Garuda - Garba Rujukan Digital

Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado Putri Angelika Mamoto; Hendrik Manossoh; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisa terhadap proses pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitiankualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan, Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja modal dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.

Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa Syalom Samuel Potu; Lidia Mawikere
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal merupakan salah satu kegiatan memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal disusun berdasarkan kebutuhkan suatu instansi. Belanja modal diatur oleh beberapa peraturan diantaranya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022. Setiap instansi pemerintahan melakukan perencanaan belanja modal. Termasuk Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penatausahaan belanja berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dilihat dari belanja modal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Penatausahaan dilihat dari Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini.

Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Seylin Suan
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling berpengaruh karena menjadi sumber pendapatan negara terbesar dalam membiayai semua pengeluaran anggaran dan belanja negara, serta sebagai penyedia fasilitas dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dari pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 22. Objek penelitian adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan studi pustaka dan melakukan observasi serta wawancara dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan pasal 22 pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN APBDES DI DESA TOMBATU 1 KECAMATAN TOMBATU Syerina F A Karawisan
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri no 20 tahun 2018 dan mengevaluasi memadai tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di desa Tombatu 1 berdasarkan PP No 60 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penatausahaan di desa Tombatu 1 dan membandingkan dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dan selanjutnya mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil Penelitian Evaluasi Pentausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang didapati adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tombatu 1 ditinjau dari PP no 60 tahun 2008 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pasal yang belum sesuai. Kepala desa Tombatu 1 kurang memberi sanksi tegas kepada pelaku penatausahaan sehingga keterlambatan dalam penutupan buku kas umum sering terjadi di desa Tombatu 1.

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara Jeremia Renaldo Assa
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Persediaan merupakan aset lancar berupa bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam instansi pemerintahan. Pencatatan akuntansi persediaan yang baik tentu saja akan menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk definisi persediaan, pengakuan, pengukuran, dan beban persediaan sudah sesuai dengan PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan untuk pengungkapan sudah sesuai. Kata kunci : Persediaan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengaruh Total Quality Management (TQM) dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT Ciputra Internasional Cabang Manado Arisna Jeliet Mantiaha
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total Quality Management (TQM) dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan di PT Ciputra Internasional Cabang Manado dengan responden sebanyak 40 karyawan. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Metode penelitian yaitu kuantitatif, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Total Quality Management (TQM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial, sedangkan Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Secara simultan Total Quality Management (TQM) dan Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Kata kunci: Total Quality Management, Sistem Pengukuran Kinerja, Kinerja Manajerial

Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Berkania Jesika Manengkey
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, yang berlandaskan pada bagian dari sistem keuangan negara yang juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dievaluasi dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan adapun proses pengelolaan keuangan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Walau dalam proses perencanaan ada kendal dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan nomenklutur yang harus terperinci. Kata Kunci : Pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah

APBDes, Penatausahaan, SPIP EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN APBDES DI DESA TOMBATU 1 KECAMATAN TOMBATU Syerina F A Karawisan; Dhullo Afandi; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri no 20 tahun 2018 dan mengevaluasi memadai tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di desa Tombatu 1 berdasarkan PP No 60 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penatausahaan di desa Tombatu 1 dan membandingkan dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dan selanjutnya mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil Penelitian Evaluasi Pentausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang didapati adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tombatu 1 ditinjau dari PP no 60 tahun 2008 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pasal yang belum sesuai. Kepala desa Tombatu 1 kurang memberi sanksi tegas kepada pelaku penatausahaan sehingga keterlambatan dalam penutupan buku kas umum sering terjadi di desa Tombatu 1.

Evaluasi Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Priscilia Winerungan
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi, memberikan deskripsi dan menaganalisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan data diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor besar yang membentuk akuntabilitas antara lain Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Artinya bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban harus mengandung informasi yang jelas dan terbuka, jujur dan objektif. Akuntabilitas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terstruktur dan sudah cukup baik.

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS PADA DESA TIOUA KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA): EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS PADA DESA TIOUA KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA) Laura Waworuntu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa di Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatis, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pendapatan Desa, Belanja Desa Abstract: Revenue is all Village revenues in one fiscall year which are the rights of the village and do not be returned by the village. Village expenditures are all expenditures which are obligations of the Village in one fiscal year which will not bw received back by the village. The purpose of this study used a qualittative descriptiv methode, where interviews and documentation were carried out in data collectioin, to find out whether the villagen income and expenditure accouting system and procedures for accounting for village income and expenditure in tioua villagen,south tobelo District, North Halmahera Regency were in accordance with the Relulation of the minister of home Affairs Number 20 of 18 concerning Village Financial Management. The results of this study indicate that the Village Revenue and Expenditure Accaunting System and Procedure (Case Studi in Tioua Villagen, Sputh Tobelo District, North Halmahera Regency) is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 18 concerning Village Financial management.Keywords: System and Procedure, Village Income, Village Expenditure

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA