkatan mutu pendidikan pun serasa sirna. Lantas mengapa Ujian Nasional  tetap dilaksanakan adalah sisi lain dari sebuah kebijakan yang harus kita lihat.
Pendidikan Islam, Tantangan dan Prospektif di Wilayah Syariat Islam Aceh Abu Bakar
Jurnal Pencerahan Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.397 KB) | DOI: 10.13170/jp.7.1.2054

Abstract

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah, tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, berbeda terjadi tak kala  menekankan  pada demensi-demensi yang ingin dikembankan, seakan-akan  menjadi suatu paradigm. Karena Aceh adalah wilayah Syariat, maka pendidikan Islam  harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang. karena pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Pendidikan  selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Maka, mau tidak mau pendidikan Islam harus di design mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan atau akan ditinggalkan  oleh masyarakatnya

Page 1 of 1 | Total Record : 5