Garuda - Garba Rujukan Digital

REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH A. Saiful Aziz
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.1998

ABSTRAK Asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut. Asas praduga tak bersalah di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut maka peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum bagi langkah dan tindakan dari penegak hukum harus sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, Perlunya rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dianut KUHAP. Kata kunci: Tafsir, Asas, Praduga tidak Bersalah. AbstractThe principle of innocence presumption is presumed only for and applicable to activities relating to the criminal justice process. So there is a lack of concern for the community towards the principle. The principle of innocence presumption in Indonesia was previously contained in Article 8 of Law no. 14 of 1970 on the Basic Provisions of Judicial Power. Although it does not explicitly state the same, the principle was articulated in Article 66 of Law No.8 Year 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP).Law enforcement is one of the efforts to create order, security and peace in society, whether it is a preventive effort or is the eradication or repression after the violation of law. To achieve these targets, the legislation should be the legal basis for the actions and actions of law enforcers to be in accordance with the basic philosophy of the state and the Indonesian life view of Pancasila and the 1945 Constitution (1945 Constitution). Thus, the need for a reconceptualization of the interpretation of the presumption of innocence principle adopted by the Criminal Procedure Code.Keywords: Tafsir, Principle, Presumption Presumption of Innocence

FENOMENA KEKERASAN: PERSPEKTIF HAM dan AL-QURAN Maskur .
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2462

AbstrakKasus kekerasan umum terjadi di masyarakat maupun di instansi pendidikan. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, kasus kekerasan bukannya semakin menurun secara kuantitas, tetapi selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kajian ini bermaksud untuk melihat fenomena kasus kekerasan yang terjadi, terutama di instansi sekolah berdasarkan kajian dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Sekolah seharusnya menjadi lembaga penting yang dapat menjadi tempat untuk mampu menanamkan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan pijakan bagi siswa dalam bertindak dan bertutur kata. Berdasarkan kajian nilai-nilai menurut agama Islam, kekerasan jelas bukanlah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu menjunjung tinggi qimah insaniyyah atau nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi kita dengan manusia lain. Dengan demikian setiap manusia diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, ras, warna kulit maupun derajat kepangkatan seseorang.Kata Kunci: Kekerasan, nilai kemanusiaan AbstractViolence case is common occur in society and in educational institutions. Based on data from year to year, violence case instead of diminishing in quantity, but always increasing significantly. The aim of this study is intends to look at the phenomenon of violence case, especially in school institution. Based on the study of human values in Islam, schools should become an important institution which can be place religious values that can be used as a reference for students in acting and spoken word. Based on the study of Islamic value, violence clearly not recommended to do. Allah commands us to always uphold qimah insaniyyah or human values in all of our interactions with other human beings. Thus every human being commanded to do good to fellow human beings without distinction of religion, ethnic, tribe, skin color or degree of a person's rank.Keywords: violence, value, humanity

PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Faqih
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2207

AbstrakSaham syari’ah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syari’ah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syari’ah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syari’ah. Para ‘ulama, dalam hal ini Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syari’ah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syari’ah. Seiring dengan perkembangan saham syari’ah ini, PT Phintraco Securities yang merupakan salah satu broker/pialang saham, telah mendapat sertifikat dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) untuk menjalankan praktik jual beli saham syari’ah dipasar modal syari’ah. PT Phintraco Securities sendiri sudah memiliki aplikasi yang mendukung bagi para investor untuk melakukan transaksi saham syari’ah secara online. Dalam praktiknya, PT Phintraco Securities mengenakan kepada para nasabahnya biaya upah atas penyediaan layanan tersebut yang kemudian disebut Ujroh. Dengan adanya aplikasi ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syari’ah dapat dikontrol. Karena aplikasi ini memiliki sistem Auto Rejact dan membatalkan otomoatis setiap transaksi yang dianggap merugikan pihak lain. Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syari’ah di PT Phintraco Securities sudah sesuai dengan apa yang dijadikan standar baik menurut Alqur’an, Alhadits, Ijma’ para ‘ulama maupun undang-undang yang berlaku di IndonesiaKata Kunci : Praktik Jual Beli Saham Syari’ah, Saham Syari’ah, Hukum Islam AbstractShariah shares as an Islamic financial instrument is a new product in the world of Islamic economics. Companies that want to issue shares must be through the selection of shariah conducted by the Financial Services Authority along with the National Shari'ah Council. Selection includes the form of business, company production, and financial management. If the form of business of a company is considered contrary to the principles of shari'ah, then the shares of the company also does not include Shari'ah shares. The 'ulama, in this case the National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) issued a fatwa on the principles of shari'ah that should be applied in the sale and purchase of Shariah shares. Along with the development of Shari'ah shares, PT Phintraco Securities which is one of the brokers / sharebrokers, has been certified by the National Shari'ah Board (DSN-MUI) to practice the sale and purchase of syari'ah shares in the syari'ah capital market. PT Phintraco Securities itself already has a supporting application for investors to conduct stock transactions shari'ah online. In practice, PT Phintraco Securities charges its customers with wage fees for the provision of the service, which Ujroh later called. With this application, practices that are contrary to Shariah principles can be controlled. Because this application has an Auto Rejact system and cancel any otomoatis transactions that are considered harmful to other parties.In the viewpoint of Islamic religion based on analysis we have done, the conclusion that practice of buying and selling Shari'ah shares in PT Phintraco Securities is in accordance with what is used as a good standard according to Alqur'an, Alhadits, Ijma 'para' ulama or law applicable in IndonesiaKeywords: practice of shari'ah share buy and sell, shari'ah share, Islamic Law.

GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEREKONOMIAN MEMACU PADA PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT Tri Handayani
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2458

Abstrak Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance merupakan sebuah konsep dalam tata kelola pemerintahan yang mendasarkan pada pengelolaan negara yang bersih, amanah dan jujur. Manajemen pengelolaan dalam sistem tata kelola perekonomian merupakan hal terpenting guna memajukan konsep maupun program ekonomi kerakyatan. Konsep dasar yang perlu ditekankan adalah koperasi sebagai soku guru perekonomian rakyat, di mana sistem tata kelolanya mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Penerapan good governance akan mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud.Kata Kunci: good governance, pertumbuhan, ekonomi AbstractThe progress of a nation is determined by the management in a good governance system. Good governance is a concept in goverment management based on the country management that are clean, trustworthy and honest. The management in economical system is the most important to advance the concept and the populist economic program. The basic concept that needs to be emphasized is cooperative as a stake holder for people, where the governance system refers to Article 33 of UUD 1945. The implementation of good governance will support the equalization in development or in the result of the development. Thus the growth of the development can be enjoyed by all people, so the welfare of the people will become the goal of economic development can be realized.Keywords: good governance, growth, economic

WAJAH GANDA AGAMA: INTEGRASI, KONFLIK DAN REKONSILIASI Tedi Kholiludin
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.1999

AbstrakAsumsi sekularisme bahwa peran agama akan meredup pasca Pencerahan, nyata tidak terbukti. Dugaan akan tergerusnya agama di ruang publik, tak terwujud. Meski ada sekularisasi di masyarakat, tapi proses itu tidak berimbas pada kesadaran individu. Agama masih menjadi modal sosial dan memberikan pengaruh terhadap pergumulan masyarakat modern. Dalam bentuknya yang paling militan hingga yang halus kita merasakan bagaimana pengaruh dari Konfusianisme dan Taoisme di Cina dan Taiwan, Kristen Kharismatik serta Pentakostalisme di Afrika Selatan dan India, Kristen Ortodoks di Rusia, Islam di Indonesia serta spirit kapitalisme di Eropa Timur. Agama disini, menjadi sebentuk the hidden form of capital atau modal yang tersembunyi. Di lain wajah, sentimen agama, juga tak jarang menimbulkan banyak pertikaian. Konflik antar umat beragama semakin banyak kita temukan. Inilah era dimana counter terhadap sekularisasi justru semakin menguat. Agama selalu menghadirkan wajah ganda yang ambivalen, menjadi perekat dan sumber integrasi di satu sisi, tapi juga menjadi pemisah dan sumber konfilik di sisi lain. Bagaimana masyarakat yang tidak saling mengenal satu dengan lain, berasal dari berbagai belahan dunia bisa terbangun sentimennya karena agama. Juga sebaliknya, bagaimana ikatan-ikatan persaudaraan menjadi pudar karena berbeda agama atau pemahaman keagamaan.Kata kunci: Agama, Integrasi, Konflik dan Rekonsiliasi AbstractThe assumption of secularism that the role of religion will diminish after the Enlightenment is not proven. Allegations of religious erosion in the public sphere are unfulfilled. Although there is secularization in society, but the process does not affect individual consciousness. Religion is still a social capital and gives effect to the struggle of modern society. In its most militant to subtle form we feel the influence of Confucianism and Taoism in China and Taiwan, Christian Charismatics and Pentecostalism in South Africa and India, Orthodox Christianity in Russia, Islam in Indonesia and the spirit of capitalism in Eastern Europe. Here, Religion is being a form of hidden form of capital or hidden capital. On the other face, religious sentiments, also not infrequently cause a lot of disputes. Conflict among religious people more and more we find. This is an era where the counter to secularization is actually getting stronger. Religion always presents an ambivalent double face, a glue and source of integration on the one hand, but also a separator and a source of confidence on the other. How people who do not know each other, coming from different parts of the world can be awakened by religious sentiment. On the contrary, how fraternal bonds fade due to different religions or religious understanding. Keyword: Religion, Integration, Conflict and Reconciliation

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG (PUNGUTAN LIAR) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM A. Saiful Aziz
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2463

AbstrakSuap atau pungutan liar di jalan, terutama dalam transportasi barang di jembatan timbang, di pelabuhan,di pajak cukai masih merajalela.Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kecelakaan, kerusakan jalan dan hilangnya kas negara. Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian perhubungan perintah langsung dari Presiden. Secara umum pungli sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli merupakan penyalahgunaan wewenang. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar (pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir.Metode Pendekatan Penelitian dan analisis dilakukan secara normatif yaitu data diperoleh dari penelitian pustaka (library research). Secara singkat diungkap metode penelitian untuk mengganti kerangka konseptual, pengkajian data sekunder berkaitan dengan penyimpangan hukum dan eksistensi. Pungutan liar merupakan tindak-tindak pidana materil, dan bisa di beri sanksi pemecatan atau bahkan kurungan pidana hingga 20 tahun. Pungutan liar adalah jarimah takzir, sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan dalam hukum Islam adalah al-‘azl (pemecatan). sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.Kata Kunci:Pungutan, Liar, Hukum, Pidana Abstract Bribe or illegal levy on street, especially cargo transportation at weighbridge, at port, tax custom are still develope. Those are cause various negative effect, such as accident, road damage, and the lost of state income. Red-Handed Operation (Operasi Tangkap Tangan/OTT) on illegal levy case in Ministry of Transport is a direct command from President. Generally, illegal levy is a levy done illegally for personal purposes. Illegal levy is an authority abuse. Illegal levy in Islamic penal code, criminal act on illegal levy in Indonesia nowdays including in category jarimah takzir. Illegal levy is material criminal acts and it may lead into duty dismissal, or jail sentence up to 20 years. Illegal levy is jarimah takzir, criminal sanction for illegal levy which conducted by Ministry of Transport in Islamic Law is al-‘azl (dismissal). Sanction of takzir can be duty dismissal from the occupation or the position is applicable to every employee commit jarimah, due to the occupation or the position.Key Words: Predident Regulation, Illegal Levy, Law, Islamic Penal Code

PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Etika Rahmawati
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2201

ABSTRAK Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP. Kata Kunci : Peralihan Agama, Asas Personalitas Keislaman, Perkawinan. Abstract Plurality in the field of religion embodied in the multiplicity of religions recognized legal in Indonesian, besides Islam there are Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism, and others. One form of such relations are reflected in patterns of family law in Indonesia, especially in the field of marriage since the promulgation of law Number 1 year 1974 Marriage and legalization of compilation of Islamic law in Indonesian through Instruction The President of the Republic Indonesian number 1 year 1991, June, 10th, 1991. Legal basis of religion in the exercise of a marriage is a very important thing in the UUP, so that the determination of whether a marriage may depend on the provisions of the religion. This means also that religious laws stating marriage should not be, then it should not be according to state of law.The Authors use research method is a method of Normative Juridical approach to Study comparative law (Comparative Approach) is to compare different legal perspectives in the field of marriage, not just Islamic law but also Positive law in Indonesian. The theory being used i.e. the theory of Obedient law in Islamic law and Islamic Personality Principle.The results of this research show that the transition of religion in Indonesian is not only being a discussion and legal problems in religion but is also regulated by the State in the form of positive law with the enactment of Indonesia UUP and KHI until recently became the legal basis for those doing legal form of marriage, especially for couples who change religion. So the couple that did the deed in the form of law the marriage despite later going on a dispute over the marriage, then the legal basis which can be used for them is legislation in Indonesia that is Islamic law, KHI and UUP. Keywords : Changing Religion, Islamic Personality Principle, Marriage.

APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl tentang fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO) Iman Fadhilah
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2459

Abstrak Evolusi konsep fiqh yang masih sering dipermasalahkan adalah tentang “fiqh perempuan”. Selama ini, product fiqh dianggap diskriminatif, tidak menghargai hak-hak perempuan bahkan terkesan melecehkan perempuan, ayat-ayat tentang waris, kesaksian dan wali banyak disinyalir hanya mengunggulkan kaum laki-laki. Dari segala lini kehidupan, proses metamorfosis fiqh mulai terasa, terlebih di abad modern sekarang ini. Dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka isu-isu persamaan hak, kebebasan, keadilan gender dan lain-lain terus menggejala di berbagai belahan dunia. Pemikiran Khaled Abou el Fadl telah melihat mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat dan lebih-lebih lembaga-lembagaa dan organisasi keagamaan pada umumnya. Salah satu kritik Khaled Abou el Fadl tentang fiqh perempuan adalah kritik dari fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO yang cenderung mendiskriminasikan perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Dalam konteks tersebut, pada dasarnya hal yang terpenting untuk dipahami dalam hermeneutik adalah bagaimana sesungguhnya hubungang teks (text) atau nash, penulis atau pengarang (author) dan pembaca (reader) dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam. Dengan demikian hal yang diperlukan adalah fiqh yang humanis dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.Kata kunci: Hermeneutika, fiqh, perempuan AbstractThe evolution of fiqh concept which still questionable is about “women fiqh”. During this time, fiqh product is considered discriminative, not respect to the women rights and even impressed harassed the women, verses about inheritance, testimony and trustee many allegedly only favor the men. By from all life aspects, the process of fiqh metamorphosis begin to feel, especially in modern century. By the rapid development of science and technology, issues of equality, freedom, justice, gender and etc keeps implicated in various parts of the world. Khaled Abou el Fadl’s thought has seen the formulation mechanism and decision making of the (fatwa2) issued by personal, public figures, and even religius foundation and institutions in general. One of Khaled Abou el Fadls critics about the women fiqh is a critic from (fatwa) issued by CRLO that tend to discriminate the women in their various life activities. In that context, basically the most important thing to understand in hermeneutics is how the written text (text) or script, the writer or authors and the readers in dynamics of the struggle of Islamic legal thought. Thus the things needed is humanist fiqh and discriminative against the womenKeywords: hermeneutics, fiqh, woman

ANALISIS ETIKA BISNIS DAN MARKETING NABI MUHAMMAD SAW Ubbadul Adzkiya’
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.2000

AbstrakEtika bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menjadi menarik untuk dikaji, beliau yang hidup dalam masyarakat Arab bercorak ke-jahiliyyah-an berhasil menerapkan nilai-nilai etika, sebuah kesuksesan luar biasa. Melihat latar belakang kesuksesan Nabi Muhammad dalam berbisnis, sehingga kita patut meneliti, pertama, etika bisnis yang dijalankan Nabi Muhammad. Kedua, serta dalam sektor marketing yang beliau lakukan, karena marketing merupakan ini dari sebuah bisnis. Penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan sejarah. Penulis mencoba menguak fakta sejarah dibalik kesuksesan Nabi Muhammad dalam berbisnis. Melalui pendekatan sejarah diharapkan dapat memberi gambaran tentang etika bisnis dan marketing yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Dengan menggunakan pendekatan sejarah telah membuktikan bahwa; pertama, Nabi Muhammad adalah pedagang sukses, proses panjang yang telah beliau jalani menjadi tuntunan bagi umat manusia untuk meneladani etika bisnis beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Pengalamannya sebagai seorang pedagang Nabi Muhammad dapatkan jauh sebelum beliau diutus oleh Allah swt menjadi Nabi dan Rasul. Dan kemudian dari beberapa pengalaman Nabi Muhammad dilegislasikan dalam bentuk sabda setelah beliau diutus. Kedua, Dalam praktek-prakteknya beliau selalu menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak hanya duniawi oriented. Beliau selalu menjaga sifat jujur, ikhlas, profesional, silaturrahim dan murah hati dalam semua aktifitasnya terutama dalam bisnisnya.Keywords: etika, bisnis, dan Muhammad Abstract Business ethics conducted by the Prophet Muhammad became interesting to be studied, he was living in Arab society patterned the jahiliyyah-an successfully applied ethical values. So it can reap a tremendous success. By looking at the background of the Prophet Muhammad's success in business, we should examine, firstly, the business ethics of Prophet Muhammad carried. Secondly, in the marketing sector that he did, because marketing is this form a business. The author uses a qualitative methodology with a historical approach. The author tries to uncover the historical facts behind the success of the Prophet Muhammad in business. Using the historical approach is expected to give an overview of business ethics and marketing practiced by the Prophet Muhammad. Using the historical approach has proved that; first, the Prophet Muhammad is a successful trader, the long process he has undergone as a guide for mankind to emulate his business ethics in his daily life. His experience as a trader of the Prophet Muhammad got long before he was sent by Allah swt to be Prophet and Messenger. And then from some experiences the Prophet Muhammad was legislated in the form of the word after he was sent. Secondly, In his practices he always upholds humanity and is not only worldly oriented. He always maintain the nature of honest, sincere, professional, silaturrahim and generous in all his activities, especially in business.Keyword: etic, business and Muhammad

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Kamal Arif
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2206

AbstrakAdvokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium mobile) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien. Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik. Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum Pidana AbstractAdvocates as set in regulation number 18 year 2003 describes that advocates are known to be a very noble profession of law and called as the honorable profession (Officium Nobile). It is stated that advocates have the rights and immunity regarding to their duties and profession as advocates. This immunity right is important for advocates as law enforcement and their entity rights which stand separately from the clients.In addition, the immunity right based on law number 18 year 2003 on advocates and decision of Supreme Court number 26/PUU-XI/2013 determined the liberty of advocates as the law enforcement in Indonesia to do their duties in the best interests of the client in good faith. Keywords: Advocates, Immunity Right, Criminal Law Enforcement

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Iqtisad

Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Iqtisad

Contact Email iqtisad@unwahas.ac.id

Phone -

Journal Mail Official iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Iqtisad

Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA