cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 6 (2023)" : 21 Documents clear
Konsep Geostrategi Untuk Kedaulatan Dalam Persepektif Keamanan Negara dan Fiqih Siyasah Budi Prastya Nugroho; Siti Ngainnur Rohmah; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32495

Abstract

Geostrategi merupakan cara untuk mempertahankan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam penguasaan seluruh pulau yang ada. Strategi ini merupakan upaya dalam menciptakan satu kedaulatan. Masih banyaknya gangguan yang terjadi di Indonesia baik dari luar dan dari dalam negara harus menjadi perhatian utama untuk mengatur strategi dalam menjaga negara kesatuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geostrategi untuk kedaulatan dalam keamanan negara  dan untuk mengetahui konsep Kedaulatan Negara dalam menjaga kemanan negara dalam persepektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dengan mengkaji buku terkait Geostrategi Indonesia dan Kedaulatan Negara.  Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan dari artikel jurnal yang membahas mengenai geostrategi dan kedaulatan secara umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Geostrategi atau penguasaan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan penguatan geostrategi, negara Indonesia akan mampu untuk mengendalikan dan menata negara dengan baik, geostrategi secara jelas termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 2. Wawasan Nusantara merupakan pondasi dalam penguatan geostrategi Indonesia karena dengan penguatan Wawasan Nusantara mampu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kajian Fiqih Siyasah menerangkan bahwa kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak, manusia adalah sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keamanan untuk kedaulatan negaranya..Kata kunci: Kedaulatan Negara, Geostrategi, Keamanan Negara, Fiqih Siyasah
Optimalisasi Pendidikan Spiritual di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Menghadapi Dampak Buruk Konten Tik Tok Terhadap Anak Kamilia Nadirah; Mustika Cahyani; Ida Susilowati; Diah Rukmini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34768

Abstract

Aplikasi Tik-Tok merupakan salah satu aplikasi yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, dikarenakan banyak konten yang ditampilkan di nilai menarik. Namun disisi lain, pada aplikasi tersebut terdapat beberapa konten negatif yang berdampak kurang baik bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari dampak buruk dari konten Tik-Tok melalui pendidikan spritual khususnya melalui shirah nabawiyah yang mengedepankan peran keluarga khususnya orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menjauhkan anak dari dampak negatif dari konten Tik-Tok adalah dengan membiasakan anak untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi ataupun para sahabat yang diceritakan oleh keluarga khususnya orang tua ketika hendak tidur. Adapun saran terhadap hasil penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah atau pihak terkait untuk membatasi konten-konten negatif yang masuk kedalam aplikasi Tik-Tok. Salah satu urgensi penelitian ini adalah sebagai tawaran solusi bagi orang tua didalam mendidik anak berlandaskan ajaran islam.
Anti-Corruption Education and its Socialization In Schools And Higher Education Syarifah Gustiawati Mukri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34061

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi memiliki potensi untuk menciptakan generasi muda yang sadar akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menerapkan metode pendekatan literatur dan mengidentifikasi berbagai praktik efektif, diharapkan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi dapat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait pendidikan anti korupsi dan praktik-praktik pencegahan korupsi di lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan perilaku anti korupsi di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan literatur, berbagai program, metode, dan praktik yang efektif dalam menyampaikan materi anti korupsi di identifikasi.Kata kunci: pendidikan, sosialisasi, anti korupsi, sekolah, perguruan tinggi, literatur.
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Abstract

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam Jihaddul Alfad; Abdur Rahim; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37397

Abstract

Juridically Indonesia has owned a set of law regulations to guarantee children’s rights and decrease the impact of working from children, one of which is law Number 13 Year 2003 about Employment. In Islam, children are a blessing from Allah God Almighty for parents to take care of and nurture well. This paper provides an understanding of the legal protection find out the legal protection towards minor workers according to Law Number 13 Year 2003 and find out the legal protection towards minor workers according to Islamic law. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data amely The Law Number 13 the Year 2003 and the book entitled Al-Qur’an and Social Prosperity. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that the regulation in Article 68 until Article 75 Law Number 13 the Year 2003 gives the guarantee of legal protection to minor workers to gain their rights and obligation facility as workers. Islamic law gives legal protection to minor workers. Islamic law gives protection for underage child workers from a maslahah perspective. Legal protection for working children seen from their interests is included in the maslahah al-dharuriyah category because it concerns the basic needs of humanity in this world and the hereafter, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.Keywords: Legal protection, Worker, Minor, Islamic Law AbstrakSecara yuridis Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Islam, anak adalah sebuah titipan Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan buku yang berjudul Al-Qur’an dan kesejahteraan sosial. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini  menunjukkan melalui peraturan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur untuk mendapatkan fasilitas hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur dalam perspektif maslahah. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori maslahah al-dharuriyah, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pekerja, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA (Studi Kasus : Putusan Nomor 57/ Pdt-Sus-Merek/ 2019/PN Niaga Jkt Pst) Eddy Ramon Torong; Adi Sulistiyono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38360

Abstract

Abstrak Merek dan Indikasi Geografis salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentu 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek dibedakan atas merek dagang dan merek jasa.Merek dagang adalah merek digunakan pada kegiatan perdagangan sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa dalam kegiatan perdagangan. Syarat merek dagang mendapat perlindungan apabila telah diterbitkan sertifikat merek. Merek dagang ditolak pendaftarannya karena tidak memilik daya pembeda. Permasalahan, apa problematika yang muncul pada merek dagang  dan mengapa pentingnya dilakukan  pendaftaran merek dagang? Metode penelitian yang digunakan, penelitian kepustakaan. Jenis penelitiannya normatif. Pendekatan penelitian, adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundangan. Data hasil penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, problematika yang muncul dalam merek dagang adalah terdapat merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek terdaftar lebih dahulu menggugat merek yang kemudian, pentingnya pendaftaran merek memiliki daya pembeda agar pendaftaran merek diterima, diterbitkan sertifikat merek, mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Kata kunci: Pendaftaran, Merek Dagang , Daya Pembeda AbstractMarks and Geographical Indications are one of the branches of Intellectual Property Rights regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements in 2-dimensional or 3-dimensional form to differentiate goods and/or services produced by individuals or legal entities in trading activities. Brands are differentiated into trademarks and service marks. Trademarks are brands used in trading activities, while service marks are brands used for services in trading activities. Trademark requirements receive protection if a trademark certificate has been issued. Trademark registration is rejected because it does not have distinguishing power. Problems, what problems arise with trademarks and why is it important to register a trademark? The research method used is library research. The type of research is normative. Research approaches are the context approach, problem approach and regulatory approach. Data from library research were analyzed qualitatively. The results of the research show that the problem that arises in trademarks is that there are brands that do not have distinguishing power, the registered mark first challenges the brand and then the importance of registering a mark has distinctive power so that the mark registration is accepted, a brand certificate is issued, and it receives legal protection from the government. Keywords: Registration, Trademark, Differentiating Powe
Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pancasila Dalam Bingkai Peraturan Hukum Indonesia Atikah, Ika; Nurrohman, Nurrohman; Mustofa, Mustofa
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36792

Abstract

This research aims to explain the presence of law, Sharia economics and Pancasila economics based on cooperation by prioritizing humanitarian principles. This research method uses a doctrinal approach with statutory and conceptual approaches. The results of this research are that the presence of law provides a binding and coercive nature for everyone who carries out transactions in Sharia economic activities and the Pancasila economy, so the role of the state as a policymaker is to issue regulations in the form of specific laws with the birth of the Sharia Banking Law, part of sharia economics, and the Cooperative Law, part of the Pancasila economy, as a form of national protection for all Indonesian people.Keywords : Sharia Economic, Pancasila Economic, Regulation
Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah Ardi Kartono, Satriyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36166

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan mengubah sertipikat hak atas tanah konvensional/analog menjadi elektronik, sebagai pilot project atau uji coba pelaksanaan sertipikat elektronik dilakukan terhadap aset pemerintah. Dengan adanya perubahan sertipikat hak atas tanah menjadi elektronik, tentu terdapat perbedaan prosedur dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah antara sertipikat konvensional/analog dengan elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan efektivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara elektronik aset pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi pendaftaran tanah untuk pertama kali sertipikat elektronik aset pemerintah mengikuti peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sedangkan agar pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali elektronik aset pemerintah dapat efektif didasarkan pada tiga elemen dari sistem hukum yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).Kata kunci: pendaftaran tanah, pendaftaran tanah elektronik, sertipikat elektronik
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Wakil Manajer Investasi Yang Menghimpun Dana Investor Melalui Reksa Dana Pustaka, Reza; Keliduan, Kesli; Immanuel, Lianzen
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37404

Abstract

The goal of national development is the creation of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. One of the activities that can support national development is the Capital Market. After the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, the functions, duties and authority over regulation and supervision were given to the Financial Services Authority. One of the authorities given to the Financial Services Authority is to grant business permits to Mutual Funds as a forum used to collect funds from the investing public or investors to then be invested in Securities Portfolios, collective investment portfolios, and/or other financial instruments by the Investment Manager. The person entitled to represent the interests of the Investment Manager in carrying out Securities Portfolio management activities is the Deputy Investment Manager. However, unfortunately, the clear regulations given to the Financial Services Authority based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector are for the supervision of Investment Managers and do not provide clear regulations for supervising the activities of Deputy Investment Managers.Keywords: Financial Services Authority; Capital Markets; Investment; Mutual Funds Abstrak Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang pembangunan nasional adalah Pasar Modal. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan izin usaha kepada Reksa Dana sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor atau pemodal untuk kemudian diinvestasikan pada Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan cara: Manajer Investasi. Yang berhak mewakili kepentingan Manajer Investasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Namun sayangnya, pengaturan yang jelas yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan hanya untuk pengawasan terhadap Manajer Investasi dan tidak memberikan pengaturan yang jelas untuk pengawasan terhadap kegiatan Deputi Manajer Investasi.  Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Investasi, Reksa Dana
Pengaruh Asset dan DER terhadap ROA pada Sektor Perbankan di BEI tahun 2020-2022 Fitri Rohmasari; Nur Fitra Khairunisa; Minto Yuwono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38373

Abstract

Return on Assets (ROA) dalam konteks perbankan adalah kunci untuk memahami seberapa efisien sebuah bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kriteria ROA terbaik adalah 1,5%. Bank-bank yang memiliki ROA tinggi cenderung lebih efisien dalam mengelola aset mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank dengan ROA yang rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Return on Assets (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Asset Growth (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2). Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 yaitu berjumlah 43 Perusahaan kemudian dilakukan kriteria sehingga mendapatkan sampel berjumlah 19. variabel independen yaitu AG dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. Dalam pengujian ini, diperoleh nilai ttabel sebesar 1.67203 dan taraf signifikan α (alpha) yang digunakan adalah sebesar 0,05. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa AG memiliki pengaruh terhadap ROA. Sementara DER tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Besarnya pengaruh Asset Growth (AG) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) pada sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 9.7% dan sisanya 90.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Return on Assets (ROA) in the banking context is the key to understanding how efficient a bank is in using its assets to generate profits. In accordance with Bank Indonesia regulations, the best ROA criteria is 1.5%. Banks that have high ROA tend to be more efficient in managing their assets to obtain greater income compared to banks with low ROA. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. In this research the dependent variable used is Return on Assets (Y). Meanwhile, the independent variables used are Asset Growth (X1) and Debt to Equity Ratio (X2). The population and sample in this research is banking on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period, namely 43 companies, then criteria were carried out so that the sample was 19. The independent variables, namely AG and DER, simultaneously have a significant effect on the dependent variable ROA. In this test, the table value obtained was 1.67203 and the significance level α (alpha) used was 0.05. Based on the table above, it is known that AG has an influence on ROA. Meanwhile, DER has no influence on ROA. The magnitude of the influence of Asset Growth (AG) and Debt to Equity Ratio (DER) on Return on Assets (ROA) in the Banking sector on the Indonesian Stock Exchange for the 2020-2022 period is 9.7% and the remaining 90.3% is explained by other variables not examined in this research.Kata Kunci: Asset Growth; Debt to Equity Ratio; Return on Asset

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue