cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fajar
Contact Email
fajar@trunojoyo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalettijarie@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 24422932     EISSN : 25496794     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Et-Tijarie merupakan salah satu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu; bulan Januari-Juni dan bulan Juli-Desember. Terdaftar dengan Nomor ISSN: 2442-2932 dan E-ISSN: 2549-6794.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1: Juni 2017" : 7 Documents clear
STUDI FENOMENOLOGI: MODEL LITERASI KEUANGAN PONDOK PESANTREN MADURA Aldila Septiana
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of the preparation of the priority needs of course to avoid the consumption of irrational behavior and must also consider the financial ability possessed in order to avoid a larger expense than income. Therefore, to make the right economic decisions to consume and to avoid high lifestyle certainly requires knowledge about financial literacy. One of intelligence to be possessed by modern man is a financial intelligence is intelligence in managing private assets, particularly in the management of personal financial assets. Respondents in this article are students at the pondok pesantren, where students are students who live far apart the parents are equipped with the knowledge of financial management and some pocket money. Are these students can coordinate its finances in pondok pesantren?Researchers choose the type of phenomenology research because researchers want to understand and reveal the model of financial literacy pondok pesantren in Madura. So this can be seen in the field naturally, intact, and accurate so that this research can only be done by using qualitative research with phenomenology approach.Based on the results of the discussion, it can be described as follows: the concept of financial literacy a person can be seen from the cognitive processes or the knowledge that he has in managing finances, and in the attitude to personal finance that will affect their financial behavior or decisions in managing finances. From the existing theory, with this adjusted based on the basic knowledge and financial attitudes for older children or are in the age of 13-18 years. Model of financial literacy in pondok pesantren through the value of simplicity and sharing among fellow was able to maintain the life of an individual as social beings that exist in the diversity of the community. Solidarity and kinship is later is needed to bring the students into real life after they no longer live in the pondok pesantren.Pentingnya penyusunan skala prioritas kebutuhan tentunya untuk menghindari perilaku konsumsi yang tidak rasional dan juga harus memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki agar tidak terjadi pengeluaran yang lebih besar dari pada pendapatan. Oleh karena itu, untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dalam berkonsumsi dan terhindar dari gaya hidup tinggi tentunya dibutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan (financial literacy). Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan keuangan yaitu kecerdasan dalam mengelola aset pribadi, khususnya dalam pengelolaan aset keuangan pribadi. Responden dalam tulisan ini adalah santri di pondok pesantren, dimana santri merupakan peserta didik yang hidup berjauhan dengan orang tua yang dibekali dengan pengetahuan dalam mengatur keuangan dan sejumlah uang saku. Apakah santri tersebut dapat mengkoordinir keuangannya di pondok pesantren?Peneliti memilih jenis penelitian fenomenologi karena peneliti ingin memahami dan mengungkapkan model literasi keuangan pondok pesantren di Madura. Sehingga hal ini dapat terlihat di lapangan secara alami, utuh, dan akurat sehingga penelitian ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diuraikan sebagai berikut: konsep literasi keuangan (financial literacy) seseorang dapat dilihat dari proses kognitifnya atau pengetahuan yang dia miliki dalam mengelola keuangan, dan dalam sikap terhadap keuangan pribadi yang akan mempengaruhi perilaku keuangannya atau keputusannya dalam mengelola keuangan. Dari teori yang ada, dengan ini disesuaikan berdasarkan pengetahuan dasar serta sikap keuangan untuk anak remaja atau berada dalam usia 13-18 tahun. Model literasi keuangan di pondok pesantren melalui nilai kesederhanaan dan saling berbagi antar sesama mampu mempertahankan kehidupan seorang individu sebagai makhluk sosial yang ada dalam keanekaragaman lingkungan masyarakat. Rasa solidaritas dan kekeluargaan inilah nanti sangat diperlukan untuk membawa santri ke dalam kehidupan yang nyata setelah mereka tidak tinggal lagi di pondok pesantren.Keywords: Financial Literacy, Pondok Pesantren, and Madura
PENYANDINGAN ADAT KEDALAM HUKUM FIQH (Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hazairin, SH) Adi Yono
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hazairin as a reformer of Islamic law in Indonesia better known as the father of bilateral inheritance theory and receptie exit has brought the influence of the era of independence, Islamic law has passed two periods. The First Period is the period of acceptance of Islamic law as a persuasive source in the context of constitutional law, ie a new source of law accepted if it is believed, for example, Islamic law has been included in the formulation of the Jakarta charter as one of the results of BPUPKI sessions. The Second Period is a period in which Islamic law as an authoritative source (lawful source of law) in the constitution, when the Presidential Decree of 5 July 1965 recognizing that the Jakarta Charter embodies the 1945 Constitution.Influence of Dr. Hazairin against the development of Islamic law in Indonesia until now (era of reform) is quite large, where the receptie exit theories have built a formation of "national school" in the meaning of "school" as a real understanding of the Qur'an and Sunnah and "national" Namely Indonesia, with the intention that Islamic law in Indonesia to be "practically" run by his people.Hazairin sebagai tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia yang lebih dikenal sebagai bapak teori kewarisan bilateral dan receptie exit ini telah membawa pengaruh zaman kemerdekaan, hukum Islam telah melewati dua periode. Periode Pertama adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini, contohnya hukum Islam telah masuk dalam rumusan piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI. Periode Kedua adalah periode dimana hukum Islam sebagai sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1965 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.Pengaruh Dr. Hazairin terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sampai sekarang (era reformasi) cukup besar, dimana Bapak teori receptie exit telah membangun suatu bentukan “mazhab nasional” dalam arti “mazhab” sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada al Qur’an dan Sunnah dan “nasional” yakni Indonesia, dengan maksud agar hukum Islam di Indoensia menjadi “praktis” dijalankan oleh umatnya.Keyword: Customary Law, Fiqh Law, Hazairin
TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENJADI IUS CONSTITUTUM Achmad Badarus Syamsi
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic economic law had been applied by Indonesian people since centuries ago. Although the application of Islamic economy by islamic value. So, the name of transaction not using Islamic nomenclature. Islamic economic law had just applied positively in the early of 1990-an dan detailly applied in the reformasi era. This article will discussed about transformation of Islamic economic law as ius constitendum to be ius constitutum.Hukum ekonomi Islam sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam mulai dari masa penjajahan. Sehingga sudah nilai-nilai keislaman sudah mulai dimasukkan dalam transaksi-transaksi perekonomian. Hukum ekonomi Islam belum mendapatkan tempat dalam tatanan hukum nasional hingga pada awal tahun 1990an dan ditetapkan secara lebih mendetail pada massa reformasi.Artikel ini akan membahas mengenai perubahan hukum ekonomi Islam sebagai hukum yang dicita-citakan untuk ditetapkan menjadi hukum yang disahkan dan diberlakukan.Keyword : Ius Constitutum, Ius Constituendum, Islamic Economic Law
URGENSI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMETASINYA DALAM FATWA DSN-MUI Hammam Ahmad
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The author suppose that Legal Maxims of Islamic Jurisprudence like fruit juice that has been squeezed, which is contains many vitamins and nutrients needed for human health. While jurisprudence or legal products resulting from ijtihad scholars, writers suppose like fruit produced from the tree, while the usul fikh (The Principles of Jurisprudence) is the tree that produces both. With the fruit juice man can consume easier and make health solutions quickly and efficiently. So Legal Maxim was thus to provide convenience to Islamic law practitioners in providing quick solutions for problems that develop either now or in the future. This study focuses on the essence of Legal Maxims of Islamic Jurisprudence and urgency in the fatwa (counsel) and practice in the counsel of the DSN-MUI. Because DSN as an institution of counsel official in Islamic economy. This study used normative juridical approach and usul fikh approach, that means approach by taking two methods, the deductive and inductive. Powered by comparison approach between the classic book of legal maxim and cousel of DSN-MUI. Legal Maxims of Islamic Jurisprudence has a strategic position in the formulation of the law because of the efficiency offered in finding solutions for Islamic law quickly. However, in practice there are symptoms that DSN-MUI still not optimal in implementing it, limited use in constructing the law and counsel.Kaidah fikih penulis ibaratkan seperti sari buah yang telah diperas, dimana di dalamnya mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Sedangkan fikih atau produk hukum Islam, penulis ibaratkan seperti buah yang dihasilkan dari pohon, sedangkan ushul fikih adalah batang pohon yang menghasilkan keduanya. Dengan sari buah, manusia dengan mudah untuk mengkonsumsinya dan menjadikan solusi kesehatan dengan cepat dan efisien. Begitu pula kaidah fiqhiyyah memberikan kemudahan pada praktisi hukum Islam dalam merumuskan hukum masalah mustajaddat (terbaharui) yang berkembang baik sekarang maupun yang akan datang.Penelitian ini fokus pada esensi kaidah fikih muamalah dan urgensinya dalam merumuskan hukum dan impelentasinya dalam fatwa DSN-MUI. DSN-MUI adalah lembaga fatwa resmi ekonomi Islam yang mendapatkan mandataris dari imam negara, kemudian dari fatwa itu direkomendasikan kepada OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan, termasuk di dalamnya keuangan syariah. Peneitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum muamalah) dan pendekatan ushul fikih, yaitu pendekatan dengan mengambil dua metode, deduktif dan induktif. Didukung dengan pendekatan perbandingan kaidah fikih dari buku klasik dengan kaidah fikih fatwa DSN-MUI. Penelitian ini penting karena terkait urgensi kaidah dan kualitas fatwa serta peraturan yang mengatur keuangan Islam di Indonesia dalam masalah ekonomi yang terbaharui yang perlu mendapatkan status hukumnya segera. Kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam perumusan hukum karena efisiensi yang ditawarkan, di samping dapat menjadi landasan berfatwa dan menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak. Kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah sebagaimana disinggung Al Qarafi. Namun dalam prakteknya, di Indonesia ada gejala DSN-MUI masih setengah-setengah dalam mengimplementasikannya, indikasinya terbatasnya penggunaan kaidah fikih, selain itu penggunaan kaidah fikih yang monoton dan sangat umum mendominasi sebagian besar fatwanya.Keyword: Legal Maxims of Islamic Jurisprudence, DSN-MUI, Islamic economics, counsel.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE DI INDONESIA Musa Taklima
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal interpretation methods used by the Constitutional Court in resolving the case No. 15 / PUU-XII / 2014 and the implications of the decision contained in the decision No. 15 / PUU-XII / 2014. This type of research used in this study is the library with the doktirnal approach, relying on secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary techniques all of which are obtained rehabilitated and reconstructed by the literature and analyzed using content analysis. The results of this study indicate that the first, the method used legal interpretation by the Constitutional Court in resolving the case No. No. 15 / PUU-XII / 2014 is the grammatical and systematic method of interpretation. The second implication of the decision of the Constitutional Court No. 15 / PUU-XII / 2014 is resulting in increasingly easy and trivial to appeal cancellation of the arbitral award in Indonesia. Besides the implications that can be raised of the Court's decision is causing its reduced one of the privileges of the arbitration institution final and binding decision that could give birth to skepticism even doubt the people (inside and outside the country) to arbitration in Indonesia.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. 15/PUU-XII/2014 dan Implikasi putusannya yang termuat dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan doktirnal yang bertumpu kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya didapat mellaui teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. No. 15/PUU-XII/2014 adalah metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Kedua implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 ini adalah mengakibatkan semakin mudah dan gampangnya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Selain itu implikasi yang bisa dimunculkan dari putusan Mahkamah ini adalah menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.Keyword: Implication, Decision Of The Constitutional Court, Decision Of The Arbitration Agency
‘URF ISLAM NUSANTARA (Telaah Kritis Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Malang Tahun 2016) Khoirun Nasik
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper tries to analyze about 'Urf Islam Nusantara as stated in Bahsul Masail PW NU which was held in Malang in the year 2016. Urf is a custom which includes methods in the istinbat of Islamic law. The emergence of the term pioneered ushul fiqh scholars though practically since the time of the Prophet already exists and continued simultaneously by the companions, tabiin, and tabiit tabiin. The term Islam Nusantara is actually not new. This term refers to Islam in the archipelago or the maritime (archipelago) cluster that encompasses not only the present-day Indonesia, but also the Muslim regions of Malaysia, Southern Thailand (Patani), Singapore, the Southern Philippines (Moro), and also Champa (kampuchea ). But within certain limits have its own distinction. But the term found the peak momentum during the congress in Jombang. Urf Islam has four approaches that become the most important pillar of Islamic Nusantara development. Adaptation, Neutralization, Minimization, and Amputation. The concept is like a sequential hierarchy to make it easier to see the habits that have been done in Indonesia contrary to or not with shari'ah. The term is adopted from the theory of sociology.Tulisan ini mencoba menganalisa tentang „Urf Islam Nusantara yang tertuang dalam Bahsul Masail PW NU yang digelar di Malang pada Tahun 2016.Urf adalah kebiasaan yang termasuk metode dalam istinbat hukum Islam. Kemunculan istilah tersebut dipelopori ulama ushul fiqh meski secara praktik sejak zaman Rasulullah sudah ada dan dilanjutkan secara simultan oleh para sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin.Istilah Islam Nusantara sejatinya bukanlah hal baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (kampuchea). Namun dalam batas tertentu memiliki distingsi tersendiri. Namun istilah tersebut menemukan momentum puncak saat terjadinya Muktamar di Jombang.Urf islam Nusantara memiliki empat pendekatan yang menjadi pilar terpenting berkembangnya Islam Nusantara. Adaptasi, Netralisasi, Minimalisasi, dan Amputasi.Konsep tersebut seperti hirarki berurutan untuk memudahkan melihat kebiasaan yang sudah dilakukan di Indonesia bertentangan atau tidak dengan syari‟ah. Istilah tersebut diadopsi dari teori sosiologi.Keyword: „Urf, Nusantara, Islam.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MUTU MODAL MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Parmujianto Taslim
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this paper is used the word Human Resources and not Human Resources, this is to remind that in Islam known the concept of Insan Kamil, or the whole man. Amanah held by an SDI manager in addition to increasing employee productivity to achieve maximum corporate profits also deliver employees through his work towards makom kamil man who blessed Allah SWT. The Shari'ah Business View to Human Resources (Insani) that Abdullah (servant of Allah) and Kholifah. Human Capital (human) quality consists of ability, expertise, knowledge, nutrition, life expectancy, skill, and attitude (Attitude), from person (worker).Dalam tulisan ini digunakan kata Sumber Daya Insani dan bukan Sumber Daya Manusia, hal ini untuk mengingatkan bahwa dalam islam dikenal adanya konsep Insan Kamil, atau manusia seutuhnya. Amanah yang dipegang seorang manajer SDI selain meningkatkan produktifitas karyawan untuk mencapai laba perusahaan yang maksimal juga mengantarkan karyawan melalui pekerjaanya menuju makom insan kamil yang diridhoi Allah SWT. Pandangan Bisnis Syari‟ah terhadap Sumber Daya Manusia (Insani) bahwa Abdullah (hamba Allah) dan Kholifah. Mutu Modal Manusia (insani) terdiri dari kemampuan, keahlian, pengetahuan, nutrisi, harapan hidup, keahlian, dan sikap (Attitude), dari seseorang (pekerja).Keyword: Human Resources, Human Capital Quality and Islamic Economy

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1: Juni 2025 Vol 9, No 2: Desember 2024 Vol 9, No 1: Juni 2024 Vol 8, No 2: Desember 2023 Vol 8, No 1: Juni 2023 Vol 7, No 2: Desember 2022 Vol 7, No 1: Juni 2022 Vol 6, No 1: Juni 2019 Vol 5, No 2: Desember 2018 Vol 5, No 1: Juni 2018 Vol 4, No 1: Juni 2017 Vol 3, No 2: Desember 2016 Vol 2, No 1: Juni 2015 Vol 1, No 1: Desember 2014 More Issue