cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 30 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 5 (2021)" : 30 Documents clear
Aspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah Petok D Menurut Kuhperdata Alur Anzarwati Sekoningtias; Nynda Fatmawati Octarina
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22471

Abstract

The sale and purchase of land rights has been regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Fulfillment of all requirements related to the implementation of buying and selling before a notary, a legal breakthrough was found and until now it is still carried out in the practice of buying and selling land, namely by making a binding deed of sale and purchase agreement (PPJB). This research is a type of normative legal research, namely research in which researchers examine document studies using various secondary data such as legislation on court decisions and legal theory. Based on the results of the study that the characteristics of the land sale and purchase agreement with the status of petok D follow the general provisions of the agreement law as regulated in Article 1457 of the Civil Code. It's just that the object of sale and purchase of land has the status of Petok D, then the procedure for the agreement is applied using provisions that are more specific in nature, namely guided by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration.Keywords: Sale and Purchase of Land Petok D, Sale and Purchase Binding Agreement. Abstrak Jual beli hak atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemenuhan terhadap semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dihadapan notaris, maka ditemukan suatu terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian dimana didalamnya peneliti mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan keputusan pengadilan dan teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Karakteristik perjanjian jual beli tanah yang berstatus petok D mengikuti ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1457 KUHPerdata. Hanya saja obyek jual beli tanah berstatus petok D maka diberlakukan tata cara perjanjian dengan menggunakan ketentuan yang sifatnya lebih khusus yaitu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Kata Kunci : Jual beli tanah petok D, Perjanjian Pengikatan jual beli
Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pemberian Jasa Kesehatan Iman Imanuddin; RR Dewi Anggraeni; Maulin Nasikah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22530

Abstract

The health care system in Indonesia includes medical services and community services. In general, public health is a service substance that aims to achieve preventive (prevention) and promotive (health improvement) services. In addition, the target is for the community to receive curative (treatment) and rehabilitative (recovery) services. The legal relationship between doctors and patients has been regulated in Hospital Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study uses a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that the need for supervision from the hospital to the doctors to provide health insurance according to the procedure should be as regulated in the Act.Keywords: Legal Relations; Doctor; Patient Abstrak:Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan masyarakat. Secara umum kesehatan masyarakat merupakan subtansi pelayanan yang bertujuan untuk mencapai pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotive (peningkatan kesehatan). Selain sasarannya agar masyarakat mendapat pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitasif (pemulihan). Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya pengawasan dari pihak Rumah Sakit terhadap para dokter untum memberikan jaminan kesehatan sesuai prosedur seharunya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Dokter; Pasien
WTO in History: a Ticking Bomb Nada Najiha
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22632

Abstract

The World Trade Organization, named for the multilateral trade institution, was struggling with various critical issues both in the past, and for the future. This research would explain how the history pace could have given some unanswered questions through looking back at the previous multilateral trade institution and given an underlined notes for some practical solutions. WTO is the highest accomplishment for the trade sector, yet. But unfortunately, the commitment of sticking through the principles were often weakening years by years, not in a quick move, but specifically, in the end, we would know that it becomes stagnant and no longer provides all the needs. Regional Trade Agreements (RTAs) were the best choice, yet, looking at Article XXIV GATT, it would help much more.Keywords: GATT; Trade Institution; World Trade Organization  AbstrakWorld Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan internasional, yang kini, berada di tengah gejolak dengan berbagai isu yang berdampak pada iklim perdagangan dunia. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana permasalahan yang terjadi pada tubuh World Trade Organization sekarang ini terjawab dengan melihat perkembangan organisasi itu sendiri dari tiap kurun waktu. World Trade Organization adalah pencapaian tertinggi yang dibangun pada bidang perdagangan dunia. Namun, komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan-aturannya seakan menjadi semakin melemah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terjadi secara simultan, namun, kita dapat melihat bahwa organisasi ini cenderung bergerak di tempat dan tidak lagi mengakomodir negara-negara anggotanya. Perjanjian Perdagangan Regional merupakan solusi yang terbaik, untuk saat ini, merujuk pula pada Pasal XXIV GATT, tampaknya, ragam kesepakatan ini akan memberi jalan keluar.Kata Kunci: GATT; Organisasi Perdagangan; World Trade Organization
The implementation of Islamic Heritage Distribution in Community of Setu Subdistrict, South Tangerang Region Sodikin Sodikin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22224

Abstract

Islamic inheritance law is a law governing the distribution of inheritance left by the testator to the heirs, knowing the parts received from the inheritance for each heir who is entitled to receive it. In practice, what has happened in Setu Subdistrict, South Tangerang District, has not yet fully understood the inheritance system of Islam. The division of inheritance applied is a combination of Islamic inheritance with the customary inheritance of the local community, so that it still does not meet the requirements or conditions as an Islamic inheritance based on Sharia. Keyword: Division of Inheritance, Testator, Heir, Inheritance AbstrakHukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, dengan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam prakteknya yang terjadi di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Pembagian warisan yang diterapkan merupakan perpaduan antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat masyarakat setempat, sehingga masih belum memenuhi ketentuan atau syarat sebagai suatu kewarisan Islam yang berlandaskan Syariah.Kata kunci: Pembagian Warisan, Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan 
Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Puskesmas Gantar) Azis Rijal Muklis; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22876

Abstract

The national vaccination program (Sinovac vaccine), which is intended for all Indonesian people, is one of the government's efforts to control the spread of the corona virus (covid-19). So to guarantee the rights of the people in receiving the vaccine, it is necessary to have an in-depth study of the program in terms of human rights and fiqh siyasa in order to prevent abuse of rights for all Indonesian people. This study aims to determine the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah and to determine the implementation of the use of the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah. The method used in this study is qualitative with a literature and empirical approach. The results of the study show that according to human rights, accepting and rejecting the Sinovac vaccine is flexible, people can still consciously choose whether they want to be vaccinated or not, because there are no criminal provisions that regulate sanctions for civil society if they do not get vaccinated. Meanwhile, according to siyasa fiqh, although the legal origin of vaccination is allowed, its legal status can change based on the reasons and conditions. The law can be mandatory, sunnah, haram and makruh according to the reasons and conditions.Keywords: Sinovac Vaccine; Human rights; Fiqh Siyasah AbstrakProgram vaksinasi nasional (vaksin Sinovac) yang ditunjukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona (covid-19). Maka untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam penerimaan vaksin tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai program tersebut dari segi hak asasi manusia serta fiqih siyasah guna mencegah terjadi penyelewengan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah serta untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hak asasi manusia, menerima dan menolak vaksin sinovac hukumnya fleksibel,  masyarakat masih bisa memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi masyarakat sipil bila tidak vaksin. Adapun  menurut fiqih siyasah meski asal hukum vaksinasi diperbolehkan, status hukumnya bisa berubah berdasarkan alasan dan kondisinya. Hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, haram dan makruh sesuai dengan alasan dan kondisinya.Kata Kunci: Vaksin Sinovac; Hak Asasi Manusia; Fiqih Siyasah
Maqashid Sharia in Millennial Da'wah Mohammad Adnan; Badrah Uyuni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22736

Abstract

Islamic da'wah should be understood as an activity that involves a transformation process that does not just happen but requires awareness from the community to change the situation and condition of the people towards benefit through education and continuous communication. The study in this article uses a qualitative research model with library research techniques and focuses on the study of Islamic da'wah with a maqashid sharia approach. The question to be answered in this study is how da'wah can answer the needs of the people so that it can bring benefits. And as a conclusion, the importance of placing maqashid sharia in every Islamic da'wah. So that Islamic da'wah is not only understood textually but can also be understood contextually so that what is conveyed can be made sense by reason.Keywords: maqashid syariah, environment, fatwa, ushul fiqih AbstrakDakwah Islam semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi umat menuju kemaslahatan melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Kajian dalam artikel ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan teknik library research dan terfokus pada kajian dakwah Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana dakwah mampu menjawab kebutuhan umat sehingga bisa membawa kemaslahatan. Dan sebagai konklusi pentingnya menempatkan maqashid syariah dalam setiap dakwah keislaman. Sehingga dakwah Islam tidak hanya dipahami secara tekstual saja namun dapat juga dipahami secara kontekstual, sehingga apa yang disampaikan dapat dinalar oleh akal.Kata kunci: maqashid syariah, lingkungan hidup, fatwa, ushul fiqih
Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation Faiqatul Husna; Nur Rohim Yunus; Andri Gunawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22877

Abstract

Islamic boarding school education acts as a service industry by meeting quality standards. An institution can be called qualified if it meets the specifications that have been set through existing regulations. Regarding the use of the curriculum, Islamic boarding schools are autonomously entitled to regulate and choose the curriculum according to the needs of the local community. However, it remains within the scope of the law that regulates it. The regulation is in the form of the Law on Islamic Boarding Schools by giving recognition to several curricula. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that there were several conditions that resulted in changes to the educational curriculum, including changes in organizational structure, monitoring mechanisms of the expected results, and the creation of power to make changes or replacement of the curriculum.Keywords: Islamic Boarding School Curriculum; Legal Policy; Islamic boarding school Abstrak:Pendidikan pondok pesantren berperan sebagai industri jasa dengan memenuhi standar kualitas. Lembaga dapat disebut berkualitas apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan melalui regulasi yang ada. Terkait penggunaan kurikulum, pesantren secara otonomi berhak mengatur dan memilih kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tetap dalam lingkup undang-undang yang mengatur. Pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang tentang Pesantren dengan memberikan pengakuan pada beberapa kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan kurikulum pendidikan, diantaranya adalah perubahan struktur organisasi, mekanisme monitoring dari hasil yang diharapkan, dan terciptanya kekuatan untuk melakukan perubahan atau penggantian kurikulum.  Kata Kunci: Kurikulum Pesantren; Kebijakan Hukum; Pondok Pesantren
New Normal as an Opening Door to State Financial Stability through the Post-PSBB Tourism Sector Fitria Esfandiari; Duflitama Astesa; Ganisha Sidiq Pramono; Tivania Rachmaudina Lavia Ridha; Maualana Nurhafidz Maskat; Syamil Abdurrahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22487

Abstract

As a country affected by the Covid-19 pandemic, it has become a special note for the Indonesian government to make a policy so that the spread of Covid-19 can be overcome. One of the policies made by the Indonesian government is the implementation of PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in several affected areas. The impact of the application is none other than attacking various sectors of life, especially on the speed of state finances which are experiencing a decline. Therefore, the presence of the New Normal as a post-PSBB transition is used as an "opening door" for the tourism sector in helping to stabilize state finances. Because the tourism sector is one of the mainstays in generating foreign exchange. Therefore, in this paper, two formulations of the problem are taken, namely First, what is the role of the tourism sector in stabilizing state finances? Second, what is the strategy carried out by the government in opening a new normal as a post-PSSB transition in the tourism sector? The research method in this writing is done by using normative juridical research. The purpose of this paper is to find out the role of the tourism sector in stabilizing state finances in the Covid-19 era.Keywords: New Normal; State Finance; Tourism Sector AbstrakSebagai negara yang terkena dampak pandemi Covid-19, menjadi catatan khusus bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan agar penyebaran Covid-19 dapat teratasi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah terdampak. Dampak dari penerapan tersebut tak lain menyerang berbagai sektor kehidupan, terutama pada kecepatan keuangan negara yang sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu, kehadiran New Normal sebagai transisi pasca PSBB dijadikan sebagai “pintu pembuka” bagi sektor pariwisata dalam membantu menstabilkan keuangan negara. Pasalnya, sektor pariwisata merupakan salah satu andalan dalam menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, dalam tulisan ini diambil dua rumusan masalah yaitu Pertama, apa peran sektor pariwisata dalam menstabilkan keuangan negara? Kedua, bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam membuka new normal sebagai transisi pasca PSSB di sektor pariwisata? Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran sektor pariwisata dalam menstabilkan keuangan negara di era Covid-19.Kata Kunci: New Normal; Keuangan Negara; Sektor Pariwisata
Alquran sebagai Materi Utama Pendidikan Pada Zaman Rasulullah Bambang Triyoga; Anjar Sulistyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22874

Abstract

Alquran as a guide to the life of Muslims is the main material of education, especially at the time of the Prophet Muhammad. Education is carried out by various methods such as reading, writing and memorizing. This study uses a qualitative research method with a historical approach to literature. The data is obtained from turats books and other references. The results of the study stated that the teaching method using the Koran is still relevant today and even throughout the ages, while the position of the Koran is still the main material for education and teaching for Muslims.Keywords: Alquran; Education; The time of the Prophet Abstrak:Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan materi utama pendidikan, khususnya pada zaman Rasulullah Saw. Pendidikan dilakukan dengan berbagai metode seperti membaca, menulis dan menghafal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengajaran Alquran yang digunakan pada zaman Rasulullah Saw dan kedudukan Alquran sebagai materi utama pendidikan di zaman Rasulullah Saw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis literatur. Data didapatkan dari kitab-kitab turats dan referensi lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode pengajaran dengan menggunakan Alquran masih relevan hingga saat ini bahkan sepanjang masa, sedang kedudukan Alquran masih menjadi materi utama pendidikan dan pengajaran bagi umat Islam.Kata Kunci: Alquran; Pendidikan; Zaman Rasulullah 
Analisis Standar Isi Terhadap Buku Teks Bina Akidah Akhlak Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 Sukino Sukino; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22875

Abstract

Books are the main tool for humans as a means of information and research for human education. The position of textbooks is considered important in the learning process, because books are included as learning resources and learning materials for students in the learning process. The existence of textbooks in Indonesian educational practice is still the main source of learning. The purpose of this study was to determine the appropriateness of the content and language according to the National Education Content Standards for the textbooks for building aqidah morals for the first grade students of Madrasah Ibtidaiyah Curriculum 2013. This study used a qualitative method with a normative and empirical approach. The data obtained are in the form of government regulations, books, and textbooks. The results of the study stated that overall the material had met the requirements of the National Education Content Standards for accuracy, both from the content aspect and the references used which led to the achievement of KI and KD. In the aspect of language feasibility, this textbook is in accordance with the standards, because it is in accordance with the level of development of students, simple, effective, and efficient.Keywords: Content Feasibility; Textbook; Content standards; 13 curriculum AbstrakBuku adalah alat utama bagi manusia sebagai sarana informasi dan riset untuk pendidikan manusia. Buku teks pelajaran kedudukannya dianggap penting dalam proses pembelajaran, karena buku termasuk ke dalam sumber belajar dan bahan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dalam praktik pendidikan Indonesia masih merupakan sumber belajar yang paling utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan isi dan bahasa menurut Standar Isi Pendidikan Nasional terhadap buku teks bina akidah akhlak siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data yang didapat berupa peraturan pemerintah, buku, dan buku teks. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan materi telah memenuhi syarat Standar Isi Pendidikan Nasional keakuratan, baik dilihat dari aspek isi maupun rujukan yang digunakan yang mengarah pada tercapainya KI dan KD. Pada aspek kelayakan bahasa, buku ajar ini telah sesuai dengan standar, karena telah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, sederhana, efektif, dan efisien.Kata Kunci: Kelayakan Isi; Buku Teks; Standar isi; Kurikulum 13

Page 2 of 3 | Total Record : 30


Filter by Year

2021 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue