cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformasi Global
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 24069531     EISSN : 27163873     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)" : 6 Documents clear
Kritik Jawa atas Teori Hubungan Internasional Barat Yusli Effendi; Dion Maulana Prasetya
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.47

Abstract

International Politics studies have been dominated by Western discourse. The domination has also been affected Indonesian academic circles, which is also having so many difficulties to escape themselves from Western perspectives, especially from American School. Consequently, IR scholars usually analize Indonesia behaviours by using Western perspectives which have no roots in Nusantara history. This article will try to do the hung up ‘homework’, by doing an alternative discourse of power in International Politics studies from Javanese perspectives, by using Historical Sociology method. This article argues that the Javanese concept of power is ontologically and epistemologically different from the Western concept of power. Ontologically, in Javanese thoughts, anarchy along with its derivatives, balance of power, does not exist; epistemologically, power is concrete, homogenous, and beyond morality. On the other hand, in Western thoughts, international anarchy is the state of nature, and power depends on material accumulation and its utilization. The differences both on epistemological and ontological level have logical consequences to the foreign policy characteristics of the Javanese leaders.Keywords: Power, Absorption, Historical Sociology, Non-Western IRT
Majuro Declaration: “Kudeta” Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim Muhammad Riza Hanafi
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.46

Abstract

Ketika negara-negara besar tak lagi bersedia memimpin penanganan terhadap isu perubahan iklim, negara-negara Kepulauan Pasifik memproklamirkan diri sebagai pemimpin. Bagi mereka, “To lead is to act,” memimpin adalah dengan bertindak. Melalui Majuro Declaration negara-negara tersebut tidak hanya menyatakan kepemimpinannya namun juga menyatakan komitmennya untuk melakukan tindakan nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Hanya saja, deklarasi ini ironis mengingat bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terkecil di dunia namun paling rentan perubahan iklim. Jika produksi emisi gas rumah kaca tetap pada laju seperti sekarang maka kenaikan tinggi air laut dipastikan akan menenggelamkan sebagian dari wilayah mereka. Berharap pada negara-negara maju untuk “memimpin” dunia mengatasi perubahan iklim bukan perkara mudah. Kisah “tragis” Protokol Kyoto yang “ditinggalkan” oleh negara-negara emiter besar membuktikan teorema realis bahwa setiap negara hanya membela kepentingannya masing-masing. Deklarasi Majuro adalah penegasan terhadap posisi mereka, soft power mereka, sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan otoritas moral untuk berseru agar dunia serius mengatasi perubahan iklim.Kata kunci: Perubahan iklim, Kepulauan Pasifik, soft power, Majuro Declaration
Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan Irza Khurun’in
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.50

Abstract

Tulisan ini mengambil tema mengenai tantangan yang sering dihadapi pada proses binadamai pasca konfik. Penulis fokus pada binadamai di Afghanistan pasca 2001. Konflik di Afghanistan merupakan konflik yang rumit dan berkepanjangan. Pihak internasional pun mengambil peran untuk penciptaan perdamaian yang berkelanjutan. Namun, binadamai yang dilakukan di Afghanistan terhitung sejak tahun 2002 hingga 2006 tidak berbuah demokrasi. Binadamai dan demokrasi merupakan dua hal yang konstitutif. Demokrasi menjadi tujuan utama dalam transisi politik suatu negara pasca konflik, khususnya negara yang sebelumnya menganut rezim otoriter, demokrasi dianggap sebagai obat bagi penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian berkelanjutan. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan postwar democratic transition untuk menganalisis kegagalan binadamai di Afghanistan.Keyword: Binadamai, Afghanistan, Post war Democratic TransitionPendahuluan
Pertimbangan UNESCO terhadap Penerimaan Status Keanggotaan Penuh Palestina dan Implikasinya Terhadap Pengakuan World Heritage Palupi Anggraheni
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.49

Abstract

UNESCO (United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization)badan PBB yang bergerak pada pengembangan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan menerima permohonan Otoritas Palestina (OP) untuk mendapatkan status keangotaan penuh pada sidang General Conference (GC) ke 36 UNESCO pada 31 Oktober 2011. Penerimaan status keanggotaan penuh UNESCO ini berdampak signifikan pada Palestina. Salah satunya adalah terbukanya akses untuk meratifikasi konvensi-konvensi UNESCO dan berhak mengikuti progam-program dan bantuan dari UNESCO termasuk pengiriman nominasi pendaftaran situs warisan budaya (Program World Heritage List). Keputusan ini tetap diambil UNESCO meskipun mendapat tentangan dari negara pendonor terbesarnya, yakni Amerika Serikat, dan diikuti tindakan serupa oleh Israel. Pertimbangan UNESCO untuk mengambil keputusan yang berlawanan dengan keinginan negara pendonor terbesarnya ini menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.Kata Kunci: UNESCO, OP, perilaku organisasi internasional, heritage, konflik,Pendahuluan
Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security) Yustika Citra Mahendra
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.48

Abstract

Konstelasi kawasan-kawasan dalam dua dekade terakhir mengalami beberapa dinamika yang menarik untuk diulas. Mulai dari isu krisis (perang) hingga ekonomi menjadi bahasan utama pergerakan kawasan-kawasan. Namun di sisi lain, ulasan yang banyak muncul adalah lebih menyorot dari sudut pandang perilaku negara dan struktur dalam isu-isu mainstream. Tulisan ini mencoba menggali lebih dalam salah satu permasalahan dalam isu keamanan, yaitu keamanan insani (human security). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki permasalahan kompleks dalam isu keamanan manusia seperti human trafficking, imigran, kemiskinan, dsb. Berawal dari pemetaan permasalahan isu keamanan manusia di Asia Tenggara yang kemudian akan diurai respon kawasan ini dalam menyikapiya.Keyword: regionalisme, human security
Revisiting Pattern of Democratic Transition in Indonesia and Turkey Muhammad Sya'roni Rofi'i
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.77

Abstract

The democratic transition is one of the most decisive phases for the sustainability of democracy in every country. The success of a country in managing its democratic transition after the fall of military regime has significant impact on the effort to establish constitutional liberal democratic country, where civil supremacy over military established, civil liberties guaranteed, role of civil society increased and check and balances mechanism growth. Indonesia and Turkey are two countries that emerged as key player in their region and could become models for democratic transition in their own region respectively. Holding the predicate as majority Muslim country with secular character gives them privilege to claim the status as model for democracy in the Muslim World and in the Middle East as whole. In the post Arab Spring where some countries attempt to find model for their transition, the experience of both countries are considerable. This paper discusses the experiences of Indonesia and Turkey in managing democratic transition and the direction of democracy in both countries. Keywords: democratic transition, civil-military relation, Indonesia, Turkey

Page 1 of 1 | Total Record : 6