Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 25 (2017)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa ]]>
<![CDATA[Febriansyah, Ferry Irawan]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.1545
<![CDATA[Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normative tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat preskriptif yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika Deduksi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.Kata kunci: keadilan, Pancasila, filosofi]]>
<![CDATA[Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis ]]>
<![CDATA[Salia, H Erli]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.1546
<![CDATA[The Constitutional Court is the state agency that was born after the reform in 1999. Through the changes to the Constitution of 1945, the Constitutional Court is authorized to examine laws (acts) against the Constitution. In addition there are other powers to protect the fundamental rights relating to the constitutional rights of citizens. As a state agency has the authority of the Constitutional Court, among others, as the supreme interpreter of the constitution in addition to realizing the democratic government, the Constitutional Court to act as the guardian of democracy, protection of constitutional rights of citizens and the protection of human rights.Key words: the rule of law, democracy, constitutional court]]>
<![CDATA[PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ]]>
<![CDATA[Prasetyowati, Endang]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2224
<![CDATA[The implementation of consumer finance vulnerable to the emergence of injustice. Injustice appear because they had not been accommodation of different interest in consumer finance by a law especially in this matter is in form of act. Problematic in this research whether justice in the regulation and contract consumer finance been fulfilled? The research results show that justice for those consumers in legislation regulation for consumer finance have been fulfilled. The theory distributive justice, should everyone gets what is rights or his ninth but in consumer finance, consumer rights is ignored. Who are attention here is consumer finance institution as creditors and status as the economic strong.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Bandiyah, Irma]]>;
<![CDATA[Rosando, Abraham Ferry]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2225
<![CDATA[Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pemisahan harta dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran, namun harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta.]]>
<![CDATA[SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia ]]>
<![CDATA[Gustina, Sukmawaty Arisa]]>;
<![CDATA[Suhartono, Slamet]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2226
<![CDATA[Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga negara Indonesia inidisebabkan faktor ekonomi. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Malaysia, warga negara Indonesia dengan mudah bekerja di Malaysia. Faktor wilayah yang terisolir dan belum tersentuh pembangunan menjadi alasan mereka. Dan hal ini didukung jalur perjalanan lebih singkat dan mudah jika ke negara Malaysia. Kenyataan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Program pemerataan pembangunan dan segala aspek yang menuntut peningkatan strategis program di wilayah perbatasan dirumuskan. Namun strategi membutuhkan waktu yang lama agar segera dinikmati warga diperbatasan Indonesia. Gagasan dalam aspek hukum tata negara dituangkan pada tulisan ini. Dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana teknis pemerintahan diperbatasan sebagai solusi kongkrit saat ini. Salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas warga Penduduk Pelintas Batas. SKTS ini kemudian dapat diproses dan ditindaklanjuti pemerintah Malaysia dalam bentuk mengeluarkan ijin tinggal sementara dan bekerja di Malaysia. Dengan SKTS khusus ini,diharapkan dalam waktu jangka pendek permasalahan perbatasan akan dapat diselesaikan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di perbatasan wilayah negara.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 ]]>
<![CDATA[Graceas, Indiana Sandy]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2221
<![CDATA[Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat problem yuridis yang sangat fundamental, yakni tidak adanya ketentuan yang memadai di dalam undang-undang (wet vacuum) mengenai mekanisme perizinan terhadap pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta dan/atau perorangan. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan, mengingat negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya air secara keseluruhan tanpa ada campur tangan pihak swasta dan/atau perorangan. Bagaimana kewenangan pemberian izin pengelolaan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, kewenangan pemberian izin menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagi sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan/atau kawasan strategis nasional. Sedangkan, izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur. Selanjutnya, kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pengawasan terhadap izin pengusahaan sumber daya air merupakan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilimpahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai bagi izin pengusahaan sumber daya air yang wilayahnya terletak di lintas negara, lintas provinsi dan kawasan strategis nasional.]]>
<![CDATA[ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP PEMIDANAAN INSIDER TRADING DALAM PROSES MERGER SEBAGAI KEJAHATAN KORPORASI ]]>
<![CDATA[Sudwijayanti, Sudwijayanti]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2227
<![CDATA[Corporate crime is one of the crimes that arise with the advanced of economic, technological and trade liberalization activities. The problems with non-conventional crimes are due to the difficulty of clearly determining the victims and the difficulty of criminal prosecution of perpetrators. Corporate liability is also not well known in Indonesian criminal law, due to the very strong influence of the principle of sociates delinquere non-potest. One of the capital market crimes that may occur as a corporate crime is insider trading. Insider trading defined as securities trading transactions conducted by insiders by utilizing insider information that has not been published. Information on the merger as a form of corporate restructuring categorized as material facts. Merger is a legal act of one or more Companies to merge with another Company into one of existing company. In case that insider trading takes place in the merger process by the corporation, difficulty of verification for punishment will be complicated, considering the legal vacuum to convict that crime. Prosecution towards corporations, eventhough closely related to financial matters, but also intersect with purposes and functions, i.e. the protection of society and the individual offenders. Based on that purpose, Economic Analysis of Law expected to answer the legal vacuum and determine the important aspects of proper legal practice, so that a specific and appropriate punishment can be found for the offense. Considering not all penalties can be imposed on corporation. Hopefully, Economic Analysis of Law able to provide solutions for Indonesia modern criminalization.]]>
<![CDATA[PEMULIHAN ASET HASIL KEJAHATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Jerman, Heri]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2228
<![CDATA[Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman perampasan aset dalam undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan secara khusus dalam rumusan deliknya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Rumusan masalah penelitian antara lain: Bagaimana Norma Hukum pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tujuan pemidanaan? Bagaimana kebijakan formulasi pemulihan aset hasil kejahatan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif. Perlu ada perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan mempertimbangkan bentuk perampasan in rem (tanpa pemidanaan) dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku umum (lex generalis) pada semua jenis kejahatan dan dibuat Undang-Undang yang terpisah (lex specialis) dengan extra ordinary system. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan merekonstruksi sistem hukum pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset terhadap korban kejahatan. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional yang mengatur tentang perampasan aset sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana terpisah dengan KUHAP tentang Hukum Acaranya dan KUHP tentang sistem pemidanaannya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Mebri, Jhon A]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v13i25.2223
<![CDATA[Land has a very important meaning in human life, because most of human life depends on the land. There is a close correlation between man and the land and there is no human in this world who does not need the land. The land is not only understood as an economic resource, but for others it sees the land as sacred and one of the indigenous peoples of Papua must preserve. So with the government policy to allocate land for public interest often conflict with the interest of indigenous people of Papua. Related to the procurement of land is regulated in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest. The focus of this research is how to recognize and regulate land rights of indigenous and tribal peoples for the public interest in Papua and how are the legal effects on customary land rights for indigenous and tribal peoples in Papua? By using normative research methods it can be concluded that the recognition and regulation of indigenous peoples' rights to land as customary rights in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law, the Law on Special Autonomy and Law No. 6 of 2014 on Villages, is recognized Of its existence and use in accordance with applicable provisions in indigenous and tribal peoples. However, in practice it is often not in accordance with the provisions in force in Indonesia, so as not to provide justice and legal certainty.The legal consequences of customary law community land acquisition for public interest are the form of indemnity for indigenous and tribal peoples through the agreed mechanism and the transfer of land rights of customary law community to the government.]]>
