Garuda - Garba Rujukan Digital

EFFECT OF THE ADDITION BROMELIN ENZYMES IN FEED ON GROWTH AND GRADUATION OF VANNAME SHRIMP (Litopenaeusvannamei) MAINTENANCE IN THE RECIRCULATION SYSTEM Syafrida, Syafrida; Rusliadi, Rusliadi; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Vol 7, No 1 (2020): Edisi 1 Januari - Juni 2020
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTFeed is one of the important factors influencing the growth of vanname shrimp (Litopenaeus vannamei). The protein content in paan is the main energy source which acts as a structural component of cell formation in body tissues. Therefore, feed protein has an important role in the process of vanname shrimp growth. In the digestive process, enzymes are needed to hydrolyze proteins into amino acids. This process can be enhanced by adding bromelin enzymes in the feed in vanname shrimp fries. This study aims to determine the best dose of bromelin enzyme addition to feed on the growth and survival of vanname shrimp (L. vannamei) that are maintained in the recirculation system. The method used is a completely randomized complete design (RAL) experimental method one factor with 5 treatment levels and three replications. The treatment proposed is the addition of the enzyme bromelin to the feed at a dose of P0: 0%/kg of feed, P1: 1.5%/kg of feed, P2: 2.0%/kg of feed, P3: 2.5%/kg of feed, and P4: 3%/kg of feed. The results showed that the addition of the enzyme bromelin to diets with different doses in the recirculation system affected the growth of absolute weight, specific growth rate, feed efficiency (P <0.05) but did not significantly affect the survival (SR) (P> 0.05) . The best treatment was on the administration of bromelin enzyme at a dose of 3%/kg of feed with an absolute weight yield of 2.27 g, specific growth rate of 6.25%, feed efficiency of 96.33%, and survival (SR) of 91.67%. The range of water quality during the study in all treatments namely salinity 15 ppt, temperature 27-29.9 ° C, pH 6-7, dissolved oxygen 6.1-7.7 mg/L, and ammonia ranged from 0.03-0.09 mg/L. Keywords: Bromelin enzyme, Litopenaeus vannamei, growth

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara â€œSederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murahâ€ Syafrida, Syafrida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167

AbstractBackground to the problem "Alternative Dispute Resolution" (APS) is a dispute resolution agency or dissent which is resolved through an agreement procedure by the parties carried out outside the court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. The settlement is based on good faith by ignoring litigation settlement through the District Court which takes a long time and is expensive, bound to formal procedures that must be implemented. This certainly contradicts the principle of civil procedural law "examination is as simple as possible, short time and low cost." The method used to write this article is Library Research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relating to Alternative Dispute Resolution (APS). The research is normative juridical. The conclusion is that dispute resolution through alternative dispute resolution carried out in a manner that is carried out outside the court is based on good faith to reach an agreement, mutually beneficial is to realize the principle of hearing a simple "short time and low cost." While the superiority of resolution through Alternative Dispute Resolution (APS) is an examination based on the agreement of the parties, good faith, mutual benefit between the two parties, no one loses and wins, prevents hostility between the parties and closed examination.Keywords: Alternative Dispute Resolution, Examination "simple, short time and low cost"Â Â AbstrakLatar belakang masalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Hal ini tentu bertentangan asas hukum acara perdata â€œpemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.â€ Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara â€œsederhana waktu singkat dan biaya murah.â€ Sedang keunggulan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pemeriksaan didasarkan kesepakatan para pihak, itikad baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang kalah dan menang, mencegah permusuhan diantara para pihak dan pemeriksaan tertutup.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemeriksaan â€œsederhana, waktu singkat dan biaya murahâ€

Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia Syafrida, Syafrida; Hartati, Ralang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13718

AbstractGlobalization and free trade cause increased circulation of products both imported and local in the community. The Republic of Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world. Islamic Sharia requires its people to consume halal products and forbid products that are not halal. Article 4 UUJPH, all products circulating in the community must be halal certified. Many imported food and beverage products traded in the community have not provided protection and guaranteed halal products for Muslim consumers. The problem is, how is the halal certificate procedure for imported products in force in Indonesia. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, normative juridical research. The result of the research is that imported products that are certified overseas that have cooperated with the adjustment of halal certificates with the State of Indonesia, then imported products are no longer required to submit applications for halal certificates, but to register overseas halal certificates at BPJPH to obtain a halal registration number from the head of BPJPH. The halal registration number is listed next to the halal logo on the product packaging or in certain places that are easily seen, read by consumers.Keywords: Halal Certificate, Imported Products, UUJPHÂ AbstrakGlobalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran arus produk baik impor maupun lokal di masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan produk yang tidak halal.Â Pasal 4 UUJPH, semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Banyak produk impor makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat yang belum memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Â Permasalahan, bagaimana prosedur sertifikat halal untuk produk impor yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, peneltian bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa produk impor yang bersertifikat luar negeri yang telah melakukan kerja sama penyesuaian sertifikat halal dengan Negara Indonesia, maka produk impor tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan sertifikat halal, tetapi melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri pada BPJPH untuk mendapatkan nomor registrasi halal dari kepala BPJPH. Nomor registrasi halal tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen.Kata Kunci: Sertifikat Halal, Produk Impor, UUJPH

PENERAPAN MEDIA GAMBAR DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE THE POWER OF TWO UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS IV UPT. SD NEGERI 05 BATU TABA Syafrida, Syafrida
Ensiklopedia Education Review Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No.1 April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v3i1.708

Rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pemanfaatan media dan model pembelajaran yang kurang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi pasif. Hal ini ternyata membuat siswa menjadi bosan dan kurang dapat menyerap materi yang diajarkan, sehingga hasil belajar menjadi rendah. Salah satu alternatif media dan model pembelajan yang dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas guru serta siswa adalah dengan pemanfaatan media gambar dengan model pembelajaran the power of two. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV UPT. SD Negeri 05 Batu Taba yang berjumlah 20 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui lembar observasi untuk siswa, serta Post test (tes akhir). Teknik analisis data dilakukan dengan dengan skor presentase. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh presentase 74 (Baik), pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 93,75 ( Baik sekali). Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh presentase 67,05 (Baik), pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 86,90 (Baik sekali). Sedangkan hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I hanya 14 siswa yang tuntas dengan persentase 70% dan tidak tuntas 6 siswa dengan persentase 30%, sedangkan pada siklus II. Mengalami peningkatan yaitu 18 siswa mencapai ketuntaasan dengan presentase 90% dan 2 siswa tidak tuntas dengan presentase 10%. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media gambar dengan model the power of two dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V UPT. SD Negeri 05 Batu Taba.

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN PADA MASA IDDAH DI DESA KEMANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Syafrida, Syafrida; Firdaus, Firdaus; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In Article 2 of the Compilation of Islamic Law, it is stated that marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract ot mitsaqan gholiidhan to obey Allahâ€™s orders and carry out is worship. In Islamic law, there are several prohibited marriages, one of which is women who are still in the iddah period. However, not all Islamic teachings can be implemented properly. This is evidenced by the fact that there are partners who do not care about the iddah problem. Carrying out iddah for women is considered a form of worship. The purpose of writing this thesis, namely; First, the implementation of marriage during the Iddah period in the village of Kemang, Pangkalan Kuras district. Second, the legal consequences of marriage during the Iddah period.This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.From the research, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of marriage during the iddah period is the same as marriage in general, itâ€™s just that the marriage is carried out during the iddah period so that the marriage is invalid. Second, due to the law of marriage during the iddah period that will arise, the husband and wife will not get a marriage certificate, and when the marriage occurs, hereditary problems will arise. Authorâ€™s suggestion, First, it is hoped that the village government of Kemang needs socialization about marriage, especially marriage during the iddah period. Second, religious leaders should explore knowledge about the Marriage Law in Indonesia so that they can understand the procedures for marriage and divorce as regulated in the applicable Law.Keywords: Marriage-Iddah Perod-Compilation of Islamic Law

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN PADA MASA IDDAH DI DESA KEMANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Syafrida, Syafrida; Firdaus, Firdaus; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In Article 2 of the Compilation of Islamic Law, it is stated that marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract ot mitsaqan gholiidhan to obey Allahâ€™s orders and carry out is worship. In Islamic law, there are several prohibited marriages, one of which is women who are still in the iddah period. However, not all Islamic teachings can be implemented properly. This is evidenced by the fact that there are partners who do not care about the iddah problem. Carrying out iddah for women is considered a form of worship. The purpose of writing this thesis, namely; First, the implementation of marriage during the Iddah period in the village of Kemang, Pangkalan Kuras district. Second, the legal consequences of marriage during the Iddah period.This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.From the research, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of marriage during the iddah period is the same as marriage in general, itâ€™s just that the marriage is carried out during the iddah period so that the marriage is invalid. Second, due to the law of marriage during the iddah period that will arise, the husband and wife will not get a marriage certificate, and when the marriage occurs, hereditary problems will arise. Authorâ€™s suggestion, First, it is hoped that the village government of Kemang needs socialization about marriage, especially marriage during the iddah period. Second, religious leaders should explore knowledge about the Marriage Law in Indonesia so that they can understand the procedures for marriage and divorce as regulated in the applicable Law.Keywords: Marriage-Iddah Perod-Compilation of Islamic Law

LEGAL REVIEW ON DEADLINE FOR FILING A LAWSUIT BY THIRD PARTIES AT INDONESIAN STATE ADMINISTRATIVE COURT (PTUN) Yogi Linel, Sepra; Nursyamsuddin, Nursyamsuddin; Mangihut, Mangihut; Syafrida, Syafrida
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.16276

The time limit for filing a lawsuit in the State Administrative Court is an important part to pay attention to for parties who feel their interests have been harmed by the Decision of a State Administrative Body or Official. Not only for plaintiffs who need to consider the time limit as regulated in Article 55 of the Administrative Law, for third parties those whose interests are not addressed by the State Administration decision but whose interests are harmed also need to consider the grace period. Referring to SEMA No. 2 of 1991, a third party who feels their interests have been harmed must have a cumulative casuistry period calculated from the time the third party concerned feels their interests have been harmed and is aware of the existence of the State Administrative Decree. This research uses normative research methods so that the main study carried out by researchers is the statutory regulations relating to the research object.

Enhancing the Competence of Supreme Court Judges Through the Specialization of Judges at the Supreme Court Mustakim; Syafrida, Syafrida; Warsito; Masidin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i1.1368

The research aims to analyze the characteristics of judicial reviews carried out by the Supreme Court and efforts to increase the competence of Supreme Court judges through differentiation of judges' expertise in judicial reviews. This research is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The results of the research show that the characteristics of the judicial review carried out by the Supreme Court are extensive or broad in nature, not only focusing on and referring to the hierarchy of statutory regulations, but the Supreme Court must first qualify a statutory regulation that is formed based on authority or on the orders of higher statutory regulations. The means to increase the competence of Supreme Court judges through differentiation of judges' expertise in judicial review are necessary so that judges' considerations can be comprehensive and substantive. Differentiation of expertise of Supreme Court judges is oriented towards aspects of special training for judges related to judicial review at the Supreme Court because the characteristics of judicial reviews are testing general and abstract norms, and further differentiation of judges' expertise needs to be optimized in terms of the types and characteristics of the regulations being tested.

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH JAKARTA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rendi Kelvinanda; Syafrida, Syafrida; Tihadana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i5.2297

Narkotika adalah suatu zat/obat berasal dari tanaman ataupun bahan kimia (sintesis) yang berfungsi sebagai terapi, diagnose suatu penyakit, serta penawar bagi tubuh. Penggunaanya yang tidak sesuai takaran akan kesehatan. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) karena digunakan bukan alasan medis. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Indonesia terutama di Jakarta. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Rumusan masalah adalah 1. Apa bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Timur yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana penanggulangan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Timur? Dalam penulisan mengunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi pemakai, pengedar berupa sabu dan ganja dilakukan pengedar jaringan internasional dan korbanya kebanyakan Remaja dan anak masih di bawah umur di wilayah Jakarta Timur. Solusinya penanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masayarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya refresif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.

The Existence of the Customs of the Kingdom of Sumedang Larang Padjajaran in the Indonesian Constitution Penanjung, Rd; Nursyamsudin, Nursyamsudin; Syafrida, Syafrida
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.9969

Indonesian Customary Law as part of the legal system that has been in force since the Indonesian nation existed is indeed a very valuable scientific wealth because it is excavated and rooted in the socio-culture of the people in Indonesia. The existence of customary law communities in Indonesia is protected by the 1945 Constitution. Customary law community is a society that grows and develops in a social environment. The formulation of the problem, how is the existence of customary law of the Kingdom of Sumedang Larang in the state of Indonesia and what are the constraints on the implementation of customary law of the Kingdom of Sumedang Larang in the state of Indonesia. The approach used in this study is cocentric and statutory approach. Juridical research uses data from literature research. Conclusion: Inaccordancewith the customary law of the Kingdom of Sumedang Larang in the Indonesian state administration, that the Constitutional Rights of the 1945 Constitution are the basic basis for the law that guarantees justice from the decision of the Constitution Sumedang in 1955 concerning the Decree of Peace and the Letter of Settlement and Acceptance with permanent legal force, was realized with the Sumedang Rukun Wargi Association in Indigenous Peoples with aims and objectives. Constraints on the implementation of customary law of the Kingdom of Sumedang Larang in the Indonesian statecraft, reform of the development of customary law both in rules and laws have not been integrated and have an impact on the division of the nationKey words: Custom, Sumedang Kingdom, Constitution

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search