cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2015)" : 12 Documents clear
KMP VERSUS KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2248

Abstract

Abstract: KMP Versus KIH: Constitutional Implication of the Dispute of Two Parties in Etical and Political Dimension. Ethics is an important element of social interaction. Good deeds will produce good things and vice versa. However, in politics, it’s not always the same. The Dispute between two side “KMP” and “KIP”, is started with the dispute between Presidential Candidates. This quarrel affect our constitutional system as the change of system of governor/mayor’s election, mechanism on the nomination of heads of Parliament and the other issues promulgated in the Act. This quarrel can be ended if the politicians can put priority on ethics matters, compared to personal and political parties’ interests.Key Words: dispute, etics in politics and Constitutional implication Abstrak: KMP Versus KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial, karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun terkadang di lapangan khususnya ranah politik praksis, perbuatan yang baik kerap berdampak buruk dan begitu sebaliknya. Begitu pula hanya perseteruan dua kubu yang terjadi antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat yang bermula dari perseteruan dua kubu pemenangan calon presiden; Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. Akibat perseteruan ini berimplikasi ketatanegaraan seperti adanya perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR, dan beberapa produk legislasi lainnya. Perseteruan ini dapat berakhir apabila para praktisi politik di negeri ini mampu mengedepankan etika politik di atas kepentingan pribadi, partai, dan golongan.Kata Kunci: Perseteruan, Etika Politik, Ketatanegaraan DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2248
KONFLIK DAN RESOLUSI Wisnu Sudarnoto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2236

Abstract

Abstract: Conflict and Resolution. Conflict is a result of interaction between two parties.  Conflict is perceived as negative element because it can create incovenients to the parties involved and three parties as well. However, it exist the benefits of conflict since it can lead an improvement. Conflict which naturally produce bad effect can function positively as to strengthen solidarity within the group and to stimulate the members of society in giving their contribution and open the communication between the members of the group.Key Words: conflicts, social interaction and dialectical process Abstrak: Konflik dan Resolusi. Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Dalam kehidupan sosial manusia di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari suatu konflik. Konflik sering dianggap negatif karena merugikan semua pihak baik yang bertikai maupun pihak di sekelilingnya. Tetapi konflik juga memiliki ruh atau spirit untuk melakukan perubahan yang lebih baik, karena kehidupan adalah proses dialektis. Konflik yang sejatinya berimplikasi buruk dapat berfungsi positif seperti diantaranya dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar, dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi turut berperan aktif, selain dapat dijadikan sebagai fungsi komunikasi antar anggota kelompok.Kata Kunci: Konflik, interaksi sosial, dan proses dialektis DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2236
FAKTA PERJANJIAN DAMAI DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA TIMUR TENGAH DALAM PROSES PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PASCA KEMERDEKAAN PALESTINA Masyrofah Masyrofah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2243

Abstract

Abstract: Peace Agreement Phenomena and Diplomatic Ties between Middle East Countries in Implementing Peace Process Regarding to Israeli-Palestinian Conflict after Palestine’s Independence. The full membership of Palestine in United Nations becomes a starting point of international recognition of Palestine’s Statehood. .Palestine has perceived its independence as “second round of independence” since its independence has been declared in 1988. Despite of Israeli’s settlement in West Bank and Jerusalem, Peace Process Agreement has been continuing. Middle East countries’ contribution has been so significant in terms of facilitating the agreement process. The recognition of Palestine’s statehood is hoped to put pressure on Israel to continue the talk on the agreement process and eventually stop the se settlement. At the end, the “two state solution” can be implemented.Key Words: Israeli-Palestinian Peace Agreement, the Role of Middle East, Two State Solutions Abstrak: Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Peningkatan status Palestina menjadi anggota penuh PBB menjadi titik penentu adanya dukungan internasional akan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat. Rakyat Palestina memaknai sebagai kemerdekaan Palestina jilid 2, karena kemerdekaannya telah dideklarasikan pada tahun 1988. Perundingan damai masih terus diupayakan oleh kedua belah pihak di tengah kemelut pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem. Peran negara Timur Tengah sangat besar dalam memfasilitasi proses perundingan. Harapan dari peningkatan status ini dapat menekan Israel agar melanjutkan perundingan dan menghentikan pembangunan pemukiman. Sehingga akhirnya dapat mewujudkan “two-states solution” (dua negara Palestina-Israel secara berdampingan). Kata Kunci : Perundingan damai Israel-Palestina, Peran Timur Tengah, Two States Solutions DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2243 
SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014 Ade Hikmatul Fauziah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2249

Abstract

 Abstract: Unity Development Party in Succession of National Leadership in 2014’s Election. Unity Development Party has a strategic role in canalizing the inspiration and the interest of Muslim people and nation as a whole, especially in ensuring that the Act promulgated will not against Islamic values. To win the 2014’s election, the Party has launched the strategic champagne “go back to its khittah”, and also to struggle to realize the democratic nation. In Addition, the Unity Development Party also highlighted the importance to adhere Islamic values in national level embodied in Five Principle of the State (Pancasila)Key Words: 2014’s Election, Unity Development Party, Succession of National leadership Abstrak: Partai Persatuan Pembangunan Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014. Partai Persatuan Pembangunan memiliki peran membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam. Untuk memenangkan pemilu 2014, PPP memiliki strategi mengedepankan isu bahwa PPP telah kembali ke fitrah dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis. Bagi PPP pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, tetapi mengandung nilai perspektif bagi peran PPP guna menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.Kata Kunci: Pemilu 2014, PPP, Suksesi Kepemimpinan NegaraDOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2249
STRATIFIKASI SOSIAL DAN KESADARAN KELAS Rizqon H Syah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2239

Abstract

Abstract: Social Stratification and Class-Conscience. Human’s life is stratified. The status itself is determined by some factors, such as inheritance, education and religion. Even though divided into different status, people should not be treated based on their status which can lead in to disharmony in their social life and national life as a whole. It is a fact that social stratification is fruits of people’s life reflected by the ideas, values, norms, social activities and things. This phenomenon is always present in people’s life in every level of the society.Key Words: Society, Status, Dichotomy and Harmony  Abstrak: Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas. Kehidupan dalam bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari jenjang status kehidupan yang bertingkat-tingkat. Status tersebut diakibatkan oleh banyak faktor seperti karena keturunan, pendidikan, dan agama. Meskipun realitanya status manusia yang berbeda-beda, manusia tidak boleh terdikotomi dengan status tersebut sehingga mengganggu keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu bentuk variasi kehidupan dari hasil perbedaan adalah fenomena stratifikasi (tingkatan-tingkatan) sosial yang terjadi melalui proses suatu bentuk kehidupan baik berupa gagasan, nilai, norma, aktifitas sosial, maupun benda-benda, Fenomena dari stratifikasi sosial akan selalu ada dalam kehidupan manusia, sesederhana apapun kehidupan, berbeda satu sama lain, tergantung bagaimana mereka menempatkannya.Kata Kunci: Masyarakat, Status, Dikotomi dan Harmoni DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2239 
MELACAK DINAMIKA SIPIL-MILITER PASCA REVOLUSI MESIR Atep A Rofiq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2244

Abstract

Abstract: Tracking Civil-Military Dynamics after Egypt Revolution.  Military revolution following Assisi’s administration shows that democratization process in Egypt and Middle East Countries has not been so easy.  Military infiltration has taken in place since 60 years ago. Thus, causing the difficulty to decrease its influence in Egypt. The Movement of Civil supremacy lead by the Mass Organization so called “Ikhwanul Muslimin” and the others opposition has not yet succeeded. This situation proved that Arab Spring has failed and the democratization in Middle EastKey Words: Military leadership, Egyptian Revolution and Arab Spring Abstrak: Melacak Dinamika Sipil-Militer Pasca Revolusi Mesir. Revolusi Militer Kepemimpinan El-Sisi pasca Mesir memperkuat paradigma umum bahwa demokratisasi Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya tidaklah mudah. Infiltrasi Militer terjadi sejak 60 tahun membuat kepemimpinan Mesir berakar dan sulit untuk menghapus dalam kepemimpinan Mesir. Supremasi sipil diperjuangkan Ikhwanul Muslimin dan pihak oposisi lainnya masih memerlukan waktu yang sangat lama dengan momentum politik berdarah. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa Arab Spring telah gagal dan jalan demokratisasi di Timur Tengah mengalami kebuntuan.Kata kunci: Kepemimpinan Militer, Revolusi Mesir, Arab Spring DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2244
GELOMBANG REVOLUSI DAN TRANSISI POLITIK DI TIMUR TENGAH DAN AFRIKA UTARA* Khamami Zada
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2242

Abstract

Abstract: Revolutionary Waves and Political Transition in Middle East and North Africa. Political transition in Tunisia has greatly influenced to neighboring countries, especially Egypt. Libya and Yemen have been disturbed by the government’s opposition. Political transition in Middle East is a fruit of authoritarian in which has been taking place since years ago. In addition, the high level of poverty gives effect to the transition process. Political transition in Tunisia and Egypt was happened in a peaceful way, marked by the resignation of Zain al-Din Ben Ali and Husni Mubarak. On the other hand, the armed conflict has been occurred in Libya and Yaman, heading the government’s loyalties and the opposition groups.  After the fall of Ben Ali and Husni Mubarak, it exist the struggle between radical groups and liberal ones in competing optical power.Key Words: political transition, revolution, Islamism, radicalism and liberalism Abstrak: Gelombang Revolusi dan Transisi Politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Efek domino transisi politik di Tunisia menjalar ke negara-negara tetangganya, terutama Mesir. Libya dan Yaman pun sedang menghadapi tuntutan mundur dari kelompok oposisi. Transisi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan akibat dari otoritarianisme yang berlangsung lama dan tingginya kemiskinan. Transisi politik yang terjadi di Tunisia dan Mesir berlangsung dengan pola damai dengan mundurnya Zain al-Din Ben Ali dan Hosni Mubarak. Di tempat lain, Libya dan Yaman juga berlangsung konflik bersenjata antara kelompok yang setia terhadap pemerintah dan kelompok oposisi. Paska Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir terjadi pertarungan antara kelompok Islamisme, radikalisme dan liberalisme dalam memperebutkan sumber politik kekuasaan dan kultural.Kata Kunci: transisi politik, revolusi, Islamisme, radikalisme, liberalisme  DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.224
PENETRASI BARAT ATAS DUNIA ISLAM (Sejarah Gerakan Politik dan Kemerdekaan Dunia Islam Abad XIX) Muhammad Zaki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2241

Abstract

Abstract: West’s Influence to Muslim’s World (History of Political Movement and Independence in Muslim’s World in XIX Century). This article is attempted to analyze the problems within the history perspective. History meant by this article is history of Muslim’s world in XIX Century and West’s penetration and its influence. The awakening of West is influenced by the science and the thinking’s method which is actually was developed by Muslim’s reasons.Key Words: penetration, history and awakening Abstrak: Penetrasi Barat Atas Dunia Islam (Sejarah Gerakan Politik dan Kemerdekaan Dunia Islam Abad XIX). Artikel ini merupakan kajian kepustakaan yang bersifat deskriptif dan analisis kritis melalui pendekatan historis, yang berusaha menyingkap, menggali dan menelaah serta menganalisis persoalan yang menjadi objek kajian dari kacamata sejarah. Sejarah yang dimaksud dalam makalah ini adalah sejarah dunia Islam pada abad XIX dan penetrasi dunia Barat terhadap dunia Islam serta segala implikasi yang diakibatkan olehnya. Kebangkitan bangsa Barat bermuara pada khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir yang dikembangkan umat Islam secara rasional.Kata Kunci: Penetrasi, sejarah, dan Kebangkitan DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2241 
IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI zahrudin zahrudin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246

Abstract

Abstract: Implication of Education Policy to Campus Management. After the reformation, the policy on the regional autonomy arise, including campus’s autonomy, called “State-Own Legal Body” and General Services Body. A legal body State University has a full authority in academic and non-academic matters. In Addition, it exists separate asset and person in charge working for University has the authority to make legal action. On the other hand, the General Services Body doesn’t have the authority as big as a legal body one, such as the separation of assets and flexibility in financial management.Key Words: policy, campus’s management  Abstrak: Implikasi Kebijakan Politik terhadap Manajemen Perguruan Tinggi. Sejak era reformasi, berbagai kebijakan muncul mulai dari kebijakan terkait dengan otonomi daerah hingga kebijakan terkait dengan otonomi perguruan tinggi yang lebih dikenal dengan istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum mempunyai wewenang penuh dalam hal akademik dan nonakademik. Selain itu, juga memiliki kekayaan yang dipisahkan serta para pengelola dapat melakukan perbuatan yang mengandung hukum. Sedangkan perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum mempunyai wewenang tidak sepenuh yang dimiliki pergurun tinggi berbadan hukum. Termasuk dalam hal pemisahan kekayaan dan pengelola yang tidak memiliki hak melakukan perbuatan yang mengandung hukum. serta yang menjadi karakteristiknya adalah mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Kata Kunci: Kebijakan Politik, Manajemen Perguruan Tinggi DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246
KOMPETENSI DOSEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN: TELAAH ATAS KONSTRUKSI SOAL UAS PERSPEKTIF HIGHER EDUCATION Supriyadi Ahmad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2250

Abstract

 Abstract: Competency of Lecturers at Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta in implementing the Teaching Evaluation. Before teaching, the important things that lecturer should do are to design teaching’s competence and decide the topics of the subject, choose the method and make authentic evaluation. In deciding teaching’s competence, lecturer’s competence in constructing the material of final examination (UAS) is essential. This article is aimed to identify the form of aforementioned materials constructed by the lecturer and to evaluate the conformity the materials with the “higher education” principles and also to identify efforts’ of leader in university in increasing lecturer’s competence. Population of the Research are all the lecturer of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, academic year 2013/2014 110 lecturer from ten Faculties (13,10 %) with the purposive sampling technic and quota sampling. This research use descriptive analysis method with content analysis approach.Key Words: lecturer’s competence, material of final examination’s construction and higher education  Abstrak: Kompetensi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran hal penting yang harus disiapkan dosen adalah merumuskan kompetensi pembelajaran, menentukan materi, memilih metode yang tepat, dan melakukan evaluasi autentik. Saat menentukan evaluasi pembelajaran, kompetensi dosen dalam mengkonstruksi soal UAS menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk soal yang dikontruksi oleh dosen, mengevaluasi kesesuaian butir-butir soal tersebut dengan kaidah-kaidah higher education, dan mengidentifikasi usaha-usaha pejabat dalam peningkatan kompetensi dosen. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2013/2014 yang tersebar di sebelas fakultas yang berjumlah 833 orang (527 laki-laki dan 306 perempuan), dengan sampel sebanyak 110 orang (13,10 %) dengan teknik Purposive Sampling dan Quota Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan content analysis. Kata Kunci: Kompetensi dosen, Konstruksi Soal, dan Higher Education DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2250

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue