cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 23545976     EISSN : 25807382     DOI : https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i1.9536
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, an ISSN national journal p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, provides a forum for publishing research result articles, articles and review books from academics, analysts, practitioners and those interested in providing literature on Legal Studies. Scientific articles covering: Sustainable Development Goals (SDGs) Law, Natural Resources Law and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2020)" : 14 Documents clear
The Transfer of Ownership Rights of Bengkok Land Through Land Swap Agreements Haris Budiman; Bias Lintang Dialog; Mimin Mintarsih
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2704

Abstract

The process of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements is frequently done, but due to lack of understanding of the legislations, the transfer of land rights often experiences various problems. This study aims to find out the mechanism of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements based on the legislations as well as the process of certifying bengkok land into proprietary land. This descriptive-analytic study applied an empirical juridical approach. The results showed that the mechanism of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements in Kuningan District is regulated in Kuningan District Regulation No. 44 of 2017 concerning Management of Village Assets. Meanwhile, the process of certifying bengkok land into proprietary land is regulated in Article 17 of Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. In conclusion, the process of transferring land ownership rights, especially state-owned land, shall to be done in a written form and is based on the applicable legislation. Peralihan Hak Milik Tanah Bengkok Melalui Perjanjian Tukar Guling Proses peralihan hak milik tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling sering dilakukan namun karena ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan, peralihan hak milik atas tanah tersebut mengalami berbagai permasalahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme peralihan tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling menurut perundang-undangan dan proses pensertifikatan tanah bengkok menjadi tanah hak milik. Jenis penelitian deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Mekanisme peralihan tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling di Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Proses pensertifikatan tanah bengkok menjadi tanah hak milik diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah pengalihan kepemilikan barang negara/daerah. Kesimpulannya Dalam proses perjanjian tukar menukar tanah terutama tanah milik negara perlunya dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
The Effectiveness of Imprisonment to Recidivists in Relation to the Role of Correctional Institutions in Prisoner Guidance System in the Perspective of Corrections Law Fatin Hamamah; Achmad Jumeri Pamungkas; Yayan Andriyati
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.1876

Abstract

The number of recidivist cases found in the society shows that the prisoner guidance system in correctional institutions is still not meeting its goals, especially as mandated in Article 2 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. The problem discussed in this study was: how effective imprisonment is if it is related to the prisoner guidance system in correctional institutions, especially towards recidivists, so as to reduce the number of recidivists in Class II A of Correctional Institution, Kuningan District, West Java. This study applied a descriptive analytical method and a normative juridical approach. As results, it was found that the prisoner guidance system, especially for recidivists, was not yet fully implemented so that the goals of the Penal System, held in the context of establishing correctional prisoners to become fully human, be aware of their mistakes, improve themselves, and not repeat the crimes so that they can return to the society, can actively play a role in development, and can live reasonably as good and responsible citizens, have not been fulfilled. The goals of the penal system cannot be achieved yet especially because there is no separation of blocks between recidivist and non-recidivist prisoners, lack of correctional officers who have special skills needed in the field, negative views from the society, and limited facilities and infrastructure. Efektifitas  Pidana Penjara terhadap Residivis dihubungkan dengan Peranan Lembaga  Pemasyarakatan  dalam Sistem Pembinaan Narapidana  Perspektif  Undang Undang Pemasyarakatan   Banyaknya kasus residivis yang terdapat dalam masyarakat, menunjukan bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan masih belum memenuhi harapan kita semua. Khususnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. permasalahan adalah: seberapa efektifnya penjatuhan pidana penjara jika dikaitkan dengan sistem pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan khususnya terhadap residivis sehingga dapat mengurangi jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa ternyata pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab belum terpenuhi. Khususnya yang menyangkut tentang pemisahan blok antara napi residivis dan non residivis, kurangnya petugas lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, pandangan negatif dari masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana.
The Burning of a Sector Police Office by the Community from a Criminological Perspective Radhali Radhali; Wahyu Ramadhani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2388

Abstract

This study aims to identify the legal analysis of the burning of a Sector Police Office by the community from a criminological perspective as well as to analyze the level of community trust in police after the burning of the Sector Police Office based on criminological theories. This descriptive-analytical study applied a normative juridical approach. The results of the legal analysis of the burning of a Sector Police Office by the community from a criminological perspective showed that, according to the anomic theory, the burning is due to the influence of social structure as a correlative factor in the burning of the Sector Police Office of Bendahara. This influence can be seen from the disparity between the goals to be achieved and the means used in achieving these goals. Hence, the community took steps to burn down the Sector Police Office to achieve its goals. Further, the level of community trust in police after the burning of the Sector Police Office was demonstrated through association theory, social control theory, and neutralization theory. Based on the description of the criminological theories and its relation to the phenomenon of the burning of the Sector Police Office of Bendahara, there needs to be an evaluation of the application of the law as the harmonization of the law in the context of criminal provisions is needed. Pembakaran Kepolisian Sektor oleh Masyarakat dalam Perspektif Kriminologi Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis hukum terhadap pembakaran Kepolisian Sektor oleh masyarakat dalam perspektif kriminologi, untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pasca pembakaran Kepolisian Sektor menurut teori-teori kriminologi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dari analisis hukum terhadap pembakaran Kepolisian Sektor oleh masyarakat dalam kriminologi bahwa menurut teori anomi menekankan pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya mengambil langkah-langkah pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pasca pembakaran Kepolisian Sektor menunjukkan melalui teori asosiasi; teori kontrol social dan teori netralisasi. Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena pembakaran Kepolisian Sektor Bendahara saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana
The Validity of Rector’s Circular Letter on the Covid-19 Pandemic Fradhana Putra Disantara
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2765

Abstract

This study aims to analyze the relevance of the ‘health emergency’ status to the existing legal theory and condition as well as to identify the validity of the Circular Letter of the Rector of State Universities. To this end, this study applied the statute and conceptual approach. The study was conducted by inventorying primary and secondary legal materials to obtain a proper and critical review of the legal issues under study. The results showed that the determination of the ‘health emergency’ status by the government was inappropriate due to the uncertainty of the regulations issued by the government to determine the current condition. Thus, the status of the COVID-19 pandemic is a ‘legal emergency’ status. Further, the Rector’s policy through the Circular Letter is valid judicially, sociologically, and philosophically. The determination of the ‘legal emergency’ status can be done by issuing a Perppu without a ‘state of emergency’ from the President. Finally, it is suggested to firstly get an approval from the Ministry of Education and Culture regarding the issuance of the Rector’s Circular Letter. Besides, further study is needed as this study was conducted during the COVID-19 pandemic. Keabsahan Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi dalam Pandemi Covid-19Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa relevansi status ‘darurat kesehatan’ dengan teori hukum dan kondisi yang ada dan keabsahan atas Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, guna mendapatkan kajian yang seyogianya dan telaah kritis terkait isu hukum. Hasil penelitian menyatakan penetapan status darurat kesehatan oleh pemerintah kurang tepat, dikarenakan tidak menentu-nya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan kondisi saat ini. Sehingga, status pandemi COVID-19 merupakan status darurat hukum. Kebijakan rektor melalui Surat Edaran adalah absah secara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penetapan darurat hukum cukup dilakukan dengan menerbitkan Perppu tanpa pernyataan darurat dari Presiden. Saran peneliti adalah di perlukan persetujuan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait terbitnya Surat Edaran Rektor, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa COVID-19 yang bersifat temporal. 

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue