Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Bedah Hukum Journal Evidence Of Law HUKMY : Jurnal Hukum IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Bias Lintang Dialog
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SELAJAMBE, KUNINGAN Akhmaddhian, Suwari; Dialog, Bias Lintang
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 02 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i02.2040

Abstract

Every citizen has the right in law and justice, because of that the government made Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid to protect its citizens in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service is more focused on the people or villagers, while the other objectives of this counseling are the parents who can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a crime. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are more sensitive people and know how the criminal proceedings associated with brands, patents, business licenses, taxes, illegal fees, financing or financing agreements with third parties and legal assistance and response to legal issues in particular those in connection with various threats to criminal acts at this time, it is expected that with the dedication to this community, parents can become equipped in protecting their families from various possibilities related to criminal acts and legal aid.Keywords: Legal Aid, Prevention, Socialization AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana yang terkait dengan  merek, paten, izin usaha, pajak, pungutan liar, perjanjian pembiayaan atau pendanaan dengan pihak ketiga dan bantuan hukum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.
SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF Budiman, Haris; Dialog, Bias Lintang
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 02 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i02.2109

Abstract

The existence of UKM in Kuningan Regency is very diverse not only in the form of traditional foods of Kuningan but also spread in various creative businesses. That the Government's policy is clear, as of December 31, 2015 has opened the MEA or the Asean Economic Community, so that it has an impact on the circulation of trade traffic that will involve various countries and crossing national borders, including possibly coming to Kuningan, will enter foreign entrepreneurs to join in the competition with existing SMEs. The problem discussed is how to increase the legal awareness of small business actors on trademark rights and copyrights, as well as what efforts can be done by the government in giving legal protection to small and medium business groups. The method used is to provide socialization, legal counseling and mentoring of trademark rights and copyright. The results of the counseling revealed that the community's legal awareness of copyright and brand rights is still low therefore there needs to be legal protection measures for SMEs in Kuningan Regency. Therefore carried out socialization and legal counseling to SMEs in Kuningan Regency, regarding Intellectual Property Rights (IPR) especially about the importance of protecting the brand and reputation of the company by registering the trademark or patent rights in accordance with the mechanism of the Act. Legal protection must be done because the Copyright Act and Trademark rights regulate that registration of trademark rights uses the First To File system instead of the First To Inventory, meaning that who first registers will be served and protected by the law.Keywords: Legal Protection, Trademark Rights, Copyright AbstrakKeberadaan UKM di Kabupaten Kuningan sangat beragam tidak saja dalam bentuk makanan-makanan tradisional khas Kuningan tapi juga tersebar dalam berbagai usaha kreatif. Bahwa Kebijakan Pemerintah jelas, per 31 Desember 2015 telah dibuka MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean, sehingga berdampak pada  peredaran lalulintas perdagangan yang akan melibatkan berbagai Negara dan melintasi batas-batas Negara, termasuk mungkin akan datang ke Kuningan, akan masuk para pengusaha asing untuk ikut berkompetisi dengan para UKM yang telah ada. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha kecil terhadap hak merek dan hak cipta, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memeberikan perlindungan hukum kepada kelompok usaha kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan pendafaptaran hak merek dan hak cipta. Hasil penyuluhan mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek masih rendah oleh karena itu  perlu ada upaya perlindungan hukum bagi para UKM yang ada di Kaupaten Kuningan. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para UKM yang ada di Kabupaten Kuningan,mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  khususnya tentang pentingnya menjaga merek dan reputasi perusahaan dengan mendaftarakan merek atau hak patennya sesuai dengan mekanisme Undang Undang. Perlindungan hukum harus dilakukan karena Undang Undang Hak Cipta dan hak Merek mengatur bahwa pendaftaran Hak merek menggunakan system  First To File bukan First To Invent, artinya siapa yang pertama kali mendaftar itulah yang akan dilayani dan dilindungi oleh udang undang.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek, Hak Cipta
Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Tendiyanto, Teten; Budiman, Haris; Rahmat, Diding
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4058

Abstract

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Deby Deviyanti; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.39 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i01.893

Abstract

AbstractThe author conducted this research with the background of how the status of children out of wedlock according to the Law of 1974 on Marriage. The purpose of writing this thesis to know an examine how the status outside of marriage according to Law Number 1 Year 1974 about Marriage and to know how the legal effect on the status of children outside marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this research is with the normative juridical approach, in normative law research, then investigated initially secondary data. The result of this study is the regulation of marital status of children outside of marriage regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1974 about concerning marriage. The conclusion of the writing of this thesi is the Chief Justice Mahfud MD declared that children born outside the relationship of marriage or uitside the official relationship still have a relationship with his father. In the Constitutional Court’s declaration, the child who is married outside the marriage has a civil relationship with his mother and his mhoter’s family and with his father as p[roved by science and technology and or other evidence according to the law has blood relation, including civil relationships with his father’s family.Keyword: Marriage, Child Status AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana status anak di luar nikah menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap status anak diluar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, lokasi penelitian di kabupaten kuningan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan status anak diluar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan bahwa anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dalam Putusan MK disebutkan anak yang dilahitkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.Kata kunci :  Perkawinan, Status Anak 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i1.27

Abstract

The cases of Copyright infringement in the form of plagiarism is done on the internet at the current often take place between them on social media, blogs and websites done by academics and non-academics by internet users. Copyright infringement is very harmful form of plagiarism is certainly given to copyright are moral rights and economic rights that need to be protected, and should receive protection. This study was conducted to examine and analyze the legal protection of the papers on the internet media if the legal consequences of copyright infringement against papers on the internet media and remedies that can be done if the creators of written works was plagiated by others . In order to achieve the objectives and obtain the data, this research using normative juridical approach qualitatively using secondary data in the form of legislation , legal documents and other legal materials. The results of this study stated that the papers found on the internet is protected by Article 12 of the Law of Copyright and reinforced by Article 25 of the Law on Information and Electronic Transactions . If plagiarism is used by a person or a group of academics then used Minister of Education Regulation  No. 40 of 2010 regarding the prevention of plagiarism . Due to the law of copyright infringement can be a claim for damages , fines and or imprisonment in accordance with the rules of the Copyright Act and, where academics will be subject to administrative sanctions and when done in social media it will be socially sanctioned . Legal remedies that can be done by the creators of the paper when his rights are violated can be through settlement through litigation and non-litigation in accordance with the rules of the Copyright Act . Keywords : Protection Law , Papers , Media Internet
The Transfer of Ownership Rights of Bengkok Land Through Land Swap Agreements Haris Budiman; Bias Lintang Dialog; Mimin Mintarsih
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2704

Abstract

The process of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements is frequently done, but due to lack of understanding of the legislations, the transfer of land rights often experiences various problems. This study aims to find out the mechanism of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements based on the legislations as well as the process of certifying bengkok land into proprietary land. This descriptive-analytic study applied an empirical juridical approach. The results showed that the mechanism of transferring bengkok land ownership rights through land swap agreements in Kuningan District is regulated in Kuningan District Regulation No. 44 of 2017 concerning Management of Village Assets. Meanwhile, the process of certifying bengkok land into proprietary land is regulated in Article 17 of Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. In conclusion, the process of transferring land ownership rights, especially state-owned land, shall to be done in a written form and is based on the applicable legislation. Peralihan Hak Milik Tanah Bengkok Melalui Perjanjian Tukar Guling Proses peralihan hak milik tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling sering dilakukan namun karena ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan, peralihan hak milik atas tanah tersebut mengalami berbagai permasalahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme peralihan tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling menurut perundang-undangan dan proses pensertifikatan tanah bengkok menjadi tanah hak milik. Jenis penelitian deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Mekanisme peralihan tanah bengkok melalui perjanjian tukar guling di Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Proses pensertifikatan tanah bengkok menjadi tanah hak milik diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah pengalihan kepemilikan barang negara/daerah. Kesimpulannya Dalam proses perjanjian tukar menukar tanah terutama tanah milik negara perlunya dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
The Legal Protection of House Ownership Credits Bias Lintang Dialog; Gita Ayu Pramesti; Haris Budiman; Dikha Anugrah; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.3266

Abstract

The purpose of this study is to analyze the arrangement and the application of House Ownership Credits known as KPR based on the prevailing laws and regulations. This study employed a juridical-empirical approach. The juridical approach was used to analyze various laws and regulations. Meanwhile, the empirical approach was used to analyze the law which was viewed as a patterned community behavior in people’s lives that continually interacts and relates to social aspects. Reffering to the state regulation of public housing number 6 of 2011, the findings revealed the procurement of housing and settlements was supported by housing and financial aid in the form of housing subsidies through credits/home ownership financing. In addition, it is also required to submit a collateral in each application of a mortgage agreement with the bank. This collateral provides an assurance to the bank that the credit granted to the customers returns according to mutually agreed terms and minimizes the possible risk involved and arise in any credit disbursement. Meanwhile, in terms of providing credits to prospective debtors, the bank must have a confidence in the debtors’ ability or capability to repay the loan. In conclusion, credit is a loan-borrowing agreement between the bank and the other party that requires the borrower to pay off his debt with the amount of interest, compensation or profit sharing within a certain period of time. Besides, in the implementation of legal aspects for credit applicants, a general home ownership credit applicant is an individual or human who is not a legal entity. Humans who are not legally incorporated are legal subjects. Thus, a credit analyst and an authorized officer who work in a credit unit must be able to fully understand the ins and outs of the credit applicant’s legal aspects.Tujuan penelitian yaitu menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. Hasil penelitian yaitu peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 6 tahun 2011 tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah. Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Simpulan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pelaksanaannya aspek hukum bagi pemohon-pemohon kredit. Pada umumnya pemohon kredit pemilikan rumah adalah perorangan atau manusia dan tidak berbadan hukum. Manusia yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum pemohon kredit
The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut Intan Nur Indah; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.2139

Abstract

Abstract : The present study aims to analyze the arrangement and implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut. This descriptive-analytical study applied an empirical juridical approach. The results showed that the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut was based on the legislations, especially Article 64 of Law No. 13 of 2003, Article 65 Paragraph 3 of Law No. 13 of 2003, Presidential Regulation No. 70 of 2012, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1338 of the Civil Code. Thus, in general, the implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut is in accordance with the legislations.Keywords: Agreement, Water, Regional Companies. Implementasi Perjanjian Pemasangan Pipa Air Minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan CV. Tenjo LautAbstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perjanjian, Air Minum, Perusahaan Daerah.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan Di Kabupaten Kuningan Hani Hadiyanti; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.760

Abstract

Abstrak : Desentralisasi yang berkembang di Indonesia memiliki suatu tujuan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatkan perekonomian dari sector terkecil yang terdapat di daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan dari pemerintahan pusat untuk membentuk suatu kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang Bangunan yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kabupaten Kuningan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan dan Bagaimana Implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis emipis dengan spesifikasi penelirian deskriptif analitis yang melibatkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta metode penarikan kesimpulan analisis yuridis kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian fungsi ruang garis sempa dan jalan yang itu terdapat bangunan di area garis sempadan jalan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar area garis sempadan jalan. Selain itu implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013 tidak sesuai dengan yang diharapkan aturan tersebut, yaitu jarak garis sempadan jalan yang seharusnya 14.5 meter dari garis tengah jalan ditemukan hanya kurang dari 10 meter dari garis tengah jalan. Kesimpulannya perlunya dilakukan penataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan garis sepadan jalan.Kata Kunci  : izin, jalan, pelanggaran THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2013 ABOUT BOUNDARY LINE IN KUNINGAN  REGENCY Abstract : The decentralization that developed in Indonesia has a goal in economic development in Indonesia is to improve the economy of the smallest sector in the region. Based on this the local government gets delegation of authority from the central government to form a policy that supports the improvement of the regional economy. The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the building that violates the provisions of the boundary line in Pasar Darma Kuningan district according to Local Regulation No. 8 of 2013 on the boundary line and how to implementation of Article 6 of Regional Regulation No. 8 of 2013 on boundary line in Darma Market, Darma District, Kuningan Regency. This research using the method of juridical emipis approach with descriptive analytical specification involving library research and field research using primary, secondary data and method of conclusion of qualitative juridical analysis, analyzed qualitatively. The results of this study found that the mismatch of boundary line and building space functions in the area of the boundary line. In the regional regulations there is a criminal provision for offenders of the boundary line area. The implementation of Article 6 of Regional Regulation of Kuningan Regency Number 8 of 2013 is not in accordance with the regulation, ie the distance of the boundary line  that should be 14.5 meters from the center line of the road is found to be less than 10 meters from the center line of the road. The conclusion, the need for structuring and socialization to the community related to boundary lineKeywords  :  licensing, road boarder, violation.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Haris Budiman; Bias Lintang Dialog; Iman Jalaludin Rifa’i; Peny Hanifah
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.7074

Abstract

An insurance agreement occurs where the policyholder transfers the risk to the insurance company. Legal protection regarding to life insurance policy holders is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance. Life insurance claims are in the form of claims from the insured party where the policy holder asks for his rights in the life insurance policy agreement to make payments on the life insurance benefits. This study aims to determine the legal protection for life insurance policy holders and the procedure for settlement of life insurance claims. Life insurance claims often have difficulty in filing, because the company has standards in submitting claims listed in the provisions of the life insurance policy book. Therefore, if the claim submitted by the policyholder has met the specified requirements, the life insurance claim will be unlikely to be rejected. The formulation of the problems in this study are how to regulate legal protection for life insurance policy holders in Indonesia, and how the procedure for resolving insurance claims is for life insurance policy holders. The research method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The results of the study indicate that the regulation regarding legal protection for life insurance policy holders is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance which is described in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Ventures and other implementing regulations. The insurance claim settlement procedure for life insurance policy holders can be carried out if it is in accordance with what is stated in the standard clauses or provisions of the life insurance policy agreement.
Co-Authors Andini Khoirunnisa Bachtiar, Beben Muhammad Budiman, H. Haris Deby Deviyanti Dewi Lestari Dhenia Sukmadianti Diana Fitriana Diding Rahmat Dikha Anugrah Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Fitriana, Diana Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gunawan, Yoga Gustianitami, Azmy Sabila Hani Hadiyanti Iman Jalaludin Rifa’i Intan Nur Indah Maulana , Mochamad Riski Mimin Mintarsih Ms. Sineenat Suasungnern Nurmayanti, Andini Peny Hanifah Rifa’i, Iman Jalaludin Sarip Hidayat, Sarip Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Yani Andriyani Yoga Gunawan Yudistira, Dony