cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2024)" : 16 Documents clear
Analisis Dampak Stabilisasi Ekonomi terhadap Pembatalan Impor Beras dari India ke Indonesia pada Tahun 2023 Ifantri, Subrantas; Kumara, Diva Zaidan Patria
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2951

Abstract

The purpose of this study is to analyze the cancellation of India's rice exports to Indonesia. At the end of 2023, it was canceled but this was beyond the prediction of the Indian food ministry and the government there was no ban on the export of non-basmati rice Using a descriptive qualitative research type method. Data is collected by understanding the material in scientific articles, news sites, government sites. Descriptive method is used in this research to explain the bilateral relationship between the two countries and the failure of rice exports to Indonesia. The results found that India was experiencing inflation and set a policy to meet domestic needs first, for this urgent condition India canceled rice exports to Indonesia. This was also based on the chaotic harvests of India's Haryana and Punjab regions.  This export protection aims to ensure sufficient availability of non-basmati white rice in India, and to prevent price spikes, the Indian government changed the export policy on rice. The research findings state that the cancellation of exports was because India was experiencing inflation and set a policy to meet domestic needs first, for this urgent condition India canceled rice exports to Indonesia. This was also based on crop failures in several regions in India which required repeated planting which took longer than targeted and also had an impact on the price of Indian rice which rose dramatically.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pembatalan ekspor beras India ke Indonesia. Diakhir tahun 2023 melakukan pembatalan namun hal tersebut diluar prediksi kementrian pangan India dan pemerintah tidak ada larangan ekspor beras non basmati Menggunakan metode jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan pemahaman materi di artikel ilmiah, situs berita, situs pemerintah.  Metode Deskriptif digunakan dalam peneliti ini untuk menjelaskan hubungan bilateral kedua Negara dan gagalnya ekspor beras ke Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa India yang sedang mengalami inflasi dan menetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, atas kondisi yang mendesak ini India membatalkan ekspor beras ke Indonesia. Hal ini juga didasarkan atas kacaunya panen daerah Haryana India dan Punjab India.  Proteksi ekspor ini tujuannya untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati di india yang cukup, serta agar tidak terjadi lonjakan harga maka pemerintah India megubah kebijakan ekspor pada beras.  Temuan penelitian menyebutkan bahwa pembatalan ekspor dikarenakan India yang sedang mengalami inflasi dan menetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, atas kondisi yang mendesak ini India membatalkan ekspor beras ke Indonesia. Hal ini juga didasarkan atas kegagalan panen di beberapa daerah di India yang mengharuskan melakukan penanaman berulang yang memakan waktu lebih lama dari yang ditargetkan juga berdampak pada harga beras India yang naik drastis
Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Badan Jalan di Kota Pekanbaru Lubis, Ema Fitri; Sundari, Rio; Rosmayani, Rosmayani; Rahmi, Zilfi Purnama
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i1.2925

Abstract

In urban areas with high levels of mobility in driving, the high push for urbanization and the rapid demand for vehicles have resulted in additional parking spaces. Parking management policies play a major role in developing strategies to improve mobility in urban areas in Indonesia. One of these cities is the kota Pekanbaru. This research aims to analyze what factors hinder the implementation of the on-street parking levy policy in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative, collecting data by means of interviews, observation and documentation. The research results show that research using indicators of size and policy objectives is in the category of not running well in relation to the determined tariff rates. In terms of resources, the facilities and services received by parking users are felt to be less than optimal. The characteristics of implementing agents include obstacles such as weak supervision carried out by the kota Pekanbaru parking UPT. Indicators of attitudes or tendencies of implementers include coordination between the Transportation Service and UPT. Parking as a technical implementer, parking attendant and involving partners, namely the third-party PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM). Indicators of communication between organizations and implementing activities are felt to be less than optimal in providing services to parking service users. However, in terms of policy implementation activities, it has gone well. Furthermore, the economic, social and political environmental indicators have been running well in terms of economic carrying capacity, but in terms of the socio-political environment it has not been running optimally.Pada wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dalam berkendara, tingginya dorongan urbanisasi serta pesatnya permintaan kenderaan, menimbulkan penambahan ruang parkir. Kebijakan manajemen parkir berperan besar dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas di perkotaan di Indonesia. Salah satu kota tersebut adalah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir badan jalan di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian menggunakan ndikator ukuran dan tujuan kebijakan berada pada kategori belum berjalan dengan baik terkait besaran tarif yang sudah ditentukan. Dari segi sumber daya sumber daya fasilitas dan layanan yang diterima pengguna parkir dirasakan kurang maksimal,. Karakteristik agen pelaksana terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan yang dilakukan UPT perparkiran Kota Pekanbaru. Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan UPT. Perparkiran sebagai pelaksana teknis, juru parkir serta melibatkan mitra yakni pihak ketiga PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM). Indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dirasakan kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Namun dalam hal aktivitas pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik. selanjutnya indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah berjalan dengan baik dari segi daya dukung ekonomi, namun dalam hal lingkungan sosial politik belum berjalan optimal.
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman Irwanto, Engga Lift; Putera, Roni Ekha; Ariany, Ria
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3019

Abstract

This research is due to the many criticisms submitted by the public to hospitals regarding the health care provided to them at unsatisfactory rates, many things complained of the public such as in the case of administrative affairs of very long and cumbersome treatment, the implementation of the provision of unresponsive and responsive care services, the attitude of doctors and nurses unprofessional and unfriendly to the patient, facilities and facilities provided by hospitals are still inadequate, and various other things. The problems that arose then became a matter of consideration for the authorities of the Regional General Hospital Padang Pariaman to promptly carry out improvements and evaluation of service performance in order to regain the trust of the public based on the principle of good corporate governance. The principles of good corporate governance are transparency, accountability, responsibility, independence and justice. Researchers conduct research using descriptive qualitative research methods to describe the implementation of problems in more detail, key research data obtained through the process of interviews with relevant informants and document data as additional data reinforcing research arguments. The results of the research then showed that the Padang Pariaman Regional General Hospital has implemented the overall principle of good corporate governance well in terms of openness of information to the principles of transparency and disqualification of the management of the agency to the principles of accountability. However, the implementation of other principles, especially the principles of responsibility, independence and justice, has not been properly implementedPenelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang disampaikan masyarakat kepada pihak rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka di nilai belum memuaskan, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat seperti dalam hal urusan administrasi pengobatan ytang sangat lama dan berbelit, pelaksanaan pemberian pelayanan perawatan yang tidak tanggap dan responsif, sikap dokter dan tenaga perawat yang tidak profesional dan tidak ramah kepada pasien, fasilitas sarana dan prasrana yang disediakan rumah sakit masih kurang memadai, dan berbagai hal lainnya. Permasalahan yang timbul kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja pelayanan agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berlandaskan prinsip good corporate governance. Prinsip dari good corporate governance ini terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan pelaksanaan permasalahan lebih rinci, data penelitian utama didapatkan melalui proses wawancara dengan informan terkait dan data dokumen sebagai data tambahan memperkuat argumen penelitian. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman telah melaksanakan keseluruhan prinsip good corporate governance dengan baik dalam hal keterbukaan informasi untuk prinsip transparansi dan pengelolan manajemen instansi untuk prinsip akuntabilitas. Namun pelaksanaan untuk prinsip lainnya terutama untuk prinsip responsibilitas, indepedensi serta keadilan belum dapat dijalankan dengan baik.
Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang Amalia, Firda; Winanda, Nieke Rudyanty
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2726

Abstract

General elections are a democratic process to directly elect representatives of the people. The process of organizing simultaneous elections will be held again in 2024. The potential for conflict will always accompany every stage of the election implementation. Both internal conflicts and external conflicts. For example, in the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency, the conflict that arose was related to the problem of the recruitment system for the 2024 election adhoc body claimed to lack integrity. The purpose of this study is to describe the conflict in the recruitment of adhoc bodies as well as the efforts of the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency in minimizing it. The research method uses descriptive qualitative with data collection techniques through document studies and in-depth interviews. The results of the research show that the potential for conflict in the recruitment of adhoc bodies is triggered by public disappointment so that they consider this institution to lack integrity, while efforts to minimize it include providing concrete data transparency.Pemilihan umum merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat secara langsung. Penyelenggaraan pemilu serentak kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilu akan selalu beriringan dengan potensi konflik. Baik konflik secara internal maupun konflik secara eksternal. Sebagai contoh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, konflik yang muncul terkait permasalahan sistem perekrutan badan adhoc pemilu 2024 diklaim tidak berintegritas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan konflik dalam perekrutan badan adhoc sekaligus upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam meminimalisirnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang mendalam. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan potensi konflik perekrutan badan adhoc dipicu oleh kekecewaan masyarakat sehingga menganggap lembaga ini tidak berintegritas, sedangkan upaya untuk meminimalisir antara lain dengan memberikan transparansi data yang konkret.
The Roles of Men in the Dating Violence Phenomenon Jatmiko, Vivin Septiani; Avina, Diyah Ayu Amalia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2818

Abstract

This research focuses on the roles of men discussed in the subject research papers on dating violence. Dating violence is one of the phenomena that has been drawing attention to various researchers since 1990s due to the high percentage of dating violence cases in various countries and the negative effects it has caused to the involved parties. The selected research articles were analysed using systematic literature review (SLR) by using PRISMA Diagram. According to the analysis, a discourse may have implications in forming power, which, in turn, may lead to blinding knowledge. This research finds that the dominant discourse exists in most of the selected research papers, where men being positioned as offenders in dating violence incidents. The emergence of the dominant discourse is attributed by the presence of controls on the institutions (publishers). The influence of controls can be seen in the positioning of men portrayed as masculine, dominant, and rough by the majority of the journal editorial boards and authors; such a framing may form the dominant course in that particular type of research. Furthermore, the massive usage of quantitative research in the dating violence topic is seen as further forming a single fact. In essence, the dominant course results in the silent majority, a condition where male victims are reluctant to seek help from police authority or their social community on their violence cases.
Optimalisasi Komunikasi dan Kolaborasi Humas untuk Peningkatan Tridharma di OTTIMMO Internasional Mukti, Baresa Margi; Tripalupi, Merry Fridha; Sadono, Teguh Priyo
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3009

Abstract

Nowdays, competition in universities is getting tougher. One attempt to ensure that a higher education institution have a special place among the public is to improve its quality so that it can produce superior graduates. Tridharma is a pillar of higher education that must be implemented, consist of education and teaching, research and community service. Apart from being something that must be done, the Tridharma of higher education can provide benefits, namely producing graduates who are creative, innovative, independent and useful for the surrounding community. Tridharma activity in higher education cannot walk alone internally, there needs to be an approach to the community through a public relations unit. Through the partnerships built between public relations and its partners, collaboration can result in activities that can be implemented into the Tridharma activities themselves. This research goal is to determine the strategies and models of communication and public relations collaboration at the OTTIMMO International Culinary and Patisserie Academy in improving the Tridharma of higher education, as well as what are the supporting and inhibiting factors. This research is using a qualitative method with a case study approach, the data collection method is by conducting interviews. The analytical method used is data reduction, namely summarizing the data and simplifying the data, then verifying and confirming the conclusions. The results of this research are communication and collaboration carried out by public relations in improving the Tridharma of higher education, namely using a two-way symmetrical model supported by using a collaborative governance stage process.Pada saat ini persaingan perguruan tinggi semakin ketat. Sebagai langkah agar satu perguruan tinggi tersebut mendapatkan tempat khusus oleh publik adalah dengan berbenah untuk meningkatkan mutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul. Tridharma merupakan pilar dari perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain merupakan hal yang wajib dilakukan, Tridharma perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yaitu menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya guna bagi masyarakat sekitar. Tridharma didalam perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri secara internal, perlu adanya pendekatan kepada masyarakat melalui unit humas. Melalui relasi yang dibangun antara humas dengan mitranya, dapat menghasilkan kerjasama berupa kegiatan yang dapat diimplementasikan kedalam kegiatan Tridharma itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi serta model komunikasi dan kolaborasi humas Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dalam meningkatkan Tridharma perguruan tinggi, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara. Metode analisis yang digunakan reduksi data, yakni merangkum data dan menyederhanakan data, lalu verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan humas dalam meningkatkan Tridharma perguruan tinggi yaitu menggunakan model two-way symmetrical dengan didukung menggunakan proses tahapan collaborative governance.
Politik Kewargaan: Upaya Nelayan Perempuan dalam Memperoleh Keadilan (Studi Pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak) Jihad, Rajendra Walad; Yuwanto, Yuwanto; Herawati, Nunik Retno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2941

Abstract

The efforts of fisher women in Purworejo Village to obtain justice are within the scope of the concept of civic politics. For dozens to decades, fisher women in Purworejo Village have been going to sea without obtaining legality regarding their employment status on their KTP. The aim of this research is to study the various disparities experienced by fisher women in Purworejo Village, the efforts made to achieve justice, and the effects realized from these efforts to achieve justice. Qualitative and descriptive are the methods and approaches used in this research. Secondary and primary data resulting from participant observation, in-depth interviews, and documentation are the data sources for this research. Meanwhile, the researcher uses Kristian Stokke's political theory of citizenship as a theoretical framework to strengthen the analysis in this research. The results of this research found that there are two forms of inequality experienced by fisher women in Purworejo Village, namely social inequality and rights inequality. Efforts to resolve this injustice include identification and education, advocacy for the transition of employment status on KTPs, and monitoring the realization of rights for fisher women. The effect obtained from these efforts is the handling of various social inequalities and gaps in rights faced by fisher women in Purworejo Village.Upaya nelayan perempuan di Desa Purworejo dalam memperoleh keadilan adalah cakupan dari konsep politik kewargaan. Selama belasan hingga puluhan tahun, nelayan perempuan di Desa Purworejo telah melaut tanpa memperoleh legalitas terkait status pekerjaannya di KTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, upaya yang digencarkan untuk mencapai keadilan, serta efek yang diwujudkan dari upaya mencapai keadilan tersebut. Kualitatif dan deskriptif merupakan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dan primer yang dihasilkan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi menjadi sumber data pada penelitian ini. Sementara itu, teori politik kewargaaan Kristian Stokke peneliti gunakan sebagai kerangka teori untuk memperkuat analisis pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua wujud kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, yakni kesenjangan sosial dan kesenjangan hak. Upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut diantaranya dengan melakukan identifikasi dan edukasi, advokasi peralihan status pekerjaan di KTP, serta pengawalan realisasi hak bagi nelayan perempuan. Adapun efek yang diperoleh dari upaya tersebut adalah tertanganinya beragam kesenjangan sosial dan kesenjangan hak yang dihadapi nelayan perempuan di Desa Purworejo.
Komunikasi Publik Intelijen dalam Mendukung Pemanfaatan Energi Nuklir di Indonesia Aanwijzi, Rizkyagi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3004

Abstract

Nuclear energy is currently an option to be applied in many countries, because it is considered to be a solution to the growing need for electrical energy. the need for electrical energy is getting bigger. However, until now there are still various challenges or problems to realize its utilization in Indonesia. to realize its utilization in Indonesia. One of the challenges in the development of development of nuclear energy is that there are still wrong perceptions related to the use of nuclear energy. nuclear energy. This perception to a certain extent results in the rejection of some people towards nuclear power plants. there is a rejection of some people towards nuclear power plants (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Nuclear Power Plant). Based on Law No. 17/2011 on State Intelligence State Intelligence, BIN plays a role in detection and anticipation efforts that threaten national security and interests. and national interests. Therefore, this research aims to analyze the role of intelligence in supporting accurate public communication, transparent, and fact-based public communication related to the utilization of nuclear energy in Indonesia, and analyze the causes of miscommunication in the utilization of nuclear energy in Indonesia. Indonesia. Qualitative research was chosen as the research method due to complexity of the problems associated with the utilization of nuclear energy in Indonesia, such as public perception, technical challenges, and government policies. government. The results of this study found that the construction of nuclear power plants in Indonesia faces a number of obstacles, including the lack of political will and strong regulations. Despite having fulfilled most aspects of required infrastructure, NPP has not yet become a priority issue.Energi nuklir saat ini menjadi pilihan untuk diaplikasikan di banyak negara, sebab dianggap dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan energi listrik yang semakin besar. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan atau persoalan untuk mewujudkan pemanfaatannya di Indonesia. Salah satu tantangan pembangunan energi nuklir adalah masih adanya persepsi yang salah terkait dengan penggunaan energi nuklir. Persepsi tersebut pada batas tertentu berakibat pada masih terdapat penolakan sebagian masyarakat terhadap PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN berperan dalam upaya deteksi dan antisipasi yang mengancam keamanan serta kepentingan nasional. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intelijen dalam mendukung komunikasi publik yang akurat, transparan, dan berbasis fakta terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, serta menganalisis penyebab miskomunikasi dalam pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian karena kompleksitas masalah yang terkait dengan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, seperti persepsi masyarakat, tantangan teknis, dan kebijakan pemerintah. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan, pembangunan PLTN di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya political will dan regulasi yang kuat. Meskipun telah memenuhi sebagian besar aspek infrastruktur yang diperlukan, PLTN belum menjadi isu prioritas.
Dinamika dan Profil Undecided Voters Menjelang Pemilu 2024 di Indonesia Priyatno, Vincentius Gitiyarko
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2889

Abstract

Leading up to the 2024 elections, the public is starting to show their political preferences for both presidential candidates and political parties. However, there is still a portion of the population that hasn't disclosed their choices. Unlike abstaining from voting (golput), this position is more temporary, given that there is still time to consider their options for the upcoming elections. In surveys, this position is indicated by responses such as "don't know," "no answer," or keeping their choice secret when asked about which figure or party they will vote for in the elections. The August 2023 survey by Litbang Kompas indicates that this group is still around 11.6 percent. Considering the 4 percent threshold for a political party to enter parliament, this is a significant number. Additionally, for the presidential choice, 27.9 percent of respondents are still undecided. The research methodology employed in this study is quantitative, using a survey of respondents across Indonesia (N:1364). Data analysis involves descriptive statistical analysis by compiling frequency tables with several cross-tabulations. A comparison with previous survey results is also conducted to show trends. This research also describes the profile of undecided voters in terms of gender, age, education level, and respondent's area of residence for both presidential and political party choices.Menjelang pemilu 2024, masyarakat mulai menunjukkan preferensi politik mereka terhadap pilihan presiden maupun pilihan partai politik. Namun, masih ada sebagian publik yang belum menunjukkan pilihannya. Berbeda dengan golput, posisi ini lebih temporer mengingat masih ada waktu untuk mempertimbangkan pilihan dalam pemilu nantinya. Dalam survei, posisi ini ditunjukkan dengan pilihan jawaban tidak tahu, tidak jawab, atau rahasia saat ditanya tokoh siapa maupun partai apa yang akan dipilih dalam pemilu. Survei Litbang Kompas Agustus 2023 menunjukkan kelompok ini masih sekitar 11,6 persen. Mengingat ambang batas sebuah partai politik masuk ke dalam parlemen adalah 4 persen, maka jumlah tersebut tidaklah sedikit. Ditambah lagi, untuk pilihan presiden, masih ada 27,9 persen responden yang belum menentukan pilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan survei terhadap sampel responden di seluruh Indonesia (N=1364).  Sedangkan analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menyusun tabel frekuensi dengan beberapa krostabulasi. Dilakukan juga pembandingan antara hasil survei sebelumnya untuk menunjukkan tren. Penelitian ini juga mendeskripsikan profil undecided voters dari sisi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta wilayah domisili responden baik untuk pilihan presiden maupun partai politik.
Implementasi Kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro Daniar, Syadwina; Anisyukurlillah, Rosyidatuzzahro; Hidayat, Endik
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3007

Abstract

One of the main problems of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bojonegoro Regency is limited capital and high loan interest rates. So, there is a need for a program to help MSME players. The Productive Trader Card (KPP) is a flagship program from Bojonegoro Regency designed to support and develop MSMEs. This research aims to find out how the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy at the Bojonegoro Regency Trade, Cooperatives and Micro Business Office. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. The theory used is the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn, with six indicators, namely policy objectives and standards, policy resources, inter-organizational relations, implementer characteristics, political environment, socio-economic, and attitudes of implementers. The result of this study is that the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy can be said to be successful because all indicators have been well implemented, but there are still shortcomings, namely the discovery of policy resource indicators, especially human resources and indicators of implementer characteristics in the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy which are still not running optimallySalah satu permasalahan utama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro yaitu keterbatasan modal dan bunga pinjaman yang tinggi. Maka, perlu adanya program untuk membantu para pelaku UMKM. Kartu Pedagang Produktif (KPP) merupakan program unggulan dari Kabupaten Bojonegoro yang dirancang untuk mendukung dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dengan enam indikator, yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan politik, sosial ekonomi, dan sikap para pelaksana. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) dapat dikatakan berhasil karena semua indikator sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu ditemukannya indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya manusia dan indikator karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang masih belum berjalan dengan optimal

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2025) Vol 14, No 1 (2025) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue