cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ketahanan Nasional
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08539340     EISSN : 25279688     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (1997)" : 5 Documents clear
Keamanan Nasional Menghadapi Era Globalisasi z A Maulani
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.771 KB) | DOI: 10.22146/jkn.19171

Abstract

Semenjak masa prasejarah sampai dengan masa kini belum ada tanda-tanda konflik antar-negara akan dapat ditiadakan. Hakekat motif utama yang merangsang terciptanya situasi konflik, ada tiga; pertama, perbenturan kepentingan akibat adanya persepsi tentang "kelangkaan", baik kelangkaan sumber-sumber daya maupun kelangkaan posisional; kedua, perbenturan sistem nilai, yang mengalir dari perbedaan ideologi, keyakinan agama, atau budaya; dan ketiga, akibat perbedaan interpretasi tentang subyek yang menjadi kepentingan semua pihak.1Dan zaman dulu sampai dengan sekarang penyebab perang itu tidak juga berubah. Yang berubah adalah kepentingan negara­negara, yang tampak pada urutan anak-tangga prioritas yang mereka persepsikan sebagai sumber-konflik.
Upaya Indonesia Menciptakan Ketahanan Regional: Studi Kasus Konflik Laut Cina Selatan Ichlasul Amal; Samsu Rizal Panggabean
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.19170

Abstract

Pada tahun 1996, Indonesia kembali menyelenggarakan lokakarya mengenai pengelolaan pot ensi konflik di Laut Cina Selatan. Lokakarya yang berlangsung di Batam, Riau, itu diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Indonesia dan merupakan yang ketujuh kalinya. Loka­karya-lokakarya sebelumnya diadakan di Balikpapan (1995), Bukittinggi (1994), Surabaya (1993), Yogyakarta (1992), Bandung (1991) dan Denpasar (1990).Tulisan ini mengkaji peran Indonesia sebagai pihak ketiga dalam konflik di Laut Cina Selatan, salah satu konflik utama yang masih berlangsung di Asia Tenggara. Konflik ini dianggap sebagai salah satu masalah keamanan terpenting di kawasan yang sangat mementingkan pembangunan dan kerjasama ekonomi. Bagi negara-negara di kawasan, konflik tersebut menimbulkan ketidakamanan karena ketidakpastian batas-batas maritim yang, jika tidak dikelola dengan tepat, dapat mengarah ke konfrontasi militer. Untuk memahami peran Indonesia sebagai pihak ketiga dalam pertikaian, tulisan ini akan mendekati persoalannya dari perspektif studi-studi mediasi.
Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri Koesparmo Irsan
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.19173

Abstract

Permasalahan Kamtibmas, khususnya kriminalitas, mempunyai latar belakang yang luas dan kompleks serta senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Meningkatnya laju pembangunan dewasa ini, selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata telah berakibat samping­an yang negatif, yaitu tumbuhnya masalah-masalah sosial barn yang pada akhir­nya menjurus kepada bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas dan kriminalitas.Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional tersebut, serta hasil dari intelektualisasi dan spesialisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula dimanfaatkan dalam perbuatan kriminalitas-kriminalitas dewasa iniyang tidak hanya merupakan pelanggaran-pelanggaran peraturan pidana yang termuat dalam KUHP saja, tetapi juga berbagai perundangan-undangan di luar KUHP. Misalnya pelanggaran terhadap Undang-undang tentang tindak pidana ekonomi, merek, hak cipta, paten, wajib daftar perusahaan, perbankan, industri, pengelolaan lingkung­an hidup, ketenagakerjaan, perpajakan dan lain sebagainya.Dalam dunia kriminologi, kriminalitas yang erat dengan kehidupan ekonomi dan bisnis disebut sebagai corporate crime atau kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi barn (the new dimension of crime). Bentuk kejahatan berdimensi lainnya dikenal dengan istilah white collar crime, computer crime, international crime dan lain sebagainya.Kejahatan korporasi pada saat ini bukan saja cenderung meningkat,. namun juga akibat yang ditimbulkananya dapat mengganggu program pemerintah di bidang ekonomi serta sistem ekonomi nasional yang bersendikan pasal 33 UUD 1945. Selain itu, pembuktian suatu kejahatan korporasi sangat sulit, bahkan seolah­olah kejahatan yang clilakukan itu bersembunyi di balik peraturan-peraturan yang berlaku.
Penciptaan Dan Pemeliharaan Keamanan Dan Perdamaian Dalam Menghadapi Era Globalisasi• Diiviensiekonomi Aburizal Bakrie
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.19172

Abstract

Salah satu sumber gangguan keamanan dan perdamaian dalam hubungan internasional maupun interaksi sosial antarmanusia, ialah kesenjangan. Suatu organisasi tidak akan bisa berjalan efektif bila para pengurusnya mengalami kesenjangan wawasan, kesenjangan intelektual. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap belum stabil, bila basis partisipasi aktifnya timpang secara struktural, sektoral dan spasial. Dalam aspek lcehidupan ekonomi dan sosial-ekonomi, kesenjangan ini amat mudah memicu kecemburuan. Selanjutnya kecemburuan (sosial), apapun bentuknya, tidak akan pernah mendukung upaya penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan perdamaian.Bisa saja tatanan Icehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di atas permukaan terkesan cukup stabil, aman, dan damai. Tetapi bisa dipastikan terjadi benturan-benturan dan bahkan situasi kontradiktoris di bawah permukaan, jika kesenjangan sosial cukup lebar. Perencanaan dan kebijakan di tingkat pusat boleh jadi diambil lewat mekanisme koordinasi yang padu dan harmonic. Tetapi implementasi lapangannya di daerah bisa sangat lain ceritanya, bila etos profesionalisme pelayanan publik cukup senjang antara pusat dan daerah.
Nasionalisme Dan Regionalisme Di Wilayah Aceh TK Ibrahim Alfian
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.19174

Abstract

Mijnheer de voorzitter! Wanneer men den inwendigen politieke toestand hier te lande bespreekt, dan kan het woord "Indonesie" niet onaangeroerd blijven. Sommige sprekers gebruiken het gaarne, andere daarentegen weer met tegen­zin. Ik echter behoor tot diegenen, die het woord "Indonesie" met genoegen gebruiken. Immers, de vorming van een Indonesische natie is in de naaste toe­komst geen idee fixe doch een mogelijkheid; de basis ervan bestaat reeds. In dit verband moge worden verwezen naar de taal, kunst en het gronden recht. Het is wel degelijk mogelijk en gewenst dien reeds bestaanden grondslag binnen de perken van den wet, voort te bouwen in de richting van een nationale eenheid, een der noodzalkelijke voorwaarden om te komen tot staattundige vrijheid.1Terjemahannya:Tuan ketua! Jikalau kita membicarakan keadaan politik di dalam negeri ini, maka kata "Indonesia" tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Beberapa pembi­cara memakainya dengan segala senang hati, sebaliknya yang lain lagi enggan memakai kata "Indonesia" itu. Akan tetapi saya sendiri termasuk diantara orang­orang yang dengan segala senang hati memakai kata "Indonesia". Memang sesungguhnya pula, terbentuknya suatu kesatuan Nasional Indonesia dalam waktu yang dekat ini, bukanlah suatu impian yang hampa tetapi suatu kemung­kinan. Dasar-dasar pembentukannya sudah ada. Dalam hubungan ini dapat ditunjukkan adanya bahasa, kesenian dan hukum tanah. Maka adalah mungkin sekali dan sangat diharapkan dasar-dasar yang telah ada itu dikembangkan dalam batas-batas hukum yang ada ke arah suatu kesatuan nasional, salah satu diantara syarat-syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan kenegaraan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

1997 1997


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue