cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022)" : 25 Documents clear
Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan Kukuh Dwi Kurniawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24104

Abstract

Abstract Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law. Abstrak Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktek Monopoli PT. X Melalui Pendekatan Rule of Reason Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mudawaroh Mudawaroh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.25071

Abstract

The BPNT program in Lebak Regency is administered by PT. X. It now has 106,230 Beneficiary Families. PT. X is suspected of engaging in monopoly behavior, infringing Article 25 Paragraph (1) letters a, b, and c regarding Dominant Position, and violating Article 26 about Multiple Positions. The goal of this study is to examine PT. X's alleged monopolistic behavior using a rule of reason approach in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 prohibiting monopolistic practices and unfair business competition. This research employs a legal-normative approach with a statutory focus. The data are derived from secondary sources such as legislation, books, and periodicals that are regarded as primary legal material. Qualitative methods were used to assess data collected during field research and document studies. The findings indicated that PT. X did not exhibit monopolistic behavior, market control, or the absence of concurrent positions that result in unfair commercial competition. Additionally, PT X does not meet the requirements of Article 25 of Law No. 5 of 1999 prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Connection with a Dominant Position because it has not been established that other business actors cannot engage in business competition for identical goods or services, implying that PT. X cannot be said to be engaging in monopolistic practices or unfair business competition in connection with a dominant position. Additionally, PT. X's distribution of BPNT lacks a feeling of justice, which contributes to the absence of welfare. To anticipate and mitigate this, KPPU must supervise companies involved in the BPNT program in Lebak Regency. To avoid regulations that violate business competition law, the government can refer to the OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment, a systemic approach for critically assessing the positive and negative effects of existing regulations.Keywords: BPNT; Monopoly; Dominant Position; Well-being  AbstrakProgram BPNT di Kabupaten lebak dengan total 106.230 Keluarga Penerima Manfaat yang dikuasai oleh PT. X.  Penguasaan tunggal tersebut menjadikan PT. X diduga melakukan praktek monopoli, pelanggaran Pasal 25 Ayat (1) huruf a, b, dan c yaitu tentang Posisi Dominan dan pelanggaran pasal 26 tentang Jabatan Rangkap. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dugaan praktek monopoli PT. X melalui pendekatan rule of reason dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder, yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, buku dan jurnal. Data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. X tidak memenuhi unsur praktek monopoli, penguasaan pasar dan tidak adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu PT X juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, sehingga PT. X tidak dapat dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pengamatan yang sesuai teori rule of reason. Tindakan penyaluran BPNT yang dilakukan PT. X juga tidak memberikan rasa keadilan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan. Upaya mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut diantaranya, KPPU perlu mengawasi perusahaan yang terkait dengan program BPNT di Kabupaten Lebak dan sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat mengacu pada OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment yaitu pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi yang ada.Kata Kunci: BPNT, Monopoli, Posisi Dominan, Kesejahteraan
TanggungJawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (ecommerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan Rama Dhianty
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24671

Abstract

Payment facilities with cash on delivery (COD) payment methods in online buying and selling transactions have experienced significant developments, along with the emergence of digitalization and the COVID-19 pandemic.  COD aims to increase competitiveness and reach a wider market, especially targeting consumers who do not yet have access to financial institutions (unbanked). The legal relationship that occurs involves five parties other than sellers and buyers, there is a digital platform as a marketplace, expedition service providers and couriers who are obliged to deliver goods and receive payments from buyers. Many cases that occur cause problems that boil down to couriers. The research approach used is normative legal research that results in the conclusion, that in the perspective of agency relations, the courier is functionally an agent representing the expedition. Couriers perform their obligation to send goods and receive payments based on orders from the seller as the principal.  In this case, the courier acts on the risks and responsibilities of the seller as the principal. The implications of the gig economy on couriers do not need to occur, considering that in the legal principle of courier agencies are only responsible to the extent ordered by the principal according to the COD method.  Therefore, (1) the government needs to make special rules on agency services, (2) digital shopping platforms are obliged to regulate the rights and obligations of all parties involved in cod methods, (3) improve digital literacy to buyers.Keywords: E commerce; COD; Agency; Covid-19; Courier Abstrak.Fasilitas pembayaran dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam transaksi jual beli online mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan kemunculan digitalisasi dan pandemi COVID-19. COD bertujuan meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama menyasar konsumen yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (unbanked). Hubungan hukum yang terjadi melibatkan lima pihak selain penjual dan pembeli, terdapat platform digital sebagai marketplace, penyedia jasa ekspedisi dan kurir yang berkewajiban mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli. Banyak kasus yang terjadi menimbulkan  masalah yang bermuara pada kurir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam perspektif hubungan keagenan, kurir secara fungsional adalah agen yang mewakili ekspedisi. Kurir melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang dan menerima pembayaran berdasarkan perintah dari penjual selaku prinsipal. Dalam hal ini kurir bertindak atas risiko dan tanggung jawab penjual selaku prinsipal. Implikasi gig economy terhadap kurir tidak perlu terjadi, mengingat dalam prinsip hukum keagenan kurir hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperintahkan oleh prinsipal sesuai metode COD. Oleh karena itu, (1) pemerintah perlu untuk membuat aturan khusus tentang jasa keagenan, (2) platform belanja digital wajib mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam metode COD, (3) meningkatkan literasi digital kepada pembeli.Kata Kunci: E commerce; COD; Keagenan; Covid-19; Kurir
Strategi Pengurus Masjid dalam Memakmurkan Masjid Al-Furqon di Haurgeulis Indramayu Suhariyanti Suhariyanti; Sobirin Sobirin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24525

Abstract

To prosper the mosque requires a good strategy, with a good strategy the program of mosque activities can run effectively and efficiently to achieve the goal of broadcasting Islam and its prosperity. The purpose of the study was to find out how the mosque management strategy in prospering the Al-Furqon mosque in Haurgeulis Indramayu. This research is a field research. This study uses a qualitative research method, with a literature and empirical approach, interview data collection techniques, observation and documentation. The results of the research on the strategies used by mosque administrators in prospering the Al-Furqon Mosque are using socialization strategies for the congregation through a door-to-door approach, and social programs for the congregation so that the congregation can be directed to participate in activities held in the congregation. Al-Furqon Mosque.Keywords: Strategy; Mosque Management; Prospering Mosque. AbstrakUntuk memakmurkan masjid memerlukan strategi yang baik, dengan strategi yang baik program kegiatan masjid dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dalam menyiarkan Islam dan kemakmurannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi pengurus masjid dalam memakmurkan masjid Al-Furqon di Haurgeulis Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian strategi yang digunakan oleh pengurus masjid dalam memakmurkan Masjid Al-Furqon adalah menggunakan strategi sosialisasi pada jama’ah melalui pendekatan dari rumah ke rumah, dan program sosial terhadap jama’ah sehingga jama’ah dapat diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid Al-Furqon.Kata Kunci: Strategi; Pengurus Masjid; Memakmurkan Masjid
Strategy of The Service of Cooperatives and UKM Province of Sumsel Province in The Development of the Micro, Small and Medium Business Sector (UMKM) During The Covid-19 Pandemic Choiriyah Choiriyah; Saprida Saprida; Emilia Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24654

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on economic instability, including Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). In general, the majority of UMKMs experienced a decline in income and even went bankrupt due to the Covid-19 pandemic. Facing this, a strategy is needed for UMKMs to survive and be able to develop their business amid the Covid-19 pandemic. One of the main aspects that have an impact on UMKM actors is the decline in the number of sales which makes UMKMs' financial condition in a crisis. Restrictions on social activities make it difficult for UMKMs to move to develop a business scale if they only use these conventional methods. Business actors have taken various ways to respond to these difficult conditions to maintain their business. The lack of mass mobility around the market certainly hampers the promotion rate which affects the level of sales. Overcoming this, online marketing through the media is the right step that must be taken by business actors.Keywords: Strategy; Department of Cooperatives; UKM; Development of The Micro; Small and Medium Enterprise (Umkm) Sector; During The Covid-19 Pandemic AbstrakPandemi Covid-19 memberi dampak pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebankrutan akibat pandemi Covid-19. Menghadapi hal demikian diperlukan strategi bagi UMKM untuk tetap bertahan dan dapat mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19. Aspek utama yang sangat berdampak bagi pelaku UMKM salah satunya adalah penurunan jumlah penjualan yang membuat kondisi keuangan UMKM dalam kondisi krisis. Pembatasan kegiatan sosial membuat UMKM sulit untuk bergerak mengembangkan skala usaha jika hanya memanfaatkan metode konvensional tersebut. Pelaku usaha telah melakukan berbagai cara merespon kondisi sulit ini untuk mempertahankan usahanya. Kurangnya mobilitas massa di sekitar pasar tentu menghambat laju promosi yang berpengaruh kepada tingkat penjualan. Mengatasi hal tersebut, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha.Kata Kunci: Strategi; Dinas Koperasi; UKM; Pengembangan Sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Masa Pandemic Covid-19
Political Communication Through New Media In Local Elections In Indonesia Refly Setiawan; Munadhil Abdul Muqsith; Elmira Avzalova; Mohamad Fikri Sulthan; Stanislav Vladimirov Mladenov
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24424

Abstract

AbstractNew media is one of the supporting facilities for the development of democracy in Indonesia. In the current era of globalization, people are required to be able to adjust to advances in technology and information to support the delivery of people's aspirations through new media. The new media is the right step to carry out political communication in the midst of society, even more so at this time it is not possible for politicians to be able to communicate and campaign directly to the public given the implementation of the New Normal and the continued spread of the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study aims to determine political communication through new media related to the elections in Indonesia and how the role of new media related to political communication activities carried out at this time. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The results showed that the presence of new media in Indonesia drastically changed the course of politics and democracy in Indonesia. In addition, political communication through new media such as the internet and social media in the elections in Indonesia is considered as one of the effective and efficient breakthroughs considering the current conditions in the Republic of Indonesia are unstable due to the Covid-19 pandemic and obliging all people to remain compliant with government regulations.Keywords: Political Communication, New Media, Local Elections in Indonesia AbstrakMedia baru merupakan salah satu sarana penunjang pengembangan demokrasi di Indonesia. Di era globalisasi saat ini masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan dibidang teknologi dan informasi guna mendukung penyampaian aspirasi masyarakat melalui media baru. Media baru merupakan langkah tepat untuk melakukan komunikasi politik ditengah masyarakat terlebih lagi saat ini sangat tidak memungkinkan bagi para politisi untuk dapat berkomunikasi dan berkampanye secara langsung kepada masyarakat mengingat penerapan New Normal dan masih adanya penyebaran pandemic Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik melalui media baru terkait pilkada di Indonesia dan bagaimana peran media baru terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik yang dijalankan saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehadiran media baru di Indonesia mengubah secara drastis perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, Komunikasi politik melalui media baru seperti internet maupun media sosial dalam pilkada di Indonesia di nilai sebagai salah satu terobosan yang efektif dan efisien mengingat saat ini kondisi di Republik Indonesia sedang tidak stabil karena pandemic Covid-19 dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap patuh terhadap peraturan pemerintah.Kata Kunci: Komunikasi Politik, Media Baru, Pilkada Di Indonesia
Peran Marger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Harisah Harisah; Wasilatur Rohmaniyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Abstract

The Indonesian government has implemented a number of policies to assist the Islamic business sector in the country. One of these methods is to undertake a merger of Islamic financial institutions. This measure is a significant strategy, and it is the first in Indonesia, to increase people's preferences for sharia-compliant transactions while also advancing Indonesia's position as the world's leading Islamic banking. The following study was prepared using qualitative methods, including a review of the literature, and it used many government policies as the primary data in order to analyze the role of Islamic bank mergers in Indonesia, particularly in terms of meeting the demands of Indonesia's halal industry. It is discovered in this study that Indonesia's Halal Industry represents an opportunity to drive economic improvement in the community. This is due to the large number of consumers of halal products in Indonesia, combined with the potential of a very dominant community. As a result of this merger, financial institutions will be positioned as one of the forums for supporting the halal industry, particularly in the capital sector. In addition to providing a forum for industry players, the merger of Islamic banks provides a forum for the community to meet their needs through the development of financial inclusion, which is carried out by the banks that have merged, allowing people from all walks of life to easily access sharia-compliant banking services.Keywords: Margers; Islamic Bank; Halal industry AbstrakDalam mendukung sektor ekonomi syariah di Indonesia ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan marger bank syariah. Tindakan ini merupakan strategi yang sangat besar dan pertama di Indonesia untuk mendongkrak preferensi masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariah dan memajukan keuangan syariah Indonesia terdepan di dunia. Dengan demikian, kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan menjadikan beberapa kebijakan pemerintah sebagai data utama dalam menganalisa peran marger bank syariah di Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa industri halal di Indonesia menjadi peluang penggerak peningkatan ekonomi di masyarakat, karena besarnya konsumen produk halal di Indonesia dengan potensi masyarakat yang sangat mendominasi sehingga lembaga keuangan dengan hasil marger ini menjadi salah satu wadah untuk mendukung industri halal terutama dalam sektor modal. Selain untuk pelaku industri, marger bank syariah juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan pengembangan inklusikeuangan yang dilakukan oleh bank yang sudah dimarger, sehingga semua lapisan masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan bank syariah.Keyword: Marger; Bank Syariah; Industri halal
Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat Kamarusdiana Kamarusdiana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah serta dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi nikah dari perspektif Undang-Undang Perlindungan anak.. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, data kasus dispensasi nikah dan pendekatan konseptual. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.  Sumber data primer diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Data lain diperoleh dari wawancara hakim dan para ahli dan sumber data lain yang terkait dengan  dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data resmi di Pengadilan Agama Indramayu,  literatur-literatur serta tulisan-tulisan tentang dispensasi nikah.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga. Terdapat tiga pasal  yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 7  tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
Efektifitas Penggunaan Poster Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet Indramayu Kurniasih Kurniasih; Henri Peranginangin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24711

Abstract

From several research results, it is known that there is a tendency for students to have low skills in writing narrative essays as part of Indonesian language learning materials in elementary schools, including Madrasah Ibtidaiyah. This is suspected to have something to do with the method used. Therefore, it is necessary to renew the use of appropriate methods or strategies. One method that can be used is the examples non-examples method, where poster media is used as a means of delivering material. This study aimed to determine the effect of poster media on narrative essay writing skills in odd semester fifth-grade students at Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet, Indramayu. This research was conducted from February to August 2018. The type of research used was quasi-experimental, with 16 research subjects, consisting of 12 men and 4 women. The design used is the Kemmis & Mc model. Taggart with 4 (four) stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. The results showed: 1) The control class, which consisted of 16 people, 5 people (31.25%) of whom got a score of 7.5 or according to the Minimum Completeness Criteria (KKM) standard; 2) The experimental class, which consisted of 16 people, 11 people (68.75%) of whom scored above 7.5 or above the KKM standard. It can be concluded that the use of poster media in learning Indonesian in class V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet, Indramayu has an effect on students' skills in writing narrative essays.Keywords: Effectiveness; Write; essay; Narrative; Media; Poster AbstrakDari beberapa hasil penelitian diketahui adanya kecenderungan rendahnya keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi sebagai bagian dari materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tingkat dasar, termasuk Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini diduga ada kaitannya dengan metode yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan penggunaan metode atau strategi yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode examples non examples, di mana media poster digunakan sebagai alat penyampai materi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh media poster terhadap keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas V semester gasal di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet, Indramayu. Penelitian ini dilaksanakan mulai Februari sampai Agustus 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu, dengan subjek penelitian berjumlah 16 orang, terdiri atas laki-laki 12 orang dan perempuan 4 orang. Desain yang digunakan adalah model Kemmis & Mc. Taggart dengan 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kelas kontrol, yang berjumlah 16 orang, 5 orang (31,25%) di antaranya mendapat nilai 7,5 atau sesuai dengan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); 2) Kelas eksperimen, yang berjumlah 16 orang, 11 orang (68,75%) diantaranya mendapat nilai di atas 7,5 atau di atas standar KKM. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Sukaslamet, Indramayu berpengaruh terhadap keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi.Kata kunci: Efektivitas; Menulis; Karangan; Narasi; Media; Poster
Kepastian Hukum Dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Penggunaan Asas-Asas Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Eti Suhaeti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24483

Abstract

The background of this research is that the implementation of village head elections is conditional on fraud and money politics which are suspected to be indicators, in its implementation it is necessary to analyze whether the principles of general elections have been carried out properly or even vice versa, whether they have legal certainty and are carried out fairly for all individuals involved. Identification of problems that need to be discussed and analyzed in this study are how to organize village head elections based on the 1945 Constitution and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and how to apply General Election Principles in achieving legal certainty in Village Head Elections in Bandung Village and Malabar Village, Serang Regency. The research methods used in this research include qualitative research, with a historical juridical approach, an explanatory juridical approach, and a synchronization law approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by personal library studies and field studies. The research location was in Bandung Village and Malabar Village, Bandung District, Serang Regency, Banten Province. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of general election principles in village elections cannot be said to be perfectly implemented has not achieved legal certainty and does not meet the principle of justice.Keywords : Certainty, Village Head Election, Election Principles. Abstrak Latar belakang penelitianan  ini  bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa syarat dengan kecurangan dan politik uang yang diduga menjadi indikatornya, pada pelaksanaannya perlu dianalisis apakah asas-asas pemilihan umum telah dilaksanakan dengan baik atau bahkan sebaliknya, apakah memiliki kepastian hukum dan dilaksanakan adil bagi semua individu yang terkait. Identifikasi masalah yang perlu dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimanakah Penerapan Asas-Asas Pemilihan Umum dalam mencapai kepastian hukum  pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandung dan Desa Malabar  Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini meliputi jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis historis, pendekatan yuridis eksplanaturis, dan pendekatan hukum sinkrunisasi. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Lukasi penelitian dilakukan di Desa Bandung dan Desa Malabar Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, Pruvinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan kepada desa belum sempurna diterapkan dan belum mencapai kepastian hukum dan kurang memenuhi asas keadilan.Kata Kunci : Asas-asas, Pemilihan Kepala Desa, Kepastian Hukum. 

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue