cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
REPERTORIUM
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2014)" : 13 Documents clear
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA FASE PRA KONTRAK DALAM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Nugroho, Aris Setyo
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe principle of good faith is the foundation that underlies every major manufacture of agreement / contract. All models applicable legal system, both civil law and common law is always based on the principle of good faith to provide justice for the parties to make an agreement and a statement of entry into force of a treaty. civil law system to apply to the agreement since the negotiation stage or pre-contract. Unlike the common law system is declared valid since fulfilled the terms of a written agreement validity, but in the development of the theory of Estoppel raised to protect the parties.AbstrakAsas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian/kontrak. Semua model system hukum yang berlaku, baik civil law maupun common law selalu berdasarkan atas asas itikad baik untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan sebagai pernyataan berlakunya suatu perjanjian. Sistem civil law menyatakan berlakunya perjanjian sejak tahap negosiasi atau pra kontrak. Berbeda dengan system common law yang dinyatakan berlaku sejak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian secara tertulis, namun dalam perkembangan dimunculkan teori Estoppel untuk melindungi para pihak.
KONTRAK DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas – Asas Hukum) Hapsari, Dwi Ratna Indri
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstractcommon law system adopted by Indonesia affect contract law in Indonesia as well as the principle - principle. The principle - the principle of contract law in Indonesia is regulated in the Civil Code codification. In addition, Islamic law also applies in Indonesia has a legal agreement with the principle - the principle of a separate agreement. Based on the principle of freedom of contract are contained in the civil code as well as Islamic law every person has the right to contract freely, but there are limits. The principle - the principle of agreement in the civil code mupun in Islamic law has some similarities and differences. The parties to implement the agreement should be agreed before the contract is to be carried understand the principle - the principle of the contract in order to avoid it - it is not desirable as long as the contract lasts.AbstrakSistem hukum common law yang dianut Indonesia mempengaruhi hukum perjanjian di Indonesia serta asas – asasnya. Asas – asas hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam kodifikasi KUHPerdata. Selain itu Hukum Islam juga berlaku di Indonesia memiliki hukum perjanjian dengan asas – asas perjanjian tersendiri. Berdasar pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam KUHPerdata maupun Hukum Islam setiap orang berhak melakukan kontrak dengan bebas namun ada batasannya. Asas – asas perjanjian dalam KUHPerdata mupun dalam Hukum Islam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian hendaknya sebelum sepakat atas kontrak yang hendak dilaksanakan memahami asas – asas dalam kontrak tersebut agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung.
IMPLEMENTASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG DOMPU. Nasaruddin, Nasaruddin
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the implementation NOBLE with murabahah financing and rahn in sharia mortgage Dompu according to Islamic law. This legal research using non-doctrinal legal research / sociological qualitative descriptive using legal source of primary, secondary and tertiary in the assessment. The collection uses a variety of materials such legal literature in the form of research literature and interview data dianlisis using logic data reduction, data presentation and conclusion of data. Based on research and discussions with the Implementation of Financing NOBlE murahabah and rahn contract in Shari’ah pawnshop Dompu according to Islamic law, has not been carried out based on the principles of murabaha as regulated in law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and MUI Fatwa No. 4 / DSN-MUI / IV / 2000. In the murabahah should pawnshop Sharia (as seller) was really the owner of the goods (milkut-tamm) or acting as a buyer to a third party after the buyer from the buyer (customer), but that happened this contract done before the goods become the property of pawnshops Sharia. pawnshop Shariah efforts in ensuring NOBlE with murabahah financing and rahn by the rules of Islamic law has not been effective, because the effort is done only based on the requirements and procedures for granting a loan or mortgage financing has been determined by the Shari’ahAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan MUlIA dengan akad murabahahdan rahn di pegadaian syariah Dompu menurut Hukum Islam.Penelitian hukum ini menggunakanpenelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakansumberhukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya.Adapun pengumpulan berbagai bahanhukum tersebut menggunakan studi literatur berupa data wawancara¸ riset kepustakaan dan dianlisisdengan menggunakan logika reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.Berdasarkanpenelitian dan pembahasan Pelaksanaan Pembiayaan MUlIA dengan akad murahabah dan rahn diPegadaian Syari’ah Dompu menurut Hukum Islam, belum dilakukan berdasarkan prinsip murabahahsebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahdan Fatwa MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akadmurabahah  seharusnya pihak PegadaianSyariah (sebagai penjual) bener-bener sebagai pemilik barang (milkut-tamm) atau bertindak sebagaipemesan kepada pihak ketiga setelah ada pemesan dari pembeli (nasabah), akantetapi yang terjadiakad ini dilakukan sebelum barang menjadi milik Pegadaian Syariah. Upaya pegadaian syari’ah dalammemastikan pembiayaan MUlIA dengan akad murabahah dan rahn berdasarkan kaidah-kaidah HukumIslam belum efektif, karena upaya dilakukan hanya berdasarkan persyaratan dan prosedur pemberianpinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syari’ah

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2015) Vol 3 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)