Articles
115 Documents
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA IKLAN POLITIK DI MEDIA CETAK DAN PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU PERIODE 2008 - 2013 DI KOTA AMBON ]]>
<![CDATA[Said Lestahulu]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33299/jpkop.18.2.321
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui hubungan antara intensitas membaca iklan politik di media cetak dan perilaku memilih masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2008 – 2013 di Kota Ambon, (2) mengetahui hubungan antara daya tarik iklan politik di media cetak dan perilaku memilih masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2008 – 2013 di Kota Ambon. Penelitian dilakukan di Kota Ambon Provinsi Maluku. Penarikan sampel dilakukan dua tahap yaitu pertama, berdasarkan areal sampling yaitu Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe, dan kedua, penarikan sampel berdasarkan tabel Krejcie yang menghasilkan 285 responden dari 1.097 pelanggan (populasi) dari tiga media cetak di Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara iklan politik di media cetak dan perilaku memilih masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2008 - 2013 di Kota Ambon. Namun hubungan ini berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan rendahnya hubungan antara iklan politik di media cetak dengan perilaku memilih masyarakat salah satunya disebabkan oleh kuatnya hubungan emosional pemilih berdasarkan kelompok rujukan di dalam masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.Kata kunci : iklan politik, media cetak, perilaku memilih.]]>
<![CDATA[ANALISIS A STRATEGIC APPROACH TO ENVIRONMENTAL PUBLIC RELATIONS: KAJIAN IMPLEMENTASI KONSEP GREEN PUBLIC RELATIONS ]]>
<![CDATA[Muntadliroh -]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (732.835 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.19.3.344
<![CDATA[AbstrakIsu kerusakan lingkungan telah menjadi permasalahan global yang menuntut kepedulian berbagai pihak. Di Indonesia, program instansi pemerintah yang bertujuan mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih terbatas. UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI (Kebun Raya Bali) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga konservasi tumbuhan Kawasan Timur Indonesia, pendidikan, penelitian, dan ekowisata mengimplementasikan program Green Public Relations yang terdiri dari dua program yaitu kegiatan tanggung jawab sosial Kebun Raya Bali dengan menyumbangkan 20% hasil perbanyakan bibit tumbuhan langka kepada masyarakat, dan program pendidikan lingkungan hidup. Kajian ini menganalisis implementasi program Green Public Relations Kebun Raya Bali menggunakan pendekatan A Strategic Approach to Environmental Public Relations, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan Humas Kebun Raya Bali serta Unit Seleksi dan Pembibitan sebagai sumber data primer. Kajian ini mengidentifikasi bahwa A Strategic Approach to Environmental Public Relations tidak hanya diimplementasikan untuk menyusun program krisis, tetapi juga relevan digunakan untuk menyusun program Green Public Relations seperti yang dilakukan Kebun Raya Bali. A Strategic Approach to Environmental Public Relations memiliki tahapan yang sederhana dan efektifitas pelaksanaan program Green Public Relations dapat terukur. Program Green Public Relations di Kebun Raya Bali menggunakan pendekatan A Strategic Approach to Environmental Public Relations dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya dengan memaksimalkan kiprah Pranata Humas pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.Kata kunci : green public reations, Kebun Raya Bali, a strategic approach to environmental public relations.]]>
<![CDATA[MOTIF PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR (Studi Kasus : Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Lakkang Kec. Tallo Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (758.223 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.19.1.335
<![CDATA[AbstrakPemerataan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)) menjadi suatu isu yang penting bagi negara-negara di dunia sehingga PBB mengambil inisatif dengan mensponsori sebuah konfrensi dibidang informasi yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan (TIK) di antara negara-negara di dunia agar tercipta masyarakat informasi global, yakni dengan mengadakan WSIS (World Summit of Information Society: konferensi dunia untuk masyarakat informasi. Selain itu telah ditetapkan tanggal 17 Mei sebagai hari masyarakat informasi sedunia. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran di atas adalah dengan menyelengarakan ICTPURA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui motif pemanfaatan TIK pada anak usia sekolah dasar di kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sebagai suatu kelurahan yang unik dan berada di dalam Kota Metro Makassar yang wilayah daratannya merupakan hasil pendangkalan dari Sungai Tallo mengakibatkan akses menuju kelurahan tersebut untuk saat ini hanya dengan menggunakan perahu. Hal ini berdampak pada wilayah kelurahan Lakkang seperti terisolir dengan wilayah lain di Kota Makassar ini. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemahaman TIK pada anak sekolah dasar tidaklah merata hingga pada motivasi dalam pemanfaatan TIK yang berbeda satu sama lainnya, namun demikian pada umumnya responden menjawab bahwa pemanfaatan TIK dapat memenuhi harapannya.Kata Kunci : Motif, Penggunaan TIK, Anak Usia Sekolah]]>
<![CDATA[SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KAMPANYE TELEVISI DIGITAL PADA MEDIA TELEVISI ]]>
<![CDATA[Syarif Budhirianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (774.056 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.18.3.326
<![CDATA[Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog merupakan tuntutan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengimplementasikan program tersebut, dilakukan kampanye melalui media televisi sampai pada tingkat kesiapan masyarakat sesuai batas waktu yang ditetapkan pada tahun 2018 yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui sikap khalayak penonton televisi terhadap kampanye televisi digital. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bandung Kulon, dengan pemilihan lokasi secara multistage cluster random sampling, jumlah sampel 110 orang yang ditetapkan secara proposional sampling. Analisis data menggunakan skala likert yang dikonsultasikan dalam interpretasi skor. Hasil penelitian menunjukkan sikap masyarakat terhadap kampanye televisi digital di televisi dari aspek pemahaman mendapat interpretasi sangat baik, sedangkan ketertarikan atau perasaan terhadap isi kampanye yang disampaikan oleh sumber informasi dari Kemenkominfo dan kesadaran akan manfaat penggunaan dan kepedulian untuk merubah sebelum kebijakan ini diberlakukan mendapat interpretasi baik.Kata kunci : sikap masyarakat, kampanye televisi digital, media televisi.]]>
<![CDATA[MAKNA SIMBOL BANUA DILONGA DALAM PERNIKAHAN SUKU TORAJA ]]>
<![CDATA[Christiany Juditha]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33299/jpkop.18.1.317
<![CDATA[Toraja merupakan suku yang masih mempertahankan kebudayaan warisan leluhur dan masih terikat oleh sistem adat yang berlaku termasuk dalam pembangunan banua dilonga saat acara pernikahan. Namun kini hal tersebut telah kehilangan makna, karena banua dilonga sering dibangun tidak lagi berdasarkan aturan yang berlaku yang sarat dengan makna. Karena itu tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk dan makna simbol-simbol pada banua dilonga dalam pernikahan suku Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis semiotik dengan jenis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa selain bermakna akan terjadi pernikahan, banua dilonga juga merupakan gambaran strata sosial dari sang calon pengantin. Karena itu pembangunannya harus disesuaikan dengan kelas sosial yang bersangkutan. Simbol-simbol pada bangunan ini juga divisualisasikan dalam berbagai bentuk dan gambar seperti tumbuhan-tumbuhan, binatang, atau benda-benda-benda langit. Kesemua ini memiliki arti bahwa alam semesta, yang dibagi menjadi dunia atas (surga) dunia manusia (bumi), dan dunia bawah.Kata kunci : makna, simbol, banua dilonga, pernikahan, suku, Toraja.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERMEN KOMINFO NO.7 TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Firda Abraham]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.878 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.19.3.349
<![CDATA[AbstrakDokumen perkantoran bertranformasi mulai dari tumpukan kertas menjadi data binary yang mudah pendistribusiannya. Dokumen dalam bentuk binary tersebut memiliki banyak format sesuai dengan format perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkannya. Kominfo selaku regulator, mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2013 yang mengatur tentang penggunaan standar format dokumen untuk pelayanan publik. Permasalah yang terjadi adalah tidak banyak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengetahui peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan, dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode purposif sampling mengambil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sebagai sampling. Hasil penelitian menunjukan, PSE tidak mengetahui adanya Permen yang mengatur tentang penggunaan OpenDocument (file dengan format.odt, .fodt, .ods, dll) sebagai format dokumen standar untuk pelayanan publik, dan penggunaan format dokumen dari Microsoft Office dihasilkan dari aplikasi bajakan.Kata kunci : Dokumen Perkantoran, OpenDocument, LPSE, Format Dokumen]]>
<![CDATA[PENGARUH SOSIAL MEDIA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN BERGAUL SISWA ]]>
<![CDATA[Ilham Prisgunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.331 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.19.2.340
<![CDATA[AbstrakSosial media hadir sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan orang berbagi informasi satu dengan yang lain tanpa batasan waktu dan jarak. Imbas negatif yang ada dari sosial media ini adalah banyaknya kejahatan dan tindak kriminal (seperti penculikan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan) yang muncul karena keserampangan perilaku penggunanya, yang dalam hal ini adalah siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sosial media Facebook terhadap tingkat kepercayaan bergaul siswa-siswi sekolah menengah atas di Jakarta. Teori yang digunakan adalah efek komunikasi, sosialisasi dan Looking Glass Self model Charles Horton Cooley. Teori utama yang digunakan adalah pemahaman Boyd, Danah M, Ellison, Nicole tentang sosial media digital. Penelitian menggunakan model survei kuantitatif berjenis pengaruh asosiatif dengan metode survei dan diadakan di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta yang berjumlah 125 orang siswa-siswi kelas VIII. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tidak ada pengaruh sosial media terhadap tingkat kepercayaan siswa-siswi sekolah dalam bergaul. Para siswa-siswi sekolah menggunakan sosial media hanya untuk keperluan mengisi waktu luang saja. Dengan demikian tidak perlu ada ketakutan berlebihan bagi semua pihak ketika siswa-siswi menggunakan sosial media dalam pergaulan sehari-hariKata Kunci: Pendidikan, sosial media, sosialisasi, budi pekerti, Facebook, komunikasi]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT PUBLIK PADA SETIAP SKPD BERBASIS PELAYANAN DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Emilsyah Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.154 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.18.3.331
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui penerapan government publik pada setiap SKPD berbasis pelayanan di Kota Palu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan Juli sampai September 2014 dan mengambil sampel sebanyak 7 (tujuh) SKPD yang mewakili 23% dari total SKPD yang ada yaitu BAPPEDA, BKAD, Dinas Pendapatan, BPMD Pelayanan Perizinan, Dishubkominfo, BKDD, dan Asisten Sekertariat Daerah III (LSU). Selain itu untuk memperkuat data di atas kami melaksanakan FGD yang terdiri dari 19 SKPD di luar sampel yang di atas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah mengimplementasikan e-government seperti yang diamanahkan dari inpres tersebut pada lingkungan pemerintahannya. Namun penerapan yang dilakukan di lapangan sangatlah tidak memuaskan. Pemerintah Kota Palu masih “setengah hati” dalam mengimplementasikan inpres ini karena tidak pernah melakukan perencanaan pembangunan e-government yang baik. Pemerintah Kota Palu “kurang serius” mendukung pelaksanaan e-government di pemerintahan, pengembangan SDM, infrastruktur dan anggaran masih berupa janji-janji dan harapan belaka. Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan e-government, di Kota Palu masih belum tersentuh sama sekali khususnya dalam mendukung kualitas pelayanan di setiap SKPD di Kota Palu.Kata kunci : e-government, pelayanan publik, SKPD.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERATURAN DAERAH MELALUI RADIO DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 18, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33299/jpkop.18.2.322
<![CDATA[Radio, mempunyai peran yang cukup baik dalam mensosialisasikan berbagai macam produk peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua yang dimulai dari bulan April sampai Juni 2014 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran radio dalam mensosialisasikan peraturan daerah ke seluruh masyarakat Kabupaten Merauke khususnya, penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa peran radio dalam mensosialisasikan berbagai macam produk peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke masih sangat kurang terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya yang belum terjangkau siaran radio hingga daerah perbatasan, dengan demikian maka rekomendasi penelitian ini sangat mengharapkan bahwa eksistensi peran radio terhadap pembangunan di daerah masih sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi secara luas dan merata hingga ke pelosok daerah khususnya pada daerah perbatasan.Kata kunci : sosialisasi, perda, radio.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Ndoheba Kenda]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 19, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.488 KB)
|
DOI: 10.33299/jpkop.19.3.345
<![CDATA[AbstrakProvinsi Gorontalo tahun 2012 telah meraih peringkat Nasional Penerapan e-Government Indonesia berdasarkan pemeringkatan PeGI. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance). Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup proaktif, salah satunya dengan telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2011 untuk pengelolaan, menyediakan, dan publikasi informasi publik secara berkala yang mudah dijangkau sebagai kewajiban badan publik kepada masyarakat. Masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo? Paradigma penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik triangulasi, dalam teori kepentingan publik two way symetric dan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menemukan implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo masih belum optimal, PPID masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi PPID masih dilekatkan pada setiap SKPD sebagai PPID pembantu. Simpulannya; implementasi PPID pada Pemeritah Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada actuating dan proses pelaksanaannya. Tanggung jawab PPID terkait keseluruhan pelayanan informasi publik masih terbatas, kesiapan badan publik, umumnya masih kurang fokus baik dukungan kelembagaan, SDM maupun infrastruktur. Komitmen, regulasi dan anggaran, serta kerjasama, kemitraan, dan koordinasi untuk mencapai efeisiensi dan efektivitas kerja masih mengalami kelemahan sebagai faktor pendorong dalam implementasinya.Kata Kunci: Implementasi, PPID, Pemerintah Provinsi Gorontalo.]]>
