cover
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles 20 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2017)" : 20 Documents clear
ANALISIS PAJAK HOTEL DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU Efi Sanius Fani; Ignatius Adiwidjaja; Firman Firdaus
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.901 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.534

Abstract

Abstract : There various ways conducted by government for the welfare of its people, one of them is to seek capital from the community itself and return it to the community as well. While on the other hand the services to the taxpayersprovided by the government, sometimes less maximum. Thus, it is necessary to investigate the public services to hotel taxpayersas well as the resisting factor in supporting public services. The research method used qualitative research with the types and sources of data included primary and secondary data. The collection of data through observation, interviews, and documentation. The research instrument includedthe researchers themselves, interview, and field notes, purposive sampling technique including sampling, and informants of government officials in the public Revenue agency. The validity of the data used triangulation techniques. Analysis was by reduction, presentation, and conclusionswithdrawing. Batu’s Local Revenue Agency (DISPENDA) has conducted its services to the taxpayer well in accordance with Regulation No. 25 of 2009 on Public Service. The supporting factors included: good communication has been done, the ability of service personnels were good. Meanwhile the resisting factors included: inadequatefacilities, infrastructure and operating facilities as obliged byRegulation No. 25 of 2009 on Public Service. Keywords: Taxes, Public Services, Local Revenue Abstrak : Berbagai cara yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mensejahterakan rakyaat nya, salah satunya dengan mencari modal yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan akan kembali kepada masyarakat pula. Sementara disisi lain pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, kadang memberikan pelayanan kepada pihak wajib pajak yang kurang maksimal. Dengan demikian perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui pelayanan publik terhadap wajib pajak hotel serta faktor penghambat dan pendukung pelayanan publik. Metode penelitian mengunakan jenis penelitian kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder, Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling meliputi purposive sampling, dan informan meliputi pemerintah Dispenda dan masyarakat, Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Dinas pendapatan daerah kota batu telah malaksanakan pelayanan terhadap wajib pajak dengan baik sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Faktor pendukungnya meliputi: komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik, kemampuan petugas pelayanan sudah baik. Dan faktor penghambatnya meliputi: sarana dan prasarana yang belum memadai serta sarana operasional yang belum sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kata kunci: Pajak Hotel, Pelayanan Publik, Pendapatan Asli Daerah
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI KOTA BATU Teodorus Egie Sapultura; Agung Suprojo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.766 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1489

Abstract

Abstract: Government regulation number 36 of 2005 about permission to establish building clearly shown that it’s permission who given by district/city government to owner of the building to build new, change, expand, reduce, and carring for the building accordingly with administrative requirments and technical requirments that valid. Researcher use method of qualitative research. Data collection through observation technique, interview, and documentation. The results showed that Implementation of region regulation policy number 4 of 2011 about permissions to establish building(IMB) in this matter is ownership of building permission (IMB) not yet realisation too well. This matter due to human resources factor is still lack and level of society obedience which still low. Obstruction factor implementation of region regulation policy number 4 of 2011 about permission of establish to building in this matter is ownership of building permission(IMB), the factor from side of police environtment that is problem of low society obedience because socialiszation from hooked instation not yet maximal which related with IMB. Key Word: Implementation, IMB, Space Arrangement Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan  Bangunan Secara jelas diperlihatkan bahwa Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung  untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia yang masih kurang dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Faktor penghambat pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), faktor dari segi lingkungan kebijakan yaitu masalah kepatuhan masyarakat yang rendah karena sosialisasi dari instansi terkait belum maksimal yang berhubungan dengan IMB. Kata Kunci: Implementasi, IMB, Tata Ruang
PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP MINAT FOTOGRAFI PADA KOMUNITAS FOTOGRAFI KAMERA INDONESIA MALANG Fakhris Arbi; Sulih Indra Dewi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.409 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1474

Abstract

Abstract: The benefits of social media Instagram is to promote various photos of the work of its users both aimed as a business or promotion or narcissistic activities. It will consciously enhance and develop the interest of photography on each instagram account owner to get the most beautiful photos. The purpose of this study was to determine the effect of social media instagram on photography interest in Photography Community Kamera Indonesia Malang. The research is a quantitative research. The sample of research was 57 members of Photography Community Kamera Indonesia Malang. While the data collection techniques used questionnaires. Data analysis method was simple linear regression test using SPSS program. The research result proved that social media instagram have positive effect on photography interest in Photography Community Kamera Indonesia Malang and the positive impact of instagram usage to its users would be motivated to learn and develop the interest of photography to produce a better photograph. Keywords: Social Media Instagram, Photography Interests, Photography Community Abstrak: Abstrak: Manfaat media sosial Instagram untuk mempromosikan berbagai foto hasil karya pengguna instagram baik bertujuan sebagai bisnis maupun ajang promosi atau narsistik. Hal tersebut secara sadar akan meningkatkan dan mengembangkan minat fotografi pada masing-masing pemilik akun instagram untuk mandapatkan hasil foto yang sebagus mungkin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada Komunitas Fotografi Kamera Indonesia Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian yaitu 57 anggota Komunitas Fotografi Kamera Indonesia Malang. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisa data yang di gunakan yaitu uji regresi linear sederhana menggunakan program SPSS.Hasil penelitian membuktikan bahwa media sosial instagram berpengaruh positif terhadap minat fotografi pada Komunitas Fotografi Kamera Indonesia Malang, dampak positif kegunaan instagram bagi penggunaanya akan termotivasi untuk belajar dan mengembangkan minat fotografi untuk menghasilkan foto yang lebih bagus. Kata Kunci:   Media Sosial Instagram, Minat Fotografi, Komunitas Fotografi
PENGARUH KEPEMIMPINAN VISIONER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI (Studi Kasus di Kantor Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) . Elmi; Sugeng Rusmiwari; Roro Merry Chornelia W
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.863 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.526

Abstract

Abstract : A visionary leader has an important role in improving the performance and behavior of employees to realize the success of the organization, especially government agencies in providing better administrative service to the community.Visionary Leadrship is expected to provide benefits for the organization to continue to live and grow. This study aimed to determine how bid was the influence of visionary leadership on the performance of employees in providing administrative service. Quantitative descriptive research with the steps: population data collection and sampling techniques purposive sampling, instrument include: questionnaires, observation, documentation, the validity of the test data analysis, reliabelitas, simple regression, correlation and t-test, the coefficient of determination. The result of research proved that visionary leadership style had positive influence on employee’s performance in providing administrative services with t count (4,024) and there was an improvement of employee’s performance in providing administrative services as much as 62,4%.Based on that, then in improving the perfomance of employees,leadership played an important role to create employees behavior to provide good service to the community through visionary leadership. Keyword: Visionary Leadership, Employee Performance Abtraksi : Seorang pimpinan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja maupun perilaku pegawai untuk mewujudkan keberhasilan organisasi terutama lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan administrasi yang lebih baik kepada masyarakat. Kepemimpinan Visioner diharapkan dapat memberikan keunggulan-keunggulan bagi organisasi agar terus hidup dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan visioner terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah: pengumpulan data populasi serta teknik pengambilan sampel Purposive Sampling, instrument meliputi: kuesioner, observasi, dokumentasi, dengan analisi data uji validitas , reliabelita, regresi sederhana, kolerasi dan uji t, koefisien determinasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan visioner memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu dengan nilai thitung (4,024) dan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi sebanyak 62,4%. Berdasarkan hal tersebut maka dalam meningkatkan kinerja pegawai maka pimpinan berperan penting untuk menciptakan perilaku pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui kepemimpinan visioner. Kata Kunci :Kepemimpinan Visioner, Kinerja Pegawai
ANALISIS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA Diomedes Yason; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.063 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1482

Abstract

Abstract: To provide quality services and to give satisfaction to the community have become the responsibility that must be implemented by the Government. Empirically the services provided so far have not been able to meet the excellent service standards. Most of the time people are positioned to serve rather than to be served. This study used qualitative research methods. Data collection gained through observation techniques, interviews, documentation. The result showed that the investment and integrated one stop service agency in improving its excellent service was good because it was in accordance with KEP MENPAN (Minister of State Apparatus Empowerment’s Decision) No. 63 of 2003 which includes Simplicity, Clarity, Certainty of Time, Accuracy, Security, Responsibility, Completeness of facilities and infrastructure, Easy Access, Discipline, courtesy, friendliness, and comfort. The external factors were the technology used has followed the development and advancement of technology such as computers, wifi, online services with websites. Meanwhile the internal factors were communication in improving the excellent service was good because it has a structural communication interrelated and can work well together with mutual respect. Keywords: Performance Analysis, Service, Excellent Service Abstrak: Memberi pelayanan yang berkualitas serta mampu memberi kepuasan bagi masyarakatnya sudah menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Secara empiris pelayanan yang diberikan selama ini belum mampu memenuhi standar pelayanan prima. Masih sering masyarakat diposisikan pihak melayani bukan dilayani. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pelayanan prima sudah baik karena sesuai dengan KEP MENPAN No. 63 Tahun 2003 yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, Kenyamanan. Faktor Eksternal yaitu teknologi yang digunakan sudah mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi seperti komputer, wifi, pelayanan online dengan website yang dimiliki. Faktor internal yaitu komunikasi dalam meningkatkan pelayanan prima sudah baik karena mempunyai komunikasi yang struktural saling berkaitan dan dapat bekerjasama dengan baik serta saling menghargai dan menghormati. Kata kunci: Analisis Kinerja, Dinas, Pelayanan Prima 
USAHA HOME INDUSTRI CAMILAN KRIPIK JAMUR KRISPY SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Agung Suprojo; Noora Fithriana
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.4 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.779

Abstract

Oyster mushroom is an organic plant rich in nutritional content and highly nutritious for the human body. Oyster mushroom has the potential as an anti-tumor, anti-fungal, immune system regulator, as well as to reduce the effect of blood lipids and blood sugar. In addition, this mushroom also helps to nourish the environment. Utilizing or managing oyster mushrooms into various forms of snacks is an effort in order to realize community empowerment. The method used in this activity was collecting IRT KingKres and IRT Indo Jamur in one location of the same activity, and each partner group was given counseling and business assistance. The result of Science and Technology for Society showed that the activity was done with good preparation, and done with good cooperation between program implementer and partner community and held entrepreneurial socialization. The impact of this program has been to increase economic independence, especially on the productivity and income of the people who get help. Keywords: business group, snack, krispy mushroom chips
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU INDENTITAS ANAK (KIA) Fernandes Yudha; Firman Firdausi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.504 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1475

Abstract

Abstract: Public service which still relatively low, seen from the many complaints and complaints of the community either directly or through mass media and facilities and infrastructure that is still not adequate. This problem also occurs in Kota Batu about the quality of public services recently issued by the government, such as in the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 Year 2016 About About Child Identity Card (KIA). This study aims to determine the Quality of Public Service in the Making of Identity Card of Children. This research esed qualitative method. Data collection techniques use observation, interview and documentation. The result of the research is known the Quality of Public Service in making the Identity Card of Child given by the Office of Population and Civil Registration of Batu City in accordance with the requirements / demands in order to fulfill the public satisfaction and free from deficiency / damage. Efforts to improve the quality of public services in accordance with the basic rules and procedures that have been defined such as Simplify service with no convoluted, Openness of information service, equitable justice and Completeness of Facilities and Infrastructure that still needs to be improved. With Thus the effort to improve the quality of public services already at the stage of improvement / workmanship with obstacles that need to be improved. Keywords: Quality, Public Services, child ID card Abstrak: Pelayanan Publik yang masih tergolong rendah dilihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Persoalaan ini juga terjadi di Kota Batu tentang kualitas pelayanan publik yang baru diterbitkan oleh pemerintah, seperti dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak. Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak yang diberikan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu sesuai dengan persyaratan/tuntutan demi memenuhi kepuasan masyarakat serta bebas dari kekurangan/kerusakan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan seperti Menyederhanakan pelayanan dengan tidak berbelit-belit, Keterbukaan akan informasi pelayanan, keadilan yang merata serta Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang masih perlu diperbaiki. Dengan Demikian upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah pada tahap peningkatan/pengerjaannya dengan hambatan yang perlu diperbaiki. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Pembuatan Kartu Identitas Anak
EVALUASI KEBIJAKAN RUSUNAWA DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG Adnin Ridha Rerifki; Dody Setyawan; Asih Widi Lestari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.309 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.527

Abstract

Abstract: Increasing population in Malang every year is accompanied by increased need for shelter and limited land with low economy causing the emergence of slums. So the Government of Malang City issued Rusunawa policy as a derivative policy on it. In this study using qualitative research methods with the steps of data collection is done through observation, interview and documentation with informants through snowball technique. To measure the validity of data validity is done an examination technique based on degree of trust and certainty of research object by using triangulation of source. From that step then analyzed by using data analysis model of Sugiyono theory (2011: 247-252) which include Data Reduction process, Data Presentation, and Drawing Conclusion. From the research, it has been found that: (1) Rusunawa policy in Malang City has succeeded in preventing the slum settlement in Malang, but has not been successful in overcoming slum settlement in Malang. In addition, the sanctions are so extreme it also helped trigger the re-emergence of slums in Malang. (2) Rusunawa policy support factor in Malang City is the participation and support from some people of Malang City, besides the existence of fund support from government of Malang City every year in terms of management of Rusunawa. (3) Inhibiting factors are limited land and the living pattern of some people who are less aware of cleanliness, in addition to the lack of funds in the budget of Malang City Rusunawa and promises fund disbursement from the central government is not liquid, and also the lack of participation of some communities who have long Inhabiting residence in slum areas with a variety of specific reasons greatly hampered the success of Rusunawa policy in addressing slum settlements in Malang. Keywords: Rusunawa Policy, Slum Residential in Malang City Abstrak: Bertambahnya penduduk di Kota Malang setiap tahun diiringi dengan meningkatnya kebutuhkan tempat tinggal dan keterbatasan lahan dengan rendahnya perekonomian menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan Rusunawa sebagai kebijakan turunan di atasnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan melalui teknik snowball. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan dan kepastian atas obyek penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari langkah itu kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yang meliputi proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: (1) Kebijakan Rusunawa di Kota Malang telah berhasil mencegah adanya permukiman kumuh di Kota Malang, akan tetapi belum terlalu berhasil dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Selain itu sanksi yang begitu ekstrim justru turut memicu timbulnya kembali permukiman kumuh di Kota Malang. (2) Faktor pendukung kebijakan Rusunawa di Kota Malang ialah adanya partisipasi dan dukungan dari sebagian masyarakat Kota Malang, selain itu adanya dukungan dana dari pemerintah Kota Malang setiap tahun dalam hal pengelolaan Rusunawa. (3) Faktor penghambat ialah keterbatasan lahan dan pola hidup sebagian masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan, selain itu kurangnya dana APBD Kota Malang dalam pembangunan Rusunawa dan janji kucuran dana dari pemerintah pusat tidak cair, dan juga kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat yang sejak lama telah mendiami tempat tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan berbagai alasan tertentu sangat menghambat keberhasilan kebijakan Rusunawa dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Kata Kunci: Kebijakan Rusunawa, Permukiman Kumuh di Kota Malang
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RASIONAL DAN BOUNDED TERHADAP KINERJA PEGAWAI Dina .; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.838 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1484

Abstract

Abstract: Human life is always filled by decision-making. Decision-making is a science and an art that must be sought, learned, owned and developed maximally to gain benefit and solutions that maximize value, in improving the performance of employees for the benefit of the organization. However, this problem is still an ecological phenomenon between rational and bounded decision making, so employees’ performance becomes the answer to the problem. This research is a quantitative research. The samples used was a purposive sampling, with the main data collection techniques with a questionnaire and supported by the documentation. The results of this study proved that rational and bounded decision making had a very positive effect on employees’ performance known by t count (2.521 and 3.624). There was a performance improvement of 66.7%. Based on these results, in improving the performance of employees required a quick and decisive decision-making process in order to play an important role to create employees’ behaviors. Based on the explanation above, it could be understood that the aspects of performance required loyalty, initiative, honesty, discipline, personality, cooperation, creativity, work result, skills and responsibilities and solutions; Completeness of facilities infrastructure, work facilities availability, and other adequate support such as telecommunications and informatics technology.  Keywords: Rational Decision, Bounded, Employee Performance Abstrak:         Kehidupan manusia selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ilmu maupun seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki dan dikembangkan secara maksimum dalam meraih manfaat serta solusi yang memaksimalkan nilai, dalam meningkatkan kinerja pegawai  untuk kepentingan organisasi. Namun, masalah ini masih fenomena ekologis antara pengambilan keputusan rasional dan bounded, sehingga kinerja pegawai menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data utama digunakan kuesioner didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan rasional dan bounded memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kinerja pegawai diketahui dengan nilai thitung (2,521 dan 3,624) terdapat peningkatan kinerja sebesar 66,7%. Berdasarkan hasil tersebut maka dalam meningkatkan kinerja pegawai dibutuhkan proses pengambilan keputusan secara cepat dan tegas sehingga berperan penting untuk menciptakan perilaku pegawai. Berdasarkan penjelasan maka dapat dipahami bahwa aspek dalam kinerja diperlukan kesetiaan, prakarsa, kejujuran, kedisiplinan, kepribadian, kerjasama, kreativitas, hasil kerja, kecakapan dan tanggungjawab serta penyelesaian; kelengkapan sarana prasarana, tersedianya sarana kerja, dan pendukung lainnya yang memadai seperti teknologi telekomunikasi dan informatika. Kata Kunci: Keputusan Rasional, Bounded,  Kinerja Pegawai 
PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIJINAN TENTANG INVESTASI PARIWISATA DI KOTA BATU Aminudin Aminudin
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.874 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.913

Abstract

Abstract:Investment Board (BPM) is a government agency that has the authority to issue a permit through the procedure of licensing in accordance with the provisions that exist. Improvement of licensing services needs to be improved in order to increase public interest and trust to follow licensing procedures in conducting business related to capital investment especially in tourism sector. Visitors to tourist attractions in Batu increasing, so it is necessary to add new tourist rides to attract tourists both local and foreign that will impact on the increasing of local revenue (PAD) in the long term. This program is in accordance with the Letter of the Secretariat of the Cabinet No. B 652 / seskab / maritim / 2015 November 6, 2015 on the direction of the President of the Republic of Indonesia on tourism and the direction of the President at the cabinet meeting at the beginning of the year on January 4, 2016. This research was conducted to find out the role of Investment Board in improving the licensing service about tourism investment in Batu. The method used a qualitative. With sample determination technique using purposive sampling technique. The validity of the data was tested using the source triangulation technique. The results showed that the improvement of service in the field of tourism investment in Batu has run effectively and efficiently in accordance with the applied laws and regulations. Implementation of duties and functions have been in accordance with the standard operational procedure (SOP) applied in BPM. Keywords: Service, Licensing, Tourism Investment. Abstrak : Badan Penanaman Modal (BPM) merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan surat ijin melalui prosedur penyelenggaraan perijinan sesuai dengan ketentuan yang ada. Peningkatan pelayanan perijinan perlu ditingkatkan guna meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti prosedur perijinan dalam menjalankan usaha yang berkenaan dengan investasi modal terutama di bidang pariwisata. Pengunjung tempat wisata di Kota Batu semakin hari semakin meningkat, sehingga perlu penambahan wahana wisata yang baru untuk menarik wisatawan baik lokal maupun asing yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam jangka panjang. Program ini sesuai dengan Surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/seskab/maritim/2015 Tanggal 6 November 2015 perihal arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata dan arahan Presiden pada sidang kabinet awal tahun pada 4 Januari 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Penanaman Modal dalam meningkatkan pelayanan perijinan tentang investasi pariwisata di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Keabsahan data diuji menggunakan teknik trianggulasi sumber. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu peningkatan pelayanan di bidang investasi pariwisata di Kota Batu telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan standard operational procedure (SOP) yang berlaku di BPM. Kata Kunci: Pelayanan, Perijinan, Investasi Pariwisata.

Page 2 of 2 | Total Record : 20