Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN SERTA PEMERATAAN PENDAPATAN NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT Indri Hapsari, Dwi Ratna
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 1 (2016): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Poverty is a state of people who are not able to meet their needs. As a result, people cannot live a decent so that their standard of living decline. Differences of community groups with specific earnings income gaps cause problems. Therefore, the necessary role of government in equalizes the distribution of income distribution. Starting from the economic problems then came the idea of sharia, namely optimization zakat is obligatory for Muslims to remember Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. Indonesia is not a religious country, but a country with a predominantly Muslim, the middle ground is needed, namely the role of the state and society in the two positions together. When zakat management is conducted in accordance with Islamic law, the mandate, expediency principle, justice and the rule of law as well as integrated it can undoubtedly reduce poverty and income inequality in Indonesian.

HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN Hapsari, Dwi Ratna Indri
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 26, No 2 (2018): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, "The national economy which is regulated based on economic democracy with the principle of togetherness, efficiency, justice, support, environmental insight, independence, and also with financial assistance in various large business activities, cheap, and small in the business partnership pattern ". The concept of the Indonesian national economy commenting on us together and explicitly in our constitution adhering to the principle of kinship agreed upon can be found in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, people's sovereignty also promotes Pancasila. As a developing country Indonesia cannot escape the era of globalization, international free trade. However, what makes the challenge is that Indonesia can still keep up with the flow of globalization but still in the populist economic corridor that has been conceptualized in the state constitution concerning national economic development. Law in this case has a special stake in efforts to grow the economy of a country in order to achieve national economic development.

Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial; Triwijaya, Ach. Faisol
Brawijaya Law Journal Vol 6, No 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.06

Corruption is one of the negative consequence of corporate crime. Corruption perpetrators from corporations are still relatively new in Indonesia, so legal reform is still needed, which is close to the purpose of criminal law. The existence of legal sanction in the form of compensation becomes a breakthrough for one type of sanction and can impose the perpetrator of corruption. Thus, in this study, we want to find a theoretical basis for corporate punishment that commits corruption and the existence of criminal sanctions for corporate compensation as perpetrators of corruption in efforts to renew criminal law. This study uses normative research by approaching the conceptual approach. From this research, finding a corporate foundation that commits corruption can be imposed by a criminal is in line with the purpose of punishment as well as by ius constituendum. For compensation that is an alternative to corporate punishment as a perpetrator of corruption, it can be brought down along with the principal penalty which has the purpose of accountability and reconciliation, guidance, reintegration, socialization or means of resolving conflicts to the community.

Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik Kurniawan, Kukuh Dwi; Hapsari, Dwi Ratna Indri; Prasetya, Izza Enggar
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Tujuan : artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran alternative penyelesaian perkara pidana melalui Plea Bargaining System dengan memberikan urian mengenai dampak positif dan negatifnya jika diberlakukan di Indonesia.Â Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menekankan pada paradigma historis dan doktrin terkait Plea Bargaining System.Â Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa plea bargaining sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia, meskipun terdapat kelemahannya dalam penerapannya. Namun, sangat menjadi solusi yang realitistis untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan pemidanaan yang lebih dapat mendatangkan kepuasan publik atas terselesainya perkara pidana serta mengdatangkan manfaat baik itu kepada pelaku atau terdakwa, penuntut umum dan yang terutama kepada korban. Selain itu adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras pada pembaharuan hukum pidana yang trtuang pada RKUHP dan RKUHAP untuk mencipkan tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.Â Kegunaan: Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dasar pengambilan kebijakan penyusunan sistem hukum acara pidana yang dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan tujuan menyelesaikan konflik lebih efektif.Â Kebaruan/Orisinalitas: Akomodasi Plea Bargaining System dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pemidanaan berupa menyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.

Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.43285

Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka tanah perlu untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus upaya membantu pemerintah dalam pendataan bidang tanah di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat mitra, yakni belum terdaftarnya tanah yang mereka miliki, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarkat mitra.

Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.43285

Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka tanah perlu untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus upaya membantu pemerintah dalam pendataan bidang tanah di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat mitra, yakni belum terdaftarnya tanah yang mereka miliki, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarkat mitra.

Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.590

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation.

UPAYA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN SERTA PEMERATAAN PENDAPATAN NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT Dwi Ratna Indri Hapsari
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24 No. 1 (2016): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Poverty is a state of people who are not able to meet their needs. As a result, people cannot live a decent so that their standard of living decline. Differences of community groups with specific earnings income gaps cause problems. Therefore, the necessary role of government in equalizes the distribution of income distribution. Starting from the economic problems then came the idea of sharia, namely optimization zakat is obligatory for Muslims to remember Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. Indonesia is not a religious country, but a country with a predominantly Muslim, the middle ground is needed, namely the role of the state and society in the two positions together. When zakat management is conducted in accordance with Islamic law, the mandate, expediency principle, justice and the rule of law as well as integrated it can undoubtedly reduce poverty and income inequality in Indonesian.

HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN Dwi Ratna Indri Hapsari
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 26 No. 2 (2018): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, "The national economy which is regulated based on economic democracy with the principle of togetherness, efficiency, justice, support, environmental insight, independence, and also with financial assistance in various large business activities, cheap, and small in the business partnership pattern ". The concept of the Indonesian national economy commenting on us together and explicitly in our constitution adhering to the principle of kinship agreed upon can be found in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Indonesian Constitution, people's sovereignty also promotes Pancasila. As a developing country Indonesia cannot escape the era of globalization, international free trade. However, what makes the challenge is that Indonesia can still keep up with the flow of globalization but still in the populist economic corridor that has been conceptualized in the state constitution concerning national economic development. Law in this case has a special stake in efforts to grow the economy of a country in order to achieve national economic development.

Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws Dwi Ratna Indri Hapsari; Kukuh Dwi Kurniawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884

The implementation of the principle of freedom of contract gives rise to the types of agreements not regulated in the law or The Indonesian Civil Code (ICC). We are familiar with the term Standard contract or standard agreement. Standard agreements are often used in the banking world, one of which is in banking credit agreements, as we all understand that the position of the customer is weaker than the bank, so it must be protected by law. In order to protect these interests, the customer is given protection contained in the Banking Act regulations as well as the Consumer Protection Act and its derivative regulations. Specifically, the credit agreement format as the standard agreement set out in Financial Services Authority Circular Number 13 / SEOJK.07 / 2014 Concerning Standard Agreements is that credit agreements that contain rights, obligations and requirements that are legally binding on customers, are required to use letters, writing, symbols, diagrams, signs, terms, readable phrases, and / or sentences simple ones in Indonesian that are easily understood by customers. This is in an effort to provide protection to customers and the regulatory and supervisory functions of the Financial Services Authority.

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search