cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2015): May" : 6 Documents clear
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Kristian Widya Wicaksono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.827 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7523

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.
Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (983.422 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7524

Abstract

Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. Belum efektif- nya program JPD dalam mencapai tujuannya menjadi latarbelakang kajian ini. Pentingnya penilaian untuk menjelaskan ala- san-alasan program JPD tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terhadap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik obser- vasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya dikare- nakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS secara langsung dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.
Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Febriyana Tri Achyani; Frans Gana; Petrus Kase
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.161 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku- kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan hasil daripada proses.
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru Rina Setyati; Warsito Utomo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.919 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7534

Abstract

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.
Resilient in a Feminine Face Bevaola Kusumasari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.12 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7522

Abstract

Isu tentang kerentanan perempuan dalam bencana telah banyak dibahas dalam berbagai literatur mengenai kebencanaan. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa tingkat kerentanan perempuan akan meningkat pada periode sebelum, selama, dan setelah bencana. Memahami bagaimana perempuan menjalani kehidupan pascabencana memberikan kontribusi terhadap kajian kebencanaan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi bencana dan bertahan hidup, terlebih bagi perempuan yang memiliki warisan keterampilan. Diferensiasi latar belakang sosial ekonomi desa memberikan tampilan yang lebih lengkap baik dalam hal pola budaya yang terlihat maupun masalah yang lebih dalam mengenai cara perempuan untuk bertahan terhadap bencana. Perempuan dalam kajian ini me­ nyadari bahwa bencana telah memicu motivasi perempuan untuk membantu membiayai kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan, pendapatan mereka saat ini telah berkontribusi besar bagi keluarga. Pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup pascabencana sekaligus juga telah membangun kepercayaan dan harga diri perempuan serta memengaruhi relasi gender.
Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi Amir Syarifudin Kiwang; David B. W. Pandie; Frans Gana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.123 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7535

Abstract

Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue