cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 398 Documents
 25   26   27   28   29 
TINJAUAN ANALITIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH Mohamad Ikbal Bahua
Sosio Informa Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v16i1.45

Abstract

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri merekasendiri atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehinggamasyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuansumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisiyang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun nonmakanan, yang di sebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakatmelalui PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunanberbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaanberbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Program PNPM Mandiri.
PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPANDI KABUPATEN KARAWANG Habibullah Habibullah
Sosio Informa Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v16i2.956

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjadi sistem perlindungan sosial yang lebih baik di Indonesia .Penerima manfaat program ini adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil dan anak usia 0-15 tahun (balita atau anak usia sekolah). Sebagai kewajibannya penerima manfaat PKH tersebut harus memeriksakan anak balita dan ibu hamil ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya.Peran pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program. Peran dan keterampilan yang dapat dilakukan pendamping PKH antara lain : fasilitasi, pendidik, perwakilan dan teknikal. Meskipun tidak semua peran dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas Pendamping PKH di lapangan menjadi penentu pelaksanaan di lapangan.Hasil penelitian merekomendasikan 1).Diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran pendamping PKH kegiatan bimbingan teknis pendamping PKH. 2). Bagi pendamping PKH, peranan teknis dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan program secara admistrasi memang penting akan tetapi yang lebih penting adalah peran fasilitatif dan edukasional untuk mendukung tercapai tujuan umum program yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi.Kata Kunci : Bantuan Tunai Bersyarat, Program Keluarga Harapan, PekerjaMasyarakat
PENDEKATAN SPIRITUAL DALAM REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PESANTREN INABAH SURABAYA Muchtar Muchtar
Sosio Informa Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i3.103

Abstract

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba di PesantrenInabah Surabaya. Disadari bahwa penyalahgunaan Narkoba telah menyebar luas di masyarakat, untuk itudiperlukan sinergitas dalam penanganannya oleh para pemangku kepentingan lembaga pemerintah, lembaganon pemerintah, dan sektor swasta. Hal itu sejalan dengan pengarusutamaan paradigma pembangunan saat inidimana ketiga pilar utama tersebut berperan penting dalam proses pembangunan. Tulisan ini memanfaatkanstudi literatur, dan studi dokumen. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penanganan korban penyalahgunaanNarkoba di Pesantren Inabah Surabaya dengan mengedepankan aspek spiritual Islami yang bersumber darial-Qur’an, al-Sunah, dan fatwa ulama khususnya ulama Tarekat Qodiriyah wa-Naqsabandiyah merupakansalah satu pendekatan dalam system rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan spiritual secaraIslami tersebut disebut juga sebagai”Psikoterapi Islami”, yaitu sebagai proses pengobatan dan penyembuhanterhadap gangguan/penyakit mental, spiritual, moral dan fisik korban penyalahgunaan Narkoba melaluituntunan dan bimbingan dari Allah swt., Nabi/Rasul, dan para Ahli Waris-Nya. Oleh karena itu, pendekatanspiritual Islami ini terbuka lebar untuk dikembangkan.Kata kunci: pendekatan spiritual, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi.
Halaman Belakang Vol 8 No 4 Desember 2003 Ejournal Ejournal
Sosio Informa Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i4.1012

Abstract

STRATEGI DESENTRALISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH Mu'man Nuryana
Sosio Informa Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v7i1.894

Abstract

Kebijakan publik mengenai desentralisasi sesuai dengan aturan dan semangat Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, membawa implikasi luas terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan dalam mendesentralisasikan kesejahteraan sosial, antara lain dibutuhkan sebuah strategi yang baik. Demikian pula agar desentralisasi kesejahteraan sosial sesuai dengan komitmen pemerintah terhadap kepentingan nasional tetapi rekognisi terhadap kepentingan daerah juga tetap diperhatikan, maka artikel ini menjadi sebuah materi pemikiran praktikal yang kontributif bagi pihak - pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial.
KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA Chazali Husni Situmorang
Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i3.935

Abstract

Esensi utama dari sebuah negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya, yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya – karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan keahliannya masing-masing, setiap tugas harus dikerjakan bersama-sama. Kesatuan inilah yang dimaksud dengan masyarakat atau negara. Dalam kerangka sebuah negara yang berdaullat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi setiap penduduk. Jaminan sosial juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1948, dan ditegaskan lebih lanjut pada Konvensi ILO No. 102/1952. Selaras dengan regulasi-regulasi tersebut, MPR-RI melalui TAP No. X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi. Pada 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua – dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN. Pada PP tersebut, pada pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Jaminan Hari Tua adalah manfaat pasti yang dibayarkan kepada pekerja saat memasuki usia pensiun, meninggal, atau cacat tetap”.Dalam mendeskripsikan kebijakan sebuah negara dalam bentuk regulasi, merupakan suatu keharusan untuk mengukur komitmen negara dalam mengembangkan penduduknya. Indonesia, sebagai bagian dari dunia global, telah menandatangani beberapa konvensi dunia yang mesti dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dalam memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduknya. Dalam implementasi JHT-SJSN, hasil temuannya adalah: (1) komitmen negara cenderung relatif rendah; (2) inkonsistensi regulasi; (3) multitafsir regulasi; dan (4) advokasi dan sosialisasi masih belum efektif. Hasil temuan ini saling terkait satu sama lain. Temuan pertama, kedua, dan ketiga subyeknya sama, yaitu PP No. 46, PP No. 60, dan Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No. 19/2015 – yang merupakan turunan dari Undang-Undang SJSN. Sedangkan temuan keempat terkait dengan upaya-upaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena terjadi resistensi dari pekerja terhadap PP No. 46/2015, maka PP No. 60 dan Permenaker No. 19/2015 ditetapkan sebagai bentuk kompromi. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia adalah untuk mencabut Permenaker No. 19/2015 dan merevisi PP No. 60/2015 – terutama untuk diselaraskan dengan pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang SJSN. Pada rekomendasi revisi ini, juga perlu diatur secara spesifik tentang mekanisme pembayaran JHT untuk masa kepesertaan di bawah 10 tahun. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas advokasi dan sosialisasi tentang filosofi dan manfaat JHT bagi pekerja, sehingga dapat menyongsong hari tua dengan tenang. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyiapkan  sistem dan prosedur operasionalnya.Kata Kunci:  Jaminan Ketenagakerjaan; SJSN; JHT; BPJS Ketenagakerjaan; Indonesia
KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN KONSEP mochamad Syawie; Hemat Sitepu
Sosio Informa Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v17i1.65

Abstract

Tulisan ini bermaksud mengulas korelasi antara persoalan kemiskinan dengan konsep karakteristik negarakesejahteraan. Jika yang dimaksud dengan “negara kesejahteraan’ adalah tata kenegaraan, di manatugas pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan/mengelola seluruh atau sebagian pelaksanaankesejahteraan semua atau sebagian warganya, sudah jelas bahwa tugas sentral tata kenegaraan Indonesia,menurut pasal 34 UUD 1945, adalah negara kesejahteran. Berdasarkan human development Report(HDR) terungkap bahwa di Indonesia terdapat orang miskin multidemensi yakni yang diukur menurutindikator pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.Karakteristik negara kesejahteraan ditandaioleh empat hal pokok. Pertama, komitmen negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untukmengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yangberlaku bagi semua warga negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama kesehatan dan bilaterjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah bermutu bagi rakyat, termasuk jaminanbeasiswa bagi mereka yang berprestasi, tetapi berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keempat, kebijakansosial sebagai upaya redistribusi kekayaan.Kata Kunci: kemiskinan, kesejahteraan
MODEL PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM Yanuar Farida Wismayanti
Sosio Informa Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v12i3.974

Abstract

Arrest, detention or doing an injustice serve the child of conducted by legalistic goinginto effect and can only done by as last effort. The Jail, although however remain to prison. Study the model to handling the children conflict with the law in Surabaya city, East Java Province, showing its important a approach being based on community. Community Care the Child push the participation of society to handling the problem of children conflict with the law. Besides that the network of Child helpline consisted of by the local Non Government Organization, police and also related/relevant institution, proven to push the existence of support and its role in the effort cure and protection for children conflict with the law.Key words : Model, children conflict with the law.
PERANAN SOCIAL CAPITAL SEBAGAI PIRANTI SOSIAL KOMUNITAS DILIHAT DARI DIMENSI TEORITIS DAN EMPIRIS Mu'man Nuryana
Sosio Informa Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v7i2.906

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan peran dan pentingnya social capital sebagai piranti sosial pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah social capitalmasih eksis di Indonesia. Secara kritis, social capital dipandang sebagai suatu landasan bagi asumsi pembangunan sosial pada level komunitas. Analisis terhadap peranan social capital sangat mendesak mengingat policymakers membutuhkan masukan untuk mendukung kebijakan pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Diharapkan, social capital sebagai piranti sosial yang berakar pada komunitas, dapat berfungsi secara maksimal tetapi dinamik dalam mengatasi masalah sosial. Bahasan ini diharapkan dapat menambah keyakinan kita bahwa social capital dapat direkayasa ulang, asal dilakukan oleh dan untuk anggota komunitas. Dengan demikian, tugas scholars, policymakers, practitioners adalah memfasilitasi komunitas agar mereka menyadari bahwa ada piranti sosial yang dapat didayagunakan untuk berbagai tantangan yang dihadapi pada hampir semua aspek kehidupan, tentunya pada level komunitas.
PERAN ORGANISASI SOSIAL DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA KUPANG Jayaputra, Achmadi
Sosio Informa Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v11i1.1209

Abstract

(Social Organization's Role on Social Welfare in Kupang City) - Social organization is a place for community and society to improve the member's welfare. This study is about social organization in Kupang city to understand organization social role in social welfare service and identify factors which influence the organization. The problem is whether social organization can hold activities about social welfare or not. Data collecting was done through interview and limited discussion was done with some respondents consisting of society and social organization's staff. The result of the study shows that there are some characteristic the local social organization considering social welfare activities based on the purpose. While other local social organization didn't do it because they didn't get guidance from social institutions.

Page 27 of 40 | Total Record : 398

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2002 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue