Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.633

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Unes Law Review Media Iuris Notaire Jurist-Diction LEGAL BRIEF Jurnal Pertanahan Yuridika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pertanahan

Agus Sekarmadji

Faculty Of Law, Airlangga University

Author-ID : 375277

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PEROMBAKAN PEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MELALUI SINKRONISASI DATA ELEKTRONIK ANTAR INSTANSI Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberikemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.Pendapat ini dapat dilihat dari masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum memiliki tanah untuk rumah tinggal sebagaikebutuhan primer setelah kebutuhan pangan. Jumlah tanah di Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah penduduk, olehkarena itu perlu dilakukan pemerataan penguasaan tanah agar tidak timbul penguasaan tanah yang melebihi batas maksimumbagi golongan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pernah menerbitkan Kepmen Agraria/Kepala BPN Nomor6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, yang mana dalam aturan tersebut disebutkanbahwa seseorang tidak boleh memiliki lebih dari 5 bidang tanah dengan status hak milik yang seluruhnya meliputi luaslebih dari 5.000 m2, namun praktek di lapangan seseorang dapat memiliki hak milik lebih dari batas yang telah ditetapkan.Kelemahan dalam aturan itu tidak memberikan sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, dengan demikian banyak oknumyang memanfaatkan kekosongan norma dalam aturan tersebut demi kepentingan pribadi. Pendekatan yang digunakan dalamtulisan ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sosio legal dan pendekatan kasus. Hasil akhir adalah menemukanmodel pengawasan dan perombakan kembali penguasaan tanah hak milik. Dengan adanya model tersebut maka tujuanpasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dapat dioptimalkan.

UTILIZATION AND PROTECTION OF REGIONAL AUTONOMY-BASED ASSETS TO INCREASE LOCAL REVENUE Sri Winarsi; Agus Sekarmadji; Oemar Mochtar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.1663

Land status of management rights of Surabaya City Government known as green letter (surat ijo) sparks controversy among citizens regarding the control and management of the land. Citizens want the controlled land will be certified, but it is constrained by the authentication of land rights in Government Law Number 24 The year 1997 on Land Registration. The method used is statute approach and conceptual approach. An analysis is conducted qualitatively by pointing out the principles and procedural law as well as analyzing social, economic and political factors in the procedural and substantive process of case completion. Factors causing the local government reluctant to release regional assets is the issue to discuss in this paper to increase local revenue derived from the utilization of local land through giving Land Use Permit and Building Rights Title (HGB) above the land of management rights. The result shows that comprehensive inventory management through the registration of management right certificate of local government for the sake of protection and legal certainty is necessary.Keywords: Management Rights, Local Finance, Local Government, Local Revenue

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN YANG EFISIENSI DAN BERKEPASTIAN HUKUM Sri Hajati; Agus Sekarmadji; Sri Winarsih
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.275

Dispute settlement of land cases through the court contains many drawbacks such as bureaucratic barrier and time-consuming effort and cost. Although the principles of dispute resolution in the court claim that it takes short time and low costs, it remains difficult to implement. One of alter-native ways on dispute resolution land cases can be conducted through suitable mediation. Thus, the management, assessment and case management of land performed the National Land Agency along with the whole component of society in guaranteeing land cases can be quickly resolved. Key words: dispute settlement, mediation, legal certainty.

Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger Diyan Ricky Warisle; Agus Sekarmadji
Jurist-Diction Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yang dimilikinya. Pada tahun 2015, masyarakat hukum adat Tengger di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo menerima sertipikat hak milik yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat hukum adat Tengger terkait dengan melindungi tanah yang diimilikinya dengan tidak menjualnya kepada pihak luar. Berdasarkan Peraturan Desa Ngadisari Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pengaturan Tanah di Desa Ngadisari tanah di desa Ngadisari tidak boleh dijual atau disewakan kepada pihak luar atau antar warga tanpa rekomendasi Kepala Desa dan Ketua Adat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari sertipikat hak milik yang mengakomodir kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Tengger. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa sertipikat hak milik yang mengakomodir kearifan lokal tersebut sesuai dengan aturan hukum pertanahan nasional sehingga memiliki keberlakuan yang sama sebagaimana sertipikat hak milik pada umumnya.

A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji; Ave Maria Frisa Katherina
Yuridika Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i3.41161

This paper is intended to criticize the societal practices that occur, especially in Indonesia, where many heirs during their lifetime give wills to heirs who have been given a particular part in the Qur'an, which results in other (experts) heirs not getting a share or obtaining. Less than that specified in the Qur'an. One of the contributing factors is because, according to the heir, the provision of the will is to provide justice for all his heirs; however, fairness according to the heir is different from justice in the distribution of inheritance according to the Al-Qur'an and Hadith. Legal research uses this case approach as the primary analysis juxtaposed with the statutory approach and the conceptual approach as the 'knife' of analysis. The thesis or argument obtained is related to aspects of Islamic law; it is not appropriate for the heir to give a will to someone who is an heir whose part has been assigned in the Al-Quran and Hadith.

HAK ATAS TANAH BAGI PARTAI POLITIK Agus Sekarmadji
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atastanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai tidak menjabat lagi sebagai ketua partai, karenasertifikat hak atas tanahnya masih tercantum atas namanya. Tulisan ini akan menguraikan tentang hakatas tanah bagi partai politik dan tata cara perolehannya.Kata kunci: partai politik, hak atas tanah, perolehan hak.

Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Partikelir Agus Sekarmadji
Notaire Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i1.41814

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terdapat dualisme hukum di bidang pertanahan, ada tanah yang tunduk pada hukum adat dan ada tanah yang tunduk pada hukum barat. Salah satu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat adalah tanah Hak Eigendom Patikelir atau sering disebut Tanah Partikelir Partikelir. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait eksistensi dan status tanah bekas tanah partikelir dan pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran tanah bekas tanah partikelir tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa eksistensi tanah partikelir sudah dihapus dengan UU No. 1 Tahun 1958 dan status tanahnya dinyatakan sebagai tanah negara. Pihak yang berhak mengajukan permohonan hak dan pendaftarannya untuk tanah bekas partikelir bagian tanah kongsi adalah Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah setempat jika Desa tersebut telah berubah menjadi kelurahan. Sedangkan bagian tanah bekas partikelir yang merupakan tanah usaha maka pihak yang mampu menunjukkan Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1958 adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan hak dan mendaftarkannya.

The Juridical Implications of Designating Cultural Heritage Areas on Spatial Utilization and Natural Resource Utilization Bagas Hega Samudra; Agus Sekarmadji
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 3 (2023): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i3.797

Mount Penanggungan is a sacred mountain in East Java with rich cultural wealth, including archaeological sites from the Hindu-Buddhist era that have been legalized by the decree of the Governor of East Java No. 188/18/KPTS/013/2015 then improved by the decree of the Governor of East Java No. 188/627/KPTS/013/2017. However, sand mining activities in the area have the potential to damage cultural heritage and the environment. This study explores the legal framework for protecting cultural heritage areas, including regulations and duties assigned to the government/local governments. The study also identifies three main problems that hinder the implementation of the law: legal substance, legal structure/institution, and legal culture. Despite the existence of laws, sand mining activities continue because of the community’s dependence on the economy, imbalance of legal overlap, and low legal awareness among government officials and the community. To overcome these problems, this study recommends improving legal substance, legal structure/institution, and legal culture through education, counseling, role modeling, and law enforcement. More comprehensive protection and law enforcement are needed to preserve cultural heritage. This study contributes to the understanding of the legal framework for protecting cultural heritage areas and provides recommendations to the government to implement the law effectively

The Epistemology of Land in an Adat Perspective: Philosophical Aspects of Human Relations With Land in the View of Mohammad Koesnoe Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus; Soelistyowati; Poespasari, Ellyne Dwi; Sampe, John Roberto
Media Iuris Vol. 7 No. 1 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i1.44976

AbstractThe spirit of agrarian law reform in Indonesia has been proposed since 2001, but to date it has not been realized. On the one hand, the existence of adat law as the basis for the formation of national agrarian law as stated in the UUPA needs to be questioned again, whether it actually uses adat law as its raw material, or whether it still uses colonial law. The discussion in this article aims to contribute ideas related to the reform of agrarian law in Indonesia which is based on customary law regarding land. The direction of this reform is based more on the views of adat law expert, Mohammad Koesnoe. The type of research in this article is legal research using a conceptual approach and also a statute approach, and analyzed using historical, systematic and grammatical interpretation methods. The research results show that customary law is still relevant to use as a basis for legal reform in Indonesia while still referring to the rechtsidee of the Indonesian nation as stated in Pancasila. Therefore, agrarian reform in Indonesia should refer to the original law of the Indonesian people, namely adat law.Keywords: Adat Land Law; Agrarian Law Reform; Soil Epistemology.

Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Ravina Moselle Siringoringo, Gracia; Sekarmadji, Agus; Santoso, Urip
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2266

Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 27 Januari 1993 yang untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dalam proses peralihan penguasaan tanahnya dilakukan dengan Surat Penyerahan yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku Kepala Wilayah atau Notaris. Atas hal tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengalihan penguasaan tanah negara yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Penyerahan ini tidak mengalihkan hak atas tanahnya melainkan penguasaan atas tanahnya saja, dengan adanya Surat Penyerahan ini selanjutnya dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.

Co-Authors Ave Maria Frisa Katherina Bagas Hega Samudra Dewi Liesnoor Setyowati Diyan Ricky Warisle Ellyne Dwi Poespasari Faizal Kurniawan Oemar Mochtar Oemar Moechthar Pitriani, Winda Ravina Moselle Siringoringo, Gracia Sampe, John Roberto Soelistyowati Sri Hajati Sri Winarsi Urip Santoso

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search