Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2013)" : 8 Documents clear

INTERCALATING LAW AS A TOOL TO PROMOTE ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA Fajar Sugianto; Tomy Michael Saragih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIndonesia as a Rechtsstaat like any other developing countries, its society is based on patterns and economic classes, overall obedience to the law is not easy. In heterogeneous society formed of groups based on religion, race, language, and wealth, it is one of the most difficult unifying factors in terms of compliance with the law. Conflict of interest tend to make any law may be resisted. As a consequence being a Rechtsstaat, the greatest difficulty is to produce efficient legal outcomes and consistency of legal practice. At this point, the law and economics offers economic efficiency as a framework to model effective legal outcome and common purposes to widely unify disparate areas of legal activities. The primacy of efficiency helps to harmonise the practice of law with social practices. When such law exists, it does function as a social tool aiming at the promotion of economic efficiency that goes well with other social practices. Efficiency in law simplifies how law works in different society, especially in heterogeneous communities. This approach does not reduce law to economics (or vice versa, for that matter), it claims simply that law and economics have a lot to learn from one another. Key words: economic efficiency, consistent legal practices, law and economicsAbstrakIndonesia sebagai Rechtsstaat, seperti negara berkembang lainnya, masyarakatnya didasarkan pada susunan tatanan dan kelas ekonomi, ketaatan hukum secara keseluruhan adalah tidak mudah. Dalam masyarakat heterogen yang terbentuk dari berbagai macam kelompok berdasarkan agama, ras, bahasa, dan tingkat kekayaan, hal-hal semacam ini menjadi salah satu faktor pemersatu yang sulit dalam hal membentuk ketaatan hukum. Konflik kepentingan cenderung membuat hukum apapun ditentang. Sebagai akibat dari bentuk negara hukum, kesulitan terbesar adalah menghasilkan hasil hukum yang efisien dan menciptakan konsistensi praktek hukum. Pada titik ini, Hukum dan Ekonomi menawarkan efisiensi ekonomi sebagai kerangka kerja untuk memodel hasil hukum yang efektif dan tujuan umum untuk menyatukan disparitas praktek hukum. Keunggulan efisiensi membantuk untuk menyelaraskan praktek hukum dengan praktek-praktek sosial lainnya. Ketika hukum seperti ini ada, ia berfungsi sebagai alat sosial yang membuat hukum berjalan seiring senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. Efisiensi dalam hukum menyederhanakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang berbeda, khususnya pada tatanan masyarakat yang heterogen. Pendekatan semacam ini tidak mengurangi keberadaan hukum terhadap ekonomi (atau sebaliknya, dalam hal ini), hanya menegaskan bahwa hukum dan ekonomi harus saling mengisi.Kata kunci: efisiensi ekonomi, praktek hukum yang konsisten, hukum dan ekonomiÂ

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION DALAM KETENTUAN HAK MORAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA M. Zairul Alam
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThedigital technological advancement and internet technology urges the new forms ofÂ works protection against new model of piracy and copyright infringement. Technological Protection Measures (TPM) and Rights Management Information (RMI) seeks to answer the needs of new forms of technological protection as those provisions are regulated under WIPO Copyright Treaty 1996. This paper suggest that the RMI concept which is regulated under Moral Rights section in Indonesian Copyright Act reveals new obstacles in order to comply with adequate and effective legal remedies requirementsin WCT provision. As a conclusion, the arrangement of RMI under Moral Rights in Indonesian Copyright Act does not fit properly with the main objectives of RMI as one element of double protection of digital works along with TPM. Key words: rights management information, moral rights, technological protectionAbstrakKemajuan teknologi digital dan teknologi internet memunculkan urgensi bentuk perlindungan baru atas model pembajakann karya cipta dan pelanggaran hak cipta. TPM (Technological Protection Measures) dan RMI (Rights Management Information) mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan perlindungan ciptaan dengan penggunaan teknologi sebagaimana diatur dalam WIPO Copyright Treaty 1996. Tulisan ini selanjutnya akan menjelaskan bahwa pengaturan RMI di bawah Ketentuan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta memunculkan kendala dan tantangan baru dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan akan pengaturan RMI yang memadai dan efektif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pengaturan RMI dalam Ketentuan Hak Moral dalam UUHC di Indonesia tidak secara tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam WCT, bahwa baik RMI dan TPM berfungsi sebagai proteksi ganda perlindungan karya digital.Kata kunci: right management information, hak moral, perlindungan teknologi

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Ari Ratna Kurniastuti
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractJournal writing is about the legal protection of micro small and medium enterprises (SMEs) from the impact of the Agreement of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). It is motivated by the ACFTA agreement that went into effect on January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. Seeing as it is a phenomenon that needs to be assessed on the first position of the ACFTA agreement in the Indonesian legal system relating to the case of a legal conflict with national legislation that protects SMEs. The second study is about the ideal form of legal protection for SMEs from the impact of the ACFTA agreement. Key words: legal protection, the micro, small and medium enterprises (smes), treaty of asean china free trade area (ACFTA)Â AbstrakPenulisan jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari dampak adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 banyak industri lokal yang termasuk di dalamnya adalah UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, sampai ada yang gulung tikar. Melihat fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai yang pertama kedudukan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi UMKM. Kajian kedua adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak adanyaÂ perjanjian ACFTA.Kata kunci: perlindungan hukum, usaha mikro kecil menengah (umkm), perjanjian asean-china free trade area (ACFTA)

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU- VIII/ 2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN Djumikasih Djumikasih
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper aims to identify and analyze what the juridical implications of the publication of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII / 2010 on Child Outside Marriage Deed which has been published by the Department of Population and Civil Registration prior to the establishment of the Constitutional Court's decision . The method used in this study is a normative juridical approach legislation. From the discussion, it can be concluded that the Constitutional Court 46/PUU-VIII/2010 Number of Tests on Article 43 paragraph ( 1 ) Marriage Act ( Act No. 1 of 1974 ) when viewed from the angle of legal certainty it will lead to legal certainty . But the decision will not have any juridical implications of the child's birth certificate that has been published outside of marriage and illegitimate child who was born before the date of February 17, 2012, as if enacted would be contrary to the principle of legality is interpreted Article 47 of the Law on the Constitutional Court and Article 28 ( i ) of the 1945 Constitution . Likewise, if the terms of the fairness and usefulness , especially for justice seekers / applicant , the timing of this decision is not fair and not useful , because although the Court granted the petition but the Constitutional Court can not be applied to her . Â Key words: yuridical implication, birth certificate, children who are born outside of marriageÂ AbstrakÂ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa implikasi yuridis dari terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 terhadap Akta Anak Luar Kawin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum lahirnya putusan MK tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomer 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU NO 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukumnya maka akan menimbulkan kepastian hukum. Akan tetapi putusan tersebut tidak akan mempunyai implikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang sudah terbit dan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pencari keadilan /pemohon, waktu pemberlakuan putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun MK mengabulkan permohonannya tetapi Putusan MK tersebut tidak dapat diberlakukan kepadanya.Kata kunci: implikasi yuridis, akta kelahiran, anak luar kawin.

IMPLEMENTASI LEMBAGA PRAPERADILAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong) Sujiono Sujiono
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIn principle, the institution is still relevant pretrial maintained and do not need to be replaced with the judge commissioner. It's just the rules of pretrial in the Criminal Code needs to be refined. There are two important things that need to be revised so that should not be a dilemma in practice. The first is about the verdict fall. According to Article 82 paragraph (1) letter d Criminal Code, if the case has not been checked pretrial, pretrial fall if the case should be decided principally already checked. True, that on the legitimacy of the arrest or detention-which was filed pretrial can be examined together with the examination of the subject matter, so it does not matter if only pretrial disqualified because the subject matter has begun to be examined. However, it would mubazirnya judicial institution established by law, if only by reason of the subject matter already checked then pretrial shall be disqualifiedKey words: pretrial agency, legal protection, rights of suspectsAbstrakPada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.Kata kunci: lembaga praperadilan, perlindungan hukum, hak-hak tersangka

ANALISIS YURIDIS DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Idris Aly Fahmi
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ The objectives of this journal are to describe and to analyze the boundary of the degraded verifying strength and the boundary of the cancellation of Notary Public Certificate based on Article 84 Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, and also to describe and to analyze the mechanism of the application of civil sanction against Notary Public in the case of the degraded verifying strength and the cancellation of Notary Public Certificate. Method used in this journal is normative juridical with statute and conceptual approaches. Result of research indicates that the boundary of Notary Public Certificate with degraded verifying strength into a merely under-hand document is when Notary Public Certificate has violated Article 16 Verse (1) Letter l, Article 16 Verse (7), Article 16 Verse (8), Article 41 with reference to Article 39 and 40, and Article 52 of Act No. 30 of 2004 about The Rank of Notary Public. The boundary of the cancellation, or being cancelled based on law, pursuant to Article 84 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, is when Notary Public Certificate deviates from what has been stated in Article 16 Verse (1) Letter i, Article 16 Verse (1) Letter k, Article 44, Article 48, Article 50, and Article 51 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public. The mechanism of the application of civil sanction against Notary Public is decided through the court process begun with the allegation by the parties in the certificate who is adversely affected due to the mistake or the negligence of Notary Public which is considered as violating Article 84 of Act No.30 of 2004 about The Rank of Notary Public, and/or contravening against the provision of Article 1865 of Civil Code.Â Key words: degradation, verifying strength, cancellation, notary public certificate Â AbstrakTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis batasanÂ degradasi kekuatan pembuktian dan batasan pembatalan akta Notaris menurut ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi perdata terhadap Notaris dalam hal terjadinya degradasi kekuatan pembuktian atau pembatalan akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, batasan akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), Pasal 41 dengan menunjuk ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, serta melanggar ketentuan Pasal 52Â Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sementara batasan akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah melanggar kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mekanisme penerapan sanksi perdata terhadap Notaris dijatuhkan melalui proses peradilan yang diawali oleh gugatan para pihak dalam akta yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Notaris yang melanggar ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NotarisÂ sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan sejalan dengan teori pembuktian.Kata kunci : degradasi, kekuatan pembuktian, pembatalan, akta notaris

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA Hendra Setiawan
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractRegarding the implementation of the supervision toward foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office has difficulties to supervise their stay and activity. As the rules and regulations are considered as adequate, then the weakness is not in the legal system but caused limited Immigration Officer. According to this government regulation, there are two types of supervision: administrative and field supervisions.Key words: effectiveness, supervision, foreignerAbstrakPelaksanaan pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan Orang asing di Kaltim. Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki Oleh Kantor Imigrasi Klas I Samarinda . Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan.Kata kunci: efektivitas, pengawasan, orang asing

GANTI RUGI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT Fabian Fadhly
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractCompensation is a method that can be used in consumer protection from defective product that produce by producer. Therefore, this paper explore compensation with it form as consumer protection. Juridis normative with descriptive analytis aprroach is research method that use in this paper. The producer have liability to give compensation to consumer that used defective product, with to percieve calculated concret and/or past loss, and also to consider the consumer obligation as the right of producer have been done, it form can be money because the simplicity term.Key words: compensation, protection, consumer, producer, defective productAbstrakGanti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji mengenai ganti rugi serta bentuknya akibat produk cacat sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Produsen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, akibat menggunakan atau mengonsumsi produk cacat, dengan memperhatikan kerugian nyata dan yang dapat diduga, dan mempertimbangkan kewajiban konsumen yang menjadi hak produsen telah dilaksanakan. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen berupa uang karena sifatnya yang praktis Kata kunci: ganti rugi, perlindungan, konsumen, pelaku usaha, produk cacat

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA