cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Syari’ah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syari’ah Indonesia ( HISSYI). Jurnal ini mengkhususkan diri pada kajian, penelitian, pengembangan pemikiran Hukum Islam dan isu-isu kontemporer. Al-Mawarid Journal of Islamic Law is a scientific periodical journal published by the Department of Shari’ah the Faculty of Islamic Studies Islamic University of Indonesia Yogyakarta Indonesia in cooperation with the Association of Shari’ah Scientists and Scholars of Indonesia ( HISSYI Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syari’ah Indonesia ). This journal specializes in the discourse, research, development of Islamic law thought and contemporary issues.
Arjuna Subject : -
Articles 124 Documents
 4   5   6   7   8 
WOMEN LEADERSHIP: AN OPPORTUNITY AND CHALLENGE IN RELIGIOUS AND CULTURAL PERSPECTIVE Jamilatul Farida, Ulfa
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 13 (2005): Kepemimpinan Indonesia Pasca Pemilu 2004 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kita sedang hidup di suatu abad di mana kesetaraan hak menjadi “talk” atau pembicaraan semua orang. Lebih jauh lagi, “talk” itu sudah meningkat menjadi gerakan sipil untuk menuntut kesamaan hak bagi semua kelompok, tidak peduli agama, ras, atau sejenisnya. Salah satu masalah yang terkait dengan hal di atas adalah isu tentang kepemimpinan perempuan diberbagai bidang kehidupan terutama bidang politik. Peran publik perempuan khususnya aksesnya dalam dunia politik di berbagai belahan dunia, dan Indonesia khususnya ternyata tetap menghadapi berbagai kendala. Dunia masih saja menganggap bahwa politik dan kepemimpinan adalah wilayah laki-laki, sehingga jika perempuan terjun ke politik atau parlemen tetap dipandang sebelah mata juga hanya penggembira saja. Mayoritas pendapat mengatakan bahwa hal tersebut memang terjadi sebagai akibat faktor ideologi yang ada. Pengaruh bangunan ideologi yang sarat nilai agama dan budaya tentu tampak jelas dalam konstelasi politik di Indonesia.
AKAD NIKAH SEBAGAI SUMBER HAK MILIK SUAMI ISTERI Zubaidah, Syarif
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 9 (2003): Hak Kekayaan Intelektual
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad nikah termasuk jenis transaksi yang berbeda dengan transaksitransaksi lainnya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan lain sebagainya, Perbedaan itu dapat dilihat dari segi tujuannya yang hanya berakibat memberikan hak milk al-intifā, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh suami untuk mengambil manfaat dari kelamin isterinya dan seluruh anggota badannya. Pemilik hak dalam hal ini suami, hanya berhak mengambil manfaat, berupa kenikmatandan hanya terbatas untuk dirinya sendiri, karena orang lain haram hukumnya untuk bergabung merasakan kenikmatan tersebut. Sedangkan akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya merupakan transaksi yang mengakibatkan si pemilik suatu benda dapat memakai, menjual, meminjamkan dan memberikan atau mewariskannya kepada orang lain.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Murdiana, Elfa
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 12, No 1 (2012): Hukum Islam Pidana
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revamping and restructuring of national law have implications for criminal law reform in Indonesia where, in the progress of change also affects the renewal of the concept of criminal responsibility which has to accommodate the legal values that live in the community as a mandate of Chapter IV of MPR No.IV/MPR/1999 item a.2. acts as a concrete manifestation of an intention and awareness owned offender will result from the actions of known perpetrators are conditions that must exist in the criminal law in the Islamic perspective on the implications of the Criminal Code Upcoming concept also embraces the same principles that can be said that the concept of criminal responsibility in Islamic law is relevant to the law in Indonesia pembangunan khususnya the upcoming renewal of the Criminal Code. Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.
Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama Syamsu Alam, Andi
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 17 (2007): Menyikapi UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 mengenai Peradilan Agama
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Act No. 3 year 2006 revising toward The Act No. 7 year 1989 concerning the religous (Islamic) court constitutes recent development after one roof system of court in Indonesia. Revising the Act No. 7 year 1989 departs from Indonesian senate proposes and initiates. This revising actually implies human resources and human assessment of the religous court in Indonesia. The Religous court faces new jurisdiction, budget, education and training effectevely, preparing syari’ah graduation, law resources, experts of economics law, those of Islamic economics including the banking world and the Syari’ah economics generally. Thus, it needs revitalizing the curricullum of Syari’ah economics either Strata 1 or graduation program (S2) in preparing human resources and human assessment of religous court in Indonesia. Kata kunci: Peradilan agama, praktisi hukum, ekonomi Syari’ah, SDM, dan kewenangan.
[BOOK REVIEW] Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam ., Yusdani
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 10 (2003): Lembaga Keuangan Islam
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia telah mempergunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang masih sederhana, manusia melakukan barter -tukar menukar barang. Akan tetapi barter ini mensyaratkan adanya double coincidence of wants dari pihak-pihak yang melakukan barter tersebut. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit transaksi antarmanusia. Oleh karena itu, manusia dari dulu, sudah memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang.
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI ANTARA KERAGAMAN NILAINILAI BUDAYA Musarrofa, Ita
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 15 (2006): Fiqh dan Kontroversi Seputar Legislasi Pornografi dan Pornoaksi
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nowadays the member of Indonesian Senate discuss about the proposed academic manuscript regarding pornography and pornoaction. And this act becomes priority over that of other regulation. But, the articles of the act emerge controversies. The controversies because of the plurality of Indonesian cultures. The question is how the differences of cultures influence on society perspective concerning pornography and pornoaction. According to the writer of the following article it needs to be reflecting the relation between morality and law in Indonesia, including the act of pornography and pornoaction. Kata kunci: pornografi, pornoaksi, kontroversi, moral, dan budaya.
KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH ., Muhammad
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 10 (2003): Lembaga Keuangan Islam
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shari’ah Finance Institution has developed progressively nowadays, for instance Shari’ah Banking, Shari’ah Insurance, Shari’ah Exchange,Shari’ah Pawning, and Baitul Mal wat-Tamwil. For that reason, the existence of Shari’ah Finance Institution demands investor and manager those have certainly criteria. The minimum criteria that should be owned by finance institution either from the institution, investor or manager are the credibility and the professionalility. The credibility and professionality become so important because of (1) in order Shari’ah Finance Institution has a competitive advantage, and (2) problem of human resources that indicates the lower professionalities, lower understanding regarding moral and Islamic business ethics , and (3) to increase the professionalities is not only including the skill but also including a moral commitment and business ethic that originated from religion (Islam) as a guidance how to conduct Shari’ah Finance Institution in the future.
Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam Zubaidah, Syarif
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 7 (2002): Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bayi tabung dengan proses menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah, yang kemudian embrionya ditransfer ke rahim isterinya yang diambil ovumnya hukumnya dibolehkan. Anak yang dilahirkan dengan proses ini, mempunyai kedudukan yang sah menurut hukum Islam, baik dari segi hubungan nasab maupun dari segi hak dan kewajiban terhadap kedua orangtuanya. 2. Bayi tabung dengan ibu titipan (surrogate mother) baik sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri atau donor, hukumnya haram dalam hukum Islam. Bayi tabung yang dilahirkan dengan cara ini nasabnya hanya dapat dipertalikan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya
SYARI’AT ISLAM DAN UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sularno, M
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 16 (2006): Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Prospek, Peluang dan Tantangan
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The following article tries to investigate Islamic Shari’ah and the positive law in Indonesia. Shari’ah denotes the basic law that legislated by Allah and his prophet. All moslem should obey and apply Shari’ah in all aspects of life. Departing from the opening of article 29 verse (1) of amended constitution 1945 and the theory interpretation of Hazairin concerning the article mentioned above that Islamic law constitutes the main reference and the the main sources of law legislation in Indonesia. Hence, to reach the above goal, it needs struggling of Indonesian moslem and the effort to reinterpret the doctrineof shari’ah in accordance with the changing of situation and that of society. Kata kunci: syari’at, perjuangan, patuh, hukum positif dan undang-undang
HAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARIS (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia) Syafi’ie, M.
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 11, No 2 (2010): Hukum Keluarga Muslim dan Tuntutan HAM
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the pros and cons of the inheritance rights of non Muslims in the treasury of Islamic thought., Differences of opinion concerning the inheritance rights of non Muslims are preceded by a difference of opinion about terminology or infidels and apostates. Differences of opinion Ulama of classical and contemporary Islamic thinker in this matter was influenced instrumentation Islamic family law in Indonesia. Fiqh opinions as expressed by the scholars classic especially Imam Shafii become the foundation of family law in Islamic Law Compilation (KHI) as the Presidential Instruction No. 1 of 1991. According to the rules of KHI Article 171 (b, c), religious differences between muwarris and heir of a barrier right to inheritance. While the opinion of contemporary Islamic thinkers such as Abdullah Ahmed An Naim and Asgar Ali Engineer, an inspiration ijtihad discussion CLD-KHI. In chapter 2 CLD-KHI mentioned that the problem of different religions is not a barrier because of the legacy inherited. CLD-KHI drafting team believes, religious discrimination in inheritance rights is part of a form of discrimination, injustice and violation of human rights and should be replaced with a more contextual. Keywords: hak, waris, non muslim, keadilan, dan HAM

Page 6 of 13 | Total Record : 124

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

1993 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2015): Islamic Family Law Reform in Contemporary Indonesia Vol 12, No 1 (2012): Hukum Islam Pidana Vol 11, No 2 (2010): Hukum Keluarga Muslim dan Tuntutan HAM Vol 11, No 1 (2010): Penerapan Syariah dalam Aspek Ekonomi dan Hukum Keluarga di Indonesia Vol 17 (2007): Menyikapi UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 mengenai Peradilan Agama Vol 16 (2006): Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Prospek, Peluang dan Tantangan Vol 15 (2006): Fiqh dan Kontroversi Seputar Legislasi Pornografi dan Pornoaksi Vol 13 (2005): Kepemimpinan Indonesia Pasca Pemilu 2004 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Vol 14 (2005): Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Urgensi, Kontroversi dan Solusinya. Vol 10 (2003): Lembaga Keuangan Islam Vol 9 (2003): Hak Kekayaan Intelektual Vol 7 (2002): Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer Vol 2 (1993): Edisi Kedua Al-Mawarid Journal of Islamic Law More Issue