SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2023)"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Difa Farid Al-Fajri]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>;
<![CDATA[Mufidah Mufidah]]>;
<![CDATA[Abdur Rahim]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25578
<![CDATA[Leadership in a Muslim's life is something that is very urgent in achieving common goals. In managing a dynamic and interactive life, it is required to have a leader whose job is to carry out, guide and carry work towards achieving goals. The purpose of this study is to explain the concept of Non-Muslim Leaders in Muslim-majority countries according to Al-Mawardi. This research method is qualitative with a normative approach. Based on the Qur'an and Sunnah regarding non-Muslim leadership, the majority of scholars are still adamant that, under normal conditions for Muslims in an Islamic country, it is unlawful to elect non-Muslim leaders. However, according to al-Mawardi, in times of emergency, such as Muslims who are currently under political oppression, they are allowed to elect non-Muslim leaders.Keywords: Leader; Ahlu Dzimmah (non-Muslims); Al-Mawardi's thoughts AbstrakKepemimpinan dalam sebuah kehidupan seorang muslim adalah suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam menata kehidupan yang dinamis dan interaktif, dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan, memandu dan membawa pekerjaan ke arah tercapainya sasaran. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep Pemimpin Non Muslim di dalam negara mayoritas Islam menurut Al-Mawardi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Berdasarkan al-Qur’ân dan Sunnah terkait kepemimpinan non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Akan tetapi, menurut al-Mawardi di saat darurat, seperti umat Islam yang sedang berada dalam ketertindasan politik, mereka dibolehkan memilih pemimpin non-Muslim.Kata Kunci: Pemimpin; Ahlu Dzimmah (non muslim); Pemikiran al-Mawardi]]>
<![CDATA[Qardh Al-Hasan as an Alternative Solution In Poverty Alleviation ]]>
<![CDATA[Nuriyah Thahir]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31504
<![CDATA[Shariah banking amidst a prolonged economic crisis is the right thing for Indonesians. This is because most Indonesian people are not only Muslims, but the Syariah banking system itself is also siding with the customer (not harmful) and in line with the concept, i.e., justice and cooperation. With their capitalist core, conventional banks are economic institutions that do not guarantee the right solution. Even it tends to drag and plunge the customer into the abyss of poverty. Because usury is applied to make the customer not free to move and expand their business. One of the products in Islamic banking is qardhul hasan which offers no-interest loans. The funding purpose of qardh al-hasan is in line with one mission of BAZIS to eradicate a mustahiq be muzakki. On a large scale, if developed intensively, it could help alleviate poverty in Indonesia. It certainly needs the political will (support) of the government seriously.Keywords: qardh al-hasan, poverty, Islamic banking, fatwa Abstrak:Kehadiran perbankan syariah di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan hal yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena tidak hanya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi sistem perbankan Syariah sendiri juga berpihak kepada nasabah (tidak merugikan) dan sejalan dengan konsep yaitu keadilan dan kerjasama. Bank konvensional dengan inti kapitalismenya merupakan lembaga ekonomi yang tidak menjamin solusi yang tepat. Bahkan cenderung menyeret dan menjerumuskan pelanggan ke jurang kemiskinan. Karena praktik riba yang diterapkan membuat nasabah tidak leluasa bergerak dan mengembangkan usahanya. Dengan mengkaji produk perbankan dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang qardh al-hasan yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, ditemukan tujuan dari produk tersebut yang sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk meningkatkan mustahiq menjadi muzakki. Dalam skala besar, jika dikembangkan secara intensif dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan kemauan politik (dukungan) dari pemerintah secara serius.Kata Kunci: qardh al-hasan, kemiskinan, bank syariah, fatwa ]]>
<![CDATA[Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal ]]>
<![CDATA[Sujarwo Sujarwo]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31501
<![CDATA[AbstractThis research is motivated by the free market of the Asean Economic Community (AEC), many products circulating in Indonesia do not only come from within the country, but also many products that will enter from MEA member countries themselves. So there is concern about the halalness of these products. The purpose of this study was to determine the urgency of hisbah institutions in the Indonesian constitutional system and to determine the function and role of hisbah institutions in guaranteeing halal products in Indonesia. The approach method used in this study is the approach of laws, regulations, and related books. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research state that the function and role of the hisbah institution in the constitutional system in Indonesia has strong and strategic legal power, so it is very necessary. The hisbah institutions include the POM Agency, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. BPJPH has supervised products labeled halal by carrying out unannounced inspections every six months while in the market it depends on the level of risk of the product, low and moderate 2x (twice) a year at least while high ones every 3 (three) months.Keywords: Urgency; Hisbah Institution; Supervision; Halal Products AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga hisbah dalam menjamin produk halal di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang terkait. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis, sehingga sangat diperlukan. Adapun lembaga-lembaga hisbah tersebut antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. BPJPH sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak enam bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x (dua kali) minimal sedangkan yang tinggi per 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Urgensi, Lembaga Hisbah, Pengawasan, Produk Halal.]]>
<![CDATA[Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Diana Mutia Habibaty]]>;
<![CDATA[Raines Wadi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31603
<![CDATA[One of the instruments for fulfilling welfare is waqf and one of the potential waqf that has economic value is waqf of intellectual property rights (IPR). However, in practice its management is limited by the Copyright Law which states that the economic rights of intellectual property rights can only be exploited from the registration of the work, up to 70 years after the author's death. The time limit for the exploitation of these economic rights extends to works that will become public property (public domain) and can be enjoyed by the community without having to pay the royalties, so it cannot be managed by the Waqf Board forever even though the wakif wants to endow IPR forever. In addition, the transfer and management of IPR waqf has not received special attention, especially in the juridical order related to the mechanism, so that it is still in the stage of legal uncertainty. Therefore, this study aims to strengthen the position and potential of waqf IPR in the practice of the welfare state and regulate the transition and management of it in laws and regulations. The research method used in this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the IPR waqf in the effort to achieve the welfare state must be exempted from being permanently restricted and the transfer and management of IPR waqf must be carried out by granting IPR certificates issued by the Government.Keywords: Welfare State; Waqf; Intellectual Property Right AbstrakSalah satu instrument pemenuhan kesejahteraan adalah wakaf dan salah satu potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomis adalah wakaf hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun, dalam praktik pengelolaannya terlimitasi oleh UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dari HKI hanya dapat dieksploitasi dari didaftarkannya karya tersebut, hingga 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Limitasi waktu akan eksploitasi hak ekonomi tersebut berhilir kepada karya yang akan menjadi milik masyarakat (domain public) dan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar royalti tersebut, sehingga tidak dapat dikelola oleh Badan Wakaf secara selamanya kendati wakif menginginkan untuk mewakafkan HKI selamanya. Selain itu, pengalihan dan pengelolaan wakaf HKI juga belum mendapat perhatian khusus terutama pada tatanan yuridis terkait mekanismenya, sehingga hal tersebut masih dalam tahap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi dan potensi wakaf HKI dalam praktik negara kesejahteraan dan mengatur peralihan serta pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa wakaf HKI pada upaya pencapaian negara kesejahteraan harus dikecualikan limitasinya menjadi selamanya dan pengalihan serta pengelolaan wakaf HKI harus dilakukan dengan pemberian sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Wakaf; Hak atas Kekayaan Intelektual]]>
<![CDATA[Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Sukasna Sukasna]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31676
<![CDATA[The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan]]>
<![CDATA[Pesan Dakwah Dai Radio Komunitas Dalam Peningkatan Perubahan Sikap Emak-Emak Di Pengajian Radio Komunitas MDI 107.9 FM Pondok Cabe - Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Imang Maulana]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31677
<![CDATA[Radio in conveying messages began to be recognized in 1912, when information sent via radio managed to save all passengers on a ship that had an accident and sank. Since Henrich Herz 1887 succeeded in sending and receiving radio waves, since then radio has become known to many people. The purpose of this study was to find out Da'i's da'wah messages in increasing changes in the attitude of mothers at the recitation of MDi Community Radio 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang. This study uses a qualitative method with an empirical normative approach. Data were obtained from observations and interviews with mothers at the recitation of Community Radio Mdi 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang. This research states that Da'i's da'wah messages on Community Radio, MDi Radio 107.9 FM Pondok Cabe, South Tangerang have had a big role for the community, especially in increasing changes in the attitude of mothers in a better direction.Keywords: Da'wah Message; Community Radio; Dai; Studying Mothers. AbstrakRadio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1912, ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Sejak Henrich Herz 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio, sejak itulah radio sudah mulai dikenal banyak orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah Da’i dalam peningkatan perubahan sikap Emak-Emak di pengajian Radio Komunitas MDi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dari observasi dan interview dengan Emak-Emak di pengajian Radio Komunitas Mdi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penelitian ini menyatakan bahwa pesan dakwah Da’i di Radio Komunitas, Radio MDi 107.9 FM Pondok Cabe, Tangerang Selatan telah memiliki peran besar bagi masyarakat terutama terhadap peningkatan perubahan sikap Emak-Emak ke arah yang lebih baik.Kata Kunci: Pesan Dakwah; Radio Komunitas; Dai; Pengajian Emak-Emak.]]>
<![CDATA[Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Indah Harlina]]>;
<![CDATA[Jum Anggriani]]>;
<![CDATA[Tetti Samosir]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.29544
<![CDATA[Indonesia is a maritime country, where the sea area is larger than the land area. To realize the country's goal of becoming a prosperous country, as stated in the Preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 93/PERMEN-KP/2020 concerning Maritime Tourism Villages was issued, in addition to that there is also a regional regulation for Konawe Regency. North No. 2 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Konawe Regency for 2016-2026 and also North Konawe Regent Decree No. 86 of 2022 concerning Designation of Developing Classification Tourism Villages and Pilot Classification Tourism Villages in North Konawe Regency. This is one of the efforts made by the government to improve the standard of living of the people living in the maritime village. The research method used is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. The results of the study are that the role of tourist villages in the Labenkie Islands is very helpful in improving the welfare of the Labengki peopleKeywords: Tourism, Nautical villages, Welfare AbstrakNegara Indonesia adalah negara bahari, dimana luas laut lebih besar daripada luas daratan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, selain itu ada juga Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupataen Konawe Utara tahun 2016-2026 dan juga Keputusan Bupati Konawe Utara No 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat yang berada di desa bahari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa peran desa wisata di kepulauan Labenkie sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengki.Kata Kunci: Pariwisata, Desa bahari, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[Jaringan Sosial-Komunikasi Petani Pada Distribusi Produk Hasil Bumi Desa Jatisura Indramayu ]]>
<![CDATA[Radita Gora Tayibnapis]]>;
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>;
<![CDATA[Ana Kuswanti]]>;
<![CDATA[Tri Dian Hapsari]]>;
<![CDATA[Hermina Manihuruk]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.28923
<![CDATA[Jatisura Village has very strong agricultural and plantation potential and has adequate Natural Resources to be planted with various crops and produce promising agribusiness prospects. However, this indicates the constraints of an inadequate communication network between farmers and sellers of crops because the hierarchical network of rice, fruit and vegetable trade is too complex. Through the analysis of the communication network here with a qualitative approach, it was found that the connection between farmers and other farmers and also the relationship with middlemen, of course, farmers must be members of the Association of Farmer Groups (GAPOKTAN) and also between farmer group agents have a communication network that is so dense and provides positive measurements so that communication attachments between farmer group agents are always established and mutual communication occurs. The existence of middlemen becomes dependent on farmers so that this expands the distribution of the trade network of crops from Jatisura Village.Keywords: Communication Network, Jatisura Village, Agriculture Abstract Desa jatisura memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat kuat serta memiliki Sumber Daya Alam yang memadai untuk bisa ditanami berbagai macam tanaman serta menghasilkan prospek agrobisnis yang menjanjikan. Namun hal tersebut terindikasi kendala adanya jaringan komunikasi yang kurang memadai antara petani dan penjual hasil Bumi lantaran jaringan hierarki perdagangan beras, buah dan sayuran terlalu kompleks. Melalui analisis jaringan komunikasi disini dengan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keterhubungan petani dengan petani lain dan juga hubungan dengan tengkulak tentu para petani harus tergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan juga antar agen kelompok tani memiliki jaringan komunikasi yang begitu padat dan memberikan pengukuran yang positif sehingga keterikatan komunikasi antara agen kelomok tani selalu terjalin dan terjadinya komunikasi timbalik balik. Keberadaan para tengkulak menjadi ketergantungan bagi para petani sehingga hal ini yang memperluas distribusi jaringan perdagangan hasil bumi dari Desa Jatisura.Keywords: Jaringan Komunikasi, Desa Jatisura, Pertanian ]]>
<![CDATA[Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ]]>
<![CDATA[Ibnu Salam Al-Mawarid]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973
<![CDATA[For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI]]>
<![CDATA[Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i ]]>
<![CDATA[Andi Iswandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Mukhlis Hasan]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31699
<![CDATA[This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i]]>
