Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi Kiwang, Amir Syarifudin; Pandie, David B. W.; Gana, Frans
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.123 KB)

Abstract

Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.
Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi Amir Syarifudin Kiwang; David B. W. Pandie; Frans Gana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.123 KB) | DOI: 10.22146/jkap.7535

Abstract

Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.
MAKNA COMPANG DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SUKU WATU BARU DI DESA WATU BARU KECAMATAN MACANG PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT Wilfridus Parli; Syarifudin Darajad; Amir Syarifudin Kiwang
SOSIORELIGIUS Vol 4 No 2 (2019): Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
Publisher : Departemen Sosiologi Aga,ma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/sosioreligius.v4i2.13368

Abstract

Compang is a place of ceremony for the Manggarai community which was built in the middle of the village. marked by banyan tree planting and flat stone as a place of ceremony. Every year society often perform a ceremony there. Compang's existence as place of worship of the people to the spirits of the ancestors and also as a place giving offerings has meaning and very important meaning for the Manggarai community. Therefore the writer is interested in research this. The problems of this research are : What is the meaning of Compang for the Watu Baru tribe community. The purpose of this research is to find out: (1) History of the existence of the Compang Watu Baru, (2) Describe the tradition of compang in the Watu Baru tribal community, and (3) To find out the meaning of compang for the people of the Watu Baru tribe. The method used is a descriptive qualitative research. The location of the study was in Watu Baru Village, Macang Pacar Subdistrict, West Manggarai Regency, the technique of determining informants using purposive sampling technique, the data analysis technique used was descriptive qualitative. Research results show (1) that Compang has a very important meaning in the life cycle of the Manggarai people. In Compang the dwelling place of the  naga golo / naga beo (village spirit). This naga golo /naga beo becomes the guardian and protector of the village from various things. Specifically all the doom and disaster that befell the village. Compang is also a sacred site through which villages get a fortune in life. At each penti weki peso (annual communal thanksgiving ceremony), at Compang, thanksgiving is given to the guardians and protectors of the village, the ancestors and the Creator. Compang is also a source of strength. Every villager wants to go to the battle area (raha rumbu tana, rampas), the war perpetrators surround Compang seven times. In large rites, such as opening the Uma weru (new communal garden), building a new traditional house (pande mbaru gendang weru), Roko Molas Poco (taking the main pillar of mendang drum from the forest), the traditional elders guarded it with takung (offerings) in Compang to ask for your blessing and at the same time beg for the success of the event. AbstrakCompang merupakan tempat upacara bagi masyarakat Manggarai yang dibangun ditengah kampung, ditandai dengan adanya penanaman pohon beringin dan batu ceper sebagai tempat upacara. Setiap tahun masyarakat sering melakuakan upacara disana. Keberadaan Compang sebagai tempat pemujaan masyarakat kepada roh nenek moyang dan juga sebagai tempat pemberian sesaji memiliki makna dan arti yang sangat penting bagi masyarakat Manggarai. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti hal ini. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana makna Compang bagi masyarakat suku Watu Baru. Tujuan penelitia ini untuk mengetahui:(1) Sejarah keberadaan Compang Watu baru,(2) Mendeskripsikan tradisi compang pada masyarakat suku Watu Baru, dan (3) Untuk mengetahui makna compang bagi masyarakat suku Watu Baru. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Watu Baru kecamatan Macang Pacar kabupaten Manggarai Barat, teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan (1) bahwa Compang  memiliki arti yang sangat penting dalam siklus kehidupan orang Manggarai. Di Companglah tempat tinggal dari naga golo/naga beo (roh kampung). Naga golo/beo ini menjadi penjaga dan pelindung kampung dari berbagai hal. Khususnya segala malapetaka dan bala yang menimpa kampung.  Compang  juga menjadi situs sakral yang melaluinya  kampung  mendapat  rejeki  kehidupan.  Di setiap  penti weki peso (upacara syukur tahunan secara komunal), di Compang dipersembahkan  syukuran kepada penjaga dan pelindung kampung, para leluhur serta Sang Pencipta. Compang juga menjadi sumber kekuatan. Disetiap warga kampung hendak pergi ke area pertempuran (raha rumbu tanah, rampas), para pelaku perang mengelilingi  Compang tujuh kali. Dalam ritus-ritus besar, semisal membuka  lingko weru (kebun komunal baru), membangun rumah adat baru (pande mbaru gendang weru), Roko Molas Poco (pengambilan tiang utama mbaru gendang dari hutan), tetua adat mengawalinya dengan  takung (persembahan) di Compang  untuk meminta restu sekaligus mohon kesuksesan dari acara dimaksud.
Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata Amir Syarifudin Kiwang; Farida M. Arif
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v5i2.7290

Abstract

Labuan Bajo dengan Pesona binatang purba komodo serta keindahan alam dan tebaran pulau-pulau kecil disekitarnya adalah salah satu destinasi wisata yang saat ini sangat berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia. Labuan Bajo mulai ramai dikunjungi wisatawan setelah Pulau Komodo masuk dalam daftar Tujuh Keajaiban Dunia Baru (New 7 Wonder of the World).  Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat  Labuan Bajo akibat pembangunan pariwisata serta untuk mengetahui dampak perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat  Labuan Bajo akibat pembangunan pariwisata.  Penelitian ini dilakukan di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juli 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas: Reduksi data, Display/Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pariwisata di Labuan bajo berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan terus menimgkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kunjungan wisatawan ini juga berimbas positif pada perkembangan usaha pariwisata yang diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu perkembangan pariwisata memberikan alternative mata pencarian bagi warga local setempat. Dampak sosialnya juga muncul yaitu pada perubahan gaya hidup dan pada orientasi pendidikan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA KUPANG Amir Syarifudin Kiwang
Journal of Politics and Policy Volume 1 No.1 December 2018
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.224 KB) | DOI: 10.21776/ub.jppol.2018.001.01.3

Abstract

Hope family programs is a program conditional cash assistance to poor families or in international terms known as Conditional Cash Transfers (CCT). Hope family programs intended for help reduce family expenses while increasing investmen for future generations through improving the quality of health and children's education. In the long run, hope family programs expected to break intergenerational poverty chain. As a program Conditional assistance open access to poor families especially pregnant women and children's to utilize various health care facilities  and educational service facilities which are available around them. Hope family programs first implemented in 2007 with scattered target in seven provinces namely DKI Jakarta, East Java, West Java, Gorontalo, North Sulawesi , West Sumatera and East Nusa Tenggara (Kupang City). Facts show that Policy Implementation hope family programs has gone well since 2007. In kupang City up to the year 2018 there are around 6.019 heads of family recipient of the family Hope program (latest data 2018, after deducting the participants who leave). Constraints to implementing a family program of hope is a cross-sectoral communication issue and bureaucratic structure in the process of implementing a family program of hope so that it often causes problems in the field. Participants of the Family Hope Program who does not carry out commitments in accordance with verification results will get sanctions in the form of discounted amounts of assistance in the current year.Cooperation between operators and facilitators and all stakeholders be the key to success implementation of the family hope program in kupang city. Keywords : Policy Implementation, Hope family programs. 
Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung) Rawan Sosial Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Fauziah Fauziah Lamaya Lamaya; Amir Syarifudin Kiwang
JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : STKIP PGRI SITUBONDO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47668/pkwu.v10i1.316

Abstract

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu cara atau proses dalam menyiapkan mutu SDM dengan tujuan agar SDM yang ada menjadi mandiri dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Pemberdayaan dapat menjadikan perempuan lebih berkembang dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Akan tetapi dalam hal ini banyak perempuan yang belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit bagi mereka untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi wanita rawan sosial ekonomi dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh wanita rawan sosial ekonomi yang berada di TPA Kelurahan Manulai II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Peneliti akan mengambil tempat penelitian di Kota Kupang khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Manulai II. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial dan adanya wanita rawan sosial ekonomi. Sumber data adalah data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis datanya menggunakan data Reduction (reduksi data), data display, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Program pemberdayaan bagi perempuan rawan social ekonomi di TPA Manulai II kota kupang belum bisa berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dikarenakan kendala dana, indentitas Kependudukan, serta mental instan (gampang) dari pada penghuni TPA Manulai II. Kedepan baik pemerintah maupun Lembaga swadaya masyarakat perlu menyiapkan secara baik program pemberdayaan dan semua harus dilakukan secara terstruktur dan teratur, mulai dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasi dan follow up
Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19 Amri Adha Arifin; Amir Syarifudin Kiwang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.276 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4047

Abstract

AbstrakPemilukada (Pemilihan Umum Kepala Dearah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerahpun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersediri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan kebijakan KPUD NTT dalam melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemic Covid 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Publik dan Politik kususnya tentang Pelaksanaan Pemilukada dan juga kebijakan public/politik dalam situasi Pandemic/wabah penyakit Covid 19 ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan Pihak KPUD dalam pengambilan kebijakan dalam menggelar Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas : Reduksi data, Display/Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski dalam situasi pandemic covid 19, pelaksanaan pemilukada serentak di 9 Kabupaten di NTT bias berjalan secara baik dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik bagi seluruh komponen, baik penyelenggara, para peserta pemilukada, pendukung, simpatisan maupun pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga bagus karena semua kabupaten. Tingkat partisipasinya diatas 75 %.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilukada, Covid 19 AbstractThe General Election of Regional Head has a very strategic role in developing democratic life, justice, equity, community welfare context, conserving harmonious relations between the government and the regions to maintain Republic of Indonesia integrity. Hence, the Regional Head and Deputy are needed to develop innovation, to have advance insight and ready to make better changes. Commonly, Regional Head and Deputy are elected by members of the Regional Representative Council but they are now elected by all the people (voters) in the region concerned. In 2020, General Election for Regional Head in East Nusa Tenggara (NTT) was carried out simultaneously in 9 regencies. Absolutely, this has its own consequences. This was because the spread of a deadly virus (Corona virus/Covid-19) to all over the world, including Indonesia and NTT. A very careful strategic strides or policies were needed by the General Elections Commission of NTT so that this political process could run well. This study aimed at describing the policy of General Elections Commission of NTT in carrying out the simultaneous Regional Head Election 2020 in the Covid-19 pandemic. This study is expected to be useful both theoretically and practically. Theoretically, this is expected to contribute the knowledge; in Public Policy and Politics context, especially the Regional Head Election and public/political policies in the Covid-19 pandemic. Practically, the results of this study are expected to be useful as a reference for the government and General Elections Commission of NTT in policy making especially in General Elections issue. The method used in this research was qualitative method. The data were analyzed through an interactive analysis model; data reduction, data display and conclusion/verification. The results showed that in the Covid-19 pandemic era, the simultaneous Regional Head Election in 9 regencies was carried out well with health protocols for all components; organizers, participants, supporters, sympathizers and voters above 75%.Keywords: Policy, Regional Head Election, Covid-19.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur Amir Syarifudin Kiwang; Farida M. Arif
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5496

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, jumlah PMI asal NTT yang diberangkatkan ke luar Negeri sebanyak 6.474 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak berasal dari Kabupaten Kupang sebanyak 1.258 orang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1.095 orang. Sepanjang tahun 2017 sampai 2022 ada sekitar 2.669 kasus yang ditangani oleh Pemerintah dengan berbagai masalah. Langkah dan kebijakan untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kasus terhadap PMI yang diberangkatkan keluar negeri telah dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh stake holder terkait, sehingga kedepan kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Nusa Tenggara Timur, Pekerja Migran
Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi Amir Syarifudin Kiwang; David B. W. Pandie; Frans Gana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7535

Abstract

Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.
Efektivitas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Dalam Menghasilkan DPT yang Berkualitas pada Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020 Kiwang, Amir Syarifudin; Atang, Ahmad; Handayani, Suci Lestari; M Arif, Farida; Arifin, Amri Adha
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3466

Abstract

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Salah satu Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak ini adalah kabupaten Paling bungsu Di provinsi NTT yakni Kabupaten Malaka. Setelah melalu proses pendataan dan verifikasi yang panjang diketahui bahwa total data pemilih yang terdata untuk ikut dalam pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020 adalah sebanyak 119.405 Pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas Coklit dalam menghasilkan DPT yang berkualitas pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya evaluatif atas kebijakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu KPU. Populasi dalam pengkajian ini adalah para pihak terlibat langsung [penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan kontestan pemilu], sedangkan pihak tidak langsung adalah person dan/atau kelompok masyarakat sekaligus sebagai pemilih dan konstituent. menggunakan teknik sampling yang direkomendasikan Sugiyono (2014) yaitu non probability sampling jenis purposive sampling dengan pertimbangan sampling yang terpilih telah melalui pertimbangan khusus pada tahapan seleksi populasi kemudian ditentukan secara sengaja untuk memenuhi sifat keterwakilan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kualitas DPT pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 tidak terlepas dari kinerja pen yelenggara (PPDP) pada tahapan pelaksanaan coklit yang berlangsung selama kurang lebih sebulan (15 Juli-13 Agustus 2020). Dari total 183.890 penduduk di Kabupaten Malaka pada tahun 2019, 141.495 di antaranya adalah pemilih potensial (DP4). Kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan penyelenggara (PPDP) terhadap DP4 menghasilkan total jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 115.443. Total DPS yang ada kemudian mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga mengalami pengurangan menjadi 115.304.