cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2012)" : 8 Documents clear
KEABSAHAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN HUKUM PIDANA MELALUI PERPPU DAN PERMA Amiruddin Amiruddin
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.11 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.1

Abstract

KUHP yang berlaku sekarang berasal dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie” 1918dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto UU Nomor 73 Tahun1958. Mengingat usianya yang sangat tua, maka beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP sudah tentuketinggalan dan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Meskipuntelah ada upaya untuk melakukan perubahan yang menyeluruh melalui penyusunan RUU KUHP namunbelum juga disahkan. Oleh karena itu, maka pola perubahan yang dilakukan adalah bersifat parsial yaitumulai dari Perpu Nomor 16 Tahun 1960 sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perubahanyang dilakukan itu pun ada yang sesuai dengan prosedur dan ada juga yang tidak sesuai dengan prosedurperubahan perundang-undangan.Kata kunci: perubahan, penambahan, KUHP.
SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Ardi Ferdian
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.368 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.2

Abstract

Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidanakorupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya.Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar atau lebih[Pasal 12B (1a)]. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Tidakbanyak manfaatnya untuk membuktikan tindak pidana selain kedua objek tersebut. Untuk membuktikantindak pidana korupsi selain yang disebutlkan pertama, menggunakan sistem biasa ialah dibebankanpada jaksa. Dalam praktik dapat menimbulkan persoalan, yakni pertentangan antara hasil pembuktianbeban pembuktian terbalik antara objek yang pertama dan yang kedua.Kata kunci: tindak pidana korupsi, hukum pembuktian, beban pembuktian terbalik.
UNDERSTANDING DIFFERENTIAL ASSOCIATION AND GENERAL STRAIN THEORIES TO ANALYZE SUICIDE BOMBING IN INDONESIA Alfons Zakaria
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.792 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.3

Abstract

On Friday 21st April 2011, Indonesia was shocked by a suicide bombing in a police mosque in Cirebon,West Java Indonesia. The bombing exploded just before the Friday prayer began. Historically, althoughsuicide bombings or mosque bombing have occurred elsewhere, the suicide mosque bombing in Cirebonwas the first time this had occurred in Indonesia. There are similarities between the Cirebon bombingand other bombings occurring in Indonesia. First, there is a similar relationship among the suspects.Second, the suspects were all involved in organizations that have hard-line Islamic ideology. The aim ofthis paper is to understand the differential association and general strain theories in the light of the newform suicide bombing that occurred in Indonesia. This paper will be argued that differential associationtheory is an appropriate approach to explain the cause of the suicide bombing related to the relationshipamong suspects. Similarly, general strain theory is a suitable approach to explain the cause of theterrorism in Indonesia.KeyWords: terrorism, suicide bombing, differential association and general strain theories.
HAK ATAS TANAH BAGI PARTAI POLITIK Agus Sekarmadji
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.806 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.5

Abstract

Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atastanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai tidak menjabat lagi sebagai ketua partai, karenasertifikat hak atas tanahnya masih tercantum atas namanya. Tulisan ini akan menguraikan tentang hakatas tanah bagi partai politik dan tata cara perolehannya.Kata kunci: partai politik, hak atas tanah, perolehan hak.
EKSISTENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA Budi Santoso; Ratih Dheviana Puru Hito
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.558 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6

Abstract

Artikel ini mengkaji eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kerja. Perjanjiankerja akan melahirkan adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Pada asasnya, pengusahadan pekerja mempunyai kebebasan berkontrak dalam menentukan kondisi dan syarat-syarat kerja dalamperjanjian kerja. Namun, kebebasan tersebut telah sangat dibatasi oleh campur tangannya negara dalambentuk Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud melindungi pekerja sebagai akibat kedudukanpekerja yang lemah dibanding pengusaha. Juga dalam prakteknya, dapat dikatakan kebebasan berkontraksudah tidak lagi dimiliki oleh pekerja akibat kuatnya daya tawar pengusaha dan kuatnya kebutuhanpekerja untuk memperoleh pekerjaan.Kata kunci: kebebasan berkontrak, perjanjian kerja
MENUJU SISTEM HUKUM PERBURUHAN INDONESIA YANG BERKEADILAN Asri Wijayanti
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.813 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7

Abstract

Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO.Kata kunci: sistem hukum perburuhan, keadilan substansi, hubungan industrial.
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH Susi Diah Hardaniati
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.044 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.8

Abstract

Inovasi dan pertumbuhan Sekretariat Daerah Kota Malang dibatasi oleh uraian tugas pokok dan fungsi.Ketergantungan pada uraian tugas pokok dan fungsi menyebabkan program dan kegiatan yang dihasilkanmenjadi rutinitas semata. Keterlibatan pimpinan sangat kurang, dan staf yang ada belum dimanfaatkansecara optimal, baik karena kurangnya kemampuan, maupun karena ketiadaan kemauan. Untuk itu,diperlukan manajemen strategis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih sesuai dengansituasi dan kondisi nyata, serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatanpimpinan serta kemampuan dan kemauan staf mau tidak mau harus meningkat untuk menyesuaikandengan lingkungan internal dan eksternal yang selalu dinamis.Kata kunci: tugas pokok dan fungsi, manajemen strategis.
ETIKA PROFESI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF UNTUK MEMINIMALISASI PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH GURU Pudji Astuti
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.665 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.4

Abstract

Pelanggaran hukum sering dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya pelanggarandalam proses pembelajaran, tetapi sering kekerasan terhadap siswa, terutama di sekolah dasar. Hal inisangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis siswa. Pada kenyataannya mereka adalah harapanbangsa. Untuk menghilangkan tindakan tersebut diperlukan untuk upaya represif dan preventif. Upayayang dilakukan oleh sanksi administratif represif sanksi pidana jika pelanggaran hukum telah terjadi.Upaya pencegahan yang dilakukan untuk menerapkan Etika Profesi. Etika Profesiberfungsi sebagaikontrol kualitas dan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kepuasan pelangganatas jasa-jasanya.Kata kunci: etika profesi, upaya pencegahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8