cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 124 Documents
 1   2   3   4   5 
ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM Tri Handayani
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.1996

Abstract

 Abstrak Hukum merupakan sarana untuk mengendalikan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat didambakan masyarakat Indonesia saat ini. Namun untuk mewujudkan dambaannya, tidak cukup hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus memperhatikan tiga fenomena hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dalam arti adanya konsistensi antara law in books dan law in action. Belum terwujudnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan adanya tiga faktor yang menjadi kendala utama yaitu: 1) faktor kualitas hidup masyarakat, 2) faktor rumusan hukum, 3) faktor kualitas sumber daya manusia.  Akibat tiga kendala tersebut, menjadi penyebab terpuruknua Indonesia disegala bidang. Untuk mengantisipasi keterpurukan yang dialami bangsa Indonesia sekarang, maka alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan agama dan moral, dalam arti pembinaan Akhlaqul Karimah.Kata kunci: penegakan hukum, perspektif Islam AbstractLaw means to control activities of nation and state life. Therefore, law enforcement is something longed for Indonesian people yet. However, to realize their dream, it is not enough to only rely on constitution, it should pay attention 3 phenomena of law, such as: substantial law, structure law, and culture law. Those means there are consistency between law in book and law in action. Not realizing law enforcement in Indonesia, it causes 3 factors which becomes the main problem such as: 1) quality of life factor, 2) legal formulation factor, 3) factor of human recources quality. The effect of 3 factors becomes Indonesia down in all fields. To anticipate the down of Indonesia yet, so the alternative to consider is religious and moral approach, it means guiding Akhlaqul Karimah.Keyword: Law enforcement, Islamic perspective
Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil: Membaca Arah Baru Gerakan Islam Tedi Kholiludin
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2460

Abstract

AbstrakDi ranah kajian Islam, perbedaan antara Islamisme dan Islam sering diabaikan atau bahkan dihilangkan. Namun, demi alasan yang akan menjadi lebih jelas pada penjelasan berikutnya, pembedaan tersebut penting bagi kepercayaan bahwa umat muslim bisa hidup damai dengan non muslim. Keimanan Islam bukanlah penghambat bagi perdamaian atau juga ancaman bagi non muslim lainnya. Di sisi lain, Islamisme menciptakan keretakan peradaban antara muslim dan non-muslim. Bukan hanya label “Yahudi dan tentara Perang Salib” yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga menyasar non muslim lainnya: Hindu di Kashmir dan Malaysia, Buddha dan Konfusian di Cina serta Asia Tenggara, orang-orang penganut agama animisme Afrika di Sudan. Islamisme mengklasifikasikan seluruh kalangan non muslim sebagai kuffar (orang-orang kafir) dan dengan demikian berarti merupakan “musuh Islam.” Kalangan Muslim liberal pun tidak luput dari sasaran. Selain berkontribusi terhadap polarisasi antara Muslim dan non Muslim lainnya, Islamisme juga memunculkan perseteruan internal yang kejam. Islamisme bukanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh peradaban Is­lam saat ini di tengah krisis yang tengah melandanya. Malahan, kita perlu bersepakat dengan Islam sipil dan liberal terkait perspektif sekular. Dalam melakukan hal tersebut, kita sebagai Muslim non Islamis ti­dak hanya menerima pluralisme tetapi juga mencari tempat bagi Islam dalam kebinekaan buda'ya dan agama yang membentuk dunia modern. Para muslim liberal bukanlah “suatu irisan kecil”. Dengan menggambarkan kita seperti itu, yang akibatnya pun bisa kita abaikan, bukan semata kesalahan faktual, tetapi sebuah langkah taktis, ketika asumsi ini justru cenderung mengalienasikan kalangan muslim non-Islamis sekular yang paling bersahabat dengan Barat.Kata Kunci: Islamisme, Pos-Islamisme, Islam Sipil AbstractIn Islamic study, the difference between Islamism and Islamic are often overlooked or even eliminated. However, for clearer reasons will be explained on next chapter. The distinction is important to believe that muslims can live in peace with non-muslims. Islamic faith is not a barrier for peace or even a threat to non-muslims. On the other hand, Islamism creates a rift of civilizations between muslims and non-muslims. Not only label "Jews and Crusaders" were regarded as enemies, but also targeting non-muslims: Hindus in Kashmir and Malaysia, Buddhist and Confucian in China an Southeast Asia, the African animist religions in Sudan. Islamism classify all non-muslims as kuffar (infidels) and it means they are all "enemies of moslem." Among the liberal muslims are not missed the target. Beside to contribute the polarization between muslims and non-muslims, Islamism also raises cruel internal conflict. Islamism is not something needed by moslem civilization in the crisis that they faced. Instead, we need to agree that between the civilian moslem and liberal related to secular perspective. In this case, we are as moslem non-Islamism not only accept pluralism but also placing Moslem in cultural diversity and a religion that shape modern world. Liberal Muslims are not "a thin slice". By describing us like that, which its consequent can we ignore, not merely is factual errors, but a tactical step, when assuming it pricely tend to alienate secular Moslem non-Islamist who most friendly to the Western.Keywords: Islamism, Pos-Islamism, Civil Islamic
METODOLOGI PENELITIAN GENDER (Studi terhadap Metodologi Pemikiran Amina Wadud dalam Inside the Gender Jihad) Arfiansyah Harahap
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.2118

Abstract

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang tanpa membedakan jender, baik pria maupun wanita. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, scrupture agama menjadi multitafsir yang mengagungkan jender tertentu dan merendahkan lainnya. Ketimpangan peran sosial berdasarkan jender (gender inequality) dianggap sebagai divine creation, segalanya bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan persepsi para feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat (social construction).Ketimpangan peran sosial berdasarkan jender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik "kesadaran" teologis ini terjadi manipulasi antropologis bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.Melihat pergeseran paradigma ini, Amina Wadud berusaha untuk mendongkrak pemahaman yang telah menyimpang jauh dari penghargaan Al-Qur’an terhadap wanita. Kata kunci : Amina Wadud, Jender.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN Nurul Istiqomah
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2211

Abstract

AbstrakJual beli diperbolehkan dalam Islam tetapi belum tentu semua jual beli yang berada dimasyarakat benar dan baik. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum jual beli Islam. Yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), apa bentuk usaha yang dilakukan dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam jual beli pelelangan ikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik jual beli ikan antara pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik (nelayan) Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam upaya pencapaian tujuan tempat pelelangan ikan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil tempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) (studi kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan). Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu pemilik barang (nelayan), pembeli (bakul) dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menerapkan pola berfikir induktif. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan.Hasil penelitian menujukkan pihak penjual dan pembeli sama sama hadir dalam pelelangan. Dalam praktiknya jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan perlu adanya pengawasan ekstern dan intern. Kata Kunci: Jual Beli Lelang Ikan, Hukum Islam, dan Pembelian Tanpa Kehadiran Pemilik (nelayan). AbstractTrading is allowed in Islam but not all trading is in good order. Evaluation is needed in fish auction trading in Fish Auction Place (TPI, is it already accordance with the principles of sharia and Islamic trading law. The problem is how the implementation of fish trading in TPI, what form of business done and what factors supporting and inhibiting the fish auction trading.This study aims to analyze critically the practice of fish trading between TPI and buyer without the presence of owner (fisherman). Case Study at the Fishery Port of Nusantara Pekalongan then analyzed with the perspective of Islamic law and its supporting and inhibiting factors. The results of this study are expected to be used in achieving the goals of fish auction.This research is a qualitative research, taking place in TPI (case study of Fishery Port of Pekalongan). Data collection is done by conducting observation, in-depth interview and documentation. Research subjects are the owner of fish (fishermen), buyers (bakul) and TPI at Fishery Port of Nusantara Pekalongan. Data analysis was done descriptively by applying inductive thinking pattern. This analysis is more of an abstraction formation based on parts that have been collected.The results showed that the sellers and buyers are present together in auction. In practice the fish auction trading  at TPI Fishery Port of Nusantara Pekalongan need external and internal supervision Keyword: fish auction trading, Islamic law, purchasing without owner (fishermen)
MENIMBANG HERMENEUTIKA DALAM STUDI HUKUM ISLAM Iman Fadhillah
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.1997

Abstract

AbstrakSelama ini metode yang dipakai oleh para ulama dalam memahami dan menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur’an adalah metode tafsir, baik yang bi al-ma’tsûr maupun yang bi ar-ra’yi. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, mulai ditawarkan metode lain yang diklaim lebih sesuai untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini, yaitu metode hermeneutika yang berasal dari tradisi Barat dalam memahami Alkitab. Ada yang hanya menggunakan metode hermeneutika sekadar sebagai pelengkap atau pendamping metode tafsir yang sudah dikenal selama ini, tetapi ada juga yang bersemangat ingin mengganti metode tafsir dengan hermeneutika. Makalah ini mencoba menggambarkan secara ringkas kedua metode tersebut dengan sebuah sikap, jika memang ada yang baik dari hermeneutika dan dapat membantu kita memahami Al-Qur’an dan as-Sunnah dengan lebih baik, kenapa tidak kita ambil. Sebaliknya kita juga tidak akan mengalami kesulitan apa-apa meninggalkannya jika tenyata tidak ada manfaatnya. Sikap kritis dan selektif itulah yang harus selalu dipelihara. Kata kunci: Hukum Islam, Hermeneutika, studi Islam AbstractAll this time, the method used by Ulama' for understanding and explaining of Al-Qur'an meaning is an interpretation method, both ofbi al-ma’tsûrand bi ar-ra’yi.In recent years, there is another method that is claimed as suitable for answering today's challenges, namely hermeneutic method, is from western tradition which hermeneutic method is applied in understanding the Bible.Some persons use only hermeneutic methods simply as a complement or companion of interpretationmethod that has been known all this time, however there are also eager to change from the interpretation method to hermeneutics.This paper tries to briefly describe both methods with an attitude, if there is something good from hermeneutic and can help us understand the Qur'an and as-Sunnah better, why not we take it. In contrast, we will not have any trouble when leaving if the hermeneutic does not have benefit. This critical and selective attitude must always be maintained. Keywords: Islamic law, Hermeneutic, Islamic studies.
Distributive Justice Sharing System on Sharia Based Micro Finance Institutions (Empirical Study of BMT X in Semarang) Lasmiatun .
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2461

Abstract

AbstractBMT X is closer to the distributive justice "The principle of fair equality of opportunity", the First; Justice Depositary: For the results of the paid-up member of the BMT financing obtained in accordance with the number of the income or gains on the month, divided in accordance with its portion, Second; Storage and BMT justice: For the results received by members of the depositary in accordance with the results accepted by BMT, from members of financing in the portion or ratio multiply by agreement between BMT and members keeper, Third; despite the fine provisions enacted but is flexible according to the ability of members and funds channeled kebaitul maal, Fourth;  BMT X more synergy activities are better able to be brought closer to the economically disadvantaged even sociological, helping each other, give and take, and mutual benefit. Fifth; Trust and supervision between members and BMT X can be increased revenues members who do not always have to reduce the growth of business incomeKeywords: BMT, Member, Sharing, Justice, Revenue. مخلص البحث                         : خزينة المال الشرعية هو أقرب إلى العدالة التوزيعية "مبدأ المساواة العادلة للفرصة" (مبدأ المساواة في المعرض فرصة)، الأول العدل الوديع: لنتائج أعضاء المدفوع من التمويل ل خزينة المال الشرعيةوفقا لكمية حصل في الدخل أو المكاسب في الشهر، تنقسم وفقا لحصتها، وهما الوديع العدل و خزينة المال الشرعية: لالنتائج وفقا لأعضاء الوديع الواردة وفقا للنتائج مقبولة من قبلخزينة المال الشرعية ، التمويل عضوا ضرب من قبل جزء أو نسبة الاتفاق بينوأعضاء حارس، شروط الثالثة من الغرامات على الرغم من سريان ولكن مرنة وفقا لقدرة الأعضاء والأموال المقدمة للمال تصبح مقرا، الرابع آخر خزينة المال الشرعيةمزيد من التآزر التي يتم اقتصاديا أن يقدموا أكثر أقرب للمحرومين حتى السوسيولوجية، مما يساعد، الأخذ والعطاء، يمكن أن تكون مفيدة للطرفين، والثقة الخامس والإشراف بين الأعضاء و خزينة المال الشرعيةيمكن أن تكون زيادة أعضاء إيرادات الذين ليس لديهم دائما للحد من نمو الإيرادات التجارية.كلمات البحث:الألفاظ الأساسياة :خزينة المال الشرعية ، عضو ، مشاركة الأرباح, والعدل, والإيرادات
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Anis Fitria
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i1.2002

Abstract

AbstrakSocial entrepreneurship adalah istilah baru di Indonesia, ini merupakan konsep yang menggabungkan permberdayaan sosial dan ilmu kewirausahaan. Konsep ini bisa menjadi alternatif dalam mengurangi permasalahan sosial maupun ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Salah satu konsep baru yang ingin dikaji menggunakan fiqh sosial adalah social entrepreneurship. Meskipun masih tahap awal perkembangannya di Indonesia. Akan tetapi social entrepreneurship sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Social entrepreneurship menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah social seperti masalah pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup. Penulis mengkaji program Social entrepreneurship apakah selama dengan maqashid al-syariah.Keyword: Social entrepreneurship, Maqashid al-syariah AbstractSocial entrepreneurship is a new term in Indoneisa, it is a concept that combines social empowerment and entrepreneurship. This concept can be an alternative in reducing the social and economic problems that exist in Indonesian society. One new concept is to be examined using social fiqh is social entrepreneurship. Although it is still early stages of development in Indonesia. However, social entrepreneurship has been widely used in Indonesia. Social entrepreneurship becomes one alternative settlement of social problems such as unemployment, the economy, education, gender, health and the environment. The author examines whether the program Social entrepreneurship as long as the maqashid al-Sharia. Keywords: Social entrepreneurship, Maqashid al-syariah 
PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN Al Haq Kamal; Septi Wulandari
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2212

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah. Dan juga pengaruh lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah.            Metodologi penelitian ini menggunakan kuantitatif. Metode yang digunakan ialah uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara terhadap manajer KSPS KUM3 Al Istiqomah dan anggota koperasi sebagai responden dengan mengisi kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah anggota koperasi yang mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah yang berjumlah 68 orang atau anggota dengan bantuan software SPSS untuk menganisis data dan pengujian hipotesis.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan. Namun untuk faktor pelayanan dan prosedur pencairan pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah. Kata kunci:  pelayanan, prosedur pencairan pembiayaan, dan keputusan anggota. AbstractThis study aims to determine the things that affect the results of cooperatives. The problem formulation in this research is the influence of location, service, and process to develop in KSPS KUM3 Al Istiqomah. And also affect the location, service, and process to develop in KSPS KUM3 Al Istiqomah.This research methodology uses quantitative. The method used to test and multiple regression analysis. Data processing techniques used by interviewing KSPS manager KUM3 Al Istiqomah and members of the cooperative as respondents by filling out the questionnaire. Respondents in this study are members of KSPS KUM3 Al Istiqomah faced by 68 people or members with the help of SPSS software to analyze data and payment of hypothesis.The result of the research shows that the location factor has no significant effect on the member decision of the cooperative to take the financing. However, for the factors and the liquefaction process is one of the most influential on the results of KSPS KUM3 Al Istiqomah. Keywords: service, financing disbursement, and member decisions.
GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan) Moh. Nadir
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2630

Abstract

Pesantren is generally a traditional educational institution that still retains the values salafiyahnya , however, boarding is always dynamic, because boarding schools in the total picture, revealing himself as a parameter, a factor that characterizes the lives thicker wider community , both in rural and urban areas in our country Indonesia. Because boarding an integral part of society , have a responsibility to develop and empower people in all fields, whether social, cultural, and economic. Pesantren Sidogiri which is an integral part of the community, enough interest to provide solutions problems that exist in the middle masyaraka, such as economics . (Boarding School in general is an educational institution that still maintain traditional values salafiyahnya , however , boarding is always dynamic , Because boarding schools in the total picture , revealing himself as a parameter , a factor that characterizes the lives thicker wider community groups, both in rural our country and urban Indonesia . boarding Because an integral part of society , have a responsibility to develop and empower people in all fields , Whether social, cultural, and economic. Pesantren Sidogiri the which is an integral part of the community, enough interest to provide solutions problems that exist in the middle masyaraka, such as economics). 
FATWA KONTROVERSIAL CRLO DALAM PANDANGAN KHALED ABOU EL FADL (Studi Kritik Otoritarianisme Fiqh) Iman Fadhilah
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2631

Abstract

El Fadl parse some CRLO fatwa that is considered controversial and not oriented to benefit. Among the controversial fatwa is considered Case On Bra, high heeled shoes and Marriage Covenant, slander arising from Bury Pilgrimage Practices for Women, Devil In Cars and Danger Woman Traveling Without Mahram on prostration husband and wife as a submission to the husband.At least , to find out the methodological framework of thought El Fadl can be observed from some analysis tehadap contemporary theme of Islamic world. El Fadl, tried to analyze the sociological aspects of women’s lives in Saudi and the things that cause them to have less decent position in society . Sociological and political aspects in Arabic which causes them to have less decent position in society .Here then it can be stated that, El Fadl seeks to reposition religion critically, rationally and liberal, reconstruct Islamic heritage by giving new interpretations. For indeed, Muslims have the culture and traditions ( Turath ) nice and steady. 

Page 3 of 13 | Total Record : 124

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Article In Press 2024 Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD Vol 6, No 2 (2019): IQTISAD Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2016): iqtisad Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Iqtisad More Issue