cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 378 Documents
 18   19   20   21   22 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Graciela K. Rorimpandey
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan mengenai dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Domoga Timur Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Domoga Timur Bolaang Mongondow sudah terlaksana sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa oleh sebab itu pengelolaan ADD ini sudah dapat dibilang akuntabel.  Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Analisis Pengendalian Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Laba Pada CV. Kombos Tendean Manado Melati Tahulending; Sintje Rondonuwu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan harus memiliki pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional merupakan biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan perusahaan setiap harinya diluar proses produksi. dengan adanya pengendalian biaya operasional dapat membantu perusahaan mencegah atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian biaya operasional dapat meningkatkan laba pada CV. Kombos Tendean. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menguraikan atau mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang terjadi pada CV. Kombos Tendean. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pengendalian biaya operasional tidak secara efisien dapat meningkatkan laba pada CV. Kombos Tendean.
Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Agusta Komeshky Timang
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yangmemberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansibelanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Telah Sesuai Dengan PeraturanPemerintah No. 12 Tahun 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatifyaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dievaluasi dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian iniyaitu sistem dan prosedur pencatatan belanja modal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorongperiode tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Prosedur belanjamodal, prosedur pencatatan daftar saldo buku besar, serta prosedur pencatatan Laporan Realisasi Anggaran padaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kata Kunci : Belanja Modal, sistem akuntansi belanja modal
Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara Maria Helly Lomboan; Jantje Tinangon; Sherly Pinatik
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu pencatatan dan pelaporan belanja modal penting agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dari pemerintah dan sebagai bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kenyataan yang terjadi bahwa setiap instansi pemerintah yang memperoleh anggaran untuk belanja modal harus melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal, termasuk juga pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaannya berpedoman pada aturan dari pemerintah yaitu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai salah satu aturan yang mengatur pencatatan dan pelaporan belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan lainnya.
Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya Reka Keren Kowaas; Jessy D.L Warongan; Lady Diana Latjandu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga negara dalam ikut serta membantu pembangunan negara. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 serta perusahaan yang memiliki karyawan juga memiliki kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 pada PT Sederhana Karya Jaya. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
Evaluasi Penetapan Dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Jefandri Lulage; Harijanto Sabijono; Steven J. Tangkuman
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The porpose of this study was to evaluate the determination and collection of land and building taxes in the Talaud Island Regency. This research belongs to the type of analytical descriptive research or explanatory research which is realized by describing the reality or condition of an object in the form of a sentence description based on information from parties directly related to this research. The result of the study indicate that the determination of the value of land and building taxes in the Talaud Island Regency has been carried out in accordance with the Regent’s Regulation no. 25 of 2013 concerning Procedures of collecting Article 10 land and building taxes, which are stipulated in accordance with Law 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levis Article 79. In carrying out the collection of land and building taxes, the Talaud Island Regency Regional Tax and Levy Management Agency as PBB manager has collected land and building tax (PBB) in accordance with the provinsions of the legislation, namely the regulation of the Regent of the Talaud Island Regency Number 25 of 2013 concerning Procedures for Collection of Land and Building Taxes Article 20 and PP Number 55 of 2016 concerning General Provisions and Procedures for collecting Regional Taxes Article 19.
Analisis Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Gilbert Matthew Kudaling; Treesje Runtu; Lady Diana Latjandu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa telah sesuai dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2014. Kata kunci: Pelaksanaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. Bank SulutGo: Indonesia Helena Christina Menggalomo; Inggriani Elim; Novi S Budiarso
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset tetap yang dimiliki perusahaan merupakan faktor penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perlakuan aset tetap dalam perusahaan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku agar laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi yang benar dan terpercaya terkait aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengukuran dan pengungkapan aset tetap yang diterapkan oleh PT. Bank SulutGo dengan PSAK No. 16. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengukuran aset tetap di PT. Bank SulutGo sudah sesuai dengan PSAK No. 16, namun untuk perlakuan akuntansi terkait pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan yang diterapkan PT. Bank SulutGo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.16. Kata kunci : Analisis, Aset Tetap, Perlakuan, Pengukuran, Pengungkapan, PSAK No. 16.
Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Cendy Aneke Alouw; Harijanto Sabijono; Steven J Tangkuman
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persediaan merupakan peralatan atau barang yang terdapat dalam suatu instansi pemerintah yang digunakan untuk menunjang suatu instansi atau diserahkan sebagai layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 5. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis penerapan perlakuan akuntansi persediaan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 5. Dapat dilihat dari segi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, dan beban persediaan semuanya sudah sesuai dengan PSAP No.5.
Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Natasya Paturusi
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah sehingga pemerintah daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam membiayai, melaksanakan, dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah adalah semua pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan, termasuk hibah, dana bantuan darurat, dan pendapatan resmi lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa SAP merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan lain yang sah khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) yang dilakukan oleh sub bidang lain-lain pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan lain yang sah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pendapatan pada saat pemberian hak yaitu pembayaran sudah tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada nilai wajar yang diperoleh pada Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Page 20 of 38 | Total Record : 378

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum) Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 1 (2021): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue