Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2018)" : 8 Documents clear

Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Adi Nur Rohman
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyyah (ibadah sosial). Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Data menunjukan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di DKI Jakarta namun hal tersebut kurang didukung dengan data-data pendukung yang akurat, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan pada akhirnya berujung pada sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan yang dilakukan guna menemukan hubungan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam, seperti halnya penggunaan metode maslahah mursalah dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

Kesesuaian Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Dengan Akad Ijarah Multijasa(Studi Kasus di BMT Hira Cabang Tanon) Roifatus Syauqoti
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan pembiayaan atas kebutuhannya. Salah satu produk yang ditawarkan BMT Hira yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dimanakan Multijasa karena jasa yang menjadi objek sewa bermacam-macam Namun, jasa yang ada di BMT baru meliputi jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan 2 akad Ijarah dan cara yang kedua adalah dengan akad Ijarah yang didahului oleh akad wakalah. Cara kedua inilah yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Karena Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Eropa Luluk Wahyu Roficoh
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Kehadiran Ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak pihak, khususnya umat Islam akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis milik barat pada perkembangannya tidak mampu mewujudkan kemakmuran, terbukti dengan krisis global yang terjadi di negara-negara Eropa dan menjalar ke seluruh dunia. Sejak kemunculan ekonomi Islam di Eropa tahun 1976, Yayasan Islam Leicester United Kingdom mendirikan pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam di Eropa ditandai dengan industri keuangan Islam di beberapa negara Eropa dengan mengoperasikan 24 bank yang menawarkan produk keuangan Islam dan didukung dengan 5 bank menerapkan sistem Islam secara penuh. Di Inggris bank yang secara operasional berbasis Syariah di Eropa berjumlah 6 Bank, adapun bank konvesional yang membuka Islamic windows sebanyak 16 bank. Sukuk dengan kontrak Ijarah juga terbit di Eropa dan terdaftar di London Stock Exchange dengan nilai total $51 Milyar. Perkembangan Asuransi berbasis syariah juga mendapat respon baik dari masyarakat Eropa.

Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia Siti Rohmah
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Upaya penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional telah melewati sejarah panjang, dari keberadaan teori Recptie yang kemudian diantitesis dengan teori Receptie Exit dan teori Receptio a contrario, yang pada klimaksnya lahir teori Eksistensi sebagai embriologi legislasi hukum Islam. Keberadaan teori-teori tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap warna penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia.Bahkan produk penyerapan hukum Islam pasca tumbangnya era Orde Baru cenderung normatif syariah symbolik.Sehingga perlu ada rekonstruksi toeritis sebagai tawaran baru penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional; yaitu dengan produk penyerapan hukum Islam yang subtansial. Sebab produk hukum Islam yang subtansial akan mudah disinergikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

The Concept of Settlement in Islam Taufiqurrahman Rahman
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

As a complete religion, Islam not only contains the rules of worship to Allah but also the rules of human life as a khalifah on earth, including the settlement arrangement. The ways of arranging settlements based on norms and rules in Islam should be the guiding into settlement development that accommodates the need for worship, socialize with neighbours or another human, and also friendly to nature.Many settlement concepts raise a variety of problems as it is appointed to secular or atheist patterns that eliminate the God involvement in human activities and deny the position of humans as a creature created by God. The study of settlement arrangement based on the concept of Islam contains the primacy of the purpose of settlement arrangement, especially to accommodate human beings to perform the obligation to worship Allah, accommodate the human interest (work and socialize), and the principle of not destroying nature / environment in line with Islamic concept of rahmatan lilalamin.In such a situation, it is necessary to have known that the old settlements laid out in the Islamic concept established and still exist today, sustainable, and even become a big city. The methodological approach in this investigation is to analyze cases of old cities in Islamic countries in terms of the settlement development paradigm associated with the literature in Islam, including on land use, neighbouring ethics, creation of public facilities, open space, access to social services, local governance, security and safety, and socio-cultural diversity.The objective of the study of the settlement concept in Islam is to restore the original function of science as a tool of human beings in performing their duties as khalifah on earth, to worship Allah, and to protect nature from being used arbitrarily or being damaged. It is hope, Islamic settlement concept directing the realization of feasible, proper, and clean governance in Indonesia, obtain and generate into the real civilized society (Madani).

SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER Hifdhotul Munawaroh
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Sadd al-dzari’ahmerupakan salah satu metode pengambilan keputusanhukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Setiap perbuatanmengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untukberbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dariperbuatan itu, baik atau buruk.Perbuatan yang menjadi perantara danjalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ahmengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd aldzari’ah,dan dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath aldzari’ah.Penelitian ini ingin membahas bagaimana aplikasi Sadd alDzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasiselapot dara, dan perkawinan beda agama.

الوكالة بالأجر فى خدمة بطاقة الائتمان المصرفية Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Di zaman modern yang serba canggih dan serba elektronik, peran kartumenjadi amat penting dalam setiap transaksi apapun, baik jual beliproduk, jasa, sewa menyewa, pemberian, dan lain sebagainya. Fungsinyasebagai alat bayar tidak terelakkan lagi menggantikan posisi uang tunai,sehingga fenomena transaksi saat ini beralih kepada kartu serbagunatersebut. Kartu kredit adalah salah satu diantara jenis kartu praktis yangtelah mendunia dan populer di kalangan pebisnis, bahkan belakanganmulai diminati oleh kelas menengah. Hal tersebut tidak lepas dariperan dunia perbankan (termasuk bank syariah) yang ikut sertamemasarkan produk pembayaran praktis kepada khalayak ramai lewatproduk jasa pembukaan pelanggan kartu kredit kepada paranasabahnya. Secara legalitas hukum Islam, perbankan syariahmemandang bahwa kartu kredit dibenarkan karena berasas kepadaakad wakalah bil-ajr atau akad kafalah. Untuk itu tulisan ini akanmengkaji lebih jauh tentang keberadaan akad wakalah bil-ajr padaproduk kartu kredit, agar keabsahannya secara syar’i akan menjaminkenyamanan bagi penggunanya.

SHALAT JAMAK BAGI DOKTER BEDAH DALAM OPERASI DIPANDANG DARI PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAAT TAJLIBU TAYSIIR Ahmad Fanani
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Sebab-sebab diperbolehkannya menjamak sholat yaitu karenabepergian, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, sakit, dan hujan. Semuaitu diperbolehkan untuk menjamak sholat karena adanya masyaqqatatau kesusahan dan kesulitan di dalamnya. Sedangkan dokter bedahmenjamak sholat lantaran operasi yang dilakukannya. Ulama dalam halini masih belum menyebutkan apakah operasi termasuk sebabdiperbolehkannya menjamak sholat. Penelitian ini dilakukan dengantujuan untuk mengetahui tentang bagaimana sholat jamak bagi dokterbedah dan bagaimana aplikasi kaidah al-masyaqqât tajlibu at-taysîrdalam masalah sholat jamak bagi dokter bedah. Penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang data danbahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumberkepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, suratkabar, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakanmetode deduktif yaitu proses pendekatan yang berasal dari kebenaranumum, yakni penulis gunakan untuk menganalisa shalat jamak ditinjaudari kaidah ushul fiqh al-masyaqqât tajlibu taysîr. Dari hasil analisisditemukan bahwa : 1) dokter bedah menjamak sholat merekadikarenakan operasi. Kendatipun demikian namun tidak semua operasiboleh dijadikan sebab atau alasan untuk menjamak sholat bagi dokter bedah. Oleh karena itu kita harus memperhatikan periapanpersiapansebelum operasi dimulai, jenis-jenis operasi yang termasukimergency, dan waktu-waktu operasi tersebut berlangsung. Operasi yangboleh menjadi sebab diperbolehkannya menjamak shalat yaitu operasiyang memerlukan persiapan yang lama, operasi-operasi yang termasukimergency, operasi yang memakan waktu yang lama. 2) cara menjamaksholat seperti biasa dalam syariat Islam. Yaitu boleh dikerjakan di waktuyang pertama (jamak taqdim) atau di waktu kedua (jamak ta’khir). Halini boleh dilakukan antara sholat dhuhur dan ashar serta sholatmaghrib dan isya’. Sedangkan antara sholat subuh dan dhuhur atauantara sholat ashar dan sholat maghrib tidak boleh dijamak. 3)Implementasi kaidah fiqhiyyah dalam operasi yang dilakukan dokterbedah telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu kaidah al-masyaqqâttajlibu taysîr. Apabila operasi tersebut telah memenuhi syarat danrukun dari kaidah al-masyaqqat tajlibu taysir dan didalamnya terdapatkesusahan atau kesulitan maka dokter bedah boleh menjamaksholatnya

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA