cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 5 (2019)" : 7 Documents clear
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia Ahmad Fachrur; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20832

Abstract

Legal institutions are norms and laws that are considered important to support activities in the community. With it, peace and tranquility are created and good habits of behavior are created. MUI is a place to complain for Muslims in Indonesia about matters related to problems in society. With the fatwa produced by the MUI, it will answer the needs of Muslims, its existence can also help ease the task of the government. This study uses a qualitative descriptive research method, with a literature approach. The results of the study state that in legal institutions, the fatwa of the MUI ulama can become legally binding if it is formalized into laws or derivative regulations under it.Keywords: Islamic Law Institutions; Fatwa; MUI Abstrak:Pranata Hukum merupakan suatu norma dan hukum yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan di masyarakat. Dengannya, tercipta ketenangan dan kedamaian serta kebiasaan perilaku yang baik. MUI merupakan tempat untuk mengadu bagi Umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait permasalahan di masyarakat. Dengan fatwa yang diproduksi oleh MUI akan terjawab kebutuhan umat Islam, keberadaanya juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pranata hukum, fatwa ulama MUI dapat menjadi legalitas hukum yang mengikat apabila diformalkan menjadi undang-undang atau peraturan turunan dibawahnya.Kata Kunci: Pranata Hukum Islam; Fatwa; MUI
Pidana Ta’zir Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Ayu Safitri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3311

Abstract

Ta'zir is a law that is prescribed for immoral acts or other crimes for which there is no hudud or kifarat provision. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the legal sanctions for a woman who did not dress in Islamic attire in Qanun Number 11 of 2002 have not been explained in detail the type of punishment Ta'zir, whether in the form of a fine or in the form of imprisonment The procedure for determining the sentence to be given by the judge of the Syar'iyah Court should start from the lightest sentence. The light punishment in the qanun has also not been explained in detail.Keywords: Criminal Ta'zir; Islamic Dress; Aceh Qanun Abstrak. Ta’zir merupakan hukum yang disyariatkan atas tindakan maksiat atau tindakan kejahatan lainnya yang tidak ada ketentuan hududnya atau kifaratnya.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi hukum bagi seorang wanita yang tidak berbusana islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum dijelaskan secara rinci jenis hukuman Ta’zir, apakah berupa denda atau berupa pidana kurungan. Adapun prosedur penetapan hukuman yang akan diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya dimulai dari hukuman yang paling ringan. Hukuman yang ringan didalam qanun tersebut juga belum dijelaskan secara detail.Kata Kunci: Pidana Ta’zir; Berbusana Islami; Qanun Aceh
Menggali Teori Politik Non Kekerasan Dalam Buku “How Nonviolence Protects The State by Peter Gelderloos” Taryono Taryono; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20833

Abstract

Negara dijabarkan sebagai suatu pesekutuan individu-individu yang dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan pengaturan kehidupannya ke dalam sebuah lembaga yang bernama negara. Hidup bernegara dalam bentuk yang berbeda-beda sudah lama ada pada masyarakat sederhana. Pembentukan negara ini mengalami suatu evolusi. Negara yang memiliki peran melindungi warganya harus mampu dan mau melakukan kepemihakannya. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup. Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.Kata kunci: Kekerasan Negara, Teori Politik, Peter Gerderloos
Partisipasi Organisasi Massa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Toni Toni; Taufiqurachman Taufiqurachman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20853

Abstract

It is critical to consider regional mass organizations' participation in the 2017 DKI Jakarta Regional head election. This is because regional organizations are regarded as playing a critical role in the implementation of regional head elections in various regions in the election of Governor and Deputy Governor. The Betawi Rempug Forum (FBR) was one of the regional mass organizations that took part in the DKI Jakarta Regional head election. In the Regional head election, this mass organization plays a role in supporting and succeeding the candidate pairs for governor and deputy governor. This research focuses on the participation of mass organizations in the Regional Head Election. The participation of mass organizations is important to study considering that the success of an election can be seen from the level of community participation. This study uses a qualitative method, with a literature and empirical approach. The research data were obtained from several regulations, books, articles, journals, newspapers, and phenomena in the field. The result of this research is that there is ethnic influence which is one of the factors that causes FBR to support one pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, FBR's support is caused by the influence of figures from the pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta. Also the role of the FBR leadership affects the aspirations of the Betawi people, so that it has an impact on the progress of Betawi culture and the economy of the Betawi people.Keywords: Participation; Ormas; Regional Head Election AbstrakPartisipasi ormas daerah dalam Pilkada DKI Jakarata Tahun 2017 patut diperhitungkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, ormas daerah dinilai mempunyai peran begitu penting bagi terlaksananya Pilkada di berbagai daerah. Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan salah satu ormas daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ormas ini berperan dalam mendukung dan mensukseskan calon pasangan gubenur dan wakil gubenur dalam Pilkada tersebut.Penelitian ini fokus pada partisipasi organisasi masa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi ormas penting untuk diteliti megingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Adapun data penelitian diperoleh dari beberapa peraturan, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini ialah adanya pengaruh etnis yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan FBR mendukung salah satu pasangan Gubenur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, dukungan FBR disebabkan oleh pengaruh figur dari pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Juga peran pimpinan FBR berpengaruh bagi aspirasi masyarakat betawi, sehingga berdampak bagi kemajuan budaya betawi maupun perekonomian masyarakat betawi.Kata Kunci: Partisipasi, Ormas, Pemilihan Kepala Daerah
Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bahri, Samsul; Rambe, Mara Sutan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20854

Abstract

Welfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people's welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.Keywords: Village; Public; Well-being; Constitution Abstrak Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.  Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Kata Kunci: Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undang
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam Ahmad Subandi; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20858

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) has the right to submit proposals for draft village regulations. For this reason, the role of the Village Consultative Body (BPD) is needed in formulating the regulations established with the Village Head. There are indications that the Village Consultative Body has not carried out its duties and authorities to the fullest. This study used qualitative methods, while the data were obtained by means of observation and interviews, and supported by secondary data. The results showed that the Village Consultative Body (BPD) in Mekarjaya Village had carried out its main tasks and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations properly. This is evidenced by the ability of the co-chairs of the Mekarjaya BPD members who not only accommodate and channel aspirations, but the BPD also realizes these aspirations in the form of Village Regulations although not all aspirations are made into Village Regulations.Keywords: BPD Existence; Formation; Village Regulation AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Untuk itu diperlukan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama Kepala Desa. Ada indikasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedang data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekarjaya  telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan ketua bersama anggota BPD Mekarjaya yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, namun BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk Peraturan Desa walaupun tidak semua aspirasi tersebut dijadikan Peraturan Desa.Kata Kunci : Eksistensi BPD; Pembentukan; Peraturan Desa
Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mohamad Hendrik; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20830

Abstract

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membangun paradigma baru tentang tata kelola Wakaf di Indonesia. Wakaf yang semula dikelola dengan cara sederhana dan kekeluargaan karena merupakan ajaran dalam hukum Islam yang tumbuh menjadi bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat, kini bertransformasi dalam bentuk tata kelola lembaga, yang memiliki kredibelitas, profesionalitas dan efesien. Tata kelola Wakaf melalui badan Wakaf terbukti secara efesien meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan melalui tata kelola instrumen pengelolaan Wakaf tidak hanya sebagaimana tujuan peningkatan dana abadi, lebih dari itu Wakaf kini dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan pemberdayaan perekonomian yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini tidak terlepas dari peran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang membangun Wakaf di Indonesia lebih profesional dan lebih bermanfaat. Untuk mengkaji Wakaf leih dalam lagi Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, 1. Apa peranan Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia? Dan 2. Bagaimana sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesuadah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia dan 2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam melakukan penelitian, Peneliti memilih metode library research (Penelitian Kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif dan historis. Menggunakan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  diperkuat dengan sumber hukum sekunder dari buku, jurnal hukum dan internet serta doktrin-doktrin hukum, penelitian ini disajikan dengan tekhnik deskriptif analitis, yakni menyajikan dengan cara menganalisa. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan sebagai berikut 1. Bahwa  Badan Wakaf Indonesia memiliki peranan dalam membangun tata kelola pelaksanaan Wakaf di Indonesia baik dalam menyelenggarakan administrasi maupun pengelolaan secara nasional yakni membina para nazhir 2. Bahwa sistem pengelolaan Wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah diterbitkan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun tata kelola Wakaf lebih baik.Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue