cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 378 Documents
 22   23   24   25   26 
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Arifin Muksin; Treesje Runtu; Christian V. Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa pada Desa Arumamang dalam pengelolaan ADD mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif tujuannya mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Arumamang yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa serta berdasarkan pengamatan selama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Transparan dan belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini karena pemerintah desa tidak terbuka kepada masyarakat desa juga laporan pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan kepada masyarakat desa. Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 Terhadap Laporan Keuangan Pada UPTD Balai Perbenihan Dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pricilia ribka wowor; Lintje Kalangi; Rudy Pusung
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan. Setiappenyelenggaraan kegiatan yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksanaan APBD, yang berarti bahwa mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan harus dievaluasi secara bertahap agar dapatdiketahui apabila terjadi sesuatu yamg kurang baik dalam pelaksanaan APBD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh UPTD Balai Perbenihan dan PersuteraanAlam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020
Kinerja Manajer Pusat Pendapatan di Era Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada PT Hasjrat Abadi Cabang Tendean): Indonesia Nutfah JH Syarif; I Gede Suwetja
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Berbagai macam kebijakan yang telah diambil pemerintah belum dapat mengurangi jumlah angka COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap sedikitnya dua ruang lingkup, yaitu setiap tingkatan aktor (level of analysis) dan berbagai aspek kehidupan (aspects or issues). Dampak dari tingkatan aktor seperti individu, komunitas, masyarakat dan perusahaan. Begitu pula berbagai aspek kehidupan mulai dari kesehatan, aspek sosial, ekonomi dan politik. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap kinerja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu hasil kinerja manajer pusat pendapatan pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Tendean masa pandemic Covid-19 apabila diukur menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja manajer pusat pendapatan pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Tendean di masa pandemic Covid-19 apabila diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, masihlah kurang baik hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang tidak mencapai dari apa yang di anggarkan sehingga perlu adanya punishment berupa teguran agar kinerjanya dapat diperbaiki kembali. Sebaiknya PT. Hasjrat Abadi Cabang Tendean perlu memberi perhatian lebih terkait kinerja manajer pusat pendapatan di masa pandemic Kata kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Kinerja, Pusat Pendapatan, Covid-19
Penerapan Pemberian Fasilitas PPH 21 DTP Di Atur Dalam Pasal 2 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado Brigita Kalesaran; Treesje Runtu; Priscillia Weku
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid-19 berdampak pada bidang ketenagakerjaan sampai pada perekonomian Nasional, dalam pemulihan perekonomian Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi diantaranya ada paket stimulus fiskal yaitu PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 yang berlaku 6 bulan : Januari-Juni 2021, tujuannya agar dapat membantu beban ekonomi para pegawai dan juga perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat. Pada pelaksanaan perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 pada perusahaan PT AP 1 Manado telah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, pelaporan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi covid-19 dan penilaian kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh pada saat penelitian mengenai penerapan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja spegawai pada masa pandemi bahwa perusahan telah menerapkan PMK No 9/PMK.03/2021, namun dalam realisasi atau pengembalian PPh 21 DTP belum dikembalikan kepada pegawai tetapi akan tetap diberikan, sehingga penelitian PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi tidak mendukung dan tidak berdampak karena pegawai tidak merasakan secara langsung pemberian insentif PPh 21 DTP dari pemerintah. Penelitian ini memiliki hasil yang mirip dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haminati Sharikha Dinahaji yaitu “Pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” dengan hasil analisis data menunjukkan pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7% hal ini dikarenakan pemberian insentif sudah merupakan hak, serta ada factor lainnya yang mungkin juga berpengaruh pada kinerja pustakawan.
Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Operasi Pada Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Ervilda Larasati Ervilda Larasati
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan menjadi aturan maupun langkah yang penting dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi belanja operasi pada laporan realisasi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pencatatan dan pengungkpan belanja operasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2019 serta berpedoman Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan menggunakan basis akrual. Disarankan sekiranya tidak perlu melampirkan klasifikasi belanja yang tidak diadakan serta control pada aplikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan pelaporan yang baik dan benar. Kata kunci: Analisis, Perlakuan Akuntansi, Belanja Operasi, Laporan Realisasi Anggaran
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato: Indonesia England Veronika Sampow; David P. E Saerang; Lidia M Mawikere
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang memiliki tugas dalam pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Satuan kerja perangkat daerah diberikan alokasi dana dalam pelaksanaan tugas pokok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja barang apakah sesuai dengan Permendagro. 64 Tahun 2013 penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato telah menerapkan pencatatan dan pelaporan khususnya pada belanja barang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Gerald William Sanger; Hendrik Manossoh; Claudia W. M. Korompis
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kinerja keuangan dengan metode Value for Money pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado, dan (2) untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan dengan metode value for money pada Badan Pengelola Keuangan kota Manado sangat baik dan berpedoman pada tiga prinsip, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, (2) pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan kota Manado telah sesuai dengan peraturan yangberlaku yaitu Permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah dan untuk pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuaidengan PP No. 71 tahun 2010. Hal ini berarti kinerja keuangan dengan menggunakan metode value for money berjalan dengan baik dan selalu berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat.
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penggajian Karyawan Pada PT. Pegadaian Cabang Girian: Indonesia Vanda Claudia Sondakh Sondakh; Victorina Z. Tirayoh; Natalia Y.T. Gerungai
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Sistem informasi akuntansi penggajian diperlukan dalam sistem perusahaan untuk membantu mengambil keputusan dan pelaksanaan penggajian karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Pegadaian Cabang Girian telah menerapkan sistem informasi akuntansi terhadap penggajian karyawan dengan baik. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penggajian yang ada dalam perusahaan yang meliputi aktivitas dalam sistem penggajian, fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem dan sistem pengendalian intern. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pemisahan tugas pada unsur struktur organisasi perusahaan. Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian
EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA Ifah Ahsani Rahmadanti
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukan Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Badan Perencanaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), (LPJ-UP), (SPM-UP) dan (SP2D-UP sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pengeluaran kas.
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Bunga Tabungan Pada Nasabah Bank SulutGo Cabang Tahuna Andreanus Mangensihi
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga tabungan. Setiap nasabah yang menabung di Bank akan mendapatkan bunga atas tabungannya dan bunga tersebut akan dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 bunga tabungan pada nasabah Bank SulutGO cabang Tahuna dan untuk mengetahui pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dan dokumentasi ke Bank SulutGO cabang Tahuna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Bank SulutGO cabang Tahuna telah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan telah melakukan penyetoran dan pelaporan ke pihak perpajakan. Kiranya Bank SulutGO cabang Tahuna lebih meningkatkan lagi pelayanannya agar memuaskan nasabah baik dalam pemberian simpanan maupun pinjaman sehingga dapat menjadi Bank yg unggul dan dipercaya masyarakat. Kata Kunci: Perhitungan Bunga Tabungan, PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Page 24 of 38 | Total Record : 378

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum) Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 1 (2021): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue