cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2014)" : 7 Documents clear
ANALISIS BANTUAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Tumbel, Tinneke Meiske
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya peningkatan daya guna dan hasil guna bantuan pembangunan desa telah mendorong bahkan menggerakan swadaya gotong royong serta menumbuhkan otoaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa. Bantuan ini sangat penting dan bermanfaat untuk pembangunan termasuk di Sulawesi Utara, khususnya desa-desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Ternyata rangsangan riil telah membawa dampak positif bagi masyarakat desa, terutama dalam hal memobilisasi potensi desa, seperti dana, tenaga, dan pikiran yang dimiliki masyarakat.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis variabel dana bantuan, peran camat, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan tergolong pada penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data primer dgunakan alat, yaitu pertanyaan. Cara pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan teknik wawancara di setiap desa yang telah ditentukan,sedangkan untuk data sekunder diambil melalui dokumen atau informasi dari kantor terkait. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dana bantuan dan pembangunan desa digunakan teknik analisis Chi Quadrat, dan untuk mengukur besarnya derajat hubungan antara variabel digunakan rumus Koefisien Kontingensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor bantuan desa dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan. Setelah dihitung dari persentase bantuan desa,ternyata lebih banyak menilai baik atau memilih adanya manfaat terhadap pembangunan desa. Demikian juga, adanya derajat hubungan antara pembangunan desa dan peran camat setelah dihitung nilai maksimum koefisiensi kontingensi. Pada hakikatnya bantuan desa dengan pelaksanaan pembangunan desa mempunyai hubungan yang erat. Jadi, jika bantuan desa meningkat maka kualitas pembangunan desa pun akan meningkat.Kata kunci: bantuan desa, pembangunan desa
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN PENGADILAN ., Soeharno
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat.Kata kunci: hukum acara mahkamah konstitusi
KAJIAN HISTORIS PEMUKIMAN DI SEKITAR PANTAI MANADO Mawikere, F.R.; Wowor, Meity
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses yang terbentuk dan perkembangan kehidupan wilayah pesisir pantai kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, pada akhirnya hasil penelitian ini menunjukkan beberapa proses pembangunan yaitu sebagai berikut: (1) Sebelum keberadaan kolonialisme pada akhir abad ke-21, awalnya wilayah Manado hanya desa kecil bernama Wenang, yang tidak berkembang. (2) Awalnya, kota Manado dibentuk oleh keberadaan kolonialisme Spanyol dan Belanda, bahwa pada abad ke-21 dapat membangun benteng di mulut sungai Tondano. (3) Lokasi Benteng (Amsterdam) yang sudah maju, akhirnya mengundang para imigran dari dalam dan luar Minahasa; para imigran dari China dan Arab umumnya suka pekerjaan yang santai dan berdagang, dari Minahasa umumnya bertani dan mereka yang berasal dari daerah dan pulau berorientasi ke laut sebagai nelayan. (4) Mereka yang memilih tinggal di pesisir pantai, yang pada umumnya berorientasi ke laut: mencari ikan, membuat garam, menggunakan jasa transportasi laut atau hidup dengan sumber daya laut. (5) Seiring dengan perkembangan benteng Amsterdam menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayanan publik, sehingga tinggal di pesisir pantai menjadi berkembang ke Utara dan Selatan, pada saat yang sama infrastruktur kota dibangun ke arah yang sama (Utara-Selatan). (6) Sekarang, kebijakan pemerintah kota yang masih menjaga pembangunan sektor pemerintah, jasa, dan perdagangan misalnya, secara bertahap telah mempengaruhi orientasi hidup masyarakat pesisir pantai dari laut ke darat, dari masyarakat nelayan kepada masyarakat kota yang konsumtif.Kata kunci: pesisir pantai, pemukiman, kota Manado, populasi
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PADA KOPERASI “LISTRIK” PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO MENURUT PSAK NO. 27 Mawikere, Lidia
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan dan beban merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, khususnya dalam perhitungan laba rugi. Dalam koperasi laba atau rugi koperasi dapat dilihat dari perhitungan hasil usaha. Hasil dari pendapatan dikurangi beban merupakan laba atau rugi bersih. Ukuran laba yang dihasilkan menggambarkan kinerja dari suatu koperasi. Karena begitu berpengaruhnya pendapatan dan beban dalam suatu penyajian laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi, maka pengakuan dari terjadinya pendapatan dan beban pun haruslah sangat diperhatikan keakuratannya. Hal ini menentukan kebenaran dari penyajian laporan keuangan khususnya dalam laporan laba rugi dan yang akan berdampak dalam seluruh penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban koperasi sesuai dengan PSAK No. 27. Penelitian ini mengambil objek Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo yang merupakan koperasi pegawai. Penelitian ini merupakan metode penelitian analisis deskriptif, yang menguraikan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mencari solusi jika ditemukan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari koperasi itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo menerapkan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan dan beban, di mana transaksi dicatat dan dilaporkan pada saat kejadian dan bukan pada saat kas dibayarkan (diterima).Kata kunci: metode accrual basis
IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA PAPARANG, FATMA
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggungan utang. Jaminan secara umum dan penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahulu sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum yaitu pertama, jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam KUH Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut kedalam kekuasaan kreditur. Kedua, adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162-1178 KUH Perdata. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Keempat adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum dikeluarkan UU No. 42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yuridisprudensi.Sesuai hasil penelitian dan kajian normatif dari penulis, ternyata sistem penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti: (a) Permasalahan di Sekitar Dasar Kepercayaan : Penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai fiduciare eigendom overdracht, (b) Adanya kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak : baik pemberi dan penerima jaminan terutama itikad buruk dari penerima jaminan untuk tidak mendaftarkan, maka bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum tegas diatur, (c) Terkait dengan Jaminan Perorangan : Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Bagaimana kalau satu pihak beritikad buruk, tentu harus ditegas batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk ada adanya kepastian hukum.Kata kunci: jaminan, kredit, fidusia
UNGKAPAN DAN PERIBAHASA BAHASA MONGONDOW Rambitan, Siska; Mandolang, Nova
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini ancaman kepunahan bahasa daerah sebagai aset budaya daerah semakin dirasakan. Beberapa alasan penyebabnya adalah orang tua tidak berkomunikasi dengan anaknya dalam bahasa daerah, anak-anak merasa ketinggalan jaman berbicara dengan bahasa daerah, pengaruh urbanisasi, dll.Mengantisipasi kepunahan bahasa daerah perlu dilakukan penelitian dan pendokumentasian. Penelitian ini mengkaji struktur, fungsi, dan nilai - nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Dalam penelitian yang telah dilakukan ini digunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk memahami makna terhadap suatu benda, masyarakat, situasi atau peristiwa yang diberikan kepadanya secara nyata dan untuk analisis data digunakan analisis deskripsi kualitatif dengan menggunakan ethnographic content analysis (analisis isi etnografis). Dari data yang dikumpulkan, langkah pertama mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan struktur ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow. Langkah kedua mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan fungsi ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow. Langkah ketiga mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Sebagai sebuah kajian budaya, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan struktur, fungsi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Kata kunci: bahasa, budaya, struktur, fungsi, nilai
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PERKOTAAN (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Waha, Caecilia; Sondakh, Jemmy
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan untuk mengetahui implementasi pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara terhadap pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin, serta untuk mengetahui implikasi kebijakan negara terhadap pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan norma hukum dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia masyarakat miskin.Tanggung jawab negara di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan konteks HAM harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam perspektif HAM. Selanjutnya, implementasi pengaturan hukum terhadap tanggung jawab negara telah diatur mulai dari Konstitusi hingga ke berbagai peraturan di bidang perumahan dan permukiman; tetapi pada tataran implementasi masih sulit terutama terkait dengan konsistensi pengaturan pemerintah untuk pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memiliki perumahan yang layak. Pengaruh daripada implementasi karena sinkronisasi pengaturan bukan terfokus pada pemenuhan hak tetapi pada pengadaan proyek pembangunan perumahan dan permukiman untuk kepentingan bisnis semata. Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin masih berbenturan dengan kendala-kendala seperti kebijakan yang berorientasi pasar, ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan khususnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh rumah yang layak huni baik perumahan RS, RSS maupun RSH. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan perumahan dan permukiman dengan pemenuhan hak Ekosob melalui konvensi-konvensi HAM Ekosob yang sudah diratifikasi oleh pemerintah.Kata kunci: pemenuhan, hak masyarakat miskin

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum) Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 1 (2021): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue