cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2019)" : 8 Documents clear
Kecebong Versus Kampret; Slogan Negatif Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati; Zahrotunnimah Zahrotunnimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13747

Abstract

As the largest democratic party in any region, presidential elections are often followed by campaigns as a means of political socialization in general elections. Likewise what happened in the 2019 presidential election in Indonesia. Unfortunately, the campaign found some negative propaganda through the slogans of each of the supporters of the two candidate pairs. Ironically, this slogan seems to divide the Indonesian people into two big camps with the name of an animal that is not suitable for humans. The term "Kecebong" for supporters of the Joko Widodo-Ma'ruf Amien camp and the term "Kampret" for supporters of the Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno camp. The negative slogan "Kecebong Versus Kampret" was heard massively during the 2019 presidential election process. This study uses qualitative research methods with data collection based on some existing literature and mass media. The results show that this slogan is very familiar to the Indonesian public, especially on several social media such as Facebook, Instagram, Twitter and so on. This is clearly not in accordance with the norms of life of the Indonesian people when viewed from the perspective of Indonesian public ethics based on the Pancasila ideology.Keywords: Negative Slogan; The 2019 Presidential Election; Political Communication Abstrak:Sebagai pesta demokrasi terbesar di setiap Negara, pemilihan umum presiden senantiasa disertai kampanye sebagai bentuk sosialisasi politik dalam pemilihan umum. Begitu juga yang terjadi dalam pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia. Sayangnya, dalam kampanye ditemukan beberapa propaganda negatif melalui slogan dari masing-masing pendukung kedua pasangan kandidat. Ironinya, slogan ini seakan membelah rakyat Indonesia menjadi dua kubu besar dengan nama hewan yang tak layak disematkan pada manusia. Sebutan “Kecebong” bagi pendukung kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amien dan sebutan “Kampret” bagi pendukung kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno. Slogan negative “Kecebong Versus Kampret” begitu massif didengar selama proses pemilihan umum presiden 2019 berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan pada beberapa literatur dan media massa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa slogan ini sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya pada beberapa media sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan lain sebagainya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia jika ditinjau berdasarkan perspektif etika publik bangsa Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila.Kata Kunci: Slogan Negatif; Pilpres 2019; Komunikasi Politik
Diskrimanasi Kelompok Liberal Terhadap Dakwah Orang Asli Firdhausy Amelia; Zahrotunnimah Zahrotunnimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13717

Abstract

AbstractIn Malaysia, there are still a number of small minority groups living far from urban areas. They are called Orang Asli. The life system is still very simple and underdeveloped. This native place is often targeted by da'wah and other religious approaches each year. Until recently the emergence of a statement from the humanitarian group, namely Pro Human Rights (Proham), which refused to preach the native people. As well as criticizing the Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) for the involvement of indigenous propaganda. Then this issue received support from a group of liberals in Malaysia. They argue that these activities have usurped the right to freedom of religion. This statement shows that there are acts of discrimination against Islam. Because it is only addressed to the propaganda of Islam, does not offend and dispute other religions.Keywords: Liberals, Caucasians, Indigenous Peoples, Malaysia. AbstrakDi Negara Malaysia, masih ada sejumlah kelompok kecil minoritas yang hidup jauh dari perkotaan. Mereka ini disebut dengan Orang Asli. Sistem kehidupannya pun masih sangat sederhana dan terbelakang. Tempat orang asli ini sering dijadikan target dakwah dan pendekatan agama lain di setiap tahunnya. Hingga baru-baru ini munculnya pernyataan dari kelompok kemanusiaan, yaitu Pro Hak Asasi Manusia (Proham) yang menolak dakwah terhadap orang asli tersebut. Serta mengecam pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) atas terlibatnya dakwah orang asli. Kemudian isu ini mendapat dukungan dari sekelompok orang liberal di Malaysia. Mereka berpendapat bahwa kegiatan tersebut telah merampas hak kebebasan beragama. Pernyataan yang dibuat ini menunjukkan adanya tindakan diskriminasi terhadap agama Islam. Karena hanya ditujukan kepada dakwah agama Islam, tidak menyinggung dan mempermasalahkan agama lainnya.Kata Kunci: Liberal, Dakwah, Orang Asli, Malaysia.
Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia Syafrida, Syafrida; Hartati, Ralang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13718

Abstract

AbstractGlobalization and free trade cause increased circulation of products both imported and local in the community. The Republic of Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world. Islamic Sharia requires its people to consume halal products and forbid products that are not halal. Article 4 UUJPH, all products circulating in the community must be halal certified. Many imported food and beverage products traded in the community have not provided protection and guaranteed halal products for Muslim consumers. The problem is, how is the halal certificate procedure for imported products in force in Indonesia. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, normative juridical research. The result of the research is that imported products that are certified overseas that have cooperated with the adjustment of halal certificates with the State of Indonesia, then imported products are no longer required to submit applications for halal certificates, but to register overseas halal certificates at BPJPH to obtain a halal registration number from the head of BPJPH. The halal registration number is listed next to the halal logo on the product packaging or in certain places that are easily seen, read by consumers.Keywords: Halal Certificate, Imported Products, UUJPH AbstrakGlobalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran arus produk baik impor maupun lokal di masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan produk yang tidak halal.  Pasal 4 UUJPH, semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Banyak produk impor makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat yang belum memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim.  Permasalahan, bagaimana prosedur sertifikat halal untuk produk impor yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, peneltian bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa produk impor yang bersertifikat luar negeri yang telah melakukan kerja sama penyesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia, maka produk impor tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan sertifikat halal, tetapi melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri pada BPJPH untuk mendapatkan nomor registrasi halal dari kepala BPJPH. Nomor registrasi halal tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen.Kata Kunci: Sertifikat Halal, Produk Impor, UUJPH
Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13745

Abstract

AbstractThis study discusses the relation between religion and democracy; critical examination of the existence of Islamic parties in Indonesia. This study is a qualitative study based on library (library research). The approach used is descriptive qualitative which aims to illustrate or describe the reality that exists or what is happening or the actual reality of the object under study. Then interpreted in the form of a report. The approach used is the cultural anthropology approach. The results of this study indicate that Muslims interpret the relationship of religion and democracy to occur in three models, namely the negative, neutral and positive models. In the context of Islamic political parties in Indonesia, the basic problem is the inability of parties to package democratic issues, starting from the emergence of religious sentiment, politicization of religion, political pragmatism in PKS parties. Furthermore, the PPP party has problems with party regeneration, leadership dualism, and political attitudes. Whereas the UN party is seen in the absence of a leader figure and political culture.Keywords: Religion, Democracy, Islamic Party AbstrakStudi ini membahas tentang relasi agama dan demokrasi; telaah kritis eksistensi Partai-Partai Islam di Indonesia. Kajian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Kemudian diinterprestasikan dalam bentuk laporan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kaum muslim memaknai bahwa relasi agama dan demokrasi terjadi dalam tiga model, yakni model negatif, netral, dan positif. Dalam konteks partai-partai politik Islam di Indonesia, problem mendasar adalah ketidakmampuan partai dalam mengemas isu-isu demokrasi, mulai dari muncul sentimen keagamaan, politisasi agama, pragmatisme politik pada partai PKS. Selanjutnya pada partai PPP terdapat masalah pada kaderisasi partai, dualisme kepemimpinan, dan sikap politik. Sedangkan pada partai PBB terlihat pada ketiadaan figur pemimpin  dan kultur politik.Kata Kunci: Agama, Demokrasi, Partai Islam
Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail Luis Marnisah; Havis Aravik; Fakhry Zamzam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13710

Abstract

Abstract This study discusses the economic thought of Ibn Thufail from the story of Hayy bin Yaqzhan to Economic Morality. With the aim to find out more about Ibn Thufail's economic thought, especially seen from the story of Hayy bin Yaqzhan to economic morality. The study is descriptive qualitative using primary and secondary data relating to Ibn Thufail and analysis using content analysis. The results of this study show that the Story of Hayy bin Yaqzhan is a symbolic story in which contains matters relating to economic practices both the most basic and fundamental, and humans act as adaptive and creative creatures as well as tool-making being to meet various her needs. In the context of economic morality is largely determined by one's consumption behavior towards goods and services.Keywords: Ibn Thufail, Hayy Bin Yaqzhan, Economic Morality AbstrakPenelitian ini membahas tentang pemikiran ekonomi Ibn Thufail dari kisah Hayy bin Yaqzhan sampai Moralitas Ekonomi. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh pemikiran ekonomi Ibn Thufail, terutama dilihat dari kisah Hayy bin Yaqzhan sampai moralitas ekonomi. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan Ibn Thufail dan analisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Kisah Hayy bin Yaqzhan merupakan kisah simbolik yang di dalamnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan praktek ekonomi baik dari yang paling dasar maupun fundamental, dan manusia berperan sebagai makhluk yang adaptif dan kreatif juga sebagai tool-making being guna memenuhi berbagai kebutuhan dirinya. Dalam konteks moralitas ekonomi sangat ditentukan oleh perilaku konsumsi seseorang terhadap barang dan jasa. Kata Kunci: Ibn Thufail, Hayy Bin Yaqzhan, Moralitas Ekonomi
Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sucahyono Sucahyono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13707

Abstract

Abstract:The Constitutional Court's Decision is a product of the Judicial Review that was submitted to test the validity of the law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation there are two models of the system of testing the law, namely centralized or decentralized system. Both have fundamental differences because the decentralized review system is not Erga Omnes, while the centralized system has the binding nature of Erga Omnes. The research method uses normative juridical methods, using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results and discussion of this research are that the Constitutional Court has provided much better direction for Indonesian legal politics, as seen from its objective decisions.Keywords: Erga Ormes, Constitutional Court, Statutory Regulations. Abstrak:Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari Judicial Review yang diajukan untuk menguji keabsahan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya ada dua model sistem pengujian undang-undang yaitu centralized atau decentralized system. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar karena system desentralisasi review tidak bersifat Erga Omnes, sedang system centralized memiliki sifat mengikat Erga Omnes. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan arah politik hukum Indonesia yang lebih baik, terlihat dari putusan-putusannya yang bersifat objektif.Kata Kunci: Erga Ormes, Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan
Konsep Uang Dalam Islam Choirunnisak Choirunnisak; Choiriyah Choiriyah; Sapridah Sapridah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Abstract

Abstract.This research discusses how the concept of money in Islam. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study stated that money is capital money, money is not identical with capital, money is public goods, capital is private goods, money is flow concept, capital is stock concept. Money is not a commodity, even money in the Islamic concept is not included in the utility function. In Islam there is no time value of money. Islam only knows the Economic Value of Time and money is a flow concept.Keywords: Concept, Money, Islam Abstrak.Penelitian ini membahas bagaimana konsep uang dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Uang adalah uang capital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utility. Dalam Islam tidak mengenal adanya time value of money. Islam hanya mengenal Economic Value of Time dan uang adalah flow concept.Kata Kunci; Konsep, Uang, Islam
Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer Rahman, Muh Fudhail
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.23289

Abstract

Praktek ekonomi saat ini seakan tidak ada kata henti untuk terus menerus dikembangkan. Baik dalam ranah wacana, regulasi serta pemahaman dalam mindset kaum muslimin dan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan praktek akad dan produk ekonomi syariah, yang dikenal dengan ‘urf atau adat. Tulisan berikut memarparkan tentang bahasan urf dan adat dari aspek defenisi, wacana yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan, hingga pada implementasi dalam kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam tulisan berikut adalah deskriptif analisis. Tulisan ini mendukung dan menguatkan bahwa kajian ‘urf dan adat dalam wacana istibath hukum Islam, termasuk dalam kajian perkembangan ekonomi syariah memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Kedua sumber hukum Islam legal dan absah sebagai salah satu metode memutuskan hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue