Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2015)" : 8 Documents clear

TINJAUAN KEDUDUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research aims to discuss the Status Users Budgets and the Budget User Proxy and Its Implications. This paper uses normative research. Results of this writing, the Regulation number 21 of 2011, or a change to a 2 Regulation No. 13 of 2006 was duly converted again, to make room for the regional head of local government in the Province / District / City, to set a minimum threshold associated with the use of money UP / GU, toward direct payments to third parties related goods and services. Presidential Decree number 54 of 2010, has given space to nominal 100 million, related to spending or procurement for the procurement of goods and services directly. Direct procurement is not to see the properties or provide provisions in terms of spending on goods and services, but it belongs to the category of capital expenditures space. AbstrakPenulisan ini bertujuan membahas Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Implikasinya. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari tulisan ini, Peraturan nomor 21 tahun 2011, atau perubahan ke 2 Peraturan nomor 13 tahun 2006 sepatutnya diubah lagi, untuk memberikan ruang bagi kepala daerah pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk menetapkan batas minimum terkait dengan penggunaan uang UP/GU, terhadap pembayaran langsung kepada pihak ketiga barang dan jasa yang terkait. Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2010, telah memberikan ruang sampai nominal 100 juta, terkait belanja atau pengadaan barang dan jasa atas pengadaan langsung. Pengadaan langsung bukan untuk melihat sifat atau memberikan ketentuan didalam hal belanja barang dan jasa, tetapi hal ini termasuk kategori ruang belanja modal.

KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS KELAMIN (HOMOSEKSUAL) Riswan Erfa
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.6

AbstractThe writing of Journal in the form of research is motivated by three issues. First, juridical problems that can be observed from the vacuum of norm. Article 292 of the Criminal Code only formulate criminal sanctions for perpetrators who commit indecent acts between same-sex with child victim. Second, theoretical issue, crime can be interpreted as a mala in se or bad deeds in itself, prohibitted behavior based on public agreement on procedures for the prohibition. Third, sociological problems that can be observed from the discovery of indecent acts performed by same-sex couples and the refusal of the major community to the existence of homosexuals. Aims in writing of this journal are formulated in two formulation. First: To analyze and explain indecent acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act (offense) in Indonesia. Second: To analyze and explain concept of criminal law policy formula for indecent acts by criminalizing same-sex couples in Indonesia. The writing of Journal uses normative legal research methods. Acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act, first: Juridical basis, can be based on Law Number 11 of 2012, the Pancasila as well as several articles in the Constitution of Indonesia and the last is Article 1 (1) of the Criminal Code concerning on the principle of legality. Second: the theoretical basis, can be based on the criminalization of indecent acts to the indecent acts undertaken by same-sex couples have met the general criteria of the criminalization supported by the form of criminalization theory, the theory of natural law, positivism, and human rights. Third: sociological basis, indecent acts by same-sex couple as an act that is not in line with the spirit of the nation, the public reaction to the rejection of homosexual activity, and not in line with the rules of indigenous peoples. Furthermore, the concept of policy formulation in the criminal law to criminalize the indecent acts performed by same-sex couples in Indonesia can be made by taking into account several things. Noting the criminal law policy and pay attention to the comparison of conceptual settings.Â AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya kekosongan norma. Pasal 292 KUHP hanya merumuskan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang korbannya anak. Kedua, permasalahan teoritis, kejahatan bisa ditafsirkan sebagi mala in se atau perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan luas tentang tata kelakuakan bagi satu larangan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati dari ditemukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dan penolakan dari mayoritas masyarakat terhadap keberadaan homoseksual. Tujuan penulisan jurnal ini dirumuskan dalam dua rumusan. Pertama: untuk menganalisa dan menjelaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik) di Indonesia. Kedua: untuk menganalisa dan menjelaskan konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan tindak pidana, pertama: Dasar yuridis, didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2012, Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD NRI dan terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas. Kedua: dasar teoritis, didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori hukum alam, positivisme, dan HAM. Ketiga: dasar sosiologis, perbuatan cabul sesama jenis kelamin sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, serta tidak sejalan dengan corak masyarakat hukum adat. Selanjutnya konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana dan memperhatikan perbandingan konsep pengaturan.

PENERAPAN SAN REMO MANUAL PADA PENGIRIMAN (SATGAS MTF) TNI DALAM MISI UNIFIL Martha Latu Retno
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAt the year of 2009 for the first time Indonesia took part by send a warships (KRI) for peacekeeping mission in UNIFIL (United Nations Mission Interim Forces in Lebanon). The UNIFIL MTF's mission acted upon military operations other than war at sea were located in the area of conflict between Israel and Hezbollah. International legal provisions applicable to war at sea is the San Remo Manual which is a guideline for the implementation of war at sea. Therefore, it is necessary to study the legal status and how the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. The purpose of writing is to examine and analyze the legal status of the Task Force and the military MTF identify and analyze the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. This writing method normative legal writing approach Statute and philosophical approach. Of this paper will be the writing on the analysis results obtained legal status and application of the military task force MTF San Remo Manual can be used in the operation of the Task Force of UNIFIL MTF.Key words: legal status of The MTF TNIâ€™s task force, the implementation of the san remo manualAbstrakPada tahun 2009 untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam misi pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB pada misi United Nation Interim Forces Mission in Lebanon (UNIFIL). Di dalam Satgas MTF TNI misi UNIFIL ini malaksanakan operasi militer selain perang di laut yang berada didaerah konflik antara Israel dan Hisbullah. Ketentuan hukum Internasional yang berlaku untuk perang di laut adalah San Remo Manual yang merupakan pedoman pelaksanaan perang di laut. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa status hukum Satgas MTF TNI serta mengetahui dan menganalisa penerapan San Remo Manual dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF TNI dalam misi UNIFIL. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan filsafat. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis status hukum Satgas MTF TNI dan penerapan San Remo Manual dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF UNIFIL.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN Arfan Kaimuddin
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbsrtactThis research published as journal is written and motivated by three issues. First is the juridical problems that can be observed from the inconsistency of the Act Number 11 of 2012 on the SPPA from article 1, paragraph (6) of the restorative justice to Article 9 paragraph (2). It has distorted the concept of restorative justice for victims of crime minor theft. The Second is the theoretical issues, that is the right of victims to be protected, but in practice these rights are neglected. the Third issue is the sociological problems that can be observed where the criminal acts of theft committed by a child can interfere with the comfort and safety of the community. This research's objective is to find a basic philosophical formation of Article 9, paragraph (2) of Act No. 11/2012 on SPPA. To describe how should the diversion of the victims of wage theft with losses under local minimum wage was implemented. This journal is written using normative legal research methods. Basic formation of Article 9 (2) Article 9 paragraph (2) of Law No. 11/2012 on SPPA included four main points, three points are meant to protect children in order to avoid prison and then the fourth point is to protect the interests of victims and perpetrators of child. If the victim does not wish to participate, diversion will still run. This philosophical basis is in contrary to the theory of restorative justice and legal protection. In comparison to the Diversion process of Philippines dan Malaysia state, to achieve the ideal form of diversion for criminal offenses minor committed by children in Indonesia is to use a restorative justice approach in a diversion effort. It is supported by the theory of criminal law policy, which is by reformulating and altering the content of Article 9 paragraph (2) of the SPPA. AbsrtakPenulisan jurnal berupa hasil penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya inkonsistensi dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yakni antara pasal 1 ayat (6) mengenai restorative justice dengan Pasal 9 ayat (2). Hal ini telah mencederai konsep restorative justice bagi korban tindak pidana pencurian ringan. Kedua, permasalahan teoritis, Hak-hak korban harus dilindungi, namun dalam praktek hak tersebut terabaikan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati ialah Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk menemukan dasar filosofis pembentukan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk menguraikan bagaimana semestinya proses diversi terhadap korban pencurian yang kerugiannya dibawah upah minum provinsi setempat dilaksanakan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPAterdapat empat poin utama, tiga poin bertujuan untuk melindungi anak agar terhindar dari penjara kemudian poin keempat yaitu melindungi kepentingan korban dan juga pelaku anak. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Dasar filosofis tersebut bertentangan dengan teori restorative justice dan juga teori perlindungan hukum.Setalah melakukan perbandingan Proses diversi dengan Negara Filiphina dan Malaysia, untuk mencapai bentuk ideal diversi untuk tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Indonesia ialah dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada upaya diversi. Hal ini didukungoleh teori kebijakan hukum pidana. Dengan mereformulasi untuk merubah isi dari Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

ANALISIS KEBIJAKAN LINKAGE PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA Siti Hamidah
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLinkage program is a program that connecting banks to small micro enterprises through microfinance institutions. The weakness of the Linkage program is the regulatory that are scattered in various regulation, and specifically for Islamic financial institutions the problems regard to compliance with the provisions of sharia. This research is based on statute and conceptual approach. The result from collecting and analysing the Linkage Program regulatory for Islamic Financial Institutions in Indonesian positive law show that the regulation of Linkage programs classified in two groups, the substance and procedural policies. These regulation becomes a reference for Islamic financial institutions, small and micro enterprises in Indonesia.AbstrakLinkage program adalah program yang menghubungkan bank dengan pelaku usaha mikro kecil melalui lembaga keuangan mikro. Kelemahan dalam Linkage program adalah pada aspek peraturan yang tersebar dalam berbagai aturan, dan khusus bagi lembaga keuangan syariah terdapat pula kendala berkaitan dengan kesesuaian dengan ketentuan syariah. Dari penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini diperoleh inventarisasi serta analisis kebijakan Linkage Program bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hukum positif Indonesia. Kebijakan terkait Linkage program, diklasifikasi dalam 2 kelompok, yaitu kebijakan substansi dan prosedural. Aturan inilah yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah rangka pemberdayaan usaha kecil mikro di Indonesia.

PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR Bagus Bayu Prabowo
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis scientific article discuss the fulfillment of the rights lodge complaints for Children in a correctional institution the son of Blitar, associated with the principle of child protection that was found in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Child.The problems raised by the writer, on the implementation of fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar that reflects the principle of child protection. Was continued by knowing obstacles and the efforts made by a correctional institution in the son of blitar fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar. Empirical research is kind of the prevailing approach to yuridicial sociological. Of the results of research we can see that the implementation of the right lodge complaints to the correctional institution in the blitar have been reflecting the principle of child protection contained in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Children. The principles of child protection in the implementation of development of the main coaching against children who undergo criminal in a correctional institution children are: the principle of protection, the principle of non discrimination, the principle of the best interests for children, the principle of the right of life, grow and flourish, the principle of training and coaching, the principle of proportionate. In terms of nurturing a right to complain of the correctional institution for the protection of children (made of cement the principles of refuge in principle, against the best interests of the child, the principle of life grow and develop, the principle of development and coaching, the principle of proportional ) has done or accomplished.For the fulfillment of the rights of the child in his complaint made of cement a correctional institution and there are few obstacles to or derived from the correctional officers to undergo a criminal himself.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-Prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional. Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar keenam prinsip-prinsip perlindungan anak (prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional) telah dilaksanakan dan /atau terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal petugas pemasyarakatan maupun dari anak yang menjalani pidana sendiri.

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN Murni Murni; Sri Maharani MTVM
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe background of this study is the absence of the Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) in the region of Madura. This legal empirical study, in order to examine the legal aspects as well as to identify opportunities and obstacles to the establishment of BPSK. The results of this study put the structural problem as the main reason, unrealized funding that are being considered by the government. Important to be done is to provide a basis for the establishment of BPSK through regulation in each area and the governmentâ€™s commitment to provide the financial support in the budget.AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di wilayah Madura. Ini adalah penelitian hukum empiris, tujuannya untuk mengkaji aspek hukum dan mengetahui peluang juga kelemahan pendirian kelembagaan BPSK di wilayah Madura. Hasil dari penelitian ini menempatkan problem struktural menjadi alasan terdepan tidak terbentuknya BPSK di wilayah Madura, alasan pendanaan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah tidak merealisasikan lembaga ini. Penting untuk dilakukan adalah memberikan payung hukum bagi lahirnya kelembagaan BPSK melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten dan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan financial dalam APBD.

PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI TATA NIAGA IMPOR PANGAN Sihabudin Sihabudin
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractPolicy is a government decision that is general and preveils to all people. The legal consequences of being a member of the world trade organization is that the Indonesian government must take submissive and obedient to the rules agreed in international trade agreements related to exports and imports, including making changes to the legal instruments and policy development in the trade sector. The marketing of rice and several other food commodities involving import has dimensions that are not simple problems, even multi-dimensional, ranging from economic, political, as well as socio-cultural.Indonesian government's policies regarding the regulation of food import regulation is an effort to protect domestic manufacturers from dumping activities or due to increased imports, Indonesia is also to protect consumers from imported products that do not meet the quality standards of security and health of consumers.This paper is about to do a reformulation of the government's policy regarding the adjustment of the trade system for food imports, in order to find effective policy formulation and efficient in solving the problems that arise regarding the marketing of food imports that has been happening. By using descriptive normative legal analysis, the study found that the common thread of chaos cross trade system for food import regulations which are due to unfitted between national regulations and regional regulations (AFTA, CAFTA, APEC) as well as global regulations (GATT-WTO). Thus, administrative reform of domestic and foreign trade are necessary, particularly regarding to the procedure of rice imports. All forms of deviations in import licensing process, document manipulation, and the pattern of non-governmental practices must obtain decisive action, both administratively and legally, as a valuable shock-therapy.Â AbstrakKebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi hukum dari menjadi anggota organisasi perdagangan dunia adalah bahwasanya pemerintah Indonesia harus ikut tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional terkait ekspor-impor, termasuk melakukan perubahan terhadap instrumen hukum dan kebijaksanaan pembangunan di sektor perdagangan. Tata niaga beras dan beberapa komoditas pangan lain yang melibatkan impor memiliki dimensi permasalahan yang tidak sederhana, bahkan multi-dimensi, mulai dari ekonomi, politik, bahkan sosio kultural. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengaturan tata niaga impor pangan merupakan upaya melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Tulisan ini hendak melakukan reformulasi kebijakan pemerintah mengenai pengatuan tata niaga impor pangan, agar ditemukan rumusan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan problematika yang muncul seputar tata niaga impor pangan yang selama ini terjadi. Dengan menggunakan analisis hukum normatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa benang merah dari silang sengkarut regulasi tata niaga impor pangan diantaranya adalah karena tidak sinkronnya antara regulasi nasional dengan regulasi regional (AFTA, CAFTA, APEC) maupun regulasi global (GATT-WTO). Sehingga, diperlukan pembenahan administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, khususnya yang berhubungan dengan prosedur impor beras. Segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan impor, manipulasi dokumen, dan pola praktik non-pemerintah perlu memperoleh tindakan tegas, baik secara administratif, maupun secara legal, sebagai shock-therapy yang berharga.Â

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA