Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2012)" : 8 Documents clear

PRINSIP CABOTAGE DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA DI ERA ASIAN SINGLE AVIATION MARKET 2015 Adi Kusuma Ningrum
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractASEAN Single Aviation Market 2015, is a policy that has been agreed by all ASEAN member countries.This agreement called ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) and was signedon May 20, 2009 in Manila, Philippines. Despite the many advantages and potential benefits from theopen sky policy, the government should be aware of the threat in the ASEAN aviation market, such as themarket share of domestic flights among domestic and foreign airline in this region. Futhermore, controlforeign investment in the field of air transport in Indonesia is weak, thus opening the possibility ofsmuggling investment law through the establishment of an Indonesian legal entity. Cabotage principleobjective is maintaining and protecting the political and economic interests of the country. Applicationof the principle of cabotage could be operationally flexible, as long as the country's strategic interestsis maintained and protected. Aviation services in Indonesia is currently considered to have violated theprinciple of cabotage.Key words: cabotage, aviation, market, ASEANAbstrakPasar tunggal penerbangan ASEAN (ASEAN Single Aviation Market) pada tahun 2015, merupakan kebijakanyang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam ASEAN MultilateralAgreement on Air Services (ASEAN MAAS) dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009di Manila, Filipina. Dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market 2015, selain memperhatikanpotensi keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan open sky tersebut, pemerintah harus mewaspadaipeluang ancaman perebutan pangsa pasar penerbangan di wilayah ASEAN juga pangsa pasar penerbangandomestik. alah satu faktor yang dapat mengancam Indonesia adalah lemahnya pengawasan(direct or indirect) investment bidang angkutan udara, sehingga kemungkinan terjadi penyelundupanhukum investasi, yang akhirnya pasar nasional dikuasai asing melalui badan hukum Indonesia yangdibentuknya (cabotage terselubung). Prinsip cabotage diterapkan secara umum di seluruh dunia dengantujuan menjaga dan melindungi kepentingan politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. Penerapanprinsip cabotage secara operasional bisa bersifat fleksibel, selama kepentingan strategis negara tersebuttetap terjaga dan terlindungi. Pelayanan penerbangan di Indonesia saat ini dianggap sudah melanggarprinsip cabotage.Kata kunci: cabotage, penerbangan, pasar, ASEAN

NEGARA HUKUM, PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN KEBUTUHAN DESAIN BESAR BAGI PERENCANAANNYA Bambang Kesowo
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe question of whether the State of Indonesia is a State law have to answered by using indicators ofjustice for everyone without any discrimination, rule of law through the establishment of laws, alsorespect and protection of human rights. Indonesian Constitution of 1945 in Article 1 paragraph (3)states that "Indonesia is a State of Law". Indonesian rule of law, based on Pancasila as a state ideology,the 1945 Constitution as a constitution, the Unitary Republic of Indonesia as an absolute choice of thestate form, and the principle of national unity (bhineka tunggal ika) as a unifying element throughoutthe nation. The process of forming legislation would be a step toward the ideal state of law, where theplanning, community participation, and the law making process by open discussion conducted at legalestablishment.Key words: rule of law, legislation program, plan desainAbstrakPertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakanindikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melaluipembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa â€œNegara Indonesia adalahNegara Hukumâ€. Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagaipenyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakansatu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan prosespembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum.Kata kunci: negara hukum, program legislasi, desain perencanaan

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Murni Murni
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractEconomic analysis of the law is to see aspects of efficiency in an effort to minimize cost of operations(rules) that the law has been prepared in order to prevent the high cost and inefficient. As the lawgoverning economic matters Competition Act requires the help of other sciences to interpret the meaningof unlawful use of rule of law principle of rule of reason in the Competition Act is an evidentiary processthat requires the help of non-legal factors (non-legal factors ) such as economics.Key words: economic, bussines competition, monopoly practicesAbstrakAnalisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal factor)seperti ilmu ekonomi.Kata kunci: ekonomi, persaingan usaha, praktek monopoli

IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA Nurini Aprilianda
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal process on disputes settlement which involved children in Indonesia is distressed, as it put childrenin detention since on investigation process until on trial process. Putting children in detentionshould be taken as a final effort as well as in a short period of time as it stated clearly on article 37CRC. After living from detention, children suffer from stigmatisation which given by the society. So that,alternative disputes settlement which involve children can be done by diversion. In fact, diversion hasnot been regulated in Indonesian law.Key words: diversion, juvenile delinquent, legal protectionAbstrakProses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikanhingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan danberakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadapanak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkandalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dansetelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salahsatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia.Kata kunci: diversi, anak nakal, perlindungan hukum

THE ISPS CODE AND ITâ€™S IMPLEMENTATION IN MALAYSIA Nurul Huda Ahmad Razali; Wan Siti Adibah Wan Dahalan
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code was introduced by International MaritimeOrganization (IMO) on December 2002. The purpose is to enhance maritime security by outliningminimum security standards for ships and port facilities and also to establish an international frameworkfor cooperation in efficiently collecting and sharing information to detect security threats suchterrorism and to take preventive actions. Malaysia had ratified the ISPS Code on 2003 and the ISPSCode was enforced worldwide on 2004. Several problems were encountered at the beginning stage of theISPS Code implementation. Thus, this article examines the implementation of ISPS Code in Malaysiaand its implications. The implementation of ISPS Code has given positive implications by increasingsecurity level of ships and port facilities in Malaysia. The ISPC Code imposes strict requirement of thecertificate of the ship, better control of port facility, and restricts unauthorised access to ship and portfacilities area. The implementation of the ISPS Code should be emulated worldwide.Key words: ISPS code, ship, port

MARITIME VIOLENCE : IMPLICATIONS TO MALAYSIA Nurulizwan Ahmad Zubir
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractMaritime Piracy has been a serious threat to the international community especially in the SoutheastAsia region. This threat has caused tremendous implications towards the world economy, environment,political stability of the nations involved because 45% of the shipping company passes through theSoutheast Asia. The worrying fact is that these attacks were committed by terrorists as well as traditionalmaritime pirates. This paper examines on the implications of maritime crime in Malaysia and discusseswhether the definition of piracy under the International Law could be applied to these attacks. Thispaper concludes that cooperation between the regionâ€™s states and the enhancement of a good securitysystem of one state are needed to combat maritime violence. Thus it is imperative that the internationallaw need to be changed in order to enhance the meaning of piracy and also to include sea terrorism.Key words: piracy, maritime, terrorist

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA BERKAITAN DENGAN PLAGIARISME KARYA ILMIAH DI INDONESIA Yuliati Yuliati
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractHonesty, integraty and originality are the most important aspects should be considered carefully whensomeone creates a work, whereas plagiarsm act occurs when someone fail to provide sufficient source tomention on oneâ€™s work. The research shows that either Indonesia Penal Code or Indonesia CopyrightsAct do not provide any definition related to plagiarism, however, Article 13,14,15 Indonesia CopyrightsAct 2002 states clearly exception and limitation in using copyrighted materials on oneâ€™s work. Meanwhile,copyrights infringement is categorized as a crime. Indonesia National Education System Actstates the act of plagiarsm without any further explanaition, but article 25 says that the act plagiarismwho done by students, lecturers, or researchers can be use as ground reasoning to higher educationinstitution to withdrawl or revoke someoneâ€™s degree. The act of plagiarism, the scope of protection aswell as the administrative sanctions state clearly on Minister of educationâ€™s decree.Indonesia CopyrightsAct 2002 has provide sufficient legal protection for creator from plagiarism act, while IndonesiaNational Education System Act and Minister of educationâ€™s decree give more specific legal protection tostudent, lecturer, researcher from plagiarism act on educational process at higher education institutions.Key words: plagiarism, copy rights, legal protectionAbstrakKejujuran, integritas dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dengan seksamapada saat seseorang menciptakan karya seni,sastra maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut seringkali diabaikan sehingga berakibat terjadinya perbuatan plagiarisme yang dampaknya akan merugikanbagi pencipta, penulis ataupun peneliti. KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHCtidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam pasal 13,14 dan 15 UUHC yangdisebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskantersendiri dalam pasal yang berbeda. UU SISDIKNAS menyebut plagiarisme tanpa ada penjelasan lebihlanjut, akan tetapi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelarakademik seseorang. Sedangkan, PERMENDIKNAS no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PenanggulanganPlagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme besertatindakan yang dilarang. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada 5 parameter yaitu Pengakuanhak bagi pencipta , Penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, Perumusan sanksi pidana, Adanyapidana tambahan, Mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa UUHC sudah memberikanperlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. Sedangkan UU SISDIKNAS dan PERMENDIKNASNo. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi jugasudah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, penulis dan peneliti di perguruan tinggi terhadaptindakan plagiarisme.Kata kunci : plagiarisme, hak cipta, perlindungan hukum

PENINGKATAN PROFESIONALISME HAKIM AGUNG MELALUI PEMBERLAKUAN SISTEM KAMAR DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PERKARA Sri Sutatiek
Arena Hukum Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe Supreme Court is the last place for justice seekers. A good decisions can be a jurisprudence, though it not binding as on the Anglo Saxon countries. One of the major strategic step from The Supreme Court which already done is to improve the quality of decision is to impose the room system. Through a system of rooms, all cases that go to the Supreme Court will be reviewed by a competent judge or judges. The decisions that have been through a sequential mechanism in accordance with the provisions of the law would create a quality of justice and judgment. However, the Supreme Court, government, communities, universities, and other interested parties have to support the implementation of the system room. Key words: room systems, professionalism, decisionÂ AbstrakMahkamah Agung merupakan benteng terakhir tempat pencari keadilan memperoleh keadilan.Â Kualitas putusannya dapat menjadi panutan dari hakim-hakim lain, meskipun tidak mengikat sebagaimana pada negara-negara Anglo Saxon. Salah satu langkah strategis utama yang dilakukan MA untuk meningkatkan kecepatan pembuatan putusan dan meningkatkan kualitas putusan adalah memberlakukan sistem kamar. Melalui sistem kamar, semua perkara yang masuk ke MA akan diperiksa oleh hakim atau hakim-hakim yang kompeten sesuai bidangnya. Putusan-putusan yang sudah melalui mekanisme yang runtut sesuai dengan ketentuan hukum akan menciptakan keadilan dan putusan yang berkualitas. Namun, Hakim Agung sebagai inti subjek dalam sistem kamar, Mahkamah Agung, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkepentingan perlu mendukung pelaksanaan sistem kamar.Kata kunci: sistem kamar, profesionalisme, putusan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA