cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis" : 11 Documents clear
Japan’s Strategy in Internationalization of Small and Medium Sized Firms: A Case Study of Japan Internship Program Firman Budianto
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.161-174

Abstract

The changing labor market following the economic and socio-cultural changes in Japan, on the one hand, drives the country to increase the entry of foreign workforces, including highly skilled foreign professionals. On the other hand, number of studies on global talents in Japanese workplace demonstrates a call for structural reforms in the Japanese firms as highly skilled global talents, from their own perspective, are struggling to integrate into Japanese firms due to multiple factors. By using qualitative data from document and content analysis, this present study contributes to the growing discourse on global talents mobility in the changing Japanese corporations by discussing, from Japan side, their strategies in dealing with the emerging needs of foreign workforces. Based on a case study of METI Japan Internship Program, this study finds that Japanese government in collaboration with Japanese firms start to promote an internship program for international young talents and make use of their cultural capital to not only support host companies’ business expansion, but also to expand crosscultural exposure in the workplace and challenge the existing HRM practice of the companies. Being facilitated by the Japanese government, the program is beneficial for Japanese firms and may serve as a stepping stone for the students to work in Japanese firms in the future. This present study, therefore, suggests that global internship paves a way in channeling global talents to Japan and plays an increasingly crucial role in promoting emerging forms of internationalization within Japanese corporations.Keywords: Global talent, Internationalization of Japanese firms, Japan Internship Program, Skilled migrationPasar tenaga kerja yang berubah mengikuti perubahan ekonomi dan sosial-budaya di Jepang, di satu sisi, mendorong Jepang untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja asing, terutama, profesional asing terampil. Di sisi lain, sejumlah studi tentang talenta global di Jepang menunjukkan adanya urgensi reformasi struktural di perusahaan-perusahaan Jepang karena pekerja asing terampil tersebut menghadapi berbagai tantangan untuk berintegrasi ke perusahaan-perusahaan Jepang. Dengan menggunakan data kualitatif dari analisis dokumen, penelitian ini berkontribusi terhadap diskursus mobilitas talenta global dalam perusahaan Jepang dengan membahas, dari sudut pandang Jepang, strategi mereka dalam menghadapi peningkatan kebutuhan tenaga kerja asing terampil. Berdasarkan studi kasus Program Magang Jepang METI, studi ini menemukan bahwa pemerintah Jepang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang telah memulai program magang untuk talenta muda internasional dan memanfaatkan keterampilan mereka untuk tidak hanya mendukung ekspansi bisnis perusahaan Jepang, tetapi juga untuk mempromosikan komunikasi lintas budaya di tempat kerja dan mengritik praktik manajemen SDM perusahaan yang berjalan. Dengan dukungan Pemerintah Jepang, program ini bermanfaat bagi perusahaan Jepang dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan bagi para peserta untuk bekerja di perusahaan Jepang di masa depan. Penelitian ini, oleh karena itu, menunjukkan bahwa program magang global membuka jalan bagi para latenta global untuk berkarier di Jepang dan semakin memainkan peran dalam mempromosikan internasionalisasi dalam perusahaan Jepang.Kata-kata kunci: Internasionalisasi Perusahaan Jepang, Japan Internship Program, Migrasi terampil, Talenta Global
The Future of Israel - Palestinian Conflict: Either One State or Two? Ichlasul Amal
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.63-76

Abstract

Sebagai salah satu konflik yang cukup banyak menarik perhatian dari dunia internasional, konflik antara Israel dan Palestina sudah banyak melewati proses diplomasi untuk diperolehnya perdamaian diantara keduanya. Konflik ini sudah memakan waktu cukup lama, sekitar 71 tahun sejak permulaanya, dan kini sedang menghadapi tantangan dan kenyataan bahwa usaha untuk mencapai perdamaian di antara keduanya mengalami perkembangan yang stagnan. Usaha untuk mencapai resolusi konflik dalam peace talk yang dilakukan pada rentang tahun 2013-2014 mengalami penangguhan. Hal ini menimbulkan beberapa pandangan terhadap keefektifan resolusi konflik yang ada saat ini, bagi kedua negara yang bertikai, yaitu resolusi satu negara dan dua negara. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa liberalisme ideasional menempatkan solusi dua negara sebagai solusi terlayak, mengesampingkan solusi satu negara. Solusi satu negara tidak dapat memenuhi kerangka hidup koeksistensi dalam liberalisme ideasional. Kerangka hidup koeksistensi terdiri dari kesepahaman dalam batas wilayah, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomik. Tulisan ini menemukan bahwa solusi dua negara memenuhi hal tersebut yang akan dijelaskan dalam artikel ini melalui pendekatan analisis historis kualitatif, metode kepustakaan dan dilandasi teori liberalisme ideasional.Kata-kata kunci: Israel, Liberalisme, Palestina, resolusi konflik.A lot of diplomatic processes to obtain peace had done several times for Israel and Palestine. It happened as the conflict itself attracted much intention from the international world. The conflict has taken a long time, about 71 years since its inception, and is now facing challenges and the fact that efforts to achieve peace between the two have experienced stagnant development. Efforts to achieve conflict resolution in peace talks conducted in 2013-2014 experienced a delay. The event raised several views on the effectiveness of the current conflict resolution for the two warring countries, namely the resolution of one country and two countries. In this paper, the authors find that ideational liberalism places the two-state solution as a feasible solution, leaving aside the one-state solution. A one-state solution cannot fulfill the coexistence framework in ideational liberalism. The coexistence framework consists of understanding within boundaries, political institutions, and socio-economic regulations. This paper finds that the two-state solution satisfies this point, which will be explained in this article through the approach of qualitative historical analysis, the method of literature and the theory of ideational liberalismKeywords: Israel, Liberalism, Palestine, conflict resolution.
Factors Inhibiting Indonesia-Timor Leste Border Delimitation in Manusasi Village (2014-2018) Novitasari Annisa Putri; Sukmawani Bela Pertiwi
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.77-96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor penghambat delimitasi batas darat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada unresolved segment di Desa Manusasi periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan issue-level approach dari kajian sengketa wilayah yang menyatakan bahwa kombinasi faktor kewilayahan dan visibilitas domestik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap dinamika sengketa wilayah. Dalam hal ini, dinamika sengketa yang masih berlangsung namun relatif stabil disebabkan karena kombinasi kewilayahan yang memiliki nilai, baik tampak maupun tidak tampak, namun visibilitas di level nasional kurang. Argumennya, wilayah yang memiliki nilai tertentu akan sulit diselesaikan sehingga memerlukan waktu lama. Namun kurangnya visibilitas sengketa diantara masyarakat di level nasional membuat tensi tetap stabil dikarenakan absennya tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk menyelesaikan sengketa ini. Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi kedua faktor ini juga berpengaruh dalam kasus delimitasi batas darat Indonesia-Timor Leste di Manusasi hingga 2018.Kata Kunci: Delimitasi Batas Darat, Indonesia-Timor Leste, Desa Manusasi (Bijael Sunan-Oben)This research aims to discuss factors inhibiting land border delimitation between Indonesia and Timor Leste on the unresolved segment in Manusasi Village between 2014 and 2018. This research uses issue-level approach from the study of territorial dispute which stated that the combination of territoriality and domestic visibility are among factors contributing to the dynamics of territorial disputes. In this case, the dynamics of the dispute which was still ongoing yet relatively stable is the result of the combination of its territoriality which is salient for its tangible or intangible value. However, the lack of visibility among audience at the national level keep the tension of the dispute stable because of the lack of pressure from the society to the government to solve this dispute. This research found that the combination of these two factors also contributes to the case of land border delimitation between Indonesia and Timor Leste in Manusasi until 2018.Keywords: Land Border Delimitation, Indonesia-Timor Leste, Manusasi Village (Bijael Sunan-Oben) 
The Relocation of the United States’ Embassy in Israel: Analysis of the Influence of Trump’s Nationalist Worldview and United States’ Domestic Politics Yanuar Albertus; I Gede Wahyu Wicaksana
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.125-142

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017. Kebijakan itu memicu berbagai kritik karena dunia menganggap pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem sebagai pelanggaran berbagai resolusi yang diadopsi oleh PBB. Terlepas dari kritik dunia, Trump masih bersikeras untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Kebijakan ini berhasil dilaksanakan seiring dengan diresmikannya kantor Kedutaan Besar AS yang baru di Yerusalem pada 14 Mei 2018. Berangkat dari fenomena ini, penelitian ini membahas mengapa Trump tetap memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem meskipun mendapat tentangan internasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu analisis worldview dan analisis politik domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dari dua kerangka pemikiran ini, penulis berargumen bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dipengaruhi oleh worldview Trump dan didukung oleh politik domestik AS yang melegitimasi kebijakan tersebut. Temuan dalam penelitian ini lantas mengonfirmasi argumen tersebut dengan data yang menunjukkan bahwa nationalist worldview yang dimiliki Trump menjadi faktor pendorong untuk pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nationalist worldview bukanlah faktor tunggal dalam kebijakan Trump tersebut. Dalam kasus ini, kondisi politik domestik AS memberikan legitimasi bagi Trump untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, yang di dalamnya mencakup opini publik yang pro-Israel, keberadaan Israel Lobby, serta adanya kepentingan Trump untuk memenuhi janji politiknya mengenai Yerusalem. Kata-kata Kunci: Yerusalem, Trump, Nationalist Worldview, Opini Publik, Israel Lobby, Janji Politik  This research analyzes Trump's foreign policy on the relocation of the United States (U.S.) Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, which was carried out on 6 December 2017. The policy triggered various criticisms as the world considered the movement as a violation of various resolutions adopted by the United Nations. Despite world criticism, Trump still insisted on moving the U.S. Embassy to Jerusalem. The policy was successfully implemented as the new embassy was established on 14 May 2018. Departing from this phenomenon, the author discusses why Trump continued to move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem despite international opposition. To answer the question, the author uses two frameworks: the analysis of worldview and the analysis of domestic politics in foreign policymaking. From these two frameworks, the author then argues that the relocation of the U.S. Embassy to Jerusalem was influenced by Trump's worldview, and was supported by U.S. domestic politics, which legitimized the policy. The findings in this research strongly confirm the author's argument aforementioned as the data collected shows that Trump's nationalist worldview is a driving factor for the move of the U.S. Embassy to Jerusalem. Furthermore, this study also shows that nationalist worldview is not a single factor in Trump's policy. In this case, the U.S. domestic politics also play a role by giving the legitimacy to move the embassy to Jerusalem, which included a pro-Israeli public opinion, the existence of an Israel Lobby, and Trump's interest in fulfilling his political promises regarding Jerusalem. Keywords: Jerusalem, Trump, Nationalist Worldview, Public Opinion, Israel Lobby, Political Promises
Beyond Consensus: Democratic Element in ASEAN Plus Three Economic Cooperation Eko NM Saputro
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.45-62

Abstract

ABSTRAKForum kerja sama keuangan ASEAN Plus Three (APT) telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai sebuah kerja sama regional. Hal ini terbukti dari beberapa perjanjian kerja sama yang disepakati dan diimplementasikan. Menariknya, kemajuan ini dicapai di tengah eksistensi berbagai sistem politik maupun ekonomi di kawasan tersebut; sebuah kondisi yang sering dijadikan alasan atas sulitnya proses demokratisisasi. Alhasil, selain menciptakan manfaat bagi ekonomi, kerja sama keuangan APT telah memfasilitasi pengenalan elemen-elemen demokrasi melalui inisiatif-inisiatif yang ada. Terkait hal ini, penelitian ini mencoba mengeksplorasi unsur-unsur demokrasi dalam inisiatif keuangan APT, khususnya pada inisiatif dukungan likuiditas regional, dan fasilitas penjaminan kredit. Penelitian mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan kedua inisiatif tersebut telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar demokrasi prosedural. Temuan awal juga menunjukkan bahwa adopsi prinsip-prinsip demokrasi prosedural dipicu oleh bisnis proses kedua inisiatif tersebut daripada perubahan ideologi politik di dalam negeri negara-negara anggota forum APT.Kata-kata kunci: ASEAN Plus Three, kerja sama keuangan, prinsip demokrasi, tata kelola regional. ABSTRACTThe ASEAN Plus Three (APT) financial cooperation forum has shown significant progress as regional cooperation. It could be seen from several cooperation agreements that were agreed upon and implemented. Interestingly, the progress made amid the existence of various political and economic systems in the region; a condition that often used as an excuse for the difficulty of the process of democratization. As a result, besides creating economic benefits, APT's financial cooperation has facilitated the introduction of elements of democracy through existing initiatives. Furthermore, this research tries to explore the elements of democracy in APT financial initiatives, especially in regional liquidity support initiatives and credit guarantee facilities. Research reveals that the decision-making process of the two initiatives has adopted the basic principles of procedural democracy. Preliminary findings also indicate that the adoption of the principles of procedural democracy was triggered by the business process of the two initiatives rather than changes in the political ideology within the APT forum member countries.Keywords: ASEAN Plus Three, financial cooperation, democratic principles, regional governance.
Russia Beyond Indonesia: Image Transforming Effort Through Public Diplomacy Chandra Purnama; Sasti Khoirunnisa; Anggia Utami Dewi; Dina Yulianti
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.109-124

Abstract

Survei menunjukkan bahwa sekitar 40% citra Rusia di tengah publik Indonesia adalah citra negatif. Indonesia bahkan disebut sebagai negara dengan persepsi negatif tertinggi terhadap Rusia di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini memaparkan upaya Rusia memperbaiki citranya di hadapan publik Indonesia melalui diplomasi publik dengan menggunakan media Russia Beyond. Penulis menggunakan konsep tiga dimensi diplomasi publik dari Mark Leonard sebagai alat analisis, yaitu news management, strategic communications, dan relationship building. Data yang digunakan dalam artikel ini didapatkan dari website dan media sosial Russia Beyond, wawancara dengan dua narasumber terkait, dan studi literatur. Penulis menyimpulkan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh Rusia telah menggunakan tiga dimensi diplomasi publik dengan cukup baik namun perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak upaya ini bagi perbaikan citra Rusia di Indonesia.Kata-kata kunci: diplomasi publik Rusia, Indonesia, Rusia, Russia Beyond Indonesia Survey shows that around 40% of Russia’s image in the public of Indonesia is relatively negative. Indonesia is referred to as a country with the highest negative perception of Russia in the Southeast Asia region. This article describes Russia’s effort to improve its image towards the public of Indonesia through public diplomacy by using Russia Beyond (RBTH Indonesia) as a media. The authors apply Leonard, Stead, dan Smewing’s (2002) three dimensions of public diplomacy as the tool of analysis, namely news management, strategic communications, and relationship building. The data was obtained from website and social media of Russia Beyond Indonesia, interviews with two related sources, and literature studies. The author concludes that public diplomacy carried out by Russia has used three dimensions of public diplomacy quite well, but further research needs to be done on the impact of these efforts in the improvement of Russia images in Indonesia.Keywords: Indonesia, public diplomacy of Russia, Russia, Russia Beyond Indonesia
City Diplomacy, Multilateral Networks and the Role of Southeast Asia Der-yuan Wu
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.17-30

Abstract

In the wake of globalization, cities have increasingly engaged in international affairs. Positioning as in-between administrative entities and to reconcile between competing national interests and universal objectives like the UN Sustainable Development Goals (SDGs), cities could demonstrate their agency in providing alternative pursuit of global development. In particular, while international affairs have in a way environmentalized, global environmentalism in turn has strongly urbanized in recent decades. Many cities along the coast, in Asia or broader world alike, are at the forefront of climate change impacts and would be vulnerable to any catastrophes such as the Indian Ocean tsunami of 2004. After all, given the size of city economies, the material losses caused by climate-induced extreme weather can be tremendous. Thus, it is worthwhile to examine the role of Southeast Asian cities in international development in terms of their transnational networking. Moreover, the phenomenon that cities becoming active players in international affairs has been explored mostly in relation to North American, European or Western setting. Literature on cities’ transnational and multi-level engagement in the EU has been abundant. By contrast, there is very few researches focusing on the part of ASEAN in mainstream literature on city diplomacy or paradiplomacy. The primary purpose of this paper is thus to examine the state of play by Southeast Asian cities in some key multilateral networkings such as C40 Cities, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) and United Cities and Local Governments (UCLG).Keywords: city diplomacy, Southeast Asia, transnational networking, multilateral networkingKota-kota semakin terlibat dalam urusan internasional setelah globalisasi mulai muncul ke permukaan. Memposisikan sebagai entitas administratif di antara dan untuk merekonsiliasi antara kepentingan nasional yang bersaing dan tujuan universal seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), kota-kota dapat menunjukkan peran mereka dalam memberikan alternatif pengejaran pembangunan global. Lebih lanjut, ketika isu lingkungan telah mendominasi dunia internasional, para pemikir lingkungan global telah membuatnya menjadi lebih urban dalam beberapa dekade. Banyak kota di daerah pantai, baik di regional Asia ataupun di regional lainnya di dunia, berada dalam resiko tinggi akan perubahan iklim dan rentan terhadap bencana seperti tsunami, seperti yang terjadi di Samudra Hindia tahun 2004. Terlebih lagi, mengingat ukuran ekonomi kota, kerugian materiil disebabkan oleh cuaca ekstrem yang disebabkan oleh iklim cenderung cukup besar. Dengan demikian, ada baiknya untuk memeriksa peran kota-kota Asia Tenggara dalam pengembangan internasional dalam hal jaringan transnasional mereka. Selain itu, fenomena bahwa kota menjadi pemain aktif dalam urusan internasional telah dieksplorasi sebagian besar di kawasan Amerika Utara, Eropa atau Barat. Literatur tentang keterlibatan transnasional dan multi-level kota-kota di Uni Eropa telah berlimpah. Sebaliknya, masih sedikit penelitian yang berfokus pada bagian ASEAN dalam literatur arus utama tentang diplomasi kota atau paradiplomasi. Tujuan utama dari tulisan prospektif ini adalah untuk menguji keadaan permainan oleh kota-kota Asia Tenggara di beberapa jaringan multilateral utama seperti Kota C40, Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal (ICLEI) dan United Cities and Local Governments (UCLG).Kata-Kata Kunci: diplomasi antar kota, Asia Tenggara, jaringan transnasional, jaringan multilateral
The United States’ Zero Tolerance Immigration Policy: An Analysis of Structural Violence Karina Utami Dewi; Desti Putri Cahyani
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.31-44

Abstract

Kebijakan imigrasi Zero Tolerance merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintahan Donald Trump dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imigran tanpa dokumen yang memasuki wilayah Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi ini menjadi isu yang mendapat sorotan dari dunia internasional karena sarat dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan memosisikan imigran tanpa dokumen serta anak-anak dalam keadaan yang rentan. Tulisan ini mengelaborasi bahwa kebijakan ini mengindikasikan kekerasan struktural pada penerapannya, dengan menggunakan konsep Kekerasan Struktural yang ditulis oleh Johan Galtung, dan mencoba membuktikan terjadinya kekerasan struktural serta alasan mengapa kebijakan ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Terdapat tiga argumen utama pada tulisan ini; pertama, kekerasan struktural terbukti telah dilakukan oleh Amerika Serikat dapat dilihat melalui subjek, objek, serta tindakan dalam konsep Kekerasan Struktural. Kedua, terdapat faktor pendorong yang sifatnya sengaja dan tidak sengaja dalam melakukan kebijakan yang mengakibatkan kekerasan struktural. Yang ketiga, Amerika Serikat menjalankan kebijakan ini dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada reward dan punishment. Kata-kata kunci: imigrasi, kekerasan struktural, Amerika Serikat  Zero Tolerance Immigration Policy is one form of policy formulated by the Donald Trump administration to reduce undocumented immigrants entering the United States. This immigration policy has become an issue of international attention because it is full of human rights violations, and places the undocumented immigrants and children in an unsafe condition. This paper describes that the policy mentioned above indicates structural violence in its implementation, employs the concept of Structural Violence written by Johan Galtung, and tries to prove the occurrence of structural violence and the reasons why this policy was carried out by the United States. There are three main arguments in this paper; first, there is indeed structural violence that has been committed by the United States as observed in the object, subject, and actions in the concept of Structural Violence. Second, there are intended and unintended motivations in implementing this policy, which encouraged structural violence. Third, The United States carries out this policy by using an approach that emphasizes reward and punishment. Keywords: immigration, structural violence, United States
The Increasing Of Vietnam Military Capability In The South China Sea Dispute: Arms Race Or Status Quo? Putti Ananda Hiswi
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.97-108

Abstract

This paper analyzes Vietnam's decision to increase its military strength in facing China in the South China Sea. Most of the existing works on the topic studied emphasized the interest of both states and their intention to enhance military power to secure their claimed territory. However, the previous studies have not explained that the selection of Vietnam's policies to strengthen its military capabilities would impact the occurrence of arms races in the region or only a form of balancing of the opposing military forces. This research is applying qualitative research methods with data sourced from primary and secondary data from official documents, books, journals, online news. This article shows that Vietnam's policy to increasing military capability could perceive as a form of an arms race or a way of maintaining its military status quo with opponents.Keywords:  Vietnam; the South China Sea, military capabilities, arms races, arms dynamics ABSTRAK Tulisan ini menganalisis keputusan Vietnam untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Penelitian terdahulu umumnya menunjukan kepentingan kedua negara dan niat mereka dalam meningkatkan kekuatan militer sebagai upaya mengamankan wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari teritori mereka. Namun, studi sebelumnya belum menjelaskan mengenai pemilihan kebijakan Vietnam untuk meningkatkan kemampuan militernya dapat menyebabkan dua kemungkinan yaitu terjadinya perlombaan senjata di wilayah tersebut atau hanya sebagai bentuk penyeimbangan kekuatan militer lawan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder dari dokumen resmi, buku, jurnal, berita online. Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan Vietnam untuk meningkatkan kemampuan militer dapat dianggap sebagai bentuk perlombaan senjata atau bentuk mempertahankan status quo militernya dengan lawan.Kata – kata kunci: Vietnam; Laut Cina Selatan, kemampuan militer, perlombaan senjata, dinamika senjata
The Identification of “The Art of War” Military Strategy On Netflix’s Business Strategy Ulfa Fawzia; Baiq Wardhani
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.143-160

Abstract

Karya sastra klasik “the Art of War” yang ditulis oleh Sun Tzu dipandang relevan ketika diterapkan di era kontemporer ini. Tidak terbatas pada lingkup militer saja, the Art of War juga dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan salah satunya di aspek bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti strategi militer yang tertulis dalam the Art of War yang teridentifikasi dalam strategi bisnis Netflix, sebagai suatu perusahaan yang berhasil menghadirkan terobosan di tengah industri hiburan digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif yang menganalisis data primer dan sekunder, serta mengumpulkan data-data dari kajian terdahulu, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Netflix mengadopsi beberapa strategi militer Sun Tzu dalam upayanya menduduki industri hiburan. Dengan beberapa penafsiran terminologi strategi militer yang kemudian disesuaikan dengan terminologi bisnis, penulis kemudian menelaah tahap-tahap perkembangan bisnis Netflix yang disertai dengan analisis strategi militer “the Art of War” sebagai upaya perusahaan melakukan penetrasi pasar dan menghadapi kompetitor, mendesain inovasi dan mengembangkan usaha, serta membentuk aliansi. Selain itu, penulis menemukan kesamaan pemikiran antara konsep pasifisme Sun Tzu dengan konsep binsis Netflix sebagai purpose-driven business. Kata-kata kunci: The Art of War, Netflix, dan Strategi Bisnis.  The classic literary work, "the Art of War" written by Sun Tzu, is considered to remain relevant applied in this contemporary era. Not limited to the military aspect, the Art of War also finds its place in various aspects of life, one of which is in business aspects. This paper aims to examine the military strategy written in the Art of War identified in the Netflix business strategy as a company that has succeeded in generating breakthroughs amid the digital entertainment industry. The authors employ qualitative methods to analyze both primary and secondary data collected from previous studies, books, journals, and scientific articles. The results of this study indicated that Netflix adopted several of Sun Tzu's military strategies in its efforts to occupy the entertainment industry. Some interpretations of military strategy terminologies have been adjusted into business terminologies to analyze the stages of Netflix's business development by using the Art of War military strategy as attempts by the company to penetrate the market and face competitors, designing innovation and business development, as well as forming alliances. Moreover, the authors found the similarity of ideas between the concept of pacifism by Sun Tzu with the business concept of Netflix as a purpose-driven business. Keywords: The Art of War, Netflix, and Business Strategy.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue